Praktek Korupsi Diplomat Kita

Diplomat adalah seseorang yangditunjuk oleh negara untuk melakukan upaya diplomasi di negara negara sahabat atau organisasi international demi kepentingan negaranya. Jadi fungsi dan tugas utama seorang diplomat adalah melindungi kepentingan nasional di luar negeri disamping melakukan aktivitas promosi dan menjalin hubungan persahabatan dengan negara dimana dia ditugaskan.

Dengan tugas yang mulia seperti itu wajar kiranya mereka mendapat gaji atau tunjangan khusus yang besar dibandingkan dengan sesama  pejabat yang bertugas didalam negeri. Namun kenyataanya banyak diantara mereka justru memanfaatkan posisi dan kedudukan mereka untuk melakukan penyelewengan demi memperkaya diri dengan berbagai macam cara.

Kondisi ini semakin didukung dengan keberadaan mereka di luar negeri sehingga fungsi pengawasan, baik secara  internal maupun eksternal sulit dilakukan sehingga masyarakat tidak mengetahui praktek kotor mereka. Terutama para Kepala Perwakilan banyak diantaranya mereka yang bertindak seperti layaknya raja kecil  dilingkungannya, karena  dengan kekuasaan untuk mengelolah anggaran dia dengan mudahnya melakukan manipulasi tanpa kontrol dan sangat kreatif dalam memainkan anggaran negara demi kepentingan pribadi. Biasanya bentuk penyelewengan tersebut bisa berupa laporan perjalanan dinas fiktif, markup tunjangan rumah, penggunaan uang representative tidak semestinya, maupun pengadaan barang/jasa pribadi dengan menggunakan anggaran dinas melalui manipulasi bukti tanda terima atau kwitansi.

Salah satu contoh kecil adalah bentuk ketidak wajaran dalam tunjangan pendidikan anak yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan RI di  Osaka Jepang. Dugaan penggelembungan tunjangan pendidikan dapat diketahui dari laporan anggaran pada bulan Juli dan Desember 2010.

Ibnu Hadi, yang menjabat sebagai Konjen sejak bulan Januari 2010, mendapatkan tunjangan pendidikan dua anaknya masing-masing sebesar 18,355.20 USD (10,282.12 + 8,073.08) tunjangan pendidikan anak SD dan 19.308,04 USD (9,882.68 + 9,425.36) untuk biaya pendidikan tingkat SMU. Dengan asumsi nilai tukar USD terhadap Yen Jepang pada bulan Juli 2010 adalah 1 USD=85 Yen, dan pada bulan Desember 2010 adalah 1 USD=82 yen, maka besaran tunjangan pendidikan yang dibayarkan adalah sebesar 1,612,907.32 Yen untuk SMA  dan 1,635,972.76 yen untuk tingkat SD.

Menurut penelusuran yang dilakukan, tiga orang anak-anak Ibnu Hadi sekolah Marist Brothers International School. Besaran angka tunjangan pendidikan tersebut diatas menjadi sangat janggal dan aneh jika dibandingkan dengan Tuition Fee sekolah tersebut yang hanya sebesar 1.285.000 yen/tahun untuk tingkat (SD ) dan 1.365.000 Yen untuk tingkat (SMP-SMA) . lihat URL berikut: http://marist.ac.jp/uploads/otherpdf/TuitionFeeStructure2011-2012.pdf

Sesuai dengan SK. Menlu RI Nomor SK.111/BBPA/KP/VI/2010/19 yang dalam kausulnya menyebutkan bahwa “Pemberian bantuan biaya pendidikan anak diplomat yang sedang bertugas di luar negeri adalah hanya sebatas uang sekolah (tuition fee) saja dengan persyaratan melampirkan tanda bukti asli pembayaran.” Jika yang ditanggung negara hanya tuition fee saja  maka diperoleh  selisih nilai  sebesar 247,707 + 350,972 =598,679 Yen yang menjadi beban negara.

Mungkin banyak kalangan menganggap bukanlah jumlah yang signifikan namun korupsi adalah korupsi, dan jika kita ingin mewujudkan bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat kita harus menerapkan sikap zero tolerant pada koruptor dan praktek korupsi itu sendiri. Dan perlu diingat bahwa penyelewengan yang terjadi di kantor perwakilan RI di Osaka ini harus dipahami sebagai fenomena gunung es karena sangat dimungkinkan terjadi diperwakilan yang ada di negara lain. Contoh kasus diatas membuktikan bahwa seorang Diplomat/Kepala Perwakilan eselon II dengan gaji 10,000 USD/Bln atau setara dengan 90 juta rupiah ditambah berbagai macam tunjangan dan fasilitas mewah lainnya seperti mobil, rumah dll ternyata masih melakukan praktek memperkaya diri dengan cara penyelewengan uang negara yang notabene berasal dari pajak masyarakat.

Memang secara berkala telah dilakukan pemeriksaan internal, namun audit internal mempunyai tingkat acceptability yang rendah. Hal ini dikarenakan adanya semangat corp sehingga tidak mungkin terjadi istilah jeruk makan jeruk. Dan lagi jika ditemukan penyelewengan sekalipun sang pelaku hanyalah mendapatkan sanksi yang sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera namun justru semakin membuat pelaku korupsi bertambah kreatif dalam memainkan anggaran negara demi memperkaya diri.

Selain kasus tersebut diatas masih banyak ditemukan bukti-bukti penyelewengan uang negara oleh para diplomat kita di LN dan akan kita sampaikan pada kesempatan selanjutnya. Hal ini diharapkan membuka mata masyarakat kita pada prilaku korup para diplomat RI di luar negeri sehingga menjadi pintu masuk untuk dilakukan audit external yang independen dan tranparant untuk mengembalikan  kepercayaan masyarakat pada pemerintah. (bersambung)

Prayitno Hadi