DPR Bengkak, Tapi Tidak Bertumbuh

HMINEWS.COM, Jakarta – Ibarat satpam yang tidak mungkin akan menghardik tuannya sendiri. Begitu pula, BK (Badan Kehormatan) DPR tidak mungkin mengawasi badannya sendiri (DPR) secara keseluruhan dan efektif.

Demikian menurut Rocky Gerung, saksi ahli yang dihadirkan Petisi 50 dalam sidang gugatan UU Badan Kehormatan DPR di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (16/11).

Adalah salah, lanjutnya, pembelaan pemerintah terhadap UU tersebut yang mengatur kewenangan BK DPR, bahwa rakyat telah menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada DPR, sebagaimana pernyataan Kusumajadi dalam sidang tersebut.

“Keliru kalau rakyat dianggap menyerahkan kedaulatannya. Yang diserahkan adalah oleh rakyat kepada wakil-wakilnya adalah kumpulan kepentingan yang dipertanggungjawabkan setiap 5 tahun,” kata Rocky Gerung.

Kekacauan paradigma itulah, lanjutnya, yang sangat rentan menggiring pada penyalahgunaan kekuasaan oleh DPR. DPR dianggap sempurna. Padahal yang terjadi adalah, “DPR bengkak, tapi tidak bertumbuh,” ungkapnya miris.

Karena itu, kontrol DPR harus dikembalikan kepada ‘pemilik kedaulatan’ dengan membuka BK DPR itu sendiri dengan memasukkan unsur masyarakat ke dalamnya, sebab BK hanya sebagai internal kontrol, namun itu juga tidak maksimal.

Fajrul Falakh, saksi ahli ketiga menguatkan, suara rakyat bukanlah pengganggu, tetapi justru pemberi legitimasi bagi BK.

Ia menyayangkan, karena hanya terdiri dari unsur internal DPR, BK pun tidak dapat berbuat banyak, seperti dalam kasus studi banding DPR ke Yunani, kasus judi anggota DPR di Hard Rock Casino London maupun suap Bendahara Partai Demokrat, M Nazaruddin.

“Selain sebagai alat kelengkapan, tapi nyatanya BK seperti mengatasi lembaga itu. Berlawanan dengan aturan lain yang dibentuk DPR dan presiden yang diperintahkan terbuka. Bahkan kalau perlu anggota DPR duduk di KPU, majelis kehormatan hakim dan lainnya,” sesal Fajrul. (Fathur)