Ikutilah…! Training Kepemimpinan Internasional IIFSO di Turki

 

HMINEWS, Jakarta – The International Islamic Federation of Student and Youth Organization (IIFSO) mengundang remaja Islam dari Asia (termasuk Indonesia) untuk ikut dalam training kepemimpinan “Brotherhood Leadership Camps” yang akan diselenggarakan di Turki pada tanggal 21-29 Jan 2012.

Menurut keterangan anggota Syuro Council IIFSO asal Indonesia, M Chozin Amirullah, training kepemimpinan tersebut akan bekerja sama dengan sebuah lembaga training terkemuka di Turki, yaitu Dr. Ala Training Center  (www.doktorala.com).

Dari Asia, beberapa negara yang diundang untuk hadir diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Bangladesh, South Korea, North Korea, Mongolia, Brunei,  Nepal, India.

Sekjen Ahmed Aaty/Syuro IIFSO M Chozin

“Jangan kuatir, panitia akan menanggung semua biaya selama di Turki, selain biaya tiket perjalanan”, kata M Chozin yang juga mantan ketua umum PB HMI-MPO tersebut.

Menurutnya, mengingat terbatasnya jumlah peserta, maka pihak IIFSO akan selektif terhadap calon peserta. Hanya calon peserta yang bisa berbahasa Inggris, berakhlak baik dan  berumur antara 10-17 yang bisa mengikuti acara tersebut.

Bagi yang berminat, meminta  formulir pendaftaran dengan mengirim email ke: m.chozin@yahoo.com atau bisa kontak M Chozin langsung di Hp. 081213881128, sebelum 4 Januari 2012 [] lara

2011 di dunia Arab: Perubahan yang bisa kita percaya

Oleh: Pangeran Yordania El Hassan bin Talal

Amman, Yordania – Kita tengah menyongsong akhir dari suatu tahun yang sarat makna—di tingkat regional maupun global. Berbagai “kebangkitan” telah mengubah konteks strategis, sosial dan politik dari sebuah kawasan yang saya sebut “Asia Barat Afrika Utara” (yang umum dikenal dengan istilah Timur Tengah dan Afrika Utara).

Di tingkat global, tekanan masa sulit ekonomi dunia – yang tidak hanya terbatas di negara-negara Barat – telah menampakkan suatu zaman yang sangat mengglobal di mana kesempatan, kesetaraan, keadilan dan mobilitas sosial tampak telah banyak terkorbankan dalam tingkat yang sudah tidak lagi bisa diterima. Defisit dalam bajet nasional di seluruh dunia telah menciptakan dan mengembangbiakkan defisit kepercayaan, serta defisit martabat manusia di Barat maupun Asia Barat Afrika Utara. Realitas ini telah mengakibatkan munculnya gerakan “Duduki” (Occupy) di London dan Amerika Serikat, dan gerakan “Murka” (Indignant) di Spanyol, yang sama-sama dipengaruhi oleh, dan memiliki kemiripan tujuan dengan Kebangkitan Arab.

Apa yang tengah kita saksikan adalah munculnya retorika global baru di kawasan Asia Barat Afrika Utara. Retorika ini pada dasarnya memandang bahwa para manusia itu “terlalu besar untuk gagal”. Namun, pada 2012, itu akan perlu semakin diartikulasikan: tidak ada demonstrasi entah di Lapangan Tahrir di Kairo, di Wall Street di New York City, ataupun di tempat lain, yang telah dirancang secara intelektual ataupun politik. Konsep keamanan manusia malah telah dibuktikan kebenarannya oleh berbagai kejadian di lapangan: rakyat yang kritis, yang sebelumnya menjadi mayoritas yang dibungkam, telah muncul ke permukaan.

Tetapi mencicit di Twitter – yang erat dikaitkan dengan berbagai aksi protes belakangan ini – bukanlah gantinya pemikiran, dan belas kasih bukanlah gantinya kedisiplinan.

Kita telah menjadi sebuah kawasan sejuta aksen; taktik “pecah-belah lalu kuasai” telah membuat kita tidak mampu tampil dengan satu suara. Karena ini, orang lain dari luar kawasan sangat sering bicara untuk kita.

Kini saatnya membangun narasi baru – dan rasa persatuan yang lebih kuat. Setahun yang lalu, pada 1 Januari 2011, 21 orang terbunuh dalam suatu serangan ke sebuah gereja Koptik di Alexandria; 25 hari kemudian orang Muslim dan Kristen bersembahyang bersebelahan di Lapangan Tahrir. Itu tidak bertahan lama – benturan sektarian telah muncul kembali di Mesir, di Bahrain dan di seluruh kawasan. Namun, ini menunjukkan bahwa friksi-friksi yang terlalu sering tampak memecah-belah kawasan, dalam kalkulasi akhirnya, jauh lebih rapuh ketimbang yang dikira.

Dunia Arab sering kali digambarkan sebagai tempat melawan segala hal, terutama kemajuan. tetapi dalam beberapa bulan terakhir, orang-orang kawasanlah, laki-laki maupun perempuan, yang telah membuka jalan untuk memerangi apa yang disebut sebagai hak-hak universal: keadilan, transparansi dan akuntabilitas, hak untuk berkarir dan berkeluarga, dan hak rakyat Palestina untuk menjadi warganegara di teritori berdaulat mereka sendiri. Masa depan Asia Barat Afrika Utara tengah ditata ulang, diperebutkan dan diperjuangkan di berbagai macam ranah. Masa depan itu tetap tidak menentu dan konturnya buram – tetapi baranya menyala.

Kawasan ini membutuhkan undang-undang hak yang melarang segala bentuk diskriminasi, tetapi juga menguraikan tanggung jawab. Kita perlu melibatkan apa yang saya sebut komunitas ‘ruang ketiga’ – yang terdiri atas organisasi warga, pemerintah dan sektor swasta – untuk melahirkan berbagai model kohesi sosial dan pelibatan sosial. Kita perlu berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan – dan menelurkan tidak saja bisnis tetapi juga manusia-manusia terdidik.

Pada 1987, saya menjadi bagian dari sebuah komisi yang menyusun suatu laporan untuk Majelis Umum PBB yang menyerukan sebuah “tata kemanusiaan internasional baru”. Laporan berjudul Winning the Human Race ini memandang bahwa pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional sangat tergantung pada kesejahteraan individu dan masyarakat.

Kesimpulan yang bisa dipetik selama satu tahun terakhir tampak selaras dengan temuan laporan 24 tahun lalu ini. Sedikit banyak keduanya menunjukkan bahwa “perubahan nyata yang Anda bisa percaya” tidaklah datang dari pemerintah, tentara atau lembaga-lembaga – tetapi dari individu-individu manusia.

###

* Yang Mulia Pangeran El Hassan bin Talal ialah ketua dan pendiri Arab Thought Forum danWest Asia North Africa Forum.

Artikel ini ditulis kerja sama HMINEWS dengan Kantor Berita Common Ground (CGNews).

2011 berlalu, Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Aceh Belum Membumi

HMINEWS, Banda Aceh – Pasca  gempa dan tsunami 26 Desember 2011 yang maha dahsyat telah melahirkan beberapa kebijakan penaggulangan Bencana baik di dunia internasional maupun secara nasional,  yang paling mendasar di kalangan dunia internasional adalah lahirnya Hyogo Framework Action (HFA) sebagai acuan dalam penanggulangan bencana, dimana dlam kerangka kerja tersebut menekankan betapa perlunya penanganan bencana pada fase sebelum bencana dengan kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana atau lebih familiar dengan istilah Pengurangan Resiko Bencana.

Indonesia sebagai anggota PBB telah ikut serta meratifikasi agenda HFA tersebut dengan segala konsekwensinya. Salah satu produk yang dikeluarkan pemerintah adalah Rencana Aksi Nasional (RAN) pengurangan Resiko Bencana dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang penaggulangan Bencana sekaligus  peraturan pelaksanaannya.

 

Khusus propinsi Aceh Juga telah menyusun dan menindak lanjuti amanat undang-undang tersebut di atas yaitu dengan dikeluarkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Resiko Bencana dan Qanun no 5 dan No 6 tahun 2010 tentang  tatacara  penaggulangan Bencana dan struktur organisasinya. Secara kelembagaan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota Juga telah membentuk SKPA dan SKPD untuk menanggulangi bencana yang terjadi didaerah masing-masing, kecuali pemerintah kota sabang yang hingga saat ini belum mempunyai SKPD tentang penaggulangan Bencana. Hal lain yang cukup mendukung gerakan PRB di Aceh adalah ditetapkannya Penanggulangan Bencana sebagai prioritas ke 7 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah propinsi Aceh, ditetapkannya Green Aceh sebagai visi pembangunan pemerintahan Aceh oleh gubernur saat ini dan adanya kebijakan moratorium Logging oleh pemerintah Aceh.

 

Organisasi-organisasi kemanusiaan  internasional, nasional dan lokal cukup banyak yang bekerja membantu penanganan bencana Di Aceh, badan badan internasional/Dunia seperti UNDP, WFP, Unicef masih terus mendampingi gerakan Penanggulangan Bencana di Aceh, demikian juga dengan LSM internasional, Donor internasional MDF,  WB, USAID. Aus Aid  dan sebagainya.

Lembaga-lembaga tersebut di atas sudah cukup banyak memberikan bantuan bagi gerakan pengurangan Resiko Bencana di Aceh. Dan sebagian malah sudah mempersiapkan Exit strategynya dengan mempersiapkan kapasitas dan menginisiasi lahirnya lembaga lembaga baru maupun forum Forum baru, sebagaimana yang dilakukan oleh UNDP dengan mendukung lahirnya Forum PRB Aceh, Forum Jurnalis Peduli Bencana, PACC dan sejenisnya.

 

Disamping itu juga sudah banyak produk-produk-produk yang sudah dihasilkan sejak masa tsunami sampai sekarang, beberapa sumberdaya baik knowledge, peralatan, modul, prasarana dan prasarana dan pengalaman mengelola bencana. Yang paling mutakhir saat ini adalah adanya peta kawasan bencana Aceh oleh TDMRC, Rencana Aksi Daerah, Rencana penaggulangan Bencana, adanya Pusdalops bencana, adanya Program Magister S2 kebencanaan, modul-modul  dan SOP penaggulangan Bencana sudah tersedia, seperti tsunami, banjir dan gunung api.

 

Akan tetapi masih sangat disayangkan, bencana-bencana yang timbul  seperti Banjir bandang tangse, gempa Bumi di singkil dan subulussalam, dan banjir lainnya sepanjang  tahun 2011  belum ditangani dengan pendekatan prespektif PRB. Penanganan penanggulangan bencana tersebut diatas masih memperlihatkan adanya beberapa kelemahan-kelemahan seperti penetapan status bencana belum proporsional karena adanya tarik ulur kepentingan wewenang penanggulangan bencana, lemahnya koordinasi antara instansi terkait dan belum berjalannya mekanisme bagi peran yang baik antara sesama stake holder pengurangan resiko Bencana, transparansi penggunaan dana tanggap darurat juga masih diragukan.

 

Disisi lain dalam implementasi pembangunan dan kebijakan yang dilahirkan masih ditemukan adanya hal-hal  kontaradiktif.  Pemberian izin Alih fungsi lahan hutan  menjadi perkebunan sawit masih berlangsung, eksploitasi dan pemberian izin pertambangan biji besi dan emas marak terjadi yang mana dalam prosesnya menghasilkan tailing berupa merkuri yang sangat membahayakan,  praktek illegal logging masih marak, kebocoran gas amoniak pabrik PIM terus berlangsung. Semua praktek ini  sangat bertentangan dengan visi Green Aceh dan Prinsip-prinsip Pengurangan Risiko Bencana.

 

Kenapa bisa terjadi

Kejadian-kejadian tersebut diatas tidak semestinya terjadi, mengingat daerah ini secara sumberdaya sudah mempunyai kapasitas yang cukup. Baik dibidang  sumberdaya manusia, pengalaman,  prasarana, peralatan, kontens, struktur organisasi dan kebijakan pembangunan yang  sudah dimiliki. Dalam konteks ini Forum PRB Aceh memandang bahwa semua ini terjadi karena adanya mis manajemen  diantara sesama pelaku PRB di Aceh.  Stakeholder yang ada masih lebih banyak bekerja dengan pendekatan sektoral dan agenda masing-masing.  Apalagi sebagian lembaga stakeholder mempunyai kekuatan sumberdana  dan kekuatan politik yang cukup besar sehingga terkadang menjadi cukup dominan dalam menentukan agenda-agenda yang mesti dilakukan dalam pengurangan Resiko bencana di Bumi iskandar muda ini, padahal masyarakat dan stakeholder lokal lainnya merasa agenda tersebut kurang pas dan belum menjadi prioritas.

 

Yang paling parah lagi adalah timbulnya dis trush diantara sesame stakeholder PRB karena agenda-agenda yang dilakukan sudah tidak proporsional dan cenderung memaksakan kehendak. Kondisi ini diperparah lagi karena BPBA dan BPBD selaku pemegang mandate utama penanggulangan Bencana di daerah sesuai UU No 24 tahun 2007 dan Qanun no. 5 dan no 6 tahun 2010 belum bisa memainkan perannya secara optimal, karena adanya beberapa kendala, selain masih berusia muda kekurangan kapasitas juga masih sangat kelihatan. Disamping itu masih banyak masalah yang dihadapi BPBA Aceh dan BPBD Kabupaten/Kota seperti minimnya anggaran yang tersedia, kapasitas sumber daya manusia, ketidak samaan persepsi dalam Penanggulangan bencana antara Legislastif dan Eksekutif masih terjadi, artinya mainstream PRB belum terjadi baik di legislative maupun eksekutif.

 

Rekomendasi:

  1. Perlu pemahaman bahwa penanganan bencana haruslah dengan   gerakan bersama  antara seluruh stake holder baik pada fase kesiap siagaan, tanggap darurat dan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi
  2. Kepada seluruh stakeholder harus memahami tupoksi dan peran masing-masing, bukan saling melemahkan dan mendominasi agenda-agenda Pengurangan Resiko Bencana, dan mestinya harus lebih mengedepankan peran-peran lembaga di daerah/lokal sebagai bagian dari penyiapan masyarakat yang tangguh bencana.
  3. BPBA dan BPBD di daerah harus lebih aktif dan percaya diri meminpin gerakan Pengurangan Resiko bencana di daerah masing-masing
  4. Kepada lembaga-lembaga internasional di harapkan lebih mendukung gerakan PRB yang diinisiasi oleh masyarakat lokal, bukan membawa dan menentukan kebijakan agenda-agenda prb di Aceh. Karena kearifan masyarakat lokal lebih efektif dikuatkan dan didukung

 

Zulhan Hasibuan, Kabid. Kebijakan, perencanaan Pembangunan dan kelembagaan Forum prb Aceh

Mari Ketawa Bersama di Monas

HMINEWS, Jakarta –  Klub Tawa Ceria Indonesia (KTCI) mencoba mengajak pengunjung Monas yang sedang berolah raga atau yang sekedar bersantai untuk mengikuti olah raga tertawa. Sejak pukul 05.00 WIB para sukarelawan KTCI telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan perdana mereka pada Minggu (18/9).

Rencananya olah raga tertawa ini akan dilakukan rutin 2 minggu sekali setiap Minggu pagi, pukul 06.00-07.00 WIB.

Sekitar tigapuluhan orang lebih sukarelawan KTCI akan berkomitmen memasyarakatkan olah raga tertawa ke khalayak ramai. Olah raga tertawa ini memang sudah diketahui keberadaannya oleh masyarakat luas, namun keberadaan KTCI pada kehadiran perdana ini, tampil dengan kesiapsediaan dan penguasaan atas teknik olah raga yang akan segera mewabah ini.

Secara apik dan sistematis mereka memulai olah raga yang satu ini dengan puluhan teknik peregangan dan pemanasan yang sederhana namun begitu efektif untuk meredakan ketegangan-ketegangan otot di beberapa bagian tubuh pun kegelisahan pikiran. Hal ini terlihat dari ekspresi wajah beberapa orang yang sebelumnya sangat letih akibat beban pekerjaan, stres dan tekanan keadaan yang begitu tinggi pada masyarakat Jakarta umumnya.

Usai peregangan dan pemanasan para peserta terlihat segar dan bugar, termasuk beberapa pengunjung yang langsung berminat. Mereka pun turut larut melanjutkan teknik-teknik berikutnya yang disajikan. Selanjutnya dua orang fasilitator KTCI; Dewi Juniarti Psi. (Psikolog dari UI) dan Didit Palgunadi S.Sos., berhasil menarik lepas tertawa peserta dan pengunjung dengan teknik lucu dan konyol yang dicontohkan. Mereka terpingkal-pingkal melakukan ‘teknik wajah terjelek’ mereka, ‘saling sapa sambil bertepuk tangan’, dan ‘bernyanyi dengan menggunakan bahasa tanpa makna’.

Luar biasa, tawa mereka yang renyah dan spontan itu berhasil menyebar dan membetot para pengunjung. Tak heran bila senyuman pun begitu mudah merekah di wajah mereka. Rupanya tertawa berkelompok itu sangat menular dan membahagiakan. Tertawa lepas telah melepas keluar stres terpendam mereka.

Sebelum acara berakhir, dr Made Aryawardhana (44) dari KTCI memberikan penyuluhan kesehatan seputar pentingnya minum air putih bagi tubuh. “Tubuh kita terdiri dari 70-80% cairan, maka mengkonsumsi air minimal 2 liter sehari akan menyehatkan tubuh, membersihkan tubuh dari berbagai racun. Konsumsi air yang cukup akan membantu mempertahankan daya tahan tubuh,” demikian sepenggal penjelasannya (Sumber:http://circleoflaughter.com/?p=9).

Satu jam tertawa pagi sudah lebih dari cukup untuk memulihkan kesehatan dan pikiran jernih. Siapa pun boleh ikutan. Coba saja! [] Kontributor HMINEWS: Reporter David E Purba, Fotografer Prabu Dennaga, Editor T. Nugroho

BPK Tidak Independen Sikapi Century

Bambang Soesatyo
Inisiator Hak Angket Century/
Anggota Timwas DPR RI

MENGIKUTI  langkah institusi penegak hukum, BPK pun ikut-ikutan buang badan dalam menyikapi skandal Bank Century.  Hasil final audit forensik  BPK menjungkirbalikan ekspektasi publik. Kini, harapan rakyat diletakkan di pundak pimpinan baru KPK.

Tutup tahun yang benar-benar tidak mengenakan. Setelah dikejutkan oleh tragedi pembantaian Mesuji dan Bima NTB, BPK (Badan Pemeriksaan) Keuangan) mengeskalasi kekecewaan publik. Sebab, hasil final audit forensik BPK atas aliran dana talangan (bailout) Bank Century tidak sejalan dengan fakta-fakta yang telah berseliweran di ruang publik selama ini. Audit forensik terhadap aliran dana bailout Century mencakup Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) atau bailout

Hasil final audit forensik itu sangat minimalis, tidak memberi gambaran apa pun tentang dugaan aliran dana ilegal. Padahal, hasil sementara audit forensik BPK yang sempat diperoleh sejumlah anggota DPR sudah menunjukkan adanya dana talangan Bank Century yang dialirkan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk membiayai kegiatan politik tahun 2009.  Selain kepada sejumlah kelompok, dana-dana itu juga dialirkan ke yayasan dan perusahaan. Kalau temuan ini tidak ditampilkan pada hasil final audit forensik, sama saja dengan menghambat penuntasan kasus ini.

Tekanan kekuasaan menyebabkan pimpinan BPK memilih bermain aman.  Ada indikasi pimpinan BPK berada dalam tekanan. Faktor inilah yang diduga akan menyederhanakan hasil audit forensik BPK.

Dengan demikian, proses hukum skandal Bank Century masih harus menempuh pendakian yang terjal. Bisa dipastikan bahwa hasil audit forensik BPK yang diserahkan ke DPR pekan lalu itu tidak memuluskan upaya mengungkap aliran dana talangan itu. Walaupun disajikan 13 temuan baru, secara keseluruhan hasil audit itu berkecenderungan menyederhanakan persoalan. Bahkan mementahkan optimisme Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk proses hukum megaskandal ini. Muatan dokumen audit forensik itu juga berlawanan dengan optimisme unsur pimpinan KPK yang pernah disampaikan sebelumnya.

Sekadar mengingatkan,  Timwas Century sempat optimis ketika hasil audit forensik BPK sudah mencapai 35 persen. Pada posisi itu, hasil audit forensik BPK menunjukan jalan terang. Selain itu, audit yang sama juga telah menemukan banyak kejanggalan. Misalnya, jumlah uang miliaran rupiah tercatat sebagai milik orang tertentu yang profilnya sangat diragukan. Saat itu, proses audit sudah menemukan ratusan transaksi janggal, termasuk rekening fiktif dan alamat fiktif. Tidak kurang dari 60 transaksi baru yang jumlahnya terbilang sangat besar namun benar-benar sangat janggal.

Atau, Antaboga yang selalu diklaim sebagai bukan produk Bank Century. Hasil sementara audit forensik BPK menemukan fakta yang mementahkan klaim itu. Sebab, dalam praktiknya saat itu, tidak ada perbedaan antara transaksi Bank Century dengan Antaboga, karena menggunakan joint account. Fakta ini mestinya sangat memojokan Bank Indonesia (BI).

Tak berapa lama setelah Timwas menerima bocoran hasil audit forensik itu, beredar informasi di ruang publik tentang temuan lain BPK yang tentu saja sangat mengejutkan. Antara lain, ditemukan  aliran dana  Rp 1 miliar  dari mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular, kepada Deputi Gubernur BI, Budi Mulya. Dana itu diberikan sesaat menjelang  BI memberikan talangan sebesar Rp 689 miliar kepada Bank Century pada pertengahan Oktober 2008. Saat dana itu dikeluarkan dari BI, dicatat atau diklaim bahwa dana dimaksud akan diserahkan kepada manajemen Bank Century sebagai bagian dari  dana talangan. Namun, setelah ditelusuri, dana itu tak pernah diterima oleh manajemen Bank Century saat itu. Belakangan diketahui dan diklaim bahwa dana itu diterima Budi Mulya sebagai pinjaman dari Robert.

Mengenai kejanggalan aliran dana; hasil audit sementara menemukan bahwa orang-orang tertentu yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, tukang kebun dan supir pribadi tiba-tiba menerima atau mendapatkan miliaran rupiah dari aliran dana talangan Bank Century. Tanpa bermaksud merendahkan profesi-profesi tersebut, baik analis BPK maupun sejumlah anggota Timwas Century sepakat memosisikan fakta itu sebagai kejanggalan. Pemilikan jumlah uang begitu besar yang tiba-tiba itu tidak sebanding dengan profil mereka. Kalau PPATK mau menelusuri asal muasal perolehan uang itu, kejanggalan itu mestinya bisa terkuak, termasuk siapa sesungguhnya membuka rekening-rekening mereka.

Penyedap

Temuan-temuan sementara itu berhasil membangun optimisme berbagai kalangan. Tidak hanya Timwas Century, melainkan juga orang-orang BPK sendiri. Dalam sebuah kesempatan, seorang petinggi BPK bahkan menyatakan optimismenya bahwa kasus Century bisa terungkap tuntas. Sebab, berkaca dari pengalaman, belum pernah ada satu pun pihak bertanggung jawab yang lolos dari pengawasan BPK.

Selain mengacu pada temuan sementara itu, optimisme tadi pun berlatarbelakang pada hasil audit investigasi BPK yang diserahkan ke DPR pada pekan terakhir November 2009. Hasil audit ini mengungkap  berbagai kelemahan dalam proses penanganan PT Bank Century oleh  BI hingga saat bail-out pada 21 November 2008. Misalnya, BI dan LPS melakukan rekayasa aturan agar bisa memberikan suntikan dana untuk Bank Century. Tentang  bank gagal berdampak sistemik, BPK berpendapat bahwa BI tidak memberikan informasi yang akurat, lengkap dan terkini kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sayang, akibat tekanan kekuasaan mendorong pimpinan BPK berubah sikap. Skenario menekan pimpinan BPK sama persis dengan tekanan yang diberikan kepada unsur pimpinan KPK terdahulu. Ekstrimnya, saling sandera.

Gelagat perubahan sikap itu mulai terlihat ketika BPK minta perpanjangan periode audit forensik hingga 23 Desember 2011. Setelah permintaan itu, BPK kembali meradang, karena mengaku banyak kesulitan yang dihadapi. Antara lain jumlah nasabah yang ribuan dengan data nasabah yang tidak lengkap. Butuh waktu cukup lama bagi BPK untuk menelusuri bank yang berkaitan dengan Bank Century, karena harus ada izin dari BI. BPK juga kesulitan memanggil dan mencari tokoh-tokoh kunci Bank Century. Dokumen dan data yang berada di luar negeri tak bisa diperoleh. Sejumlah orang  menolak memenuhi panggilan BPK.

Perpanjangan periode audit plus keluhan-keluhan tadi menjadi indikasi bahwa hasil final audit forensik tidak akan sama seperti gambaran sementara saat audit baru berjalan 35 persen. Karena banyak kesulitan, harap dimaklumi jika hasilnya tidak memuaskan. Itulah pesan yang ingin disampaikan BPK dibalik keluh kesah tadi.  Memang, audit forensik memunculkan aliran dana ke beberapa pihak. Antara lain ke sebuah perusahaan penerbit surat kabar, serta dua politisi. Salah satunya kebetulan sangat dekat keluarga presiden. Tapi, temuan-temuan ini sengaja ditonjolkan sekadar sebagai ‘penyedap’ hasil final audit forensik itu.
                                       Maka, tak bisa ditutup-tutupi kalau banyak kalangan kecewa dengan hasil final audit forensik itu. Utamanya karena tidak secara detai mempetakan kemana saja dana Rp 6,7 triliun itu mengalir. Dan Panitia Khusus DPR berpendirian Wapres Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Saat itu, Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia dan Sri Mulyani sebagai Ketua KSSK.

Apakah  BPK perlu melanjutkan audit forensik itu? Tidak! Kecuali jika dilakukan perubahan komposisi kepemimpinan di BPK. Bagaimana pun, pimpinan BPK harus bersih dari potensi masalah hukum agar independensinya terjaga. Karena itu, jika audit forensik masih ingin diteruskan, harus dicari auditor profesional yang independen. Kalau auditor independen tidak bisa didapatkan di dalam negeri, tidak ada salahnya menghadirkan auditor internasional yang kredibilitasnya sudah teruji.

Karena itu, harapan untuk menuntaskan skandal ini patut dibebankan ke pundak lima pimpinan baru KPK yang fokus pada penindakan dan pencegahan. Lima pimpinan KPK bersama-sama membawahi bidang penindakan dan pencegahan. Jika solid dan mematuhi etika, mereka tidak bisa disandera. Independensi KPK menjadi faktor utama berjalannya proses hukum skandal Bank Century. 

Di Cilacap, Demo Mahasiswa Tolak SBY Ricuh

HMINEWS, Cilacap – Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Berdaulat di Bundaran Alun-alun Cilacap menyambut kedatangan Presiden RI – Susilo Bambang Yudhoyono berakhir ricuh 928/12/2011).

Aksi saling dorong hingga hingga baku pukul tidak terhindarkan dari kedua belah pihak. Massa yang merupakan gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Cilacap dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banyumas memulai aksi di Bundaran alun-alun Cilacap, Sejak pagi hari.

Mereka menggelar orasi yang isinya adalah menolak kedatangan SBY. Mereka juga membentangkan spanduk yang intinya “mendesak SBY – Budiono segera turun dari jabatannya”. Pasangan ini dinilai haram melanjutkan kepemimpinan negara Indonesia dengan berbagai kasus korupsi dan keterpurukan negara saat ini, Demikian disampaikam Koordinator aksi, Irfan Agam Pratama.

Sejumlah mahasiswa tetap bertahan saat Kapolres Cilacap, Ajun Komisaris Besar Rudi Darmoko meminta mahasiswa untuk berpindah tempat karena lokasi tersebut akan digunakan sebagai rute rombongan presiden. Kendati demikian, mahasiswa tetap memaksa berunjuk rasa di tempat itu.

Aksi mulai memanas saat mahasiswa berusaha membakar foto Presiden SBY dan segera digagalkan oleh aparat Polres Cilacap di bawah komando langsung Kapolres – Rudi Darmoko.

Aksi kemudian berlanjut saling dorong antara polisi dan mahasiswa hingga berujung baku hantam. Situasi semakin tidak terkendali ketika warga yang melihat keramaian itu juga nimbrung membantu para mahasiswa.

Beruntung, keributan tidak berlangsung lama, aparat kepolisian segera mengevakuasi para  mahasiswa dan digiring ke mobil Dalmas menuju Polres Cilacap.

Situasi berangsur pulih dan lalu lintas kembali lancar di Bundaran Alun-alun Cilacap. [] Kasy/281211

Edan Tenan,…Politisi Golkar Bambang Soesatyo Liburan ke Bali Pakai “Jet Pribadi”

HMINEWS – Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo liburan ke Bali dengan menggunakan jet pribadi. Sebagaimana dilaporkan oleh pedomannews.com, Bamsoet tampak melenggang dari sebuah pesawat “jet pribadi”, di belakangnya tampak menyusul sang isteri, dari foto kiriman Hajriyanto Y Thohari Wakil Ketua MPR RI melalui media sosial, Kamis (29/12/2011).

“BS (Bambang Soesatyo, red), met tahun baruan di Bali,” ujar Hajriyanto Y Thohari mengomentari foto tersebut.

Bambang Soesatyo yang ‘ngakunya pernah menjadi pengurus PB HMI-MPO tersebut dikabarkan dekat dengan pengusaha batubara kaya-raya dari Kalimantan Selatan H. Isyam yang sekarang memiliki perusahaan Kodeco Group di Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Diperkirakan Bambang Soesatyo menjadi Direktur di PT Kodeco Timber tahun 2007 perusahaan yang dulunya milik Korea tersebut.

Sambil berbincang dengan Pramono Anung, Wakil Ketua DPR RI, Hajriyanto dalam bahasa Jawa mengatakan, “Wong Golkar cen sugih-sugih tenan je…Ndono ndene numpak private jet dewe-dewe. Nganti kebak kandange nggo parkire e jet (orang Golkar memang pada kaya-kaya, ke sana ke sini naik pesawat jet pribadi)” Dijawab Pramono Anung, “Wah koyo wong sugih tahun baruannya (Wah kaya orang kaya tahun baruannya)”

Lanjut Hajriyanto, “Pembuktian terbalik itu penting sekali: Untuk mencegah/memberantas korupsi dan untuk menyelamatkan pejabat-pejabat politik yang kaya dari praduga-praduga.” [] pedomannews.com/lk

Hakim PTUN Tetapkan PT Kalista Alam Sebagai Tergugat

HMINEWS, Banda Aceh – Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh dalam sidang gugatan WALHI Aceh terhadap Gubernur Aceh, Rabu (28/12) menetapkan keputusan sela PT Kalista Alam sebagai tergugat II intervensi. Hal ini sesuai dengan permohonan perusahaan tersebut mengingat objek sengketa adalah Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam.

 

Majelis hakim yang dipimpin Ketua PTUN Marbawi, SH yang didampingi oleh hakim Selvie Ruthyarodh, SH dan Daily Yusmini, SH, menganggap permohonan itu sangat beralasan karena PT Kalista Alam menjadi pihak yang berkepentingan langsung. Sementara itu WALHI Aceh sebagai penggugat dan Pemerintah Aceh sebagai tergugat tidak merasa keberatan dengan penetapan tersebut. Pengacara WALHI Aceh, Safruddin, SH mengatakan bahwa masuknya PT Kalista Alam sebagai tergugat II intervensi untuk membela kepentingan mereka.

 

“ Ini juga sesuai dengan pasal 83 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 tahun 1986, juncto UU No.51 tahun 2009 Perubahan Kedua UU No.5 tahun 1986, ”jelasnya. Sidang selanjutnya akan berlangsung pada tanggal 11 Januari 2012 pukul 14.00 dengan agenda mendengar jawaban para tergugat.

 

WALHI Aceh sendiri dalam hal ini mewakili Tim Koalisi Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tataruang Sumatera (For Trust) mengajukan gugatan terhadap Gubernur Aceh karena menganggap Gubernur Aceh telah melawan hukum dengan mengeluarkan Surat Izin Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT. Kalista Alam di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas areal +1.605 Ha.

 

Panggilan Aksi Pada tanggal 25 Agustus 2011, Gubernur Aceh telah menandatangani izin bagi sebuah perusahaan kelapa sawit untuk melakukan konversi kawasan hutan rawa gambut primer menjadi perkebunan kelapa sawit. Izin ini bertentangan dengan sejumlah besar undang-undang dan peraturan, diantaranya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 26/ 2008, dan Instruksi Presiden No. 10/ 2011 yang melarang dikeluarkannya izin baru untuk kawasan hutan primer dan lahan gambut.

 

Penerima izin ini, PT Kalista Alam, memiliki track record perilaku yang meragukan, dengan banyaknya keluhan masyarakat lokal dan kebakaran illegal di lahan yang dikelolanya. Saat ini, dunia semakin gencar meningkatkan kepeduliannya terhadap perubahan iklim global, emisi karbon, dan keanekaragaman hayati yang terancam. Maka bagaimana bisa hutan primer di Indonesia yang menyimpan karbon alami dalam jumlah yang sangat besar, dan merupakan rumah bagi satwa langka yang unik dan sangat terancam punah, dengan sebuah tanda tangan, dapat menuju penghancuran? Ini bukan sekedar kasus mencegah pemusnahan populasi orangutan sumatera, tetapi melestarikan fungsi-fungsi dasar lingkungan yang penting bagi kualitas hidup baik untuk masyarakat lokal maupun untuk masyarakat global yang lebih luas. Sebagian orang mungkin menganggap sudah terlambat: terlalu banyak kerusakan yang telah terjadi; dalam 21 tahun terakhir, sekitar 70% dari hutan asli Tripa telah hancur dan populasi orangutannya merosot; lahan gambut terus dikeringkan. Tetapi sikap mengalah seperti ini hanya menguntungkan pihak yang akan terus merusak lingkungan pendukung kehidupan kita semua, untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, sementara pihak lainnya harus menanggung biaya dampak kerusakan lingkungan. [] lk

Terompet dan Spirit Toleransi

Oleh:
Hamidulloh Ibda

Perayaan tahun baru masehi di seluruh
dunia dihiasi dengan aneka ragam kegiatan. Diantaranya dengan menyalakan api
unggun beserta iringan musik,  nongkrong
di pinggiran jalan atau alun-alun, dan sebagainya. Meskipun  macet, sesak, ramai dan tidak nyaman, masyarakat
rela untuk merayakan tahun baru di jalan. Di tempat itu mereka meluapkan
kegembiraan seolah-olah baru saja memenangkan pertandingan Sea Games.

Mengapa malam pergantian tahun harus meniup terompet, padahal tidak ada  peraturan untuk meniup terompet, hal itu hanya
tradisi masyarakat yang turun menurun. Meskipun
terompet tersebut hanya dipakai satu malam bahkan hanya berapa jam, masyarakat
tetap membelinya demi merayakan tahun baru.

Asal Mula Tradisi Meniup Terompet

Sebenarnya budaya meniup terompet merupakan budaya kaum Yahudi saat
menyambut tahun baru. Tahun baru mereka jatuh pada bulan ke tujuh sesuai sistem
penanggalan mereka. Pada malam tahun barunya, masyarakat Yahudi melakukan
introspeksi diri dengan tradisi meniup shofar, sebuah alat musik sejenis
terompet.

Terompet sudah ada sejak tahun 1.500 sebelum Masehi. Awalnya, alat musik
ini digunakan untuk keperluan ritual agama serta digunakan saat akan berperang.
Kemudian terompet dijadikan sebagai alat musik pada masa pertengahan Renaisance
hingga saat ini. Begitulah akhirnya terompet menjadi tradisi untuk menyambut
malam tahun baru masehi.

Makna Dibalik Terompet

Salah satu hal unik menjelang datangnya malam tahun baru adalah menjamurnya
penjualan terompet, baik di pedesaan maupun perkotaaan. Hampir semua orang dari
agama apapun meniup terompet pada malam menjelang tahun baru, sampai puncaknya
pada tengah malam tahun baru. Hal ini menunjukkan suatu kesamaan tradisi antara
penganut agama satu dengan lainya.

Tradisi meniup terompet pada mulanya merupakan cara orang-orang kuno untuk
mengusir setan. Seperti halnya Kaum Yahudi, mereka melakukan ritual meniup
terompet pada waktu perayaan tahun baru Yahudi, Rosh Hashanah yang
berarti “Hari Raya Terompet”,  yang jatuh
pada bulan September atau Oktober. Bentuk terompet yang melengkung melambangkan
tanduk domba yang dikorbankan dalam peristiwa pengorbanan Isaac (Nabi Ishaq
dalam tradisi Muslim). Hal ini sangat berbeda dengan ajaran Islam yang
menetapkan bahwa Nabi Ismail-lah, saudara Nabi Ishaq, yang diminta Allah untuk
dikorbankan.

Zaman dulu, terompet terbuat dari
kulit kerang dan biasa disebut sangkakala. Sangkakala termasuk perlengkapan
perang yang berfungsi sebagai tanda dimulainya atau berakhirnya sebuah
peperangan. Lantas, dengan berkembangnya teknologi, sangkakala mengalami
perubahan baik dari bahan maupun fungsinya. Dari yang berfungsi sebagai
perlengkapan perang berubah sebagai alat musik yang bisa menenteramkan atau
sebaliknya membuat emosi dan ujung-ujungnya tawuran.

Sehubungan dengan fungsi terompet
untuk merayakan tahun baru, penulis berpendapat bahwa hal itu memiliki makna
yang luar biasa bagi kehidupan kita. Sebagaimana fungsi terompet pada masa
lalu, yaitu sebagai tanda dimulai dan diakhirinya sebuah peperangan, maka
fungsi terompet sekarang untuk sarana berperang melawan fanatisme golongan.
Bisa jadi, tiupan terompet menjadi spirit untuk memerangi kemiskinan, kebodohan,
korupsi dan sebagainya.

Ketika semua orang membunyikan
terompet, itu pertanda bahwa makna toleransi telah digelorakan. Terompet
menjadi simbol toleransi bagi semua umat manusia. Jadi, sudah saatnya kita
membumikan toleransi lewat terompet yang ditiupkan pada malam tahun baru.

Spirit Toleransi

Bunyi terompet yang bersahut-sahutan pada malam tahun
baru, biasanya diikuti dengan pesta petasan dan kembang api. Dalam tradisi
Cina, membunyikan terompet merupakan ritual untuk mengusir setan. Hal ini bisa
kita jadikan semangat bahwa bunyian terompet adalah untuk mengusir rasa
fanatisme dan membuka diri untuk saling menghormati satu sama lain.

Tidak seperti tradisi dalam agama lain, Islam tidak
pernah menjadikan tahun baru sebagai sebuah hari raya, termasuk tahun baru
Hijriah sekalipun. Meski di Indonesia tahun baru Hijriah merupakan hari libur
nasional, tetapi kedudukannya tetap bukan hari raya. Jika Islam sendiri tidak
pernah merayakan tahun baru, maka mengapa umat Islam turut pula mengikuti
perayaan yang merupakan tradisi agama-agama lain? Bukankah Nabi Muhammad telah
mengingatkan bahwa mereka yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka ia termasuk
dalam golongan kaum itu?.

Terlepas dari larangan di atas, idealnya agama
tidaklah untuk membatasi dan mempersulit kegiatan umatnya. Namun, semua agama
harus meringankan umatnya dalam konteks kehidupan secara luas, termasuk tradisi
meniup terompet, apakah itu dilarang atau tidak.

Bagi penulis, meniup terompet sebagai wujud
kegembiraan adalah hal yang wajar. Meniup adalah wujud kebangkitan. Bisa
dianalogikan bahwa untuk menyambut tahun baru, sebagai warga negara yang peduli
akan perubahan, maka kita harus bangkit dari kebodohan, kemiskinan, dan budaya
korup, serta peperangan.

Meniup terompet adalah wujud kepedulian terhadap
toleransi antar semua golongan, tanpa mempermasalahkan suku, ras, dan agama
yang ada di Indonesia. Karena tidak ada aturan baku, maka seluruh umat agama di
Indonesia merayakan malam tahun baru dan meniup terompet dengan tujuan
merayakan tahun baru sebagai permulaan menjalani hidup satu tahun kemudian.

Jadi, sudah saatnya kita sebagai warga negara
meniupkan terompet untuk perdamaian dan semangat pluralisme tanpa memandang
latar belakang golongan. Dan mudah-mudahan dengan hal kecil ini akan tercipta
sebuah perubahan besar, yakni perdamaian dan spirit toleransi di Indonesia.

Perayaan tahun baru sangat relevan
untuk mengembalikan kesadaran toleransi bangsa Indonesia. Sebab, sampai detik
ini, konflik, terorisme, tawuran, menfitnah, dan menghasut masih terus
bergejolak tiada akhir. Contohnya, konflik antar suku di lampung, serangan atas
masyarakat sipil oleh militer di mesuji lampung beberapa waktu lalu, serta kericuhan
pilkada di Papua barat masih diwarnai dengan kekerasan, serta bom yang terjadi
di gereja solo kemarin menunjukkan masih minimnya toleransi diantara sesama.

Itulah sebabnya mengapa tahun baru
patut dirayakan tidak hanya di negara barat, melainkan juga seluruh elemen di
negeri ini. Setidaknya, kita bisa mengambil spirit toleransi yang tersimpan
dalam ritual tahun baru. Spirit toleransi itu dapat kita lihat dalam perayaan
tahun baru dengan ramai meniupkan terompet bersama masyarakat luas. Berkumpul
bersama dalam bingkai kebersamaan dan toleransi.

Nilai-nilai tersebut harus ditanamkan
dalam setiap diri kita dan masyarakat Indonesia, terutama dalam menyikapi
kemajemukan. Gusdur mengemukakan bahwa, “Manusia yang peduli toleransi, ialah yang
dapat membangun dasar bagi suatu masyarakat yang beradab”. Spirit saling
menghormati harus dibangun sejak dini dengan cara apapun. Hal itulah kemudian
mengapa tahun baru patut kita rayakan dengan semangat perdamaian.

Ibarat sebuah rumah, ritual tahun
baru adalah bangunan besar yang dihuni oleh beragam orang yang berbeda-beda.
Semua penghuni memiliki kebebasan dengan saling menghargai satu sama lain.  Hal itu menjadi cerminan bahwa spirit
toleransi sudah menjadi milik mayoritas masyarakat Indonesia.

Kita harus banyak belajar dari
berbagai pihak dalam menyikapi keberagaman. Dalam konteks keindonesiaan yang
multi etnis dan agama, kita dituntut untuk lebih
dewasa dan profesional. Bukan sekadar merayakan tahun baru saja, tetapi harus
didorong semangat persatuan demi tewujudnya tatanan masyarakat yang
mengutamakan tenggang rasa, keadilan, perdamaian, dan toleransi.

Berpaijak dari itu, mari kita jadikan tahun baru kali ini menjadi momentum untuk
mengakhiri semua prasangka buruk dan mulai menumbuhkan spirit menghargai
perbedaan dalam keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika).

Karena itu, dengan spirit tahun baru
2012 semua pihak perlu melakukan perubahan. Upaya perbaikan perlu dilakukan di
semua hal, khususnya yang menyangkut segala aspek persatuan, demi mewujudkan
cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil makmur. Semoga dalam memasuki tahun
baru 2012, kita semua memiliki komitmen sama untuk saling menebarkan
keselamatan dan kedamaian bagi semua, amin.

 

Penulis adalah Instruktur HMI Cabang Semarang Pendiri dan Presiden Partai Amanat Mahasiswa (PAM) IAIN W9 Semarang

Mahasiswa, Mana Keberpihakanmu?

HMINEWS.Com, Jakarta – Sudah 18 hari aksi jahit mulut masyarakat Pulau Padang Kabupaten Meranti berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan Jakarta. Namun tidak ada tanggapan nyata terhadap aksi tersebut dari wakil rakyat.

Warga berharap dukungan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mereka agar lebih didengar. Karena, menurut koordinator aksi, hingga saat ini belum ada gerakan mahasiswa yang peduli dan bergabung dengan mereka.

“Seharusnya HMI bikin tenda di sini, PMII di sini (sambil menunjuk tempat yang kosong di antara tenda-tenda warga),” kata koordinator aksi, Binbin Firman Tresnadi kepada HMINEWS.Com, Kamis (29/12).

Para pemrotes dan peserta jahit mulut berkemah di depan gerbang DPR/MPR siang malam, kepanasan dan kehujanan dalam tenda-tenda dan sudah 10 orang masuk rumah sakit.

“Pertama 7 orang masuk rumah sakit, sudah keluar, masuk lagi 2. Kemudian keluar, ada lagi 1 orang masuk rumah sakit,” lanjutnya.

Peserta aksi tidak hanya berasal dari Pulau Padang, namun juga dari Lampung dan Jambi. Namun mereka sudah pulang karena tuntutan telah terpenuhi, sedangkan warga Pulau Padang bertekad akan bertahan sampai tuntutak dikabulkan.

Untuk mengundang kaum muda dan mahasiswa, warga menyediakan waktu untuk orasi setiap malamnya mulai pukul 19.00 WIB.

Koordinator Serikat Tani Nasional, Yoris, menyatakan aksi tersebut sengaja dipindahkan dari titik konflik (di Pulau Padang) ke titik politis (DPR/MPR) untuk menghindari konflik horisontal dan demi efektivitas.

Banyaknya sengketa agraria di seluruh pelosok Indonesia, lanjutnya, dipicu dari tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah lebih berpihak pada perusahaan-perusahaan, yang mayoritas merupakan swasta asing, dan mengabaikan hak serta pencaharian penduduk.

Akibatnya pun sudah bisa dilihat sebagaimana kasus Mesuji, Bima dan kasus-kasus sebelumnya di berbagai daerah.  Solusinya adalah pemerintah harus melibatkan masyarakat menentukan seperti apa sebaiknya pengelolaan hutan dan sumberdaya alam lainnya, serta menyelesaikan semua sengketa tersebut dengan bijak.

Puluhan warga tersebut berangkat dari Pulau Padang secara swadaya, dengan iuran Rp1000/orang dari 3000-an warga, dan terkumpul Rp30juta untuk rencana bertahan hingga 3 bulan sampai tujuan tercapai. Menurutnya banyak warga Jakarta yang membantu mereka dalam hal konsumsi dan kesehatan.

Malam Kamis Kapolda memanggil mereka dan meminta mereka pulang, namun mereka bersikukuh tetap bertahan. (Fathur)