Tak ada kehormatan dalam “pembunuhan demi kehormatan”

Kairo – Perempuan semakin terlihat dalam berbagai demonstrasi yang mengusung demokrasi di negara-negara Arab, khususnya di Mesir dan Tunisia. Namun, mereka masih menghadapi bermacam rintangan, yang banyak di antaranya dibahas dalam sebuah program pelatihan bagi para pembuat opini dari Timur Tengah dan Afrika Utara yang diadakan di Stockholm baru-baru ini. Selaku jurnalis dari Kairo, saya berkesempatan mengenal banyak orang dari seantero Timur Tengah, dan juga Swedia, untuk mengerti apa yang perempuan alami di berbagai tempat yang berbeda.

Salah satu masalah terpenting yang perempuan hadapi adalah apa yang disebut “pembunuhan demi kehormatan”. Di banyak tempat, banyak sekali perempuan yang dibunuh oleh kerabat lelaki mereka, karena mereka “menodai kehormatan” keluarga dengan menjalin hubungan yang “tidak sah”.

“Hubungan tidak sah” di sini memang sering dipahami orang sebagai hubungan intim di luar nikah, tetapi “menodai kehormatan” di sini bisa pula berarti menikah dengan laki-laki dari agama atau aliran lain, atau bahkan menikah dengan seorang suami yang memang tidak diterima oleh keluarganya.

Yang menyedihkan, kejahatan “demi kehormatan” ini terus berlanjut, terutama karena tidak adanya regulasi yang efektif dan kurangnya penegakan hukum yang ada, di samping karena adanya berbagai sikap buruk terhadap perempuan.

Tetapisecara perlahan, pemerintah-pemerintah tengah melakukan sesuatu untuk mengatasinya.

Menurut Kantor Berita Ma’an, pada Mei lalu Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas memerintahkan amandemen terhadap “hukum pembunuhan demi kehormatan” yang ada, dan menyatakan bahwa para pelaku kejahatan “demi membela kehormatan keluarga” tidak boleh lagi menerima hukuman ringan. Keputusan ini muncul setelah Kantor Berita Ma’an menyoroti kasus Ayah Barad’iyya, perempuan 20 tahun dari Hebron yang ditenggelamkan oleh pamannya karena pamannya tidak setuju dengannya soal laki-laki yang ia pilih sebagai pasangannya.

Sebelumnya, pada 2009, Presiden Suriah Bashar al-Assad mengeluarkan sebuah keputusan untuk mengamandemen KUHP Suriah dengan sebuah pasal yang memberi hukuman lebih berat dari sebelumnya dalam kasus kejahatan “demi kehormatan”.

Pasal 548 KUHP Suriah sebelumnya menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan “pembunuhan demi kehormatan” bisa mengajukan keringanan dan mendapat pengurangan hukuman. Pasal yang baru secara jelas menyatakan bahwa pembunuhan atas nama “kehormatan keluarga” diganjar hukuman minimal dua tahun.

Pasal ini pun diamandemen lagi pada Januari lalu untuk menambah hukuman dari dua tahun menjadi lima sampai tujuh tahun.

Namun, Bassam El-Kady, Direktur Syrian Women Observatory (SWO), salah satu organisasi hak perempuan utama di Suriah, mengatakan bahwa “pasal itu mestinya dicabut, bukan diamandemen,” demi menyuarakan pendirian banyak aktivis hak perempuan yang menganggap hukuman itu masih tidak cukup keras.

Berbagai individu dan organisasi juga tengah berupaya menghentikan kejahatan ini. Salah satu cara terpenting mereka adalah dengan berkoar-koar guna memecah keheningan seputar tindak kejahatan itu.

Salah satu contohnya adalah Murder in the Name of Honor, sebuah buku yang ditulis oleh jurnalis dan aktivis Yordania Rana Al-Husseini pada 2009 untuk membangkitkan kesadaran tentang brutalnya pembunuhan-pembunuhan itu. Buku ini merekam petualangan Al-Husseini selama 15 tahun untuk mengungkap cerita-cerita kekerasan melawan perempuan dan menarik perhatian pada fakta bahwa kejahatan ini adalah wabah global, dan bukan sesuatu yang hanya terjadi dalam masyarakat Arab atau Muslim.

Di Mesir, Center for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA) memulai sebuah program empat tahun lalu, yang difokuskan di empat provinsi di kawasan Mesir Atas. Organisasi ini menggunakan berbagai kegiatan dan acara radio dan televisi untuk mendobrak rasa tabu untuk mendiskusikan kejahatan “demi kehormatan” dengan memungkinkan para pemirsa untuk menelepon dan bertanya atau menuturkan cerita mereka.

Sebuah grup di Facebook, “No Honor in Crime” juga berupaya meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dan membincangkan langkah-langkah positif yang bisa ditempuh untuk membasmi kejahatan “demi kehormatan”.

Grup yang berbasis di Yordania tersebut, dan menjangkau para aktivis Arab di semua negara, memutuskan untuk tidak berfokus pada kehormatan dan HAM, tetapi memperdebatkan “kehormatan” sebagai sebuah konsep.

Dengan menciptakan ruang di mana “kehormatan” didiskusikan sebagai sebuah konsep, para peserta harus memahami kehormatan berdasarkan logika dan nalar, dan karenanya harus mempunyai sikap kritis terhadap isu ini. Misi grup ini pun adalah menjadi “percakapan masyarakat untuk merebut kembali kehormatan”.

Tapi, faktor lain dalam kehidupan perempuan boleh jadi yang paling menentukan. Menurut Laporan Population Reference Bureau pada September 2005, para perempuan Arab kini punya tingkat pendidikan yang setara atau lebih tinggi dibandingkan suami mereka, khususnya di Mesir, Yordania, Lebanon dan Palestina. Para perempuan cepat menjadi kelompok terpelajar, dan informasi menjadi sumber pemberdayaan yang penting, dan pendidikan pun akan memberi perempuan kesempatan untuk bekerja dan menjadi mandiri secara finansial. Dalam beberapa tahun, ini bisa membuat bertambahnya perempuan yang bersuara soal hukum yang melindungi hak-hak mereka – dan bertambahnya negara yang menerapkan berbagai kebijakan yang menunjukkan kalau pemerintah mendengarkan suara perempuan.

###

* Rasha Dewedar ialah seorang jurnalis lepas dari Mesir yang meminati isu-isu Timur Tengah, jender dan sains.

Artikel ini ditulis atas kerja sama dengan Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Asvi Warman: Sebutan PKI Ruhut Sangat Kasar

HMINEWS Jakarta – Ahli sejarah dari LIPI Asvi Warman Adam mengatakan bahwa kata-kata PKI yang dituduhkan oleh Ruhut Sitompul terhadap para penolak gelar Pahlawan Soeharto sebagai pahlawan nasional sangat kasar. Hal tersebut disampaikan Asvi ketika menjadi saksi dalam sidang gugatan yang diajukan oleh Tim Advokasi Gugat Ruhut (Tegur) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gadjah Mada, Senin (1/8/2011).

“Istilah PKI itu merupakan suatu tingkatan kata yang paling kasar bila itu diletakkan pada individu atau kelompok. Makna PKI bisa berarti pengkhianat negara, pelacur, kafir, dan anti Tuhan,” katanya.

Lebih lanjut Asvi menyampaikan bahwa sampai saat ini kata-kata PKI masih berkonotasi berkonotasi negatif, meskipun sudah berkurang tingkat kenegatifannya dibanding ketika zaman Orde Baru. Namun demikian, sekalipun reformasi telah terjadi, penggunaan kata “PKI atau anak PKI” masih digunakan. Asvi mencontohkan, pada Oktober 2010, saat pagelaran Liga Super antara Persibo melawan Persema, pelatih Persibo tidak puas terhadap kepemimpinan wasit. “Pelatih Persibo pun marah dan mengungkapkan, wasit PKI. Itu berefek psikologis terhadap wasit,” ujarnya. Kasus tersebut akhirnya musti dibawa ke depersidangan karena pihak wasit merasa dilecehkan.

Asvi Warman saat menjadi saksi ahli

Sementara itu saksi ahli lainnya yang datang, dosen filsafat UI Rocky Gerung, batal memberikan kesaksiannya dikarenakan majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai satu minggu depan. Rencananya pihak penggugat akan mendatangkan dua saksi lagi untuk diperdengarkan dalam sidang tersebut.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ruhut pernah mengungkapkan dalam sebuah media nasional online bahwa pihak yang menolak mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan adalah anak PKI. Atas tuduhan tersebut Tegur yang merupakan gabungan dari elemen gerakan seperti Pokja Petisi 50, HMI dan PMKRI mengadukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ruhut digugat secara pedata karena pernyataannya dinilai merugikan secara materiil dan immateriil. “Faktanya para pihak yang menolak mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan bukanlah anak PKI”, kata salah satu penggugat M Chozin Amirullah. Karena itu, dalam gugatannya, para penggugat meminta ganti rugi materiil sebesar Rp 131.000 dan kerugian immateriil Rp62 miliar. [] lara