Gerilyawan Pattani Serbu Tentara Thailand

HMINEWS, Pattani – Kelompok Geriliya Patani di Thailand Selatan menyerbu sebuah sekolah yang terletak di bagian selatan Thaiand, menewaskan empat orang pasukan tentara Pemerintah Thailand dan melukai satu anak.

Sekira 18 orang gerilya berseragam tentara bersenjata melepaskan tembakan di sebuah pos militer di desa Lamoh, Provinsi Narathiwat yang terletak di bagian selatan Thailand dan menewaskan empat orang pasukan. Demikian seperti diberitakan Oman Time, Rabu (28/9/2011).

Pelaku serangan juga mengambil lima senapan dan rompi anti-peluru dari pasukan tentera Thailand yang tewas sebelum akhirnya lari dari tempat kejadian.

Letnan Jenderal Polisi Satanfah Wamasing mengatakan, penyerang berjalan ke sekolah dan mulai berbicara dengan tentara yang ditugaskan untuk menjaga para guru di sana. Mereka melepaskan tembakan dalam jarak dekat dan segera melarikan diri.

Konflik di bagian selatan Thailand saat ini menjadi pokok perhatian Pemerintah Thailand yang dipimpin oleh Yingluck Shinawatra.

Sunai Phasuk, seorang peneliti senior untuk Human Rights Watch mengatakan dalam posting twitter-nya bahwa kelompok HAM yang berbasis di New York telah memperingatkan pemerintah Thailand bahwa penggunaan sekolah secara simultan untuk keperluan militer sekaligus pendidikan akan menempatkan orang sipil dalam resiko.

Pemerintah baru Thailand, pada pertengahan September lalu memperpanjang keadaan darurat di seluruh daerah bergolak di bagian selatan, yang berpenduduk sebagian besar suku Melayu.

“Undang-undang darurat itu, yang pertama kali diterapkan pada 2005 dan mencakup sebagian besar dari tiga propinsi Thailand Selatan, saat ini diperbarui dengan tambahan tiga bulan,” kata wakil jurubicara pemerintah Anusorn Eiamsa-ard.

Rakyat di wilayah itu mengeluh terjadi pembedaan terhadap suku Melayu oleh pihak berwenang di negara berpenduduk sebagian besar suku Siam, termasuk dugaan pelanggaran HAM oleh angkatan bersenjata Thailand.

Konflik di bagian selatan Thailand juga sudah menelan 4.300 korban jiwa. Provinsi Pattani dan Narathiwat dinobatkan sebagai wilayah yang cukup berbahaya di Thailand. [] PFO/lara

Tangani Kasus Jaksa Cirus Sinaga, Hakim Albertina Ho Dimutasi

HMINEWS – Mahkamah Agung secar tiba-tiba memutasi Hakim Albertina Ho dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan ke PN Sunagiliat, Pulau Bangka. Mutasi tersebut sarat kepentingan mengingat Albertina Ho saat ini sedang menangani kasus Jaksa Cirus Sinaga di Pengadilan Tipikor dan juga kasus Anand Krishna.

Seorang warga biasa dari Yogyakarta bernama Nugroho Angkasa melayangkan surat protes kepada Mahkamah Agung terkait dengan mutasi tak berdasar tersebut. Berikut ini adalah bunyi suratnya:

———————– 

Kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya yang bernama T. Nugroho Angkasa S.Pd ialah warga negara Republik Indonesia yang tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sehari-hari saya bekerja sebagai Guru Bahasa Inggris di PKBM Angon.

Sehubungan dengan adanya mutasi oleh Mahkamah Agung RI, terhadap “hakim bersih” Ibu Albertina Ho dari Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Jakarta Selatan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Sungailiat, Kabupaten Bangka Induk, di Propinsi Bangka-Belitung, maka dengan ini saya menyatakan protes atas kebijakan tersebut.

Saya berpendapat bahwa kebijakan Mahkamah Agung RI untuk memutasi “hakim bersih” Ibu Albertina Ho ke Pengadilan Negeri Kelas IB Sungailiat, Kabupaten Bangka Induk, di Propinsi Bangka-Belitung, dengan alasan promosi adalah tidak tepat. Karena saat ini Ibu Albertina Ho sangat dibutuhkan untuk tetap berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Ibu Albertina Ho merupakan hakim yang bersih dan telah menunjukan dedikasinya dalam menjamin rasa keadilan masyarakat, maka tidaklah selayaknya beliau justru “dipromosikan” ke sebuah kabupaten kecil. Saya berpendapat bahwa kebijakan mutasi oleh Mahkamah Agung RI terhadap “hakim bersih” Albertina Ho lebih merupakan suatu upaya “demosi” ketimbang promosi karier.

Sekali lagi, saya berpendapat bahwa mutasi “hakim bersih” Albertina Ho tidaklah tepat dilakukan saat ini. Karena di samping saat ini beliau sedang menangangi kasus yang sedang menjadi sorotan publik seperti kasus Jaksa Cirus Sinaga di Pengadilan Tipikor dan juga kasus Anand Krishna.

Ibu Albertina Ho merupakan “simbol” hakim bersih dalam pengadilan kita. Beliau telah memberi inspirasi bagi gerakan masyarakat madani dan antimafia peradilan di Indonesia. Oleh karenanya, saya berpendapat bahwa “hakim bersih” Ibu Albertina Ho harus tetap ditugaskan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, guna mendukung percepatan pemberantasan mafia peradilan di Indonesia.

Demikianlah surat protes ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 September 2011

Hormat saya,

T. Nugroho Angkasa S.Pd

Suka Begadang, 99% Kader HMI Tak Layak Donor Darah

HMINEWS – Rata-rata kadar darah kader HMI tidak layak untuk donor darah. Hal tersebut terungkap ketika Korps HMI-wati PB HMI menyelenggarakan donor darah beberapa minggu lalu, 99% kader HMI tidak bisa mendonorkan darahnya. Mereka tidak boleh mendonor karena berbagai sebab, diantaranya: darah kental (kurang minum air putih), kurang zat besi, HB tinggi, tidak cukup timbangan (kurang berat badan), perokok aktif, dan sebagianya. 

Sebagaimana dilaporkan oleh salah satu kader HMI, dalam rangka menyambut hari kelahiran Korps HMI-Wati (Milad KOHATI), Kohati PB HMI bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) menyelenggarakan acara Donor Darah di kantor PMI Kramat Raya, Jakarta. Dari 50 yang diperiksa awal, hanya 6 orang yang dinyatakan sehat dan bisa mendonorkan darahnya. Sisanya tidak layak dikarenakan alasan sebagaimana disebutkan di atas.

“Aktivis juga bisa hidup sehat dengan makan teratur, menjaga pola makan, atur waktu dengan baik. Begadang bukan alasan tidak sehat”, demikian komentar salah satu kader HMI Yusra Kazim dalam facebooknya.

Oleh karena itu, sebagaimana pesan Rhoma Irama, janganlah terlalu banyak begadang, begadang boleh saja jika ada perlunya. [] lk

Hariman Siregar: Tugas Gerakan adalah Mendorong Perubahan Tanpa Melalui Jalur Konstitusi

HMINEWS, Jakarta – Fungsi utama adanya kaum gerakan adalah mempelopori perubahan kepemimpinan nasional tanpa melalui jalur konstitusional. Jika perubahan dilakukan melalui jalur konstitusional, maka itu bukanlah tugas gerakan, melainkan tugas birokrat dan pendukung kekuasaan.

Kesimpulan diatas disampaikan oleh tokoh gerakan mahasiswa tahun 70-an Hariman Siregar dalam sebuah acara diskusi introspeksi atas gagalnya kaum gerakan yang dipelopori oleh mantan kativis 70-an di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki (Jakarta, 28/9/2011).

Menurut Hariman, perubahan kepemimpinan nasional melalui jalan konstitusi saat ini hampir tidak bisa dilakukan, sebab kenyataannya, lebih gampang merubah konstitusi itu sendiri dari pada memakzulkan presiden. Oleh karena itu menjadi tugas gerakan untuk menggerakkan perubahan tanpa melalui jalur konstitusi.

“Konstitusi yang sebenarnya adalah rakyat Indonesia, jadi kaum gerakan harus bergerak mengembalikan kepemimpinan nasional ini kepada konstitusinya yang asli, yaitu rakyat Indonesia”, kata Hariman yang adalah mantan tokoh sentra peristiwa Malari ’74 tersebut.

Saat ini kepemimpinan nasional kita sudah tidak lagi berpihak kepada masyarakat melainkan kepada kepentingan dirinya masing-masing. Oleh karena itu kaum pergerakan harus bergerak mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil. [] lara

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Masih Kacau

HMINEWS, Banda Aceh –  Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) di Aceh masih mangkrak. Sampai dengan bulan September 2011 ini, proses penyusunan RTRWA masih dalam tahap penilaian secara teknis. Secara prinsip Kementerian PU telah menyetujui materi teknis Naskah Akademis dan Rancangan Qanun RTRWA, namun belum dapat dibahas lebih lanjut di tingkat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

Mangkraknya pembahasan di tingkat BKPRN ini dikarenakan RTRWA belum dilengkapi dengan Persetujuan Substansi Kehutanan (diterbitkan oleh Menteri Kehutanan) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Persetujuan Substansi Kehutanan sedang diusahakan untuk diperoleh tetapi untuk KLHS belum ada usaha sama sekali. 

Di sisi lain pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) praktis berhenti tanpa waktu yang jelas sampai kapan pembahasan ulang dilakukan. Kendala ini disebabkan karena DPRA harus segera membahas Kebijakan Umum Angaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBA tahun 2012 yang sejatinya sudah terlambat jika mengikuti peraturan yang ada.

Harapan satu-satu adalah tim ahli dari DPRA melakukan komunikasi yang intensif dengan tim terpadu eksekutif penyusun RTRWA sehingga kesepahaman terhadap arah dan tujuan RTRWA yang sedang disusun lebih mudah dicapai dan perdebatan terkait perbandingan luasan kawasan lindung dan kawasan budidaya bisa lebih konkret dan tidak berimbas kepada hal yang bersifat negative. Jika hal tadi terpenuhi maka akan berdampak positif bagi percepatan penyelesaian RTRWA walaupun saat ini masih banyak kendala yang dihadapi untuk mencapai kearah sana, salah satunya KLHS.

“Mengapa KLHS penting? Selain kewajiban dari UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15; KLHS dibuat untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan sebagai dasar penyusunan dan evaluasi RTRW, RPJP, RPJM serta kebijakan, rencana, dan/atau program lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup mulai dari level nasional sampai ke kabupaten/kota ditambah lagi dengan model penerapan pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA) yang cenderung destruktif, sporadis dan minim perencanaan seperti pembukaan kawasan tambang dan perkebunan di daerah yang seharusnya dilindungi.” demikian kata Direktur Eksekutif Daerah WALHI Aceh Teuku Muhammad Zulfikar kepada HMINEWS (27/9/2011).

KLHS sebagai instrument pendukung untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan maka penting mempertimbangkan bahwa degradasi Lingkungan Hidup (LH) umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor. Lebih dari itu juga KLHS berfungsi sebagai sebuah kajian komprehensif dalam implementasinya digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan arah pembangunan yang bertumpu kepada keselamatan dan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan. Mengapa hal ini penting karena kesadaran sebagian besar masyarakat Aceh terhadap keselamatan dan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan masih belum terintegrasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan KLHS dapat memberikan peringatan terhadap ancaman baik kerusakan lingkungan maupun bencana yang akan terjadi dikemudian hari.

WALHI Aceh mengharapkan RTRWA yang akan datang bisa memberikan warna baru bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh secara luas di masa yang akan datang dan bukan kekacauan dan bencana di masa mendatang. [] lara

Perancang Inggris Ciptakan Busana Dari Puting Susu Sapi

HMINEWS – London Fashion Week memamerkan sebuah busana kontorversial oleh desainer Inggris Rachel Freire. Pasalanya, perancang busana terebut menciptakan busana wanita yang dibuat dari 3.000 puting sapi. Busana kontroversial ini akan disiapkan untuk pagelaran busana di Paris.

Sebagaimana diberitakan oleh Daily Mail, Rabu (28/9/2011), Freire memilih sejumlah artis ternama seperti Courtney Love dan Beth Ditto menjadi peraga busana tersebut. Koleksi musim panas dan musim semi tahun 2012 tersebut oleh perancangnya diberi nama Nippleocalypse.

Atas munculnya busana tersebut, tak urung menuai protes oleh para aktivis lingkungan. Demikian juga para aktivis hak asasi hewan dan juga anggota parlemen Inggris marah besar atas apa yang dilakukan desainer berusia 32 tahun ini.

“Ini adalah satu dari koleksi busana yang sungguh menjijikkan dan tak berperikemanusiaan,” kata anggota parlemen

Inggris dari Partai Buruh, Kerry McCarthy, saat diwawancarai People.

Namun, si desainer yang memajang koleksinya di Somerset House membela diri. “Kreasi ini malah memberikan perhatian terhadap hak-hak hewan sendiri. Saya menggunakan bahan itu ketimbang dibuang percuma begitu saja,” ujarnya. [] lara

Hakim Semprot Sum Veronika Terkait Anand Krishna

HMINEWS – Salah satu Anggota Majelis Hakim Kasus Anand Krishna sempat mendamprat saksi Sumidah Veronika alias Sum. Karena ia ketahuan berusaha mendikte suaminya, Phung Soe Swe alias Chandra saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan yang digelar pada Rabu (28/9) di L’ayurveda.

Hal itu terjadi di tempat yang sering disebut-sebut, atau diduga sebagai tempat kejadian perkara di sebuah ruko di Fatmawati – Jakarta Selatan. Pengacara Anand Krishna, Dwi Ria Latifa, SH mengungkapkan, “Seorang saksi, Sum sempat diperingatkan dengan nada tinggi oleh hakim karena berkali-kali menyenggol dan mengarahkan jawaban suaminya, Chandra, yang juga menjadi saksi. Hakim minta Sum untuk tidak mempengaruhi jawaban Chandra.”

Dalam pemeriksaan tempat perkara untuk menguji kebenaran kesaksian, terungkap kejanggalan dalam beberapa keterangan kesaksian Chandra alias Phung Soe Swe. Kejanggalan ini sempat juga dipertanyakan Majelis Hakim, karena dirinya mengaku dapat memastikan kamar multifungsi di lantai tiga terkunci, padahal dirinya tak melihat langsung karena berada di lantai dua.

“Hakim sempat membentak saksi ketika mempertanyakan bagaimana saksi bisa memastikan kamar tersebut yang terkunci, sementara di lantai yang sama terdapat tiga ruangan yang mempunyai kunci yang sama. Saksi tak mampu menjawabnya,” kata kuasa hukum Anand lainnya, Nahod dari kantor pengacara Gani Djemat.

Majelis Hakim juga mengklarifikasi keterangan saksi Chandra tentang bagaimana dirinya dapat mengetahui tisu bersperma milik terdakwa, sementara dirinya tak mungkin terus-menerus menjagai tempat sampah. Ria Latifa memaparkan bahwa awalnya saksi bersikeras pada kesaksiannya selalu menjaga tong sampah itu setiap saat, dan memunguti setiap tisu yang dibuang satu per satu walaupun hal ini sangat tidak masuk akal.

“Tapi ketika Majelis Hakim bertanya bagaimana dia bisa terus menerus menjaga tong sampah itu, sementara dirinya juga harus memberikan terapi pada orang di lantai yang berbeda, saksi terdiam sejenak dan kemudian mengakui bahwa bukan dirinya sendiri saja yang membuang sampah,” kata kuasa hukum.

Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ketua Albertina Ho juga mengabulkan permintaan pihak Anand untuk meninjau dugaan tempat kejadian perkara lain, yang sebenarnya berada di luar Jakarta Selatan, yakni di Ciawi sebagai agenda sidang minggu depan. (T.Nugroho A)

Gerakan Lesu, Aktivis Berkumpul Cari Solusi

”]HMINEWS,Jakarta – Merespons semakin melemahnya gerakan kaum muda mahasiswa dalam melakukan kontrol terhadap penguasa, sejumlah aktivis menhgelar diskusi yang bertema ‘Kritik Otokritik Terhadap Aktifis’ di Taman Ismail Marzuki Jakarta Selatan, pada Rabu(28/09). Diskusi tersebut merupakan pembahasan lebih lanjut dari sebuah paper mengenai lesunya gerakan yang ditulis oleh aktivis Suparlan Parikesit.

Adapun yang menjadi narasumber diskusi adalah tokoh-tokoh pergerakan diantaranya Sri Bintang Pamungkas, Hariman Siregar, Parwan Parikesit, Haris Rusli dan moderator Hatta Taliwang.

“Diskusi tersebut adalah membahas tulisan saya tentang menghadapi kegagalan pergerakan para aktivis dalam menghadapi perjuangan perlawanan dengan pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat,”kata Parwan Parikesit saat diwawancarai suarakawan.com usai diskusi.

Parwan melanjutkan penilaian dia dalam tulisannya bahwa simpul-simpul pergerakan banyak sebetulnya, dan saya melihat belum ada magnet yang dapat menyatukan simpul-simpul pergerakan ini.”Leadership,Konsolidasi, Sosialisasi dan Logistik yang menjadi persoalan ‘lesunya’ pergerakan aktifis,”urainya.

Saat ini, lanjutnya solusi dalam masalah ini adalah gerakan yang terorganisir yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bisa mengorganisir gerakan yang besar. [] suarakawan/lara

Edan Tenan! Pilot Lion Air Nyabu Diudara

HMINEWS, Tangerang – Edan! seorang pilot berani bermain-main dengan nyawa penumpang. Ia mengaku nyabu di udara. Pilot maskapai penerbangan Lion Air, Moh Nasri,  didakwa sebagai pemakai Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi diadili di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (27/9/2011).

Jaksa penuntut umum Sukanto, SH, mengatakan terdakwa ditangkap petugas saat pesta shabu-shabu bersama rekannya bernama Imron dan Husni Thamrin co pilot, di apartemen Modern Golf Kota Tangerang di lantai 6 kamar no.7.

Saat petugas menggrebek menemukan pil ektasi di saku bajunya serta shabu-shabu disimpan di dasinya. Menurut terdakwa, ia mengakui pil ekstasi miliknya dan sempat dikantonginya saat terbang ke Surabaya. Untuk barang bukti shabu ia tidak tahu kenapa terselip di dasinya yang biasa dipakai untuk dinas pilot.

Menurut terdakwa ketika akan ia menerbangkan pesawat ke Surabaya ditilpon oleh Husni Thamrin (co pilot) agar mengambil pil ekstasi kepada terdakwa Lidyawati (disidangkan terpisah) di Alfamart Ngelasari yang berlokasi di belakang Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Saksi akhli psikiater, Carlania Lusi yang didengar keterangannya disidang yang diketaui hakim Asiadi Sembiring,SH menjelaskan, ia pernah memeriksa terdakwa moh Nasri saat masih dipeiksa polisi.

Menurutnya, Pilot Moh Nasri adalah pecandu shabu dan pil ekstasi. “Dia mengaku sehari nyabu 2 kali dan terkadang dilakukan di udara,”jelas saksi yang bweertugas di RS ketergantungan obat di Cibubur. [] berita2/lara

Sesat Paradigma Koperasi Indonesia

HMINEWS, Jakarta – Perusahaan terbentuk karena pemilik modal memiliki tujuan bersama yaitu mengumpulkan uang, sementara koperasi terbentuk karena anggotanya memiliki tujuan bersama. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Ecky Awal Mucharam dalam Seminar Nasional “Mencari Format Koperasi Ideal Bagi Pertumbuhan Perekonomian Indonesia” yang diadakan Kelompok Komisi VI Fraksi PKS DPR di Ruang KK II Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu (28/9).

Hadir sebagai pembicara lainnya adalah Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Lukman Baga mewakili akademisi, dan dari praktisi BMT Center, Awalil Rizki.
Menurut Ecky, Koperasi di Indonesia selama ini dikembangkan dengan paradigma sebagai agen pemerintah yaitu untuk menyalurkan program-program pemerintah kepada masyarakat terutama untuk sektor-sektor tertentu yang menyerap banyak tenaga kerja, misalnya pertanian. “Koperasi yang seharusnya berdiri karena kepentingan bersama anggotanya akhirnya berdiri karena program pemerintah sehingga keberlangsungannya tidak lama. Dengan paradigma pengembangan koperasi yang seperti ini maka seharusnya pemerintah tidak perlu heran jika banyak koperasi yang mati suri dan baru muncul lagi jika ada program bantuan pemerintah,” ungkap Ecky prihatin
Sayangnya, lanjut Ecky, RUU Koperasi yang diajukan oleh pemerintah tidak mampu menangkap inti persoalan koperasi saat ini. Sebagian dari isi RUU Koperasi tersebut justru ingin mengubah esensi koperasi menjadi korporasi terutama dengan munculnya istilah baru yang belum pernah ada dalam koperasi sebelumnya, yaitu Saham Koperasi dan Surplus Hasil Usaha. “Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat persoalan koperasi sebagai persoalan modal semata dan kurangnya memperhatikan upaya pencarian keuntungan dalam pengelolaan koperasi,” kata Politisi PKS ini. []