Pemerintah Didesak Segera Selesaikan Konflik Agraria Dan SDA

HMINEWS.Com, Jakarta – Gerakan Tani Duduki Gedung DPR mendesak segera dibentuknya Panitia Nasional Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam. Sebab begitu banyaknya konflik agraria dan SDA yang merupakan bentuk ketidakadilan terhadap rakyat.

Seperti terjadi di Mesuji belum lama ini dan disusul peristiwa Bima berdarah, pemicunya adalah tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan, hutan dan tambang.

“Pemerintah pusat dan daerah seenaknya  saja memberi izin pembabatan hutan dan penambangan tanpa melihat aspirasi masyarakat. Masyarakat tidak pernah diajak berbicara bagaimana sebaiknya. Padahal hal itu sangat merugikan masyarakat yang mayoritas karena alam, lingkungan dan habitat menjadi rusak,” kata koordinator aksi, Binbin Firman Tresnadi di tenda depan Gedung DPR/MPR kepada Hminews.com, Kamis (29/12).

Binbin datang ke Gedung DPR bersama seratusan orang dari Kabupaten Meranti menolak hutan tanaman industri PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang, Kabupaten Meranti. Mereka melakukan aksi jahit mulut sejak 12 Desember lalu menolak eksploitasi hutan dan sumber daya alam lain di berbagai daerah di Indonesia sangat merugikan rakyat dan tidak memperhatikan dampaknya jauh ke depan.

Dalam aksi tersebut, mereka bertekad tidak akan pulang ke daerah dan tetap bertahan di tenda-tenda depan Gedung DPR/MPR sampai tuntutan dipenuhi, yaitu dicabutnya SK Menhut yang mengizinkan PT RAPP di Pulau Padang.

Namun, meski aksi tersebut telah dilakukan berhari-hari, masyarakat Pulau Padang kecewa sebab DPR tidak menanggapi aksi tersebut dengan sungguh-sungguh.

“Kalau memang mereka serius, harusnya buat surat atas nama lembaga, atau kalau tidak bisa ya atas nama pribadi, surati menteri, gubernur atau bupati agar menghentikan proyek tersebut,” tandasnya. (Fathur)

Aliran Dana Century, BI Paling Bertanggungjawab

HMINEWS.Com, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai Bank Indonesia paling bertanggungjawab terhadap aliran dana Bank Century. Hal itu karena BI-lah yang paling tahu kondisi sesungguhnya Bank Century waktu itu. Namun BI tidak membeberkannya di awal sebelum penggelontoran dana talangan, mengungkapnya setelah dana dikucurkan.

Demikian disampaikan  Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri dalam dialog panel  “Mengupas Lebih Dalam Hasil Pemeriksaan Investigatif Lanjutan atas Kasus PT Bank Century, Tbk” di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Kamis (29/12).

“Tidak mungkin tidak diketahui, namun baru dibeberkan setelah diputuskannya status BC sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 21 November 2008,” kata Hasan Bisri.

Menurutnya, BC merupakan satu-satunya bank yang tidak memenuhi syarat untuk menerima gelontoran dana, namun bukannya dikecuailkan, yang terjadi justru peraturannya yang diubah untuk memuluskan upaya tersebut.

“Ibarat persyaratan minimal tinggi badan 160, hanya karena ingin meloloskan satu peserta yang kurang dari 160, peraturannya yang diubah menjadi 140,” lanjut Hasan Bisri memberi perumpamaan.

Peserta dialog panel yang terdiri dari berbagai media massa nasional pun mempertanyakan tidak adanya pengungkapan dana ke ‘pihak tertentu.’ Terkesan BPK menutup-nutupinya. Namun BPK mengatakan tidak pernah menduga dari awal adanya aliran dana ke pihak-pihak tersebut.

“Jika sekarang tidak ada temuan bukan berarti BPK menghilangkan temuan, dari awal BPK tidak pernah menduga ada aliran dana ke pihak tertentu.”

Independensi BPK juga dipertanyakan karena dugaan ada intervensi politik. Terlihat dari tidak adanya pengungkapan motif aliran dana ke berbagai pihak yang oleh BPK dibuat bagan begitu rinci mencapai ribuan penerima dari dana Rp6,7 triliun tersebut.

Tidak hanya itu, sampai kini pun tidak ada sama sekali pernyataan yang mengatakan bailout tersebut merugikan negara.

Hadir dalam diskusi tersebut Ketua BPK, Hadi Poernomo, Taufiqurrahman Ruki, dan lainnya serta media TV, radio, koran dan online nasional. (Fathur)

Hari ini, SBY ke Cilacap Resmikan Kilang Minyak baru

HMINEWS, Cilacap – Hari ini (Rabu, 28/12/2011) Presiden SBY dijadwalkan akan mengunjungi Kilang Pertamina Cilacap untuk melakukan peletakan batu pertama kilang baru di lokasi itu.

 

Kilang tersebut rencananya akan dibangun PT Adhi Karya dengan nilai proyek Rp 8 triliun. “Agenda peletakan batu pertama dijadwalkan pada 28 Rabu besok,” kata Hupmas Pertamina RU IV Cilacap, Ruseno kepada kontributor HMINEWS Cilacap, Kasyono.

Ruseno mengatakan kilang tersebut direncanakan selesai dibangun pada 2014. Kilang baru itu akan memproduksi premium beroktan tinggi seperti di Balongan. Kilang RFCC (Residual Fluid Catalytic Cracking) di kompleks kilang Cilacap itu diharapkan bisa menambah pasokan premium beroktan tinggi di tingkat nasional.

 

Kilang RFCC tersebut rencananya akan dibangun di area 68 kilang Pertamina Cilacap. Kilang itu merupakan kilang untuk mengolah residu minyak bumi menjadi premium beroktan tinggi dan elpiji.

Menurut Ruseno, nilai proyek senilai US$ 931,48 juta atau setara Rp 8 triliun. Bahkan secara keseluruhan proyek itu ditaksir akan menelan dana hingga US$ 1,1 miliar.

 

Untuk pengerjaannya proyek tersebut akan dikerjakan oleh konsorsium PT Adhi Karya Tbk dan PT Gold Star Engineering yang merupakan perusahaan asal Korea. Proyek ini dijadwalkan akan memakan waktu pengerjaan selama 39 bulan, sehingga pada 2014 diharapkan kilang RFCC sudah bisa beroperasi.

Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Cilacap, Taryo mengatakan selain mengunjungi Kilang Cilacap, Presiden juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan petani dan nelayan. “Pak Presiden dijadwalkan berada di Cilacap selama dua hari dari 28-29 Desember,” katanya.

“Dengan datangnya SBY ke Cilacap maka Cilacap seolah berhias diri, jalan-jalan diaspal, lampu-lampu jalan diperbaiki, pengamanan diperketat, dll. Semoga tidak hanya waktu penyambutan SBY saja Cilacap berhias tetapi setiap saat terutama dengan program-program pengentasan kemiskinan yang semakin menghimpit rakyat.

 

Kilang Minyak Baru harusnya semakin memberikan ‘angin segar’ kepada warga Cilacap untuk semakin sejahtera” Demikian disampaikan Anto, Tokoh Masyarakat Kesugihan yang ditemui HMINEWS di kantornya. [] Kasy

LAZC Gelar Kursus Gratis Pembuatan Aksesoris dan Sulam Pita

HMINEWS, Cilacap – Lembaga Amil Zakat Cilacap (LAZC) pada hari Senin, 26 Desember 2011 Pukul. 13.00-15.00 mengadakan Kegiatan Pembukaan Kursus Gratis Pembuatan Aksesoris dan Sulam Pita untuk Kaum Dhu’afa.

Kegiatan ini berjalan selama 18 hari tiap hari senin s.d sabtu, pukul. 13.00-16.00 WIB, dilaksanakan mulai tanggal 26 Desember 2011 s.d 15 Januari 2012. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta.

 

”Kami berharap, dengan program ini kaum dhu’afa (masyarakat miskin) mendapatkan ilmu dan ketrampilan yang bermanfaat sehingga mereka memiliki kemandirian ekonomi dan dapat meningkatkan taraf hidup ummat”, demikian disampaikan oleh Edy Krisie Anto, S.Pd., Koordinator Program BKM ”Muamalah” LAZC-Kursus Pembuatan Aksesoris dan Sulam Pita kepada Crew Buletin Setetes Embun.

 

Kegiatan serupa sering diselenggarakan oleh LAZC dalam rangka melaksanakan misinya untuk meningkatkan taraf hidup kaum dhu’afa. Untuk informasi kerjasama Program Bina Ketrampilan Mandiri (BKM) ”Muamalah” LAZC dapat menghubungi Lembaga Amil Zakat Cilacap (LAZC), Jl. Kalimantan No. 124 A (Lt.2 Apotik Rahma), Gunung Simping, Cilacap Tengah, Cilacap. Call/SMS Center: 0282-5513304, 531003, 081327476712, 081542627559. [] kontributor HMINEWS: Kasyono, Pimpinan Redaksi Buletin Setetes Embun LAZC

 

Jika Gunung Seulawah Agam Batuk, Muntahkan Material Berbahaya

HMINEWS, Banda Aceh – Sabtu pagi, tanggal 24 Desember 2011, jam 11.00 WIB, warga lamteuba panik berhamburan, melarikan diri dari bahaya awan panas dan lontaran material gunungapi seulawah agam.
Tercatat 55 orang warga lamteuba menjadi korban keganasan gunungapi tersebut. 1 orang meninggal dan lainya mengalami luka bakar. Kondisi warga saree juga tidak jauh berbeda. Aktivitas penjualan terganggu akibat erupsi gunungapi seulawah agam, 1 orang meninggal dan puluhan jiwa luka bakar dan luka ringan. Seluruh warga saree mengungsi ke scout’s camp pramuka.
Kantor BPBD aceh besar terlihat sibuk, para komandan tanggap darurat memberikan arahan kepada setiap bidang struktur tanggap untuk segera melakukan upaya-upaya penyelamatan dan evakuasi warga di daerah kawasan rawan bencana I dan II.
Tim SAR Banda aceh, PMI aceh besar, TNI dan POLRI terlihat sedang melakukan evakuasi korban keganasan gunungapi seulawah agam. Ambulance dari puskesmas kecamatan lembah seulawah, puskesmas kecamatan seulimun dan puskesmas terlihat hilir mudik. Bunyi sirene mengaung-ngaung memecah kesibukan warga. Bapak camat seulimum dan camat lembah seulawah terlihat larut dalam upaya penyelamatan warga.
Inilah gambaran gladi lapang/posko rencana kontinjensi gunungapi seulawah agam, yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 24 desember 2011. Acara ini melibatkan 2 kecamatan, yaitu kecamatan lembah seulawah dan kecamatan seulimum serta 29 desa yang termasuk dalam daerah kawasan rawan bencana (KRB). Acara yang dibuka oleh Asisten II propinsi aceh, bapak Teuku said Mustafa ini melibatkan 200 personil lintas sector dan 400 warga masyarakat disekitar gunung seulawah agam, Kosentrasi pengungsian dipusatkan pada posko lapangan desa ateuk kemukiman lamteuba dan posko lapangan scout camp pramuka kemukiman saree.
Acara gladi lapang/posko ini di selenggarakan oleh BPBA, bekerjasama dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) aceh. Menurut ketua FPRB Aceh, Bapak Cut Faisal, acara ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi seluruh stakeholder yang terlibat dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana diaceh. [] Kontributor HMINEWS Aceh Zulhan hasibuan

Terbelah, Unjukrasa Di Bima Rusuh

HMINEWS.Com, Bima – Unjukrasa ribuan masa Front Rakyat Anti Tambang berujung ricuh. Massa menuntut pihak kepolisian bertanggungjawab terhadap terbunuhnya warga Bima dan mendesak Bupati Bima, Feri Zulkarnain mencabut SK 188 dan kemudian mundur dari jabatannya.

“Hal itu mengingat pembantaian dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian. Pemerintah daerah  tidak serius menyelesaikan persoalan dan tidak tegas soal penambangan di Bima,” kata koordinator lapangan, Erik Fajrin.

Aksi berlangsung di depan kantor Pemda Kabupaten Bima, Selasa (27/12). Kericuhan terjadi saat unjukrasa berlangsung dan terjadi perbedaan sikap dua kelompok pendemo, sekitar pukul 13.45 WIT.

Kelompok pertama Front Rakyat Anti Tambang yang merupakan gabungan dari seluruh OKP di Kota Bima. Kedua adalah BEM Taman Siswa (Tamsis) dari Kabupaten Bima.

Kubu Tamsis menginginkan aksi yang lebih radikal, sementara massa Front Rakyat Anti Tambang menginginkan  unjukrasa tetap berjalan dengan tenang. Massa Tamsis kemudian terlibat bentrok dan kejar-kejaran dengan aparat kepolisian, sementara Front Rakyat Anti Tambang tetap bersikap tenang. (Nadir)

Mahasiswa Bima Di Jakarta Desak Gubernur NTB Mundur

HMINEWS.Com, Jakarta – Gubernur NTB, Bupati, Kapolres dan Kapolresta Bima serta Kapolri didesak mundur. Mereka dianggap paling bertanggungjawab terhadap tragedi Bima berdarah yang merenggut korban jiwa.

“Tangkap dan adili gubernur NTB Zainul Majdi dan Bupati Bima Ferry Zulkarnain karena dianggap paling bertanggungjawab atas kejahatan kemanusiaan itu,” kata Muhammad Buhais, Selasa (27/12).

Desakan agar Kapolri, Timur Pradopo mundur juga menguat disuarakan aliansi yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Jakarta, Forum Komunikasi Indonesia Timur (Forkom) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Unindra.

“Polisi gagal menjadi pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Keberadaan polisi menjadi ancaman dan pembunuh yang sadis dan super biadab bagi rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Aksi dimulai dari depan kampus Unindra (Universitas Indraprasta), Pasar Minggu dan berlanjut di Bundaran HI. Di Bundaran HI unjukrasa sempat memanas karena aksi bakar ban bekas yang dihalang-halangi polisi.

Mahasiswa menilai pertambangan di Bima akan sangat merugikan rakyat karena dampak lingkungan yang bakal ditimbulkannya, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Sumber-sumber mata air untuk irigasi dan minum penduduk akan mengering karena aktivitas penambangan. Belum lagi limbah tailing yang dihasilkannya, akan membahayakan warga jauh kedepan,” ujar seorang mahasiswa asal Mbojo, Bima.

Usai dari Bundaran HI, massa yang sebagian besar merupakan kader HMI tersebut bergerak ke Sekretariat PB HMI di Jalan Diponegoro, mendemo PB HMI yang dianggap diam dan tidak mengambil sikap atas kasus yang terjadi di Bima. (Ftr)

Refleksi 7 Tahun Tsunami: Doa Bersama dan Diskusi Krisis Sosial

 

HMINEWS, Banda Aceh – Tujuh tahun lalu, tepatnya 26 Desember 2004, sekitar pukul 08.15 Wib, Aceh di  diguncangkan gempa berkekuatan 8,9 SR disusul menit-menit setelah itu dihantam badai tsunami. Musibah itu meluluhlantakkan bangunan juga merampas nyawa manusia. Puluhan ribu hilang seketika  ditelan gelombang tsunami.

Begitulah, Aceh tujuh tahun lalu dalam duka dan semua pihak terhenyuh karena kerusakan sangat dahsyat. Panik, trauma, frustasi dan berbagai dampak bermunculan ketika semua pihak mendorong Aceh untuk bangkit.
Kini Aceh telah banyak berubah namun semangat kebangkitan bukan berarti tidak menyisakan masalah. Tak heran hari ini di beberapa tempat di Aceh khitmad mengenang tragedi tsunami dengan berbagai kegiatan.
Diantaranya, Bandar Publishing, sebuah komunitas intelektual muda berbagi, mempublikasikan dan menerbitkan gagasan anak muda, hari ini mereka berkumpul, berdoa dan berdiskusi mengenang tsunami. Setelah khitmad berdoa untuk korban tsunami lalu mereka merefleksi kontekstualisasi Aceh hari ini. Diawali Mukhlisuddin Ilyas (Direktur Bandar Publishing), memancing diskusi dengan sebuah pertanyaan mengelitik sebenarnya apa yang telah berubah hari ini setelah tujuh tahun tsunami?
Yang pasti katanya ketika itu Aceh menjadi wilayah terbuka, bantuan masyarakat dunia mengalir deras baik dalam bentuk hibbah, bantuan langsung seperti bantuan medis, relawan kemanusiaan, dan lain sebagainya.
Katanya lagi, dibalik musibah, tsunami membawa hikmah, dimana “wajah Aceh” berubah seketika. Grand  skenario (master plant)  “Aceh Bangkit” menjadi manifesto dimana-mana. Lalu, ditransformasikan dalam misi rehab-rekon.  Sebuah badan dibentuk, cukup dikenal, yaitu BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh-Nias. Badan ini mengelola simpati dan empati internasional. Hampir semua negara terlibat dan tidak kurang 700 lembaga asing melibatkan diri dengan berbagai program rehab-rekon.
Memang, kesadaran untuk mengubah Aceh begitu kuat dan merona di mana-mana.  Tak heran deraan konflik selama 30 tahun terhenti seketika. Perjanjian damai RI-GAM disepakati dan melahirkan MoU Helsinki, sebagai prasyarat  rehab-rekon  dan semangat baru membangun Aceh dengan damai. Trust, etos dan harmoni dengan Jakarta dibawah kepemimpinan SBY-JK berlangsung manis. Dan, rentang waktu tujuh tahun diakui peserta diskusi Aceh telah banyak berubah, namun perubahan itu sepertinya  belum monumental jika dilihat sikap dan perilaku anak bangsa sekarang ini. Kita bukan krisis kultural tapi kita dihadapkan krisis identitas, demikian pandangan-pandangan yang muncul dari peserta diskusi ini.
Taufik Abdurrahmim kandidat doktoral dari Universitas Kebangsaan Malaysia menggugat beberapa realitas. Pertama, masyarakat Aceh sepertinya sedang dihadapkan pada krisis multidimensi. Tahun ke tujuh ini nampaknya semakin kehilangan orientasi.Kedua, ketahanan sosial dan mental aparatur pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif belum sepenuhnya berubah. Tatakelola birokrasi masih perlu dipush agar lebih mampu bekerja untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Ketiga,media massa secara kritis telah menyajikan berbagai penyimpangan perilaku elit namun patologi korupsi terus meningkat.
Sementara Sulaiman Tripa menilai peringatan tsunami tidak hanya menjadi rutinitas tiap tahunnya. Ke depan “hari tsunami” menjadi “satu hari” yang mengingatkan kita “betapa dalamnya” sebagai tonggak kebangkitan Aceh “dalam segala hal”.  Tanggal 26 Desember bukan sekedar rutinitas tapi mengingatkan kita pada hari itu ada sesuatu mulai berubah setelah penderitaan panjang.
Pertama disarankan tsunami harus menjadi cambuk. Satu sisi mengenang yang pergi akibat tsunami tapi sisi lain kita yang hidup memakrifati tantangan setiap tahunnya.Kedua, implikasi dari tsunami adalah berakhirnya konflik berdarah puluhan tahun. Dua peristiwa itu mesti dipaksa ingat dan mesti menjadi “kalender khusus”.
Menyambung ungkapan Dosen Fakultas Hukum Unsyiah tersebut, Teuku Ridha Fahmi, seorang guru sekolah menengah atas, menyatakan “kalender khusus” satu kebutuhan untuk mengantisipasi krisis sosial lebih dalam. Cukup beralasan karena Fahmi melihat pasca tsunami muncul intelektualisme yang luar biasa sebagai manifestasi kebangkitan.  Namun spritualitas menurutnya semakin lemah. Intelektualisme dan spritualisme dua hal yang tak terpisahkan untuk memoralkan kehidupan.
Katanya, intelektual yang berlandaskan spritual akan lahir aktualisasi sosial atau gerakan sosial yang istigamah terhadap perubahan.  Akibat dua sendi ini tidak berjalan paralel maka godaan mudah mendera siapapun, pragmatisme maniak, dan akhirnya kekuatan moral dalam tatanan sosial maupun secara struktural pemerintahan terjerabut akal sehat dan tindakannya, demikian  mantan aktivis BEM IAIN Ar-Raniry ini merefleksi penuh semangat.
Seterusnya Herman, aktivis Proodelat, katanya belum mampu merefleksikan duka, kesedihan, kepanikan dan frustasi melihat mayat-mayat bergelimpangan tujuh tahun lalu. Saya khawatir cerita dan kisah yang muncul sekarang dalam kenyataannya dipandang imajimer generasi sesudah kita. Dalam faktanya banyak lokasi tsunami tidak diselamatkan sebagai “situs tsunami”.Semestinya diselamatkan secara orisinil sehingga generasi selanjutnya tidak mengira cerita dan kisah tsunami itu dibuat-buat dan mengharubirukan. Cerita kita benar adanya tapi logika anak cucu kita belum tentu dapat memahami ada korban diselamatkan ular, kerbau atau oleh hal-hal yang aneh lainnya.
Suatu saat jika ditanya mana lokasi tsunami, maka saat kita tunjuk, mungkin mereka tidak akan percaya, sebab faktanya sepuluh atau dua puluh tahun ke depan di lokasi itu sudah dibangun rumah dan gedung-gedung mewah, apakah mereka percaya, demikian Herman begitu geramnya melihat ada lokasi-lokasi tsunami tidak diselamatkan sejak awal.
Menurut Herman, generasi setelah kita belum tentu percaya bahwa diantara 109 tsunami pernah terjadi di dunia, yang diakui Aceh paling parah dan besar sekali dampaknya dalam sejarah tsunami dengan fakta-fakta yang dilihat kemudian, sebabnya tidak ada ciri khasnya. Kalaupun ada seperti PLTD Kapal Apung, itupun sudah dimodifikasi, katanya.
Kendati begitu, ia meminta berbagai keajaiban perlu ditulis, disamping sisa-sisa tsunami yang masih ada sekarang, beberapa lokasi menurutnya perlu diselamatkan secara orisinil sebagai situs tsunami. Terakhir, Taufik Abdullah Dosen Fisip Unimal yang hadir memandu diskusi refleksi tujuh tahun tsunami ini mengamini semua pandangan peserta diskusi. Katanya, Aceh suatu saat akan tetap menjadi tempat kenangan penuh tragedi, karena disini ada konflik dan tsunami yang mengusik kemanusiaan, maka caranya Aceh betul-betul harus menjadi tempat “riset konflik, “riset tsunami” dan “wisata tsunami” yang berharga. Usaha-usaha untuk itu diakui sudah berlangsung beberapa tahun terakhir tapi belum maksimal.
Dalam refleksi itu secara mendasar Pemerintah dinilai belum mampu membentuk badan khusus kajian dan penelitian tsunami—kalaupun ada kesadaran volunteir dan belum optimal di dukung pemerintah. Ke depan diharapkan pemerintah lebih serius menjadikan Aceh sebagai tempat kunjungan “kunjugan dan pelajaran masyarakat dunia“. Dinilai pula pemerintah belum mampu mempromosikan tsunami sebagai modal kebangkitan dan pembangunan. Hikmah tsunami yang luar biasa itu tidak sepenuhnya diartikulasikan secara maksimal sebagai modal sosial kebangkitan yang sesungguhnya dan berbuat lebih baik. Karena itu, diakhir diskusi ini Taufik Abdullah berpendapat perlu ada introspeksi total, agar secara radikal transformasi tsunami menemukan roh dan maknanya yang senantiasa  dihidupkan setiap tahunnya. [] lara

Bima Membara; What Next…?

Nadiran

Oleh Nadiran, kader HMI asal Bima

 

HMINEWS – Hampir ratusan kali aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Bima dalam tuntutan yang sama, yaitu menolak pertambangan dan segera mencabut  surat keputusan 188 pemerintah daerah terhadap perjanjian eksplorasi tambang yang berada di lokasi Sape, Lambu, dan Langgudu.

Aksi yang di lakukan kali ini cukup menarik perhatian di mata nasional maupun internasional. Apa lagi setelah dengan terang-terangan aparat Kepolosian melakukan tindakan egresif terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi. Ditambah lagi dengan bumbu-bumbu politik pemerintah daerah setempat yang mewarnai dinamika suara rakyat.  Sampai rakyat dan aparat atau pemerintah daerah setempat tidak lagi mengenal siapakah diri mereka dalam satu struktural sistem kenegaraan.

Terkait dengan pertambangan yang dicanangkan oleh pemerintah nasional maupun lokal, pada hakikatnya ada beberapa hal yang perlu dikupas secara kritis terhadap eksistensi tambang, termasuk membicarakan efek positif maupun efek negatif. Berbicara efek negatif nampaknya kita tidak perlu di kupas terlalu jauh, sebab manusia manapun jelas tau apa efek dari kehadiran tambang itu sendiri.

Kesepakatan pemerintah daerah terkait dengan pertambangan merupakan sebuah langkah yang ampuh untuk membuka peluang perubahan sosial masyarakat secara ekonomis, mengingat penduduk padat dan persaingan lapangan kerja yang begitu ketat. Selain merubah pendapatan daerah ini juga dapat meningkatkan APBD daerah, yang di mana APBD tersebut di bagi rata ke seluruh kabupaten kota pada tingkat provinsi atau ke seluruh kecamatan pada tingkat kabupaten melalui setingan kebijakan otonomi daerah. Terlepas akan hal itu, APBD juga akan di alokasikan pada pembiayaan di seluruh sektor, baik sektor pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lain yang di anggap perlu.

Hanya saja, ini adalah asumsi atau cerita singkat para elit politik dalam membayangkan kemajuan dan perubahan Bima, yang masih setengah hati.

Selain ampuh dan jitu bagi pemerintah setempat dalam menentukan masa depan rakyat dan walau kesannya tindakan mereka juga kesannnya subyektif terhadap keputusan yang ada, ini bisa juga membawa keuntungan bagi mereka sendiri sebagai pengatur.

 

Suara rakyat di bungkam

Sejauh ini gerakan hadir dengan berbagai jargon yang bervariatif mulai dari lembaga primordial maupun lembaga nasional dengan maksud dan tujuan yang sama: menunjukan sikap militansi dan komitmen mereka untuk lebih serius menangani isu lokal.

Kondisi demikian bukanlah hal yang mudah di lakukan oleh seluruh lembaga masyarakat dalam melakukan upaya gerakan lapangan. Terkadang di sisi lain pemerintah pandai main cantik dalam berusaha memiringkan isu-isu perlawanan rakyat.

Dayung berlanjut, ribuan masyarakat Bima telah menyimpulkan atas persoalan ini, persoalan serius yang selama ini dilawan oleh anggota masyarakat ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Kebanyakan persoalan tidak terselesaikan secara prosedur dan mekanisme demokrasi. Persoalan menjadi pudar hilang di angka-angka misterius.

 

Gejolak 24 Desember

Lautan berdarah di ujung Bima timur oleh letupan senjata api Polisi di tengah pekikan manusia yang berlalu lalang. Tidak terasa dalam detikan waktu keadaan menjadi buram dan ketakutan, jeritan keras  menggentarkan seluruh penjuru nasional dan internasional, melihat saudar-saudaranya di cincang tampa ada rasa perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Begitulah gambaran kejadian yang telah mencoreng dinding sejarah Bima sepanjang masa. Semangat kebersamaan dan loyalitas terhadap tanah adat telah tercatat dalam waktu singkat yaitu 24 Desember, menjadi sejarah  yang buram bagi rakyat Bima.

Atas persoalan ini tinggal kita simpulkan, apakah tindakan Kepolisian itu melanggar HAM ataukah ini sengaja di lakukan karena kondisi yang sangat darurat? Kalau memang alasan darurat, apa alasannya? Adakah anggota kepolisian mati kena bacokan oleh masa rakyat?

 

Kita yang sudah kenal watak kepolisian kaya gimana. Mustahil kita tidak menyimpulkan watak mereka. Kekejaman dan kediadaban kepolisian terhadap anggota masyarakat sudah berlebihan. Semestinya Kepolisian tau diri tugas mereka, menjaga, melindungi, dan mengayomi adalah tugas mereka sebagai keamanan Negara yang di percayakan oleh rakyat.

Terlepas dari persoalan itu, usai peristiwa berdarah tersebut telah mengundang emosi dan kemarahan yang begitu mengejutkan bagi seluruh masyarakat Bima.

Anggota masyarakat dan mahasiswa lebih kurang seratus orang serentak  melakukan aksi solidaritas di depan kantor Dewan. Walau aksi akhirnya chaos, namun itu sebagai bentuk kekecewaan anggota masyarakat atau mahasiswa terhadap pemerintah yang lamban menangani persoalan tersebut.

Sampai sekarang, Kepolisian di Bima mencoba menculik semua aktifis dari berbagai sudut. Polres Bima, Polresta kota tidak menginginkan ada pihak luar mengkritik apa yang menjadi tindakan mereka. Makanya sampai sekarang penangkapan aktifis masih berlangsung terhadap puluhan aktifis.

Lalu pertanyaannnya, siapakah yang harus bertanggung jawab dan di salahkan? Apakah rakyat juga disalahkan?

Jangan salahkan rakyat kalau rakyat bertindak agresif. Mereka hanyalah berusaha  mempertahankan harga diri mereka dari kesengsaraan dan dari perampasan oleh penguasa terhadap tanah adat mereka.

Berikut data daftar luka-luka dan yang tewas dari senapan si seragam abu-abu kita.

 

No Nama Korban(JENIS KELAMIN) Umur/thun Tewas Luka-Luka Asal 
1 Ilyas sulaiman(L) 27 l  
2 Sahbudin(L) 27 l SORO LAMBU
3 Ibrahim(L) 45 l SUMI RATO 
4 Awaludin(L) 24 L SUMI RATO 
5 Suhaimin(L) 23 L LAMBU 
6 Miftahudin(L) 18 L SUMI RATO 
7 Masnun(L) 15 L RAI OI 
8 Hasnah(P) 39 L SUMI RATO 
9 Arif rahman(L) 18 T SUMI RATO
10 Saiful(L) 17 T SUMI RATO

 

Data di atas merupakan data sementara yang di dapatkan dari RSU BIMA. Masih banyak puluhan luka dan tewas di kali sekitar lokasi kejadian.

 

Bima Mau Diarahkan Ke Mana

Kekayaan alam telah membentang dari ujung timur sampai ke ujung barat yang hampir tidak ternilai. Hijau indah diterpa angin yang bertiup sejuk, damai dari arah bukit seolah menggambarkan indahnya surga. Apalagi di tambah dengan indah dan hijaunya sawah di hampari oleh padi dan tanaman bawang yang menjanjikan bagi masyarakat Bima.

Berbicara kekayaan alam di Kabupaten Bima tentu akan dijawab dengan segudang jawaban yang tidak diragukan lagi. Maka perlu kita ketahui bersama bahwa sekitar 70 porsen saat ini rata-rata rakyat Bima berorentasi pada pertanian padi. Mereka juga menghasilkan tanaman palawija seperti bawang, kedelai, jagung dan sayur-sayuran lainnya.

 

Apalagi kecamatan Sape, Lambu, merupakan kecamatan penghasil bawang yang paling tertinggi setelah kecamatan Belo, seperti desa Renda Ngali, serta diikuti dengan seluruh kecamatan yang ada dengan jumlah yang hampir sama.

Bahkan hampir seluruh lokasi persawahan yang berada di kabupaten Dompu dan Sumbawa besar di kuasai oleh petani Bima, dengan tanaman utamanya adalah bawang merah.

Dari penghasilan demikian, rakyat Bima mampu membiayai pendidikan seluruh keluarganya. Sampai saat ini mereka banyak yang tersebar di seluruh nusantara untuk menuai pendidikan. Belum lagi penghasilan padi di kecamatan Pela Parado serta di ikuti oleh kecamatan Monta dengan model sawah rata-rata diairi permanen.

Rakyat Bima pada sektor pertanian saat ini bukan miskin tidak ada makan atau karena tidak ada lapangan pekerjaan. Meskipun rakyat Bima lebih senang ke bisnis dan bertani ketimbang sekolah atau kuliah, th juga sampai sekarang banyak yang jadi Sarjana.

Seharusnya pemerintah pandai meregulasi sektor perdagangan dan perindustrian terkait dengan produk pertanian di kabupaten Bima. Apabila hal ini dilakukan oleh pihak pemerintah melalu otonomi daerahnya, jelas akan terjadi peningkatan penghasilan yang cukup maksimal, dan terjamin pangan untuk Nusa Tenggara Barat atau Nusantara pada umumnya. Bima akan menjadi lumbung padi dan pemerintah akan di percaya sebagai pemerintah yang baik dan bijaksana yang mampu membuat terobosan baru.

Good governance adalah pemerintah yang sadar diri mau mendengar, melihat dan merasakan secara langsung apa kira-kira persoalan yang di hadapi oleh rakyat. bukan bertindak langsung secara taklik yang asal mengeluarkan keputusan atau lebih mengedepankan kepentingan individu atau kelompok tertentu secara sunyektif.

 

 

Penulis: Nadiran, mantan ketua HMI Cabang Mataram, asal Bima. mahasiswa jurusan Bahasa Inggris IKIP Mataram

47 Santri Al Qur’an Diwisuda

HMINEWS.Com, Bekasi – Untuk yang kedua kalinya Lembaga Tahsin Al Qur’an (LTQ) di Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah (STID) Mohammad Natsir mewisuda santrinya.

“Mereka adalah santri yang dinyatakan lulus secara akademik,” kata Staf Administrasi LTQ LPM STID Mohammad Natsir, Fajri Tanjung kepada HMINEWS.Com.

Peserta wisuda terdiri dari angkatan ke-6 sampai angkatan ke-11. Acara dilangsungkan di Kampus Da’wah Mohammad Natsir, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Ahad (25/12).

Berjumlah 47 santri yang terdiri dari 20 pria dan 27 wanita. Uniknya, peserta rata-rata adalah kalangan orang dewasa terdiri dari mahasiswa, umum, karyawan, karyawati bahkan ibu rumah tangga.

Meski bukan lagi anak-anak, namun semangat keislaman tidak menghalangi mereka menuntut ilmu, dalam hal ini belajar Al Qur’an. Para santri dibagi ke dalam level-level berdasar tingkat penguasaan bacaan Al Qur’an. Ada tingkat pemula yang sama sekali baru belajar mengeja huruf, tingkat menengah hingga tingkat lanjut (advance) yang belajar berbagai nagham (langgam) Al Qur’an, termasuk qiro’ah sab’ah (tujuh macam gaya bacaan Al Qur’an).

Hadir dalam wisuda tersebut Dr KH Ahsin Sakho Muhammad, MA, pakar qiro’ah sab’ah dan Direktur IIQ Jakarta. Berbicara dengan tema “Membangun Akhlaq Islami di Kalangan Masyarakat Perkotaan Dengan Al Qur’an,”.

LTQ adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Dikelola STID Mohammad Natsir, kampus da’wah yang dirintis Dewan Da’wah, yang diprakarsai Dr Mohammad Natsir.

Mengusung motto “Menjadi Pusat Pendidikan Tinggi yang Membangun Kembali Tradisi Intelektualisme Islam berdasarkan Al Qur’an dan Al Hadits serta Ittiba’ Manhaj as-Salaf as-Shalih,” mahasiswa STID berasal dari hampir seluruh daerah di Indonesia. Setelah lulus mereka akan kembali ke daerah masing-masing untuk da’wah dalam arti yang seluas-luasnya. (Fajri)