Pemerintah Didesak Segera Selesaikan Konflik Agraria Dan SDA

HMINEWS.Com, Jakarta – Gerakan Tani Duduki Gedung DPR mendesak segera dibentuknya Panitia Nasional Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam. Sebab begitu banyaknya konflik agraria dan SDA yang merupakan bentuk ketidakadilan terhadap rakyat.

Seperti terjadi di Mesuji belum lama ini dan disusul peristiwa Bima berdarah, pemicunya adalah tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan, hutan dan tambang.

“Pemerintah pusat dan daerah seenaknya ┬ásaja memberi izin pembabatan hutan dan penambangan tanpa melihat aspirasi masyarakat. Masyarakat tidak pernah diajak berbicara bagaimana sebaiknya. Padahal hal itu sangat merugikan masyarakat yang mayoritas karena alam, lingkungan dan habitat menjadi rusak,” kata koordinator aksi, Binbin Firman Tresnadi di tenda depan Gedung DPR/MPR kepada Hminews.com, Kamis (29/12).

Binbin datang ke Gedung DPR bersama seratusan orang dari Kabupaten Meranti menolak hutan tanaman industri PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang, Kabupaten Meranti. Mereka melakukan aksi jahit mulut sejak 12 Desember lalu menolak eksploitasi hutan dan sumber daya alam lain di berbagai daerah di Indonesia sangat merugikan rakyat dan tidak memperhatikan dampaknya jauh ke depan.

Dalam aksi tersebut, mereka bertekad tidak akan pulang ke daerah dan tetap bertahan di tenda-tenda depan Gedung DPR/MPR sampai tuntutan dipenuhi, yaitu dicabutnya SK Menhut yang mengizinkan PT RAPP di Pulau Padang.

Namun, meski aksi tersebut telah dilakukan berhari-hari, masyarakat Pulau Padang kecewa sebab DPR tidak menanggapi aksi tersebut dengan sungguh-sungguh.

“Kalau memang mereka serius, harusnya buat surat atas nama lembaga, atau kalau tidak bisa ya atas nama pribadi, surati menteri, gubernur atau bupati agar menghentikan proyek tersebut,” tandasnya. (Fathur)