Krisis Kritis Mahasiswa

Rusdiy*

KRITIS” satu sifat yang mungkin tidak bisa dipisahkan dari yang namanya Mahasiswa. Hal itu tidak keliru, mengingat mahasiswa memiliki modal lebih dari pada masyarakat kebanyakan baik dalam bidang keilmuan atau pun pengalaman. Perjalanan sejarah bangsa ini, mulai dari kebangkitan nasional, kemerdekaan, hingga masa reformasi menempatkan mahasiswa sebagai bagian yang memiliki peran penting. Para pemuda pelajar tersebut selalu mempunyai ide cemerlang yang mampu mengubah peradaban di setiap zamannnya. Perjuangan mereka pun merupakan usaha yang murni, dan dipandang netral, bersih dan terbebaskan dari kepentingan-kepentikan apapun yang bersifat pragmatis.

Romantisme tersebut masih kita banggakan dan masih dieleuk-elukkan hingga saat ini-kita bangga dengan masa lalu mahasiswa yang begitu cemerlang. Predikat “Agen Perubahan” pun masih kita yakini tersemat pada tiap diri kita. Hingga kita tersadar dan perlu bertanya, masih pantaskah gelar kebanggaan itu dihadiahkan pada Mahasiswa Zaman ini?

Sangat disayangkan, ketika kondisi negara ini dilanda masalah yang semakin kompleks, peran mahasiswa justru mulai meredup. Kemajuan tekhnologi dan akses informasi yang begitu  mudah yang seharusnya dijadikan modal dan insprasi mahasiswa untuk menuangkan gagasan-gagasan cemerlang serta sarana kritik untuk membangun masa depan Bangsa yang lebih baik, justru membuat mahasiswa terlena dan mengabaikan masa depan bangsanya serta lupa akan pri-kemahasiswaannya yaitu “Kritis”.

Kini, mahasiswa terjebak pada pola kehidupan populer yang lebih cenderung pada obsesi keakuan dari pada motivasi untuk kontribusi sosial. Mahasiswa hanya terfokus pada kuliah tanpa ada sumbangsih pemikiran yang membangun. Mahasiswa sudah tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu dengan kondisi sekitarnya. Oleh karena itu, tidak keliru jika mahasiswa masa kini, dinilai tidak memiliki keberanian dan kemampuan serta kepedulian mengeluarkan pendapat dan pemikiran ke publik. Aksi-demonstrasi yang dilakukan tampak hanya seremonial dan formalitas belaka yang muncul hanya untuk memperingati moment tertentu.

Lebih parah lagi, mahasiswa saat ini terjebak pada budaya populer, di mana segala informasi dan kebijakan langsung diterima mentah-mentah, tanpa diproses, diverifikasi, dan didalami dengan logika kerja pikiran. Kondisi ini, terlihat misalnya diberbagai kampus dimana banyak mahasiswa yang tidak peduli dengan kebijakan yang diterapkan serta tidak peduli dengan keberadaan pemerintahan kampus, misalnya BEM, DEMA, dan yang lainnya. Jika pada kebijakan dan kondisi kampusnya saja tidak peduli bagaiamana dengan kebijakan pemerintah dan kondisi bangsa dan negara ini?

***

Tidak diragukan, bahwa masa depan bangsa ini berada ditangan generasi muda saat ini. Mahasiswa sebagai generasi muda terpelajar adalah yang paling menentukan dan paling bertanggun jawab terhadap masa depan bangsa ini. dalam sebuah tulisannya Busjro Maqaddas mengatakan “jika akan merusak bangsa dan negara, rusakkah mahasiswa!. Bawa mereka ke alam pikir serba instan dengan ciri-ciri :cepat lulus,cepet kerja, gaji besar, rumah mobil mewah, hoby diskotik, pub, café, gaya hidup metropolitan. Pendeknya: Penghamba materealisme. Jauhkan mahasiswa dari kecendrungan memiliki kepekaan dan empati sosial, tak tersentuh dengan jungkir balik orang tua pencari rizki demi masa depan anak, tak peka terhadap empat puluh juta si miskin yang terzalimi oleh sistem sosial yang korup, tak peduli terhadap mental dan laku bohong pejabat dan penguasa, bahkan tak peka mengenali dirinya sendiri.

Oleh karena itu, jika ingin membangun masa depan bangsa dan negara ini yang lebih baik, Tidak lain, mahasiswa harus kembali kepada fitrahnya yaitu “Kritis”. Tentu, dalam kontek sekarang kritis tidak mesti diartikan mahasiswa harus Aksi-Demonstrasi, melainkan harus mampu memanfaatkan media untuk menyampaikan gagasan dan koreksi kritisnya. Kondisi saat ini membutuhkan Semangat-semangat yang berkobar terpatri dalam diri mahasiswa, semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang dianggapnya tidak ideal. Mimpi-mimpi besar akan bangsanya. Intuisi dan hati yang selalu menyerukan idealisme. Mahasiswa yang tahu, apa yang ia harus diperbuat  untuk masyarakat, bangsa dan negaranya.

Mahasiswa dengan netralitas, idealitas, intelektualitas dan integritas yang dimiliki harus mampu mengambil peran dan mengusai opini publik dengan prinsip selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan. Dengan begitu, masa depan bangsa-negara ini dijamin akan lebih baik, dan Label “Agen Perubahan” menjadi patut untuk disematkan pada mahasiswa saat ini. tetapi hal itu tidak cukup, mahasiswa juga harus mampu menjadi “aktor perubahan”, serta tetap konsisten menjadi “pengawal” kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tanpa harus terbebani sejarah masa lalu dan kepentingan-kepentingan pragmatis siapapun.

*Kader HMI KOMIsariat Fakultas Adab dan Ilmu BudayA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA..

HMI-MPO, IMM dan PMKRI Tuntut Moratorium Pertambangan

HMINEWS, Jakarta – Para pimpinan OKP lintas ideologi terdiri dari HMI-MPO, PMKRI, dan IMM menuntut pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian izin pembukaan tambang.

Kondisi ini terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Pelabuhan Sape, Bima, NTB pada Sabtu 24 Desember 2011 kemarin antara polisi dan warga. Dua orang dinyatakan tewas dan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit.

Ton Abdillah

“Kami ingin moratorium. Penutupan perusahaan-perusahaan penambang dalam konteks kerusakan lingkungan harus segera dilakukan,” kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ton Abdillah Has dalam konfrensi pers di Gedung DPP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu 25 Desember 2011.

Alto

Sementara itu Ketua Umum PB HMI (MPO), Alto Makmuralto mengatakan aparat tidak belajar dari kejadian sebelumnya, yakni konflik aparat dengan warga seperti di Mesuji, Papua, Kebumen dan lainnya. Dia menuding reformasi di tubuh kepolisian tidak berjalan dan belum terwujud.

“Kita tidak anti terhadap tambang untuk kebutuhan rakyat, tapi birokrasi korup, hukum lemah, undang-undang mengatur tambang penuh rekayasa. Ketua MK bilang UUD titipan pihak asing, lakukan moratorium sampai birokrasi benar-benar bersih, sampai hukum adil, dan kepolisian baru dimulai lagi. Mending dihentikan, dipending sementara,” katanya.

“Ini akan jadi bom waktu. Jika pemerintah tidak sigap menyikapi hal-hal seperti ini, tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi ke daerah-daerah lain,” ujar Ketua Presidium PP PMKRI, Parlindungan Simarmata.

Parlindungan menilai insiden itu adalah akibat pembiaran-pembiaran yang dilakukan pemerintah terhadap wilayah-wilayah NKRI. “Pemerintah bukan lagi pengayom tapi alat kekuasaan bagi para pihak berkepentingan di negeri ini,” lanjutnya.

Satu Lagi, Pemimpin Perjuangan Islam Patani, Mukhtar Kila, Dibunuh

HMINEWS, Pattani –  Pemimpin umat Islam Selatan Thailand dan pendiri Partai Islam Patani Mukhtar Kila (47) dibunuh oleh kaki tangan pemerintah Thailand (Kamis, 16/12/2011). Mukhtar Kila mati ditembak oleh 4 orang lelaki yang didalangi oleh pemerintah Thailand. Almarhum meninggal dunia di tempat kejadian, anehnya laki-laki yang membunuh Mukhta pun kemudian terbunuh ditembak oleh tentera Thailand.

Sumber HMINEWS di Pattani menyampaikan: “Tragedi pembunuhan Allahyarham Mukhtar Kila ini telah menambah satu lagi sejarah pedih perjuangan rakyat Melayu Islam Patani.”

Pada tahun 2011 sebelum berlakunya pilihanraya Thailand yang berlangsung pada 3/7/2011, Allahyarham Mukhtar Kila telah mendirikan sebuah parti yang dinamakan parti Keadilan (Pegha Tham). Partai ini mewakili suara masyarakat Melayu Islam Patani di wilayah-wilayah Patani melalui proses demokrasi yang sah dan rasmi.

Sebelum pemilu raya Thailand 2011, Allahyarham pernah diwawancara oleh wartawan, dan memberitahu bahwa beliau dan rekan-rekan seperjuangannya sangat bersyukur dan gembira kerana beliau dan rakan-rakan seperjuangannya dapat menubuhkan parti yang mewakili masyarakat Melayu Islam Patani.

 

Parti Keadilan (Pegha Tham) merupakan parti orang Melayu Islam yang pertama dalam sejarah Patani di bawah penjajah Thailand yang bertujuan untuk membela hak-hak orang Melayu Patani.

Dengan tertubuhnya parti Keadilan, Allahyarham Mukhtar Kila dan rakan-rakannya mampu berkempanye dan berinteraksi dengan masyarakat secara terbuka serta berani menyampaikan hasrat dan matlamat penubuhan parti tersebut.

Pada 3/7/2011 Allahyarham telah dicalunkan kandidad untuk bertanding menjadi wakil rakyat di wilayah Menara (Narathiwat) tetapi malangnya beliau gagal dalam pilihanraya tersebut. Namun demikian, Allahyarham tidak berputus asa kerana wawasan dan misi parti tersebut telah disampaikan kepada Masyarakat.

Pada Khamis, 16/12/2011 Allahyarham Mukhtar Kila, 47 telah ditembak oleh 4 orang lelaki yang didalangi oleh penjajah Thailand. Allahyarham meninggal dunia di tempat kejadian. Dan suspect yang cuba untuk melarikan diri pula terbunuh ditembok oleh tentera Thailand. Tragedi pembunuhan Allahyarham Mukhtar Kila ini telah menambah satu lagi sejarah pedih perjuangan rakyat Melayu Islam Patani.

Penjajah Thailand sentiasa curiga dengan perjuangan aktivis-aktivis Melayu Islam Patani, baik daripada golongan akademik, Ulama ataupun Anak-anak muda yang bersemangat juang untuk membela masyarakat Melayu Islam .

Sejarah lampau telah menyaksikan pembunuhan secara rahsia dan licik terhadap seorang aktivis peguam (Addvokat) bernama Som Chai yang selalu membela pemuda-pemuda Patani di mahkamah.

Mukhtar Kila lahir pada tahun 1964 di Kg. Gelaung Gajah, Tanjung Mas, Menara (Narathiwat), Beliau lulus pelajarannya di University Ramkamheng Bangkok dan sambung pelajarannya ke Australia, ketika beliau belajar di Bangkok pernah memegang jawatan ketua organisasi pelajar Islam Patani di Bangkok. []

LAZC Launching Beasiswa BIDIK 2011/2012

HMINEWS, Cilacap – Lembaga Amil Zakat Cilacap (LAZC) melakukan kegiatan Launching Program Beasiswa Anugerah Dhu’afa Bina Pendidikan (BIDIK) Tahun Ajaran 2011/2012. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu  Pendidikan bagi siswa kurang mampu dan berprestasi di wilayah Kabupaten Cilacap.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Ahad (25/12/2011) pukul 09.30-12.00 WIB di Kantor BAPERMAS, PP, PA, dan KB Kabupaten Cilacap.

Kegiatan  ini berupa pemberian dana subsidi  pendidikan diberikan rutin tiap bulan. Kegiatan ini merupakan realisasi dari dana Orang tua Asuh yang dipercayakan melalui LAZ Cilacap. Sebanyak  40 anak didik dan 40 Orang tua/ Wali siswa penerima beasiswa ikut hadir pada acara tersebut. Acara diawali pembacaan alquran, dilanjutkan sambutan dari Ketua Program BIDIK LAZC, Agus Sokhani, S.S., MM., Sambutan Manager LAZC yang diwakili oleh Edy Krisieanto, S.Pd., Penjelasan tentang Agenda Program BIDIK dan penyerahan Simbolis Beasiswa Bulanan LAZC serta Tanya Jawab seputar Program BIDIK.

“Penyerahan secara simbolis disampaikan oleh Bapak Agus Sokhani, S.S., MM., selaku Ketua Program Beasiswa Anugerah Dhu’afa BIDIK  LAZC, Beliau menyampaikan kegiatan ini bertujun untuk membentuk anak yang solih, cerdas, dan berakhlak mulia. Dia berharap penerima beasiswa berbeda dengan yang lainnya yaitu dengan ada pembekalan spiritual, dll. Disamping itu beliau berharap supaya Orang tua/ Wali Siswa mendoakan kepada Donatur/ Orangtua Asuh agar diberikan rezeki yang berkah”, demikian disampaikan oleh Dwi Yanuar, Seksi Acara kegiatan tersebut kepada Crew Buletin Setetes Embun.

“Kami mewakili Orangtua/ Wali siswa Program Anugerah Dhu’afa BIDIK LAZC mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilakukan oleh LAZC beserta donaturnya yang ikut peduli terhadap pendidikan anak tidak mampu. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik lagi banyak dan melimpahkan keberkahan hidup,” kata Ibu Pami.

Dia juga berharap kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan sehingga masyarakat yang kurang mampu semakin banyak mendapat kesempatan untuk menikmati bantuan subsidi pendidikan.

Untuk informasi kerjasama Program Anugerah Dhu’afa Bina Pendidikan (BIDIK) dapat menghubungi Lembaga Amil Zakat Cilacap (LAZC), Jl. Kalimantan No. 124 A (Lt.2 Apotik Rahma), Gunung Simping, Cilacap Tengah, Cilacap. Call/SMS Center: 0282-5513304, 531003, 081327476712, 081542627559 (Buletin Setetes Embun LAZC/Kasyono, SHI.) [] kas

Satu Kata Rakyat NTB: Hentikan Penambangan!

HMINEWS.COm, Bima – Koalisi Rakyat NTB menuntut pencopotan Kapolda NTB, Kapolres Kota maupun Kabupaten Bima atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kecamatan Lambu, Bima. Bupati Bima, Ferry Zulkarnain pun dituntut bertanggungjawab terhadap jatuhnya 2 korban jiwa.

Selain itu, dalam renungan dan tatrikal di Perempatan Bank Indonesia Mataram yang dimediasi oleh aktivis HMI MPO Cabang Mataram, Koalisi Rakyat NTB menuntut segera dibebaskannya Ady Supriadi dan anggota masyarakat Lambu yang ditangkapi polisi.

“Koalisi Rakyat NTB yang terdiri dari berbagai elemen gerakan ini akan melakukan aksi besar-besaran menuntut semua institusi di NTB bertanggungjawab, kami juga mendesak Kapolri Timur Pradopo menarik aparat kepolisian dari Lambu secepatnya,” kata Tim Advokat Direktur Lapmi HMI MPO Cabang Mataram, M Ikhsanul Yakin dalam rilis yang diterima HMINEWS.Com, Senin (26/12).

SK 188.45/357/004/2010 Biang Meletusnya Tragedi Bima-Lambu Berdarah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 26-29 April 2011 telah memantau lapangan dan meminta keterangan dari warga kecamatan Lambu, Pemkab Bima, DPRD Kab. Bima, serta pimpinan PT Sumber Mineral Nusantara. Pemantauan tersebut terkait dengan aduan yang di sampaikan oleh Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) terkait dengan:

  1. Aktivitas penambangan oleh PT. Sumber Mineral Nusantara di Kec. Lambu, Kec. Sape,dan kecamatan Langgudu Kab Bima yang sama-sama terdiri dari satu SK 188.45/357/004/2010.
  2. Penangkapan dan penahanan terhadap warga dan aktivis pro demokrasi terkait dengan unjuk rasa pada 10 februari 2011 di kantor Kec. Lambu, Bima.

Komnas HAM pada 15 Agustus 2011 telah memanggil dan meninta keterangan dari Kapolresta Bima tentang bentrokan dan perkembangan penanganan oleh kepolisian. Hal tersebut dilakukan mengingat Komnas HAM tidak diberikan informasi yang cukup pada waktu pemantauan pada 26-29 april 2011.

Sebelum meletusnya tragedi penembakan oleh aparat kepolisian terhadap warga dan penangkapan terhadap aktivis pro demokrasi yang di kenal dengan Tragedi 24 12 2011 Bima-Lambu berdarah, ada beberapa kronologis yang harus diketahui:

  1. Aksi unjuk rasa pada 10 februari 2011 di kantor camat lambu
    1. Kehidupan warga khususnya 12 (dua belas) desa di kecamatan lambu,kecamatan Langgudu dan Kecamatan Sape Kab Bima bersumber pada peternakan,kelautan dan pertanian berupa petani padi, bawang dll. Warga menilai tidak ada upaya serius dari pemerintah kabupaten Bima mensosialisasikan adanya usaha pertambangan PT. Sumber Mineral Nusantara bahkan anggota BPD dan bendahara BPD Desa Rato tidak memperoleh informasi adanya usaha pertambangan.
    2. Pertambangan tahap eksplorasi pertama di ketahui oleh warga pada Oktober 2010 ketika sedang menggarap lahannya dan di beritahukan oleh pekerja PT. Sumber Mineral  Nusantara . Izin eksplorasi tersebut berdasarkan surat keputusan Bupati Bima nomor : 188.45/357/004/2010 tertanggal 28 April 2010 tentang persetujuan penyesuaian izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT Sumber Mineral Nusantara dengan luas 24.980 ha.
    3. Pada 08 dan 31 Januari 2011 warga dari tiga kecamatan yaitu Langgudu,Lambu dan Sape melakukan demonstrasi menolak aktivitas pertambangan karena menghawatirkan dampak lingkungan.

Akibat demo pertama dan kedua tidak memperoleh tanggapan yang jelas warga melakukan demonstrasi pada 10 februari 2011.Diperkirakan 5 (lima) ribu lebih warga berpartisipasi dalam aksi tersebut  dan berangkat sekitar pukul 08.00 WITA yang kegiatan aksi dipusatkan di kantor camat lambu Kab.Bima. Jalannya aksi demonstrasi tersebut di kawal oleh 160 anggota kepolisian resor kota bima , polsek lambu dan 250 brimob dengan bersenjata lengkap laras panjang selain itu terdapat pengamanan dari satpol PP dan koramil Lambu. Dalam aksi unjuk rasa tersebut perwakilan warga kemudian menemui Camat Lambu yang intinya meminta agar menandatangani surat pernyataan untuk disampaikan di Bupati Bima tentang penolakan tambang dan meminta dihadirkan bupati Bima untuk menyampikan aspirasi masyarakat,permohonan masyarakat tersebut tidak dipenuhi dengan alas an bupati Bima sedang berada di luar kota.

Koordinator aksi kemudian menyampaikan hasil dialog dengan camat lambu kepada masyarakat, sebelum informasi tersebut selesai disampaikan terdapat aksi lemparan batu dan terjadilah peristiwa bentrokan,pengerusakan dan pembakaran kantor camat lambu,peristiwa tersebut dinilai warga terjadi akibat provokasi berupa lemparan batu yang diduga dilakukan oleh pihak pelindung camat lambu.

Akibat bentrokan tersebut terdapat korban yang berasal dari warga yaitu 1 (satu) orang yaitu sdr Muhammad Natsir yang diduga terkena peluru tajam pada kaki kanannya dan beberapa warga lainnya terkena tembakan peluru karet.Informasi tersebut di bantah oleh Kapolres  Bima dengan menyatakan tidak ada peserta demonstrasi  yang terkena peluru tajam.

Berdasarkan hasil rontgen sdr Muhammad Natsir terkena tembakan dn hasil rontgen tersebut di pegang oleh aparat kepolisian tanpa di publikasikan teradap warga lambu.

Akibat aksi pengerusakan dan pembakaran tersebut telah mengakibatkan kerusakan yaitu Kantor Camat Lambu, aula dan rumah dinas camat dan lima unit mobil yang salah satunya merupakan mobil Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten bima serta 7 (tujuh) unit sepeda motor pegawai kantor Camat Lambu.

Di samping itu massa aksi melakukan pembakaran terhadap alat survey induce polarisasi  (IP) milik PT Elliot yang merupakan kontraktor IP dari PT. Sumber Mineral Nusantara. Dengan adany aksi pengerusakan tersebut Pengadilan Negeri Bima memvonis 4 (empat) orang dengan alasan pengerusakan fasilitas umum.

Meletusnya tragedy 24 12 2011 bima-lambu berdarah

Massa yang umumnya bermukim di seputar areal lokasi tambang di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, berunjuk rasa dan memblokir aktivitas penyeberangan Pelabuhan Sape. Lokasi tambang itu diduga memiliki kandungan emas dan mineral ikutannya. Ratusan warga Kecamatan Lambu dan Sape, Kabupaten Bima, NTB menduduki dan memblokir pelabuhan penyeberangan Sape menuju Labuhan Bajo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Aksi blokir memasuki hari ketiga. Aksi menyebabkan aktivitas pelabuhan lumpuh total.

Ratusan aparat gabungan dari TNI Polri telah sampai di Sape, lengkap dengan peralatannya untuk membubarkan aksi massa Tani yang menuntut Bupati untuk mencabut SK Pertambangan di Lambu dan Parado Bima. hr ni adlh hr ke-5  dr aksi boikot plabhan oleh petani lambu di Pelabuhan Sape. Siang nanti setelah Jum’at Gubernur NTB dan KAPOLDA NTB negosiasi dengan perwakilan massa agar massa menghentikan aksinya, jika upya ini tidak mnemukan titik temu maka massa aksi akan dibubarkan secara paksa. Sampai dengan ini, ratusan personil pasukan TNI dan POLRI lengkap deg senjata telah membuat camp radius 1 km dari lokasi aksi.

TNI BKO langsung dari Yon 743/SWY, Gebang Mataram, semalam bergerak dengan jumlah 10 bus. Brimob BKO dari Detasemen Mataram dan Detasemen Bima.

Masyarakat  juga sdah siap dengan senjata (panah, tombak, senjata rakitan, bom molotov, parang, dll), jika TNI/ Polri tetap memaksakan pembubaran, kemungkinan bentrok besar akan sangat sulit utk dihindarkan.

Mereka menuntut agar Pemkab Bima mencabut izin eksplorasi yang diberikan kepada PT SMN (Sumber Mineral Nusantara) seluas 24.980 hektar.

Menurut Jumono, Kepala ASDP Sape yang dihubungi dari Mataram, Kamis (22/12/2011) sore, pemblokiran berjalan sejak Senin sore dan hingga Kamis ini masih berlangsung. Aksi itu tidak ada hubungannya dengan pihak pelabuhan.

Pihak ASDP tidak punya kewengan menghentikan bahkan menyelesaikan tuntutan warga, meskipun menanggung akibat dari unjuk rasa itu.

Selama empat hari pemblokiran pelabuhan yang melibatkan sekitar 3.000 orang, pelayanan penyeberangan terhenti. Tercatat 90 kendaraan (truk, mobil pribadi) tidak bisa diseberangkan dari Pelabuhan Sape menuju Labuhan Bajo dan Pelabuhan Waikelo (Sumba), Nusa Tenggara Timur.

Para petugas Pelabuhan tidak berani bekerja. Landasan parkir Pelabuhan Sape dikosongkan dari kendaraan. Sementara kendaraan kemudian diparkir di Terminal Sape, Lapangan Sape, dan sekitarnya.

Melalui dialog, Bupati Bima Ferry Zulkarnain bersedia menunda aktivitas perusahaan selama setahun. Namun warga tetap menginginkan izin dibatalkan, dengan alasan di lokasi tambang terdapat areal sawah dan sumber air untuk air minum dan irigasi.

Gubernur NTB, Zainul Majdi, mengatakan, meski dialog sudah dilakukan sebelumnya, ia tetap mengimbau agar Pemkab Bima menyelesaikan persoalan itu lewat negosiasi dan dialog dua pihak.

Dengan pemblokiran itu, isunya bukan lagi soal tambang, melainkan beralih ke pendudukan fasilitas umum, yang justru menghambat distribusi barang dan jasa dari dan ke wilayah NTB dan NTT.

Humas Polda NTB, Ajun Komisaris Besar Sukarmain Husain, mengatakan, sedikitnya 583 personil aparat Dalmas dan Brimob di lokasi unjuk rasa. Polri tetap mengedepankan pendekatan persuasif, seperti minta bantuan tokoh masyarakat, untuk melakukan dialog dengan warga, agar menghentikan pemblokiran di pelabuhan.

“Jika upaya persuasif tidak menemukan titik temu, sesuai dengan prosedur tetap sebagai rujukan, aparat Polri menempuh tindakan tegas,” ujar Sukarman Husain yang akhirnya mengakibatkan tragedi berdarah meninggalnya 2 warga dan puluhan lain luka-luka.

Muh.Ikhsanul Yakin

Tim Advokat Direktur LAPMI HMI MPO Cabang Mataram

Muslim, dan orang Kristen, yang sepenuhnya Amerika

Dr. Natana J. DeLong-Bas

Boston, Massachusetts – Selama akhir pekan lalu, para pengunjuk rasa berkumpul di toko-toko Lowe yang menjual peralatan rumah, dan mengkritik keputusan perusahaan ritel itu baru-baru ini untuk mencabut iklannya dari sebuah acara televisi, All-American Muslim. Keputusan Lowe ini menyusul pengaduan dari Florida Family Association – sebuah kelompok Kristen evangelis konservatif yang bertujuan untuk “mendidik masyarakat tentang apa yang mereka bisa perbuat untuk membela, melindungi dan mendorong nilai-nilai tradisional Alkitab” – bahwa acara ini adalah “propaganda”. Mereka juga mengatakan “bahwa [acara ini] menutup-nutupi bahaya dari agenda Islam yang cukup jelas bagi kebebasan Amerika dan nilai-nilai tradisional.”

All-American Muslim ialah sebuah acara realiti yang memotret lima keluarga Arab-Amerika Muslim di Dearborn, Michigan. Tujuan acara ini adalah memberi para pemirsa suatu jendela untuk melihat kehidupan orang-orang Muslim keturunan Arab yang tinggal di Amerika Serikat dewasa ini. Karena acara ini mempertontonkan situasi kehidupan nyata, acara ini kadang menyertakan berbagai kejadian diskriminasi dan bagaimana keluarga memilih untuk menanganinya.

Selaku seorang profesor teologi yang membidangi Islam maupun Kristen, saya sering kali diminta berkomentar tentang isu-isu terkait agama. Setelah mencoba mencermati berbagai episode acara tersebut dan blog-blog tentang tayangan ini, saya temukan bahwa di antara para keluarga ini ada yang sedang merencanakan resepsi pernikahan, menikah, menghadapi tantangan mengasuh keluarga, menyadari bahwa menjadi seorang ayah berarti mementingkan kesejahteraan dan kebutuhan anak-anak di atas kepentingan sendiri, melatih tim sepak bola sekolah menengah, dan merenungkan status menjadi ibu sebagai hadiah yang terbesar dari Tuhan.

Saya pribadi tidak menemukan ada hal yang menyudutkan, berbahaya atau mengandung propaganda dari tayangan ini. Bahkan, kesan saya, fokus pada keluarga memang menjadi inti kebebasan dan nilai Amerika tradisional.

Lalu apa masalahnya?

Masalahnya sepertinya adalah ketidaktahuan tentang siapa orang Muslim itu dan apa yang mereka yakini. Kendati ada upaya-upaya sejak 11 September untuk mendidik publik Amerika tentang Islam dan Muslim, tetap saja pemahaman dan informasi yang akurat masih minim, dan ini sayangnya sering kali melahirkan ketakutan, kebencian, prasangka, kefanatikan dan, akhirnya, diskriminasi, yang sangat mengakar.

Tetap diam saja setelah ada prasangka dan kebencian berarti ikut bergabung dengan orang-orang itu. Sama seperti kita menuntut agar Muslim angkat bicara untuk melawan orang-orang yang melakukan aksi terorisme dan ekstremisme atas nama Islam, orang Kristen juga harus angkat bicara untuk melawan orang-orang yang mendakwahkan kebencian, kefanatikan dan kebodohan atas nama Kristen.

Selaku orang Amerika, saya percaya bahwa kita memiliki kewajiban untuk mengemban tanggung jawab yang mengiringi kebebasan berpendapat – tanggung jawab untuk memastikan bahwa kata-kata kita tidak digunakan untuk melukai orang lain, entah secara fisik atau emosional; tanggung jawab untuk menggunakan kata-kata kita untuk menyampaikan informasi yang akurat daripada melanggengkan stereotipe negatif; dan tanggung jawab untuk menggunakan kata-kata kita untuk membangun, alih-alih meruntuhkan, masyarakat dan satu sama lain.

Selaku orang Kristen, apalagi menjelang perayaan Natal, saya ingin menggunakan kebebasan berpendapat saya untuk menjelaskan bahwa Muslim dan Kristen meyakini banyak sekali nilai-nilai yang sama – pentingnya keluarga, kepedulian akan keadilan sosial dan pentingnya iman kepada Tuhan. Meski Muslim dan Kristen tidak sepakat tentang apakah Yesus itu putra Tuhan, namun Muslim memandang Isa memiliki kedudukan tinggi sebagai salah satu nabi dan utusan Tuhan yang membawakan wahyu Tuhan melalui Injil kepada manusia.

Al-Qur’an mengajarkan bahwa Isa adalah “sabda dari Allah” (3: 45) dan “ruh dari Allah” (4: 171), yang dikandung dan dilahirkan oleh Maryam (3: 47 dan 19: 16-23), yang telah diajari “Kitab dan hikmah, dan Taurat serta Injil” oleh Tuhan (3: 48). Al-Qur’an juga mengingatkan kita bahwa Isa datang untuk “menyembuhkan orang yang terlahir buta dan terkena kusta,” untuk “membangkitkan orang mati” (3: 49 dan 5: 110) dan untuk “membenarkan Taurat yang datang sebelumnya” (3: 50). Ajaran-ajaran ini pada dasarnya sama dengan apa yang orang Kristen yakini tentang Yesus, dan menawarkan titik kesamaan ketika kita tengah menjelang Natal – saat-saat penuh harapan, persahabatan dan, yang paling penting, perdamaian di muka bumi.

Agama kita bersama, entah Muslim atau Kristen, memerintahkan kita untuk mencintai Tuhan dan sesama manusia. Saya berdoa agar lebih banyak orang Kristen dan Muslim yang akan menggunakan kejadian terakhir ini untuk bersilaturahim satu sama lain dan mengenali seberapa banyak kesamaan yang kita miliki lewat kekuatan cinta itu, daripada membiarkan ketakutan terus memecah dan menaklukkan kita.

###

* Dr. Natana J. DeLong-Bas ialah Pemimpin Redaksi The [Oxford] Encyclopedia of Islam and Women dan pengarang Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad. Ia mengajar perbandingan agama di Boston College.

Artikel ini ditulis atas kerja sama HMINEWS dengan Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Bima Membara; Inilah Foto-foto Kebiadaban Aparat

HMINEWS, Bima –  Tindakan beringas aparat kepolisian yang menjadi kaki-tangan pengusaha pertambangan telah merenggut setidaknya dua nyawa warga Bima dan puluhan lainnya luka-luka.
`
Sabtu pagi, 24 Desember 2011, Polisi membabu-buta menembaki masa aksi yang sudah empat empat hari di memblokir Pelabuhan Sape. Mereka menolak tambang atau meminta pemerintah segera mencabut SK 188 yang memberikan izin kepada PT Sumber Mineral Nusantara beroperasi di daerah pertanian warga.
Aksi yang berlangsung mulai empat hari berturut-turut, dibalas oleh tindakan opresif  aparat kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan pemblokaderan terhadap Pelabuhan Sape.
Atas kejadian tersebut telah menimbulkan beberapa korban dan luka-luka yang sangat serius. Data yang di peroleh oleh kontirbutor HMINEWS Nadiran dari di RSU BIMA terkait dengan korban penembakan tersebut adalah sebagai berikut:
`
No
Nama Korban(JENIS KELAMIN)
Umur/thun
Tewas
Luka-Luka
Asal
1
Ilyas sulaiman(L)
27
l
2
Sahbudin(L)
SORO LAMBU
3
Ibrahim(L)
45
l
SUMI RATO
4
Awaludin(L)
24
L
SUMI RATO
5
Suhaimin(L)
23
L
LAMBU
6
Miftahudin(L)
18
L
SUMI RATO
7
Masnun(L)
15
L
RAI OI
8
Hasnah(P)
39
L
SUMI RATO
9
Arif rahman(L)
18
T
SUMI RATO
10
Saiful(L)
17
T
SUMI RATO
`
Menurut Nadiran, data sementara terkait dengan jumlah korban penembakan tersebut adalah yang luka 8 orang dan yangtewas 2 orang.
“Mereka masih di rawat di RSU Bima dan sampai sekarng belum di pulangkan mengingat suasan masih tidak stabil,” Kata Nadiran.
`
`
Menurut pengakuan seorang warga yang bernama Gufran (42) warga Desa Sumi, Kec. Lambu, Bima, Kejadian pembantaian oleh aparat tersebut dimulai sejak jam 6 pagi sampai jam 8.
`
“Kami hanya melakukan konsolidasi dan mempertahankan posisi masa dalam melakukan pemblokiran jalan dan pelabuhan sampai ada keputusan pemerintah setempat terkait tuntutan yang kami ajukan. Namun pada pagi hari tadi, tepatnya jam 6  pagi kepolisian melakukan tindakan agresif dengan menggunakan senjata api, akhirnya di antara kami banyak yang kena tembakan, tewas dan luka-luka”, kata Gufran. [] ndr/lara

LKPJ Akhir Jabatan Kepala Daerah di Aceh Belum Diserahkan

HMINEWS, Banda Aceh – Berdasarkan monitoring Masyarakat Transparansi Aceh – MaTA, Kepala Daerah di Aceh yang akan berakhir masa jabatannya hingga sampai saat ini belum menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan kepada DPRK setempat padahal masa jabatan Kepala Daerah tersebut hampir berakhir.

“DPRK di Aceh di harapkan jangan diam dan harus cepat tanggap melihat fakta ini karena ini merupakan salah satu dari bentuk pengawasan yang melekat pada Legislatif, intinya pengawasan tersebut jangan hanya dijadikan sebagai hiasan belaka,” Demikian dikatakan oleh Koordinator Bidang Advokasi Dan Kampanye Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dalam rilisnya kepada HMINEWS (25/12/2011).

Beberapa Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2012 yakni Banda Aceh berakhir pada 19 Februari, Aceh Jaya pada 20 Februari, Aceh Besar 1 Maret, Bener Meriah 2 Maret, Aceh Utara dan Lhokseumawe 5 Maret, Gayo Lues 6 Maret, Sabang 12 Maret, Pidie 13 Maret, Langsa dan Aceh Timur 14 Maret, Aceh Singkil 26 Maret, Siemelue 27 Maret, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya 30 Maret, Aceh Tengah 3 April dan Aceh Barat 23 April.

 

Dalam UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 24 disebutkan bahwa DPRK mempunyai tugas dan wewenang meminta LKPJ Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan. Dan dalam pasal 42 disebutkan bahwa, Bupati/Walikota mempunyai tugas dan wewenang memberikan LKPJ mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRK.

 

Selanjutnya dalam PP nomor 3 tahun 2007 pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, MaTA mensinyalir DPRK di Aceh belum menyampaikan pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan kepada masing-masing kepala daerah.

 

Selain itu, khusus untuk daerah yang jabatan kepala daerah dalam status Pj, maka LKPJ Akhir Masa Jabatan ini disamapaikan oleh Pj tersebut. Hal ini jelas ditegaskan dalam PP nomor 3 tahun 2007 pasal 26 yang menyebutkan apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi daerah tersebut untuk menunda-nunda penyampaian laporan tersebut.

 

Penyampaian LKPJ ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakatnya karena telah mengemban amanah selama 5 tahun. Dan dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui apa saja kemajuan dan kemunduran yang telah dicapai oleh masing-masing daerah sehingga nantinya masyarakat dapat membandingkan secara langsung laporan tersebut dengan fakta yang terjadi dilapangan.

 

MaTA mengharapkan kepada Kepala Daerah di Aceh agar dalam menyusun LKPJ akhir masa jabatan dibuat secara fair, artinya laporan tersebut harus disusun sesuai dengan fakta dilapangan dan juga harus mengedepankan sisi transparansi. Ini penting, karena kepala daerah yang saat ini menjabat ada yang incumbent sehingga laporan ini tidak dijadikan sebagai alat untuk mencari popularitas atas apa yang telah dicapai selama 5 tahun masa pemerintahan.

 

DPRK juga diharapkan harus melihat secara detail laporan tersebut, artinya jangan sampai apa yang dilaporkan oleh Kepala Daerah berbanding terbalik dengan yang terjadi dilapangan. Ini bertujuan untuk menepis dugaan-dugaan negatif antara legislatif dengan kepala daerah yang bersangkutan dalam meloloskan LKPJ tersebut. MaTA secara tegas menyatakan akan terus melakukan pengawalan terhadap LKPJ ini. [] lintang

Ikuti ! Latihan Kepemimpinan II HMI UGM

HMINEWS, Yogyakarta – HMI UGM akan menyelenggarakan Intermediate Training (LK II) pada 30 Desember 2011 s.d. 3 Januari 2012. Demikian rilis yang disampaikan oleh perwakilan HMI UGM Dennis Wara kepada HMINEWS (25/12/2011).

Acara yang terbuka untuk kadr-kader HMI secara nasional tersebut akan diselenggarakan di Yogyakarta dengan mendatangkan beberapa pembicara ternama. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi panitia: Firdaus (081328529344) dan Iqbal (085292651943).

Berikut ini adalah detail informasi rencana acara tersebut.

 

Intermediate Training (LK II) HMI UGM

Tempat: Balai Pelatihan KEMENSOS DIY
Tanggal: 30 Desember 2011 – 3 Januari 2012
Tema : “Transformasi Perkaderan dan Perjuangan HMI dalam membangun Kompetensi dan Daya Saing Bangsa untuk Memenangkan Globalisasi”

Materi Pembicara :

Tema: Falsafah Hidup dan Identitas Nusantara
Pembicara: Herman Sinung Janutama (Direktur Falsafatuna / Penggerak komunitas budaya Ngayogyakarta Hadiningrat)

Tema: Ideologi dan Pembentukan Masyarakat
Pembicara: Ust. Faturahman Kamal, LC, MA (Pengasuh PP Budi Mulia Yogyakarta / Direktur Ma’had Ali bin Abi Thalib, UMY )

Tema: Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia dan Agenda Keumatan yang Belum Tuntas
Pembicara: Zulkifli Halim (Rektor Universitas Cokroaminoto, Ketua KAHMI DIY)

Tema: Demoktatisasi dan Politik Indonesia
Pembicara: Prof. Purwo Santoso, Ph.D (Guru Besar Kebijakan Publik Fisipol UGM/PB NU)

Tema: Strategi Kebudayaan Indonesia
Pembicara: Prof. Dr. Suminto, (Guru besar FBS UNY / Dalang dan Seniman Jawa)

Tema: Transformasi Perjuangan dan Perkaderan HMI dan relevansinya dengan Khitah Perjuangan HMI
Pembicara: Dr. Mashudi Muqorobin (Ketua PB HMI 1990-1992, Ketua Jurusan Program Internasional Ekonomi Syariah, UMY)

Tema: Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Kebutuhan Riset Global
Pembicara: Rimawan Pradiptyo, Ph.D (Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM)

Tema: Advokasi Masyarakat dan Analisis Sosial
Pembicara: Krisdyatmoko, S,Sos, M,Sc (Direktur Institute Reform and Empowerment (IRE), Yogyakarta)

Diskusi Panel :

Tema: “Global Community” : Indonesia Menjawab Tantangan dengan Daya Saing Bangsa
Riza Nur Affani, Ph.D (Dosen HI UGM) & Tri Widodo, Ph.D (Dosen FEB UGM)

Merumuskan Agenda Perkaderan dan Perjuangan HMI untuk membentuk kompetensi kader dan mendorong daya saing bangsa
Pembicara: Cahyo Pamungkas, MA (Peneliti LIPI, Ketua PB HMI periode 2003-2005, Ph.D candidate of Antropology in Neijmegen University, Belanda)

Informasi lebih lanjut bisa menghubungi panitia: Firdaus (081328529344) dan Iqbal (085292651943).

Partai Aceh Tunggu Ketegasan Pak Beye

HMINEWS, BANDA ACEH Adanya sebuah kepastian hukum dan juga sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pelaksanaan pemilu kada di Provinsi Aceh masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat Aceh.
“Kami masih menunggu pernyataan Bapak Presiden terkait dengan pilkada Aceh, karena sikap tegas beliau akan segera mengakhiri konflik regulasi terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi di daerah ini,” kata fungsionaris Partai Aceh Suardi Sulaiman di Banda Aceh, sebagaimana dikutip oleh Media Indonesia, Sabtu (24/12).

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menetapkan jadwal pemungutan suara pemilu kada Aceh pada tanggal 16 Februari 2012. Namun banyak pihak yang masih meragukan dan khawatir bahwa pemilu kada di Aceh akan berlangsung dengan lancar, hal ini terkait dengan tidak ikut sertanya Partai Aceh dalam pesta demokrasi yang akan memilih tujuh belas bupati/wali kota serta gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2012-2017.

Menurut Suardi yang juga anggota DPRK Pidie itu, Partai Aceh sangat menghargai proses pembangunan perdamaian yang terjadi saat ini. Namun, lanjutnya, ketika ada potensi bahwa pelaksanaan pilkada ditengarai akan berdampak luas terhadap keberlangsungan perdamaian yang sudah dibangun selama ini, maka presiden harus turun tangan guna memastikan perdamaian di Aceh tetap berlangsung abadi.

“Perdamaian Aceh akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah di mata dunia, nah ketika pilkada berpotensi mengancam perdamaian seharusnya presiden tidak diam,” jelasnya.

Dijelaskannya, seorang presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara seharusnya menjelaskan sikapnya tentang Aceh.  “Jika Presiden SBY tidak mempunyai sikap yang tegas atas kemelut pemilu kada Aceh, hal ini sama saja bahwa Pak SBY ingin mengulangai kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya dalam pendekatan dengan rakyat Aceh,” jelasnya.

Ditegaskannya, sesuai dengan amanat dan Istruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, maka proses pembangunan perdamian dan juga proses penyelenggaraan pemilu kada Aceh layak untuk dievaluasi.

“Presiden yang menerbitkan Inpres tersebut, maka presiden juga harus mengevaluasi untuk memastikan bahwa apa yang terjadi di Aceh sudah sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam perundingan damai,” urainya.

Hal senada disampaikan juru bicara Partai Aceh Facrul Razi, yang menurutnya hingga saat ini partainya masih berkeyakinan kuat dan optimistis bahwa Presiden SBY akan mengambil sikap terkait dengan pilkada Aceh.

“Kami optimis bahwa akan ada sikap tegas dan jelas dari Pak SBY tentang dasar hukum pemilu kada Aceh,” katanya.

Selain itu, Fachrul juga menyakini bahwa pelaksanaan pilkada Aceh masih akan ditunda hingga ditemukan suatu kesepakatan bersama yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak.  “Kami masih yakin bahwa pemilu kada akan ditunda kembali,” katanya. [] Ant/lintang