Elit Bingung, Arah Pembangunan Tak Jelas

HMINEWS.COM, Jakarta – Jangan heran jika pembangunan bangsa ini terkesan jalan di tempat, bahkan di sejumlah bidang dapat dibilang mundur. Hal itu karena elitnya bingung dan tidak punya konsep yang jelas, serta pendirian yang lemah dan rawan intervensi asing.

“Jika kita tanya rakyat negara tetangga, Filipina misalnya, bahkan hingga sopir taksinya pun tahu arah pembangunan bangsanya. Mereka tahu mau jadi seperti apa negaranya dalam dua puluh tahun ke depannya. Namun di Indonesia, jangankan rakyat, elit politiknya pun masih bingung,” kata Catur Sapto Edi dalam orasi Mimbar Kebudayaan 83 Tahun Sumpah Pemuda di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu (26/10/2011) malam.

Sedangkan mengenai kuatnya indikasi intervensi asing, lanjut Catur, terjadi di berbagai segi, terutama dalam kebijakan. “Tidak ada bangsa lain yang tidak iri dengan kemajuan Indonesia, makanya campur tangan itu demikian kuat,” sesalnya.

Hal itu diperparah dengan ketidakpedulian elit bangsa, seperti terlihat dari pengerukan sumber daya alam Indonesia oleh asing tanpa kontrol. Royalti penambangan emas PT Freeport di Papua, misalnya, Indonesia nerimo hanya dibagi royalti yang hanya 1 persen. Catur memandang, pemerintah harus berani merenegosiasi tambang tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Namun, lagi-lagi semua terkendala ego masing-masing. “Kalau sudah di atas, untuk saling ketemu aja susah,” ujarnya.

Sekjen PB HMI, Agus Thohir menambahkan, penguasaan sumber daya alam oleh asing makin menjadi-jadi. Bahkan sampai sumber-sumber air bersih yang dikuasakan kepada swastra (privatisasi).

“Padahal, sesuai amanat Undang-undang, bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Sumber bagi kesejahteraan rakyat juga dikuasai asing seperti Energi, perbankan, ritel dan sebagainya yang kini bukan lagi milik Indonesia.

Politisi muda PDI Perjuangan, Maruarar Sirait yang hadir dalam Mimbar Budaya tersebut menandaskan, hal itu makin diperparah dengan langkanya konsistensi di negeri ini. “Amat langka yang tetap pada garis perjuangannya ketika mereka sudah duduk di kursi DPR, menjadi bupati atau walikota,” kata Maruarar.

Karenanya, semangat kaum muda masih relevan untuk mengangkat bangsa ini dari keterpurukan seperti pada momen Sumpah Pemuda dan proklamasi kemerdekaan 1945.

“Kesejahteraan hanya dimiliki segelintir orang, karenanya, kita tidak boleh lelah melanjutkan perjuangan, karena kitalah pemilik sah negeri ini,” kata Ketua Umum IMM, Ton Abdillah menambahkan dalam orasinya. (Ftr)

Hukum Indonesia Makin Miskinkan Wong Cilik

HMINEWS.Com, Jakarta – Hingga hari ini penegakan hukum di Indonesia masih saja seperti pisau yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hukum dengan segala perangkatnya tetap konsisten menjadi momok menakutkan bagi kaum lemah.

“Tiga tahun pengalaman saya di daerah dalam advokasi hukum. Jadi, rakyat Indonesia yang miksin di daerah-daerah itu, sudah miskin bisa makin jatuh miskin jika berperkara hukum. Kenyataannya begitu,” kata Ahmad Matdoan, Pjs Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI dalam diskusi terbatas dengan LIPI di Gedung LIPI Jalan Gatot Subroto Jakarta, Rabu (26/10/2011).

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa hukum masih bisa dibeli, vonis hukuman bisa ditawar bila ada rupiah. Kondisi seperti itulah yang mengikis rasa nasionalisme masyarakat. Ahmad Matdoan menandaskan, Indonesia sekarang sudah amat keropos karena ketidakberpihakan negara terhadap rakyatnya sendiri.

“Terbukti, sebagaimana mengemuka di media massa, 70 persen produk hukum dan perundangan di Indonesia merupakan pesanan asing. Apa ini bukan berarti mengabaikan dan mengkhianati kepentingan dan amanah rakyat?” tanyanya sengit.

Oleh karenanya, lanjut lulusan Universitas Hasanuddin Makassar tersebut, Komisi Hukum dan HAM PB HMI akan mengadakan Pelatihan Paralegal untuk Mahasiswa dan sarjana hukum. Selanjutnya, lulusan training akan ditempatkan di berbagai pos bantuan hukum, termasuk LBH HMI untuk mendampingi masyarakat. (Ftr)

Kaum Muda Indonesia Miskin Konsep

HMINEWS.COM, Jakarta – Kaum muda Indonesia makin miskin konsep dan makin tenggelam dalam dunianya sendiri. Padahal kondisi bangsa dewasa ini menuntut keseriusan kaum muda terjun dalam berbagai kancah. Menyuarakan perubahan ke arah lebih baik, mengubah ketidakadilan dan penindasan yang masih saja terjadi, serta carut-marutnya politik di tanah air.

Demikian kata Ikrar Nusa Bakti dalam diskusi terbatas LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dengan PB HMI di Gedung LIPI lantai 11, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (26/10/2011).

Kemerosotan kaum muda tersebut, lanjutnya, juga terlihat dari merosotnya organisasi eksternal kampus, baik secara kuantitas maupun kualitas. Juga dari geliat kaum muda dalam pergerakan politik. Karenanya, Ikrar Nusa Bakti menantang HMI untuk menggandeng partai politik dalam penggemblengan kader partai agar memiliki pengetahuan politik yang baik.

“Coba HMI adakan kerjasama dengan partai-partai politik, kader mereka itu agar memiliki pengetahuan politik yang baik, sehingga kualitas demokrasi bangsa ini bisa meningkat,” kata Ikrar Nusa Bakti.

Syamsuddin Haris menyatakan hal senada dan berharap banyak pada kaum muda. Selain itu, ia menyatakan miris dengan independensi gerakan yang terlihat rentan ditunggangi.

“Mahasiswa harus tetap lantang dan tunjukkan independensi. Karena kalau betul seperti bahasa klisenya ‘Masa depan ada di tangan kaum muda,’ HMI harus lantang,” harapnya.

Memang tak ada pilihan lain selain bersuara lantang dan teguh dalam prinsip untuk mengubah kondisi bangsa ke arah yang lebih baik. “Sebab ketidakadilan terjadi di mana-mana dan sumber daya alam Indonesia terus-menerus dikeruk oleh asing dan dikhawatirkan dalam 50 tahun ke depan sudah habis, sedangkan hutang luar negeri Indonesia masih menggunung,” Fathurrahman dari PB HMI menimpali.

“Ya, itu. Apalagi Freeport sudah perpanjangan kontrak. Seharusnya pemerintah berani merenegosiasi kontrak,” tambah Ikran mengiyakan. (Ftr)

Rezim SBY-Boediono Makin Sengsarakan Rakyat

HMINews.com, Jakarta – Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II belum mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan sikap Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengenai kondisi bangsa, sekaligus menyambut 83 tahun Sumpah Pemuda, Jum’at (28/10/2011).

Indikasi kegagalan rezim SBY-Boediono tersebut, di antaranya adalah masih banyaknya rakyat Indonesia yang makan nasi aking, padahal negeri ini merupakan negeri subur. Hal itu terjadi karena penanggulangan kemiskinan yang seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, tidak dilakukan. Angka kemiskinan semakin besar, mencapai 29,38 juta jiwa.

Kedua, makin menjadi-jadinya gejolak konflik di Papua akibat tidak meratanya kesejahteraan. Hal itu juga akibat tambang PT Freeport yang dengan bebas mengeruk kekayaan tanah Papua dengan semena-mena.

“Royalti dari PT Freeport sangat rendah dari PP Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ini berlaku di Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral terhadap setiap badan usaha. Untuk pemerintah, Royalti dari PT Freeport senilai 1 % untuk emas & 1,5 – 3,5 % untuk tembaga, sedang di negara lain memberlakukan 6 % untuk tembaga dan 5 % untuk emas dan perak, namun K.I.B II SBY-Boediono ini belum juga beraksi,” tulis Sekjen PB HMI, Agus Thohir dalam rilisnya.

Seharusnya, lanjut Agus Thohir, pemerintah segera merenegosiasi kontrak karya dengan PT Freeport.

Ketiga, permasalahan perbatasan dengan Malaysia. “Di depan mata sendiri, wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dirampok oleh malaysia,” lanjutnya.

Kesemua hal tersebut mengindikasikan rezim SBY-Boediono gagal mengemban amanah dan mengingkari amanah UUD 1945. “Bilamana ada suatu rezim yang mengingkari amanah UUD 1945, berarti rezim itu harus dihapuskan dari negeri ini…!!!,” tegas PB HMI.

Karenanya, PB HMI dengan semangat sumpah pemuda menyatakan sikap kepada pemerintahan SBY Boediono untuk:

1. Membatalkan pengukuran wilayah NKRI di Sumatera bagian Barat dengan pemerintah Malaysia, karena secara nyata telah kehilangan wilayah seluas 1400 km3,  merujuk hasil pengakuan wilayah NKRI antara Pemerintah Belanda dengan Inggris pada tahun 1971.
2. Mengedepankan pendekatan dialogis dalam penyelesaian masalah rakyat Papua.
3. Segera merenegosiasi Kontrak Karya dengan Pihak PT Freeport karena sanagat merugikan Pihak  pemerintahbertentangan dengan Prinsip Kontrak dan UU Migas.
4. Segera Menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi dan kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.
5. Berpikir radikal, tegas serta satu sikap pada kata dan perbuatan dalam memimpin bangsa ini, ketimbang terlena dalam strategi politik pencitraan yang hanya menjauhkan dirinya dalam mengatasi persoalan bangsa indonesia.
6. Merespons serta menindaklanjuti dengan benar aspirasi para tokoh-tokoh agama, buruh serta seluruh elemen rakyat bangsa Indonesia.
7. Menolak liberalisasi ekonomi secara selektif dan akurat, serta mengedepankan penguatan ekonomi kerakyatan demi kestabilan perekonomian serta kesejahteraan rakyat indonesia. (Ftr)

Surat Wasiat Moammar Khadafi

Laman resmi Moammar Khadafy, Seven Days News, menyatakan telah memublikasikan surat wasiat mantan pemimpin Libya itu.

“Inilah surat wasiat saya.

Saya, Moammar bin Mohammad bin Abdussalam bi Humayd bin Abu Manyar bin Humayd bin Nayil al Fuhsi Gaddafi, bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Saya bersumpah akan mati sebagai Muslim.

Jika saya terbunuh, saya ingin dikuburkan sesuai ritual Islam, dalam baju yang saya kenakan saat saya meninggal, tubuh saya tidak dimandikan, di pekuburan di Sirte, di samping keluarga dan kerabat saya.

Saya minta keluarga saya, terutama anak-anak dan perempuan, diperlakukan dengan baik setelah kematian saya. Rakyat Liba harus melindungi identitasnya, prestasinya, sejarah, serta citra terhormat leluhur dan pahlawannya.

Rakyat Libya tidak boleh mengabaikan pengorbanan orang-orang bebas dan terbaik. Saya mengajak para pendukung untuk melanjutkan perlawanan dan melawan agresor asing terhadap Libya, hari ini, esok, dan selamanya.

Biarkan warga bebas dunia mengetahui bahwa kita bisa saja melakukan tawar-menawar dan menjual perkara kita dengan imbalan kehidupan pribadi yang aman dan mapan.

Kita menerima banyak tawaran sampai saat ini, tapi kita memilih berdiri di garis depan pertempuran sebagai lambang kewajiban dan kehormatan.

Meskipun jika kita tidak serta-merta menang, kita akan memberi pelajaran pada generasi mendatang bahwa memilih melindung negara adalah kehormatan dan menjualnya merupakan pengkhianatan terbesar dalam sejarah yang akan dikenang selamanya, meskipun ada upaya untuk melakukan sebaliknya.” /tor

Mahasiswa Mataram Tolak Kadatangan SBY

HMINEWS, Mataram –  Puluhanh mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram melakukan aksi menolak kedatangan SBY di NTB (Kamis 20/10/2011).

Aksi dimulai dari perempatan Susbandoro, Mataram, pada pukul  08.30 menuju  ke perempatan Erlangga. Setelah berorasi sekitar 30 menit massa aksi di arahkan di perempatan Bank Indonesia Mataram tempat sasaran mimbar bebas.

Dalam orasinya koordinator lapangan aksi Muh. Ikhsanul Yakin mengatakan bahwa kedatangan presiden SBY di daerah NTB adalah salah satu  upaya mengekspansi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah NTB demi memenuhi kebutuhan primer para komparador.

“Beberapa persoalan sekarang yang muncul di tengah hiruk pikuknya percaturan politik nasional justru menyebabkan rakyat semakin banyak tergusur dan semakin miskin”, kecamnya.

“Sistem Kapitalisme sebagai aternatif rezim SBY-Budiono untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat telah terlihat jelas menuai kegagalan. Bukan kesejahteraan yang didapatkan rakyat melainkan kesengsaran. Bukti yang menjadi catatan kita  pemerintah pusat di bawah kendali rezim SBY-BD kembali menentukan dan mendikte harga pangan di berbagai daerah, akibat kebijakan ini rakyat yang berada di daerah NTB mengalami krisis kebutuhan pokok.”

Kedatangan presiden SBY di daerah NTB adalah salah satu  upaya mengekspansi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah NTB demi memenuhi kebutuhan primer para komparador. Beberapa persoalan sekarang yang muncul di tengah hirup pikuknya percaturan politik nasional, rakyat semakin banyak tergusur dan semakin miskin.

Rezim SBY-Budiono memberlakukan kebijakan impor beras, dengan alasan kelangkaan dipasaran. Hingga Juli, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor beras Indonesia pada tahun ini telah mencapai USD 829 juta atau sekitar Rp 7,04 triliun rupiah. Uang sebanyak ini digelontorkan pemerintah untuk mendatangkan sebanyak 1,57 juta ton beras dari Vietnam (892,9 ribu ton), Thailand (665,8 ribu ton), Cina (1.869 ton), India (1.146 ton), Pakistan (3,2 ribu ton), dan beberapa negara lain (3,2 ribu ton). Kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan kehendak rakyat (tani).

Selain itu Negara juga menerapkan resep sesat dari negara-negara maju dengan melakukan liberalisasi disektor ekonomi dan keuangan, privatisasi BUMN yang menyebabkan pengelolaaan BUMN bukan lagi dikuasai oleh negara melainkan dikelola oleh swasta. Deregulasi terhadap beberapa sektor energi, minyak, air, dan sumber daya alam lain, yang itu diperuntukkan demi kepentingan investor asing.

Di satu sisi persoalan pendidikan tidak kalah kejamnya Pemerintahan SBY-Budiono, yang selalu saja menghamba terhadap para pemodal, hingga pada akhirnya orientasi pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tunduk pada orientasi yang kapitalistik, pendidikan di jadikan lahan komersialisasi yang orientasinya adalah sebesar-besarnya untuk meraup keuntungan.

Persoalannya bagi kami jika demikian yang terjadi adalah orientasi, arah dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pendidikan Nasional sangat bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas pada Pasal 31 Ayat (2), “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

Dari gambaran situasi obyektif di atas menambah bukti, bahwa sesungguhnya rezim Pemerintahan SBY-Boediono telah gagal mensejahterakan rakyat. [] Ikhsanul, LAPMI HMI Mataram

Pilkada Pidie Bermasalah, Massa Tuntut Penundaan

HMINEWS, Pidie – Pilkada Kabupaten Pidie, Aceh, mengalami masalah. “Konflik regulasi” menuai protes dari masyarakat Kabupaten Pidie, mereka melakukan aksi menuntut dihentikannya Pilkada untuk sementara waktu sampai penyelesaian “konflik regulasi” sesuai dengan MoU Helsinski dan UUPA demi menyelamatkan perdamaian di bumi Aceh.

Aksi tersebut dipelopori oleh Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA) Pidie pada tanggal 20 Oktober 2011. Diperkirakan tidak kurang dari 8000 orang turun ke jalan. Keadaan ini cukup membuat panitia KMPA panik, apalagi massa aksi cukup agresif. Mereka datang dari  23 kecamatan di Kabupaten Pidie dengan melakukan konvoi dikawal ketat aparat Kepolisian Polres Pidie, datang dan menggelar orasi menghentikan tahapan pilkada Pidie.

Sepanjang pawai mereka berteriak “wujudkan perdamaian Aceh,“selamatkan MoU dan UUPA, Jangan lagi tipu Aceh dan picu konflik”. Mereka juga mengumandangkan shalawat badar sebagai wujud harapan mereka terhadap Tuhan.

Setelah Koordinator aksi, Teuku Syahwal membacakan pernyataan sikap, massa memaksa legislatif dan eksikutif  untuk menandatangani kesepakatan penghentian sementara waktu tahapan pilkada.

Penolakan KIP Aceh/kabupaten/kota, menurutnya,  dinilai cukup beralasan karena pelaksanaan tahapan pilkada tidak didasarkan pada kekuatan hukum dan politik yang mengikat perdamaian Aceh. Secara mendasar menyarakat sejak awal menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya mengadu domba, agar rakyat Aceh selalu berada di dalam bara konflik yang menyesatkan.

Penandatanganan penghentian tahapan Pilkada Pidie, dari pihak legislatif ditandatangani oleh Wakil DPRK Pidie, Abdul Hamid, sedang pihak eksikutif ditandatangani Sekdakap Pidie, M Iriawan SE, serta KIP Pidie dilakukan Junaidi Ahmad SAg, selaku Ketua KIP Pidie. [] lara

Hidup Gaddafi Berakhir di Kampung Halamannya Sendiri

HMINEWS – Gaddafi akhirnya tewas, tertembak di kepala dan kakinya. Mantan diktator Libya dilaporkan ditemukan meringkuk dalam sebuah lubang di tanah di pusat Sirte, setelah pemberontak bergerak melalui kota tepi pantai. Diperlihatkan bukti foto Gaddafi yang berlumuran darah, yang diambil dari rekaman video.

Salah seorang Pejuang,  Mohammed Al Bibi mengatakan kepada wartawan bahwa mantan diktator Libya meminta untuk  ‘Jangan tembak, jangan tembak’ ketika ia berusaha untuk menyerah. Demikian disiarkan dailymail Kamis 20 Oktober 2011

Pemberontak mengatakan Gaddafi   dipersenjatai dengan pistol emas ketika ia ditemukan dan mengenakan seragam khaki. Dewan Transisi Nasional diwakili oleh  Abdel Majid Mlegta berkata: “Dia [Gaddafi] juga terkena di kepalanya. Ada banyak penembakan terhadap kelompoknya dan dia meninggal. ‘ Dia mengatakan Gaddafi ditembak mati saat ia mencoba melarikan diri, sementara pejuang lain mengatakan diktator itu tertembak di perut setidaknya sekali dengan peluru 9mm.

Sementara itu ada yang mengatakan Gaddafi masih hidup tapi telah tertangkap dengan keadaan luka parah. Laporan penangkapan Gaddafi datang pada hari yang sama bahwa pasukan revolusioner mengatakan bahwa mereka telah menguasai Sirte – kota kelahiran pemimpin. Hal tersebut juga senada dengan Laporan awal dari CNN dan Dewan Peralihan Nasional (NTC) mengatakan Gaddafi dalam tahanan dan terluka parah.

Al Jazeera melaporkan perayaan spontan dalam kota-kota seperti Benghazi dan Tripoli, dengan orang-orang bersorak dan berteriak, klakson mobil terdengar dan dentuman senjata api terdengar. Apakah semua ini akhir yang mengerikan bagi Gaddafi? Gaddafi memang dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan memerintahkan pembunuhan warga sipil, digulingkan oleh pasukan pemberontak pada 23 Agustus setelah 42 tahun berkuasa. [] lk

Putusan Gugatan Terhadap Ruhut Ditunda, Mengapa?

HMINEWS, Jakarta –  Putusan terhadap gugatan perdata terhadap Ruhut Sitompul atas pernyataannya terhadap para aktivis yang menolak gelar pahlawan Suharto sebagai anak PKI ditunda sampai dengan 10 November 2011. Setelah mengalami sidang berkali-kali selama hampir satu tahun, semula hakim PN Jakarta Pusat berencana membacakan putusan pada tanggal 17 Oktober lalu, namun dengan alasan majelis hakim belum selesai bermusyawarah, maka ditunda.

Penundaan ini cukup membuat para penggugat dari para aktivis Petisi 50, HMI, dan PMKRI yang tergabung dalam TEGUR (Tim Advokasi Gugat Ruhut). Pasalnya mereka sudah menjalani proses persidangan yang cukup lama.

“Penundaan sidang adalah hak hakim. Tapi kasus ini berjalan sudah sangat lama. Saya harap pada tanggal yang telah dijanjikan tidak ditunda,” kata kuasa hukum penggugat, Gatot Goei usai sidang (17/10/2011) sebagaimana dikutip oleh detik.com.

Ruhut Sitompul digugat secara perdata oleh Tim Advokasi Gugat Ruhut (Tegur) atas pernyataannya bahwa pihak yang menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada almarhum Soeharto adalah anak PKI (Partai Komunis Indonesia). Pernyataan ini dilansir dalam sebuah situs berita online www.inilah.com.

Pihak penggugat meminta PN Pusat mengabulkan tuntutan ganti rugi terhadap Ruhut, berupa materil dan imateril. Gugatan materil tersebut berjumlah Rp 131.300, dan imateril sebesar Rp 62 miliar, serta meminta maaf atas ucapannya melalui media masa. [] lara

Mahasiswa UGM Aksi Prihatin, Gugat Dua Tahun Rezim SBY-Boed

HMINEWS, Yogyakarta – Memperingati dua tahun pelantikan rezim SBY-Boediono, 20 Oktober 2011, mahasiswa Universitas Gadjah Mada melakukan aksi di Bundaran UGM, Yogyakarta. Aksi yang dikoordinasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM tersebut digelar mulai pukul 09.00 WIB dengan diikuti oleh puluhan mahasiswa UGM.

Aksi dengan menggunakan slogan GADJAH MADA MENGGUGAT! tersebut sempat membuat pengguna jalan tersendat. Para mahasiswa menyuarakan keprihatinannya atas kondisi negeri dibawah kepemimpinan SBY-Boediono.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pengurus BEM UGM, Bima Yudhistira, masih ada empat Subtema yang harus dibenahi oleh pemerintahan ini: 1. Hukum 2. Ekonomi & Pangan 3. Pendidikan 4. Energi & Lingkungan.

Aksi keprihatinan tersebut disibolisasikan dengan baju hitam, pita hitam, dan jas UGM serta logo berlabelkan keprihatinan dalam ikatan tali di lengan kiri. Mereka mengajak para aktivis dan orang-orang yang prihatin dengan kondisi kepemimpinan SBY-Boed untuk mengenakan pita hitam di lengan kiri mulai dari tanggal 18-28 Oktober 2011. [] lara