Martin Setuju BK Ditambah Unsur Dari Luar DPR

HMINEWS.COM, Jakarta – Martin Hutabarat mewakili DPR setuju dengan judicial review yang diajukan Petisi 50 mengenai UU Badan Kehormatan (BK) DPR. Sebab terjadi ketidakadilan di internal BK sendiri.

 “Ketidakadilah juga berlaku di internal DPR. Ada yang tidak terwakili, tidak punya wakil di BK,” tegas Martin Hutabarat dalam judicial review UU DPR di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (16/11).

Keadaan demikian mengakibatkan sangat sulit jika menginginkan perubahan dari DPR. Karenanya, menurut Martin, agar DPR ke depan menjadi lembaga yang tidak steril dari pengawasan masyarakat. Hal itu tak lain juga bertujuan untuk membuat DPR itu sendiri menjadi lebih kuat.

“Karenanya BK harus bertaji,” sambungnya.

Menurut Permadi, mantan anggota DPR periode 1999-2004, 2004-2009 yang mundur pada 2008, teramat sulit mengajukan anggota DPR ke BK.

“Sebab seperti ada kesepakatan tidak tertulis di DPR, bahwa jika tidak tertangkap basah, kesalahan tidak akan pernah diproses. Tidak hanya itu, bahkan ada upaya saling melindungi,” kecam mantan anggota dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Karut marut tersebut tidak lain karena BK ada semacam ‘saling pengertian’ karena orang-orang yang duduk dalam BK merupakan anggota DPR dan yang mewakili kepentingan partai masing-masing.

Permadi mendukung wacana agar BK DPR tidak hanya diisi internal DPR, akan tetapi juga diisi unsur eksternal. Karena jika kondisi tersebut dibiarkan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di DPR sulit dibawa ke BK.

Perimbangan tersebut, menurut penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tersebut, agar unsur luar yang masuk jangan pula berasal dari partai politik.

“Jangan dari parpol karena akan mudah dikendalikan,” tandasnya. [] Fathur