Konyol, UU Pelarangan Buku Sudah Dicabut, Kejaksaan Masih Sweeping Buku

HMINEWS – Kejaksaan Agung kembali membredel buku. Kali ini yang dibredel adalah buku-buku Islam. Sebagaimana pernah dilaporkan oleh Tribunnews.com, pada hari Rabu (19/10/2011) sekitar pukul 14:30 WIB Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun, Hanjaya Candra, SH beserta beberapa orang anggotanya, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait peredaran 9 judul buku terlarang di toko-toko buku di Tanjungbalai Karimun.
Kesembilan buku tersebut adalah:
1.       Tafsir Fi Zhilalil Quran Jilid 2 Serangan Sayyid Qutbh, Diterjemahkan oleh As’ad Yasin-Muahotob Hamzah, Terbitan Gema Insani Depok-Jakarta 2001.
2.      Loyalitas dan Anti Loyalitas dalam Islam karangan Muhammad bin Sa’id Al Qathani diterjemahkan oleh Salahudin bin Abu Sayid terbitan PT Era Adi Citra Intermedia-Solo 2009.
3.      Ikrar Perjuangan Islam karangan DR Najih Ibrahim diterjemahkan oleh Abu Ayub Ansyori terbitan Pustaka Al Alaq dan Al Qowam-Solo 2009
4.      Khilafah Islamiyah-Suatu Realita bukan Khayalan karangan Prof DR Syeikh Yusuf Al Qaradawi diterjemahkan oleh Ahmad Nuryadi, terbitan PT Fikahati Aneka-Jakarta 2000.
5.       Kado Istimewa untuk Sang Mujahid karangan Syakh Dr Abdullah Azman, diterjemahkan oleh Abdul Fattan Al Bourie, terbitan PT Pustaka Al Alaq-Solo 2008.
6.      Catatan dari Penjara – Untuk Mengamalkan dan Menegakan Dinul Islam karangan Abu Bakar Ba’asyir, terbitan Mushaf, Depol Jawa Barat, 2008.
7.       Bagaimana Membangun Kembali Negara Khilafah karangan Syabab Hizbut Thahtir Inggris, diterjemahkan oleh M Ramdhan Adi, terbitan Pustaka Thariqul Izzan, Bogor 2008.
8.      Syariat Islam-Solusi Universal karangan Prof Wahbah Az Zuhali, diterjemahkan oleh Ridwan Yahya LC, terbitan Pustaka Nuwaitu, Jakarta Timur 2004.
9.      Visi Politik Gerakan Jihad karangan Hazim Al Madanidan Abu Mus’ab As Suri, diterjemahkan oleh Luqman Hakim Lc dan Umarul Faruq, Lc, terbitan Jazera, Solo 2010.
Adapun alasan Hanjaya Candra SH, Kasi Intel Kejari Tanjungbalai Karimun mencekal buku-buku tersebut mengikuti perintah Jaksa Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung RI.
Kejagung menuding bahwa 9 buku tersebut dinilai beraliran keras dan menyimpang dari ajaran agama tertentu. Selain itu, buku tersebut dikhawatirkan akan cenderung menciptakan bentuk-bentuk pemikiran terorisme bagi pembacanya.
Terhadap cara-cara represif tersebut, Syahrul Dasopang dari The Indonesian Reform Institute menyataan kekecewaannya terhadap tindakan aparat hukum tersebut.
Menurut Sahrul, pelarangan peredaran buku oleh Negara merupakan tindakan yang bernada totaliter, anti kebudayaan dan anti keterbukaan askes informasi. Oleh karena itu, ia mendesak IKAPI dan konsumen buku untuk memprotes keras tindakan dungu yang mengatasnamakan pemerintah RI tersebut.
“Melarang perederan buku di tengah tersedianya beragam alternatif saluran informasi yang tidak hanya bersifat cetak tapi juga bersifat digital menunjukkan kekolotan pikiran dan kebijakan pemerintah yang berkuasa.” Kata Sahrul kepada HMINEWS di Jakarta (10/11/2011).
Sahrul justru mengajak kepada masyarakat untuk merespons kekonyolan aparat justru dengan  terus membeli buku-buku yag terlarang terebut.
Kenapa konyol? Karena saat ini pemerintah sudah tidak punya dasar lagi untuk melakuka pembredelan ataupun pelarangan buku. Undang-undang no. 4/PNPS/1963 sudah di judicial review dan saat ini sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.
Mantan ketua umum PB HMI M Chozin Amirullah juga menyayangkan terhadap pensweepingan tersebut.
“Lagi-lagi ini memang kekonyolan Kejaksaan Agung, main larang-larang lagi. Bukankah UU no.4/PNPS?1963 dan juga kewenangan kejaksaan ini sebelumnya tercantum dalam UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat 3 sudah dicabut? Apa mereka tidak baca” Kata Chozin yang adalah salah orang yang mengajukan judicial review tersebut. []