Perempuan dan radikalisme agama di Indonesia

HMINEWS – Isu-isu perempuan, mungkin cukup mengejutkan, telah menjadi prioritas utama dalam agenda politik dan keagamaan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), organisasi payung Muslim radikal yang diduga punya kaitan dengan Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah – organisasi militan di Asia Tenggara yang melancarkan serangkaian serangan terhadap target-target AS dan sekutunya di Indonesia, Singapura dan Filipina sejak 1999.

Namun, yang mungkin tidak mengejutkan, dalam kelompok ini ada perbedaan yang jelas antara pandangan laki-laki tentang peran perempuan dan bagaimana perempuan memandang diri mereka sendiri.

MMI memandang bahwa perempuan adalah pewaris budaya yang utama dan tanggung jawab mereka adalah menjaga dan meneruskan keyakinan-bersama kepada generasi berikutnya. Para pemimpin MMI yang laki-laki mendorong perempuan agar tetap di rumah, menjauh dari mata publik. Namun, para perempuan dalam MMI terkadang tampak punya lebih banyak kesamaan dengan para perempuan dari organisasi-organisasi perempuan di Indonesia. Dan pandangan mereka kelihatannya ditolerir, meski sangat berbeda dari retorika MMI di tengah publik.

Misalnya, para pengurus MMI yang laki-laki mencela peran perempuan di luar ruang domestik. Muhammad Thalib, Amir MMI, yang bertanggung jawab atas kebijakan umum organisasi, menulis bahwa para wanita karir menciptakan ketidaktertiban sosial. Dalam pandangannya, para perempuan yang bekerja di luar rumah menambah pengangguran di kalangan laki-laki karena terpaksa bersaing dengan para perempuan di bursa kerja. Karena persoalan ekonomi ini, menurut Thalib, lelaki merasa dirugikan, dan ini kemudian memunculkan sejumlah kejahatan sosial terhadap perempuan.

Tetapi menariknya, dalam struktur organisasi MMI, ada divisi khusus untuk perempuan yang dinamakan An-Nisa. Dalam An-Nisa, pandangan para perempuan terhadap peran mereka dalam masyarakat cukup berbeda dari pandangan para pemimpin lelaki organisasi ini. Para perempuan yang terlibat dalam MMI mencoba menyeimbangkan antara status mereka, tanggung jawab mereka dalam keluarga, dan tempat mereka di masyarakat, dan dengan demikian menentang pandangan lelaki tradisional tentang peran perempuan dalam wacana dan kehidupan publik.

Karenanya, upaya perempuan untuk memikirkan dan membentuk kembali orientasi teologis dan kultural sangatlah penting, khususnya yang terkait dengan ajaran klasik agama tentang relasi antara laki-laki dan perempuan.

Menurut sebagian perempuan yang bergabung dalam An-Nisa yang mempublikasikan berbagai artikel di situs mereka, ajaran Islam mengakui “kesetaraan” laki-laki dan perempuan. Salah seorang anggota An-Nisa berpendapat bahwa sebagai sesama khalifah Tuhan, perempuan harus bekerja bahu-membahu dengan laki-laki, dan bahwa membangun masyarakat Muslim membutuhkan partisipasi yang setara.

Para anggota An-Nisa juga menyusun suatu kemufakatan para anggota perempuan MMI yang membantah pernyataan Thalib tentang perempuan, yang mengemukakan bahwa perempuan punya peran yang sama dengan laki-laki dalam arena politik dan didorong untuk aktif dalam partai politik. Karena itu, mereka merasa bahwa keterlibatan perempuan secara sosial dan politik adalah sebuah kewajiban agama.

Para perempuan An-Nisa relatif diberdayakan dari segi bahwa mereka menerima konsep kepemimpinan lelaki dan peran perempuan dalam ranah domestik tapi, pada saat yang sama, mereka memandang diri mereka sebagai para khalifah Tuhan. Mereka merasa wajib terlibat dalam kehidupan publik dan bekerja bersama laki-laki membangun masyarakat yang lebih baik.

Perbedaan pandangan antara para lelaki yang menjadi pengurus MMI dan para perempuan An-Nisa menunjukkan adanya pintu masuk bagi orang-orang yang berupaya memberdayakan perempuan untuk berdialog dengan para perempuan di kelompok-kelompok radikal seputar gagasan mengenai keterlibatan perempuan dalam perbaikan masyarakat, hak-hak perempuan dan kesetaraan partisipasi di ranah publik.

###

* Inayah Rohmaniyah ialah dosen tetap Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan kandidat doktor Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta.

Artikel ini atas kerja sama dengan Kantor Berita Common Ground (CGNews).