3 Institusi Penegak Hukum Prioritaskan Penanganan Chevron

HMINEWS.Com – Kasus proyek fiktif bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Riau telah disepakati menjadi prioritas untuk ditangani. Yaitu oleh Jaksa Agung, Kapolri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kesepakatan itu ditandatangani Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Timur Pradopo dan Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Kesepuluh area tersebut adalah sektor pengadaan barang dan jasa, sektor keuangan dan perbankan, sektor perpajakan, sektor migas, sektor BUMN, sektor BUMD, sektor bea cukai, pendapatan dan penerimaan negara, penggunaan APBN atau APBD atau APBNP dan APBDP, sektor aset atau barang milik negara atau daerah dan sektor pelayanan umum.

“Kasus Chevron kan terkait salah satu area tadi, di sektor migas. Jadi salah satu fokus juga,” kata Jaksa Agung, Basrief Arief.

Tiga institusi penegak hukum tersebut melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan eksekusi serta pengamanan aset negara. Khusus kasus Chevron, penyidik satuan khusus (satsus) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) tengah memeriksa tujuh tersangka.

Lima orang dari Chevron yaitu Endah Rubiyanti, Widodo, Kukuh, Alexiat Tirtawidjaja, serta Bachtiar Abdul Fatah. Sementara du orang dari swasta yaitu Ricksy Prematuri (dir kontraktor PT GPI) dan Herlan (dir PT Sumigita Jaya) sebagai pihak ketiga aktivitas bioremediasi. (Fathur)