Hari Pahlawan, LMND Dukung Pemogokan Buruh Freeport

HMINEWS, Jakarta –  Dalam perjuangan mengusir penjajah 66 tahun yang lalu. Pertempuran 10 November 1945 di kota Surabaya, 66 tahun yang lalu itu tentu tak akan pernah dilupakan bangsa dan rakyat Indonesia. 10 November menegaskan kebulatan tekad untuk mewujudkan Indonesia merdeka dan merupakan bukti kerelaan rakyat Indonesia untuk berjuang sampai darah penghabisan demi pembebasannya dari penjajahan yang telah berabad-abad mencengkeram. Keberanian dan semangat juang mengusir serangan kekuatan imperialis saat itu berkobar-kobar dalam jiwa patriotik rakyat Indonesia.

Setelah 66 tahun proklamasi kemerdekaan dan tekad untuk menjadi bangsa yang merdeka seperti yang ditunjukkan rakyat Indonesia pada pertempuran 10 November itu, saat ini malah justru dibelokkan oleh SBY-Boediono yang berkuasa di negeri yang kaya raya ini. Cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 telah tertimbun dalam-dalam melalui berbagai kebijakan Pemerintah yang merugikan kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dallam pernyataan sikapnya, Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) menyampaikan bahwa mekayaan alam bangsa Indonesia yang semestinya dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan berbagai peraturan perundang-undangan di bawah rezim penganut neoliberal (SBY-Boediono) mendapatkan keleluasaannya untuk digadaikan kepada perusahaan-perusahaan multinasional.

“Siapa yang bisa menyangkal jika kekayaan alam bangsa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan tersebut telah berpindah tangan kepada perusahaan-perusahaan asing dan digunakan untuk pihak asing?”, kata ketua umum LMND Lamen Hendra Saputra.

Menurut laporan Kompas yang dirilis pada 23 Mei 2011 menunjukkan semakin luas dan menyebarnya penguasaan asing terhadap sector-sektor strategis perekonomian nasional. Data menunjukkan, dominasi asing dalam sektor energi dan sumber daya mineral sudah sampai 75 %. Per  Maret 2011 pihak asing juga telah menguasai 50,6 persen aset perbankan nasional. Dengan demikian, sekitar Rp 1.551 triliun dari total aset perbankan Rp 3.065 triliun dikuasai asing. Pada badan usaha milik negara (BUMN) pun demikian. Dari semua BUMN yang telah diprivatisasi, kepemilikan asing sudah mencapai 60 persen.

Akibatnya, rakyat harus ikut menanggung beban biaya hidup tinggi ketika mereka kehilangan lapangan kerja oleh karena pabrik tempatnya bekerja harus berhenti beroperasi karena kesulitan pasokan BBM. Rakyat akhirnya harus ikut menanggung digusur lahan pertaniannya oleh perkebunan-perkebunan milik orang asing. Rakyat akhirnya harus ikut menanggung digusur tempat jualannya akibat masuknya pasar-pasar modern yang memperdagangkan barang-barang impor.

Selama puluhan tahun imperialis terlibat langsung dalam menjarah kekayaan alam Indonesia, seperti tambang, hutan, pertanian, dan seluruh potensi aset milik rakyat Indonesia. Selain itu, modal-modal asing juga begitu mudah menguasai dan dengan rakus merampok sebagian besar perekonomian Indonesia, seperti telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, perbankan. Semua itu dikarenakan pihak asing turut andil campur tangan dalam menyusun UU yang pro-neolib di Indonesia, seperti: UU Ketenagakerjaan, UU Kelistrikan, UU Migas, UU Minerba, UU Perguruan Tinggi, UU Penanaman Modal dll. Kenyataannya kekayaan alam yang melimpah tak sanggup digunakan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat negeri.

Kekayaan alam diseluruh wilayah Indonesia yang kini dikuasaai oleh pihak asing meliputi tambang dan mineral, dan sama sekali tidak mampu mensejahterakan kehidupan rakyat, banyak rakyat menjadi korban akibat lahan-lahannya dijadikan lahan operasi penambangan oleh pihak asing (Freeport, Newmont,  Caltex, Inco, Sumbawa Mining dll). Persoalan yang terjadi kini di Papua merupakan bentuk kolonialisasi kembali, bentuk penjajahan gaya baru, dimana perusahaan asing PT. Freeport mengeruk tambang emas dan tembaga di tanah Papua, ironisnya pihak Indonesia sendiri hanya mendapat 1% dan pihak Freeport (imperialis) mendapat 99%.

Sejak 1967 Freeport beroperasi hingga sekarang rakyat Indonesia masih berada dalam kemiskinan massal. Bayangkan dimana keberadaan tambang Freeport sendiri memilik nilai buku sebesar 20 dollar milyar (190 trilyun) yang sejatinya hasil yang didapat mampu untuk mensejahterakan rakyat. Atas situasi yang sekarang ini terjadi, tentu ini tidak dapat dibiarkan, maka sudah seharuslah rakyat sebagai pemilik sah atas lahan-lahan tambang berhak untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan.

Ketidakmampuan pemerintahan SBY-Boediono mengelolah sendiri kekayaan alam guna memajukan dan mensejahterakan kehidupan rakyat merupakan bukti gagalnya rezim SBY-Boediono dalam menjalankan amanah UUD 1945. Rakyat Indonesia tidak bisa berdiam diri menyerahkan kedaulatannya, menyerahkan aset-aset kekayaan alamnya ketangan kekuasaan imperialis-neolib (baca: rejim SBY-Boediono). Untuk itu rakyat Indonesia harus merebut kembali apa yang menjadi haknya, mengembalikan kembali kedaulatan rakyat atas negeri ini.

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menuntut nasionalisasi Aset Pertambangan Asing (PT. Freeport, Newmont,  Caltex, dan Inco, dll)  untuk kemakmuran  rakyat Indonesia, tangkap dan Adili Pelaku Penembakan buruh PT.Freeport,  hentikan kekerasan di tanah Papua. LMND juga mendukung Gerakan Pemogokan Buruh PT. Freeport yang akan berlangsung hingga 15 Desember untuk Menuntut Kenaikan Upah hingga 7,5dollar/jam.