Bima Membara; What Next…?

Nadiran

Oleh Nadiran, kader HMI asal Bima

 

HMINEWS – Hampir ratusan kali aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Bima dalam tuntutan yang sama, yaitu menolak pertambangan dan segera mencabut  surat keputusan 188 pemerintah daerah terhadap perjanjian eksplorasi tambang yang berada di lokasi Sape, Lambu, dan Langgudu.

Aksi yang di lakukan kali ini cukup menarik perhatian di mata nasional maupun internasional. Apa lagi setelah dengan terang-terangan aparat Kepolosian melakukan tindakan egresif terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi. Ditambah lagi dengan bumbu-bumbu politik pemerintah daerah setempat yang mewarnai dinamika suara rakyat.  Sampai rakyat dan aparat atau pemerintah daerah setempat tidak lagi mengenal siapakah diri mereka dalam satu struktural sistem kenegaraan.

Terkait dengan pertambangan yang dicanangkan oleh pemerintah nasional maupun lokal, pada hakikatnya ada beberapa hal yang perlu dikupas secara kritis terhadap eksistensi tambang, termasuk membicarakan efek positif maupun efek negatif. Berbicara efek negatif nampaknya kita tidak perlu di kupas terlalu jauh, sebab manusia manapun jelas tau apa efek dari kehadiran tambang itu sendiri.

Kesepakatan pemerintah daerah terkait dengan pertambangan merupakan sebuah langkah yang ampuh untuk membuka peluang perubahan sosial masyarakat secara ekonomis, mengingat penduduk padat dan persaingan lapangan kerja yang begitu ketat. Selain merubah pendapatan daerah ini juga dapat meningkatkan APBD daerah, yang di mana APBD tersebut di bagi rata ke seluruh kabupaten kota pada tingkat provinsi atau ke seluruh kecamatan pada tingkat kabupaten melalui setingan kebijakan otonomi daerah. Terlepas akan hal itu, APBD juga akan di alokasikan pada pembiayaan di seluruh sektor, baik sektor pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lain yang di anggap perlu.

Hanya saja, ini adalah asumsi atau cerita singkat para elit politik dalam membayangkan kemajuan dan perubahan Bima, yang masih setengah hati.

Selain ampuh dan jitu bagi pemerintah setempat dalam menentukan masa depan rakyat dan walau kesannya tindakan mereka juga kesannnya subyektif terhadap keputusan yang ada, ini bisa juga membawa keuntungan bagi mereka sendiri sebagai pengatur.

 

Suara rakyat di bungkam

Sejauh ini gerakan hadir dengan berbagai jargon yang bervariatif mulai dari lembaga primordial maupun lembaga nasional dengan maksud dan tujuan yang sama: menunjukan sikap militansi dan komitmen mereka untuk lebih serius menangani isu lokal.

Kondisi demikian bukanlah hal yang mudah di lakukan oleh seluruh lembaga masyarakat dalam melakukan upaya gerakan lapangan. Terkadang di sisi lain pemerintah pandai main cantik dalam berusaha memiringkan isu-isu perlawanan rakyat.

Dayung berlanjut, ribuan masyarakat Bima telah menyimpulkan atas persoalan ini, persoalan serius yang selama ini dilawan oleh anggota masyarakat ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Kebanyakan persoalan tidak terselesaikan secara prosedur dan mekanisme demokrasi. Persoalan menjadi pudar hilang di angka-angka misterius.

 

Gejolak 24 Desember

Lautan berdarah di ujung Bima timur oleh letupan senjata api Polisi di tengah pekikan manusia yang berlalu lalang. Tidak terasa dalam detikan waktu keadaan menjadi buram dan ketakutan, jeritan keras  menggentarkan seluruh penjuru nasional dan internasional, melihat saudar-saudaranya di cincang tampa ada rasa perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Begitulah gambaran kejadian yang telah mencoreng dinding sejarah Bima sepanjang masa. Semangat kebersamaan dan loyalitas terhadap tanah adat telah tercatat dalam waktu singkat yaitu 24 Desember, menjadi sejarah  yang buram bagi rakyat Bima.

Atas persoalan ini tinggal kita simpulkan, apakah tindakan Kepolisian itu melanggar HAM ataukah ini sengaja di lakukan karena kondisi yang sangat darurat? Kalau memang alasan darurat, apa alasannya? Adakah anggota kepolisian mati kena bacokan oleh masa rakyat?

 

Kita yang sudah kenal watak kepolisian kaya gimana. Mustahil kita tidak menyimpulkan watak mereka. Kekejaman dan kediadaban kepolisian terhadap anggota masyarakat sudah berlebihan. Semestinya Kepolisian tau diri tugas mereka, menjaga, melindungi, dan mengayomi adalah tugas mereka sebagai keamanan Negara yang di percayakan oleh rakyat.

Terlepas dari persoalan itu, usai peristiwa berdarah tersebut telah mengundang emosi dan kemarahan yang begitu mengejutkan bagi seluruh masyarakat Bima.

Anggota masyarakat dan mahasiswa lebih kurang seratus orang serentak  melakukan aksi solidaritas di depan kantor Dewan. Walau aksi akhirnya chaos, namun itu sebagai bentuk kekecewaan anggota masyarakat atau mahasiswa terhadap pemerintah yang lamban menangani persoalan tersebut.

Sampai sekarang, Kepolisian di Bima mencoba menculik semua aktifis dari berbagai sudut. Polres Bima, Polresta kota tidak menginginkan ada pihak luar mengkritik apa yang menjadi tindakan mereka. Makanya sampai sekarang penangkapan aktifis masih berlangsung terhadap puluhan aktifis.

Lalu pertanyaannnya, siapakah yang harus bertanggung jawab dan di salahkan? Apakah rakyat juga disalahkan?

Jangan salahkan rakyat kalau rakyat bertindak agresif. Mereka hanyalah berusaha  mempertahankan harga diri mereka dari kesengsaraan dan dari perampasan oleh penguasa terhadap tanah adat mereka.

Berikut data daftar luka-luka dan yang tewas dari senapan si seragam abu-abu kita.

 

No Nama Korban(JENIS KELAMIN) Umur/thun Tewas Luka-Luka Asal 
1 Ilyas sulaiman(L) 27 l  
2 Sahbudin(L) 27 l SORO LAMBU
3 Ibrahim(L) 45 l SUMI RATO 
4 Awaludin(L) 24 L SUMI RATO 
5 Suhaimin(L) 23 L LAMBU 
6 Miftahudin(L) 18 L SUMI RATO 
7 Masnun(L) 15 L RAI OI 
8 Hasnah(P) 39 L SUMI RATO 
9 Arif rahman(L) 18 T SUMI RATO
10 Saiful(L) 17 T SUMI RATO

 

Data di atas merupakan data sementara yang di dapatkan dari RSU BIMA. Masih banyak puluhan luka dan tewas di kali sekitar lokasi kejadian.

 

Bima Mau Diarahkan Ke Mana

Kekayaan alam telah membentang dari ujung timur sampai ke ujung barat yang hampir tidak ternilai. Hijau indah diterpa angin yang bertiup sejuk, damai dari arah bukit seolah menggambarkan indahnya surga. Apalagi di tambah dengan indah dan hijaunya sawah di hampari oleh padi dan tanaman bawang yang menjanjikan bagi masyarakat Bima.

Berbicara kekayaan alam di Kabupaten Bima tentu akan dijawab dengan segudang jawaban yang tidak diragukan lagi. Maka perlu kita ketahui bersama bahwa sekitar 70 porsen saat ini rata-rata rakyat Bima berorentasi pada pertanian padi. Mereka juga menghasilkan tanaman palawija seperti bawang, kedelai, jagung dan sayur-sayuran lainnya.

 

Apalagi kecamatan Sape, Lambu, merupakan kecamatan penghasil bawang yang paling tertinggi setelah kecamatan Belo, seperti desa Renda Ngali, serta diikuti dengan seluruh kecamatan yang ada dengan jumlah yang hampir sama.

Bahkan hampir seluruh lokasi persawahan yang berada di kabupaten Dompu dan Sumbawa besar di kuasai oleh petani Bima, dengan tanaman utamanya adalah bawang merah.

Dari penghasilan demikian, rakyat Bima mampu membiayai pendidikan seluruh keluarganya. Sampai saat ini mereka banyak yang tersebar di seluruh nusantara untuk menuai pendidikan. Belum lagi penghasilan padi di kecamatan Pela Parado serta di ikuti oleh kecamatan Monta dengan model sawah rata-rata diairi permanen.

Rakyat Bima pada sektor pertanian saat ini bukan miskin tidak ada makan atau karena tidak ada lapangan pekerjaan. Meskipun rakyat Bima lebih senang ke bisnis dan bertani ketimbang sekolah atau kuliah, th juga sampai sekarang banyak yang jadi Sarjana.

Seharusnya pemerintah pandai meregulasi sektor perdagangan dan perindustrian terkait dengan produk pertanian di kabupaten Bima. Apabila hal ini dilakukan oleh pihak pemerintah melalu otonomi daerahnya, jelas akan terjadi peningkatan penghasilan yang cukup maksimal, dan terjamin pangan untuk Nusa Tenggara Barat atau Nusantara pada umumnya. Bima akan menjadi lumbung padi dan pemerintah akan di percaya sebagai pemerintah yang baik dan bijaksana yang mampu membuat terobosan baru.

Good governance adalah pemerintah yang sadar diri mau mendengar, melihat dan merasakan secara langsung apa kira-kira persoalan yang di hadapi oleh rakyat. bukan bertindak langsung secara taklik yang asal mengeluarkan keputusan atau lebih mengedepankan kepentingan individu atau kelompok tertentu secara sunyektif.

 

 

Penulis: Nadiran, mantan ketua HMI Cabang Mataram, asal Bima. mahasiswa jurusan Bahasa Inggris IKIP Mataram