Pengurus HMI Cabang Jakarta Dilantik

HMINEWS.Com – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Jakarta dilantik. Pelantikan disemarakkan dengan seminar pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hadi sebagai pembicara seminar, Ketua Umum PB HMI, Alto Makmuralto, Anthomi Kusairi (Direktur Eksekutif Roda Indonesia) dan mantan pengurus HMI MPO Cabang Jakarta, Tarkalil.

“Tema ini kami angkat karena keprihatinan masih maraknya kasus korupsi di Indonesia. Kami harapkan ada terobosan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi,” kata Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta, Muhammad Yogi di Jalan Bunga, Matraman Jakarta, Sabtu (14/4/2012).

Pelantikan Pengurus Cabang langsung oleh Ketua Umum PB HMI Alto Makmuralto yang membacakan ikrar dan diikuti semua pengurus yang dilantik disaksikan hadiri kader Cabang Jakarta sertai sejumlah Pengurus Besar. (Fathur)

Pemberantasan Korupsi Tidak Hanya Masalah Hukum

HMINEWS.Com – Pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan perubahan lebih baik. Kasus-kasus korupsi makin banyak dengan jumlah yang jauh lebih besar dan berani. Sementara KPK yang diharapkan terutama dengan pemilihan ketua baru beberapa waktu lalu ternyata kini sama saja.

“Rakyat Indonesia mengelu-elukan Abraham Samad, bahkan dia sudah seperti manusia setengah dewa waktu pemilihan. Tapi sekarang mana? apa gebrakan yang diperbuatnya?” tanya Anthomi Kusairi dalam diskusi pelantikan HMI MPO Cabang Jakarta di Jalan Bunga, Matraman, Sabtu (14/4/2012).

Menurutnya, pemberantasan korupsi sebenarnya hanya soal kemauan politik, namun itu pula yang kurang hingga saat ini. Tidak ada itikad baik dan sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi karena hal itu masih jadi permainan politik menghantam saingan.

Sementara Ketua Umum PB HMI, Alto Makmuralto mengemukakan, pemberantasan korupsi tidak bisa dibebankan hanya pada ranah hukum. Tetapi pemberantasan korupsi harus melalui semua aspek kehidupan.

“Korupsi tidak sekedar masalah hukum, tapi juga masalah politik, budaya dan pendidikan,” kata Alto Makmuralto.

Politik, lanjutnya, merupakan sisi paling keras dari suatu peradaban, dan tidak ada yang bisa lepas sama sekali dari persoalan politik, seperti istilah “Manusia adalah hewan yang berpolitik.” Karenanya politik harus dijadikan alat yang efektif untuk membuat kemaslahatan dan keseimbangan hidup dengan terutama memberantas korupsi. (fathur)

Penegakan Hukum Hanya Jadi Alat Politik

HMINEWS.Com – Perubahan aturan main politik serta mahalnya biaya politik yang terlalu tinggi setelah reformasi membuat penegakan hukum jadi bias. Institusi penegak hukum masuk wilayah abu-abu karena terseret kepentingan penguasa. Hukum hanya menjadi senjata penguasa untuk menghantam lawan-lawan politiknya, seperti terjadi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Roda Indonesia, Anthomi Kusairi dalam diskusi pelantikah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Jakarta, Sabtu (14/4/2012).

“Yang terjadi justru KPK diubah menjadi alat represi dan kontrol atas kehidupan koruptor berskala besar. Tindakan itu dilakukan dengan melakukan tebang pilih kasus, menyelesaikan masalah dengan memunculkan masalah baru dan menyembunyikan saksi yang menjadi kunci terungkapnya suatu kasus,” kata Anthomi.

Watak penyelesaian kasus seperti itu, lanjutnya, tidak mencerminkan kesungguhan KPK sebagai sebuah lembaga superbodi, tetapi sebuah lembaga hukum yang tersubordinat seluruh sistem kerjanya kepada kekuasaan.

Dampak pada kehidupan politik adalah timbulnya kecurigaan antar parpol dan saling membalas, saling menyandera. Sehingga kasus-kasus yang dimunculkan selalu tidak pernah tuntas karena hanya jadi bargain politik.

Selain itu, aparat penegak hukum oleh Pengadilan Tipikor hanya operator lapangan, entah itu kasus Century, Wisma Atlet, dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“KPK jadi seperti koboy yang hanya nembakin penjahat, padahal seharusnya yang diperbuat adalah membuat roadmap dan blue print yang terukur kapan negeri ini bebas korupsi,” pungkasnya. (fathur)

Singgasana Di Atas Air

Tampaknya tradisi kelimuan Islam telah atau sedang mandek. Terbukti dengan terhentinya pembentukan madzhab-madzhab fiqih dan pemikiran lainnya. Bukan bermaksud mengharuskan agar ada madzhab baru, tapi itulah bukti bahwa generasi sesudah para mujtahid tersebut memang generasi pengikut saja, dalam kadarnya masing-masing.

Dalam hal fiqih,  kitab-kitab yang dipakai adalah kitab warisan para ulama terdahulu semisal imam empat madzhab: Imam Hanafi, Malik, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal serta sejumlah madzhab lain seperti Ibnu Rusydi, Ibnu Hazm, serta kitab ulama-ulama yang ‘berafiliasi’ pada madzhab-madzhab yang ada itu. Bukan pula penulis bermaksud mengatakan itu salah, tetapi sekedar menunjukkan bukti bahwa sampai kini tampaknya belum ada lagi orang yang sekaliber beliau-beliau itu.

Perlakuan generasi khalaf (kontemporer) terhadap warisan itu pun seringkali kaku dan terlalu mensakralkan. Padahal sepatutnya terus menerus dikembangkan dan disempurnakan, mengingat banyak juga permasalahan baru di abad mutakhir yang tidak dijumpai pada generasi salaf (terdahulu).

Belajar fiqih, misalnya, yang mana kita selalu mengawalinya dari ‘Kitab Thaharah’ (bersuci) dengan pembahasan pertama ‘Bab Air.’

Kita berhenti pada pembagian jenis-jenis air dengan berbagai kategorinya, serta bagaimana bersuci dengannya. Sedangkan bagaimana memelihara sumber air, mempertahankannya untuk kemaslahatan umat (rakyat) serta kelangsungan kehidupan belum masuk pembahasan, dan belum ada yang menambahkannya.

Padahal permasalahan air terus berkembang. Tidak sebagaimana dulu ketika air merupakan milik bersama tanpa ada usaha menjadikannya komoditas yang dikuasai pribadi atau perusahaan. Meski ada contoh sumur di Madinah yang dimiliki orang Yahudi yang kemudian dibeli ‘Utsman  bin ‘Affan yang lantas disedekahkan untuk umat, namun secara umum air adalah milik bersama.

Kini air dikuasai perusahaan-perusahaan, dan proses itu tampaknya akan terus berlanjut jika tidak ada usaha mengendalikannya. Untuk minum dan keperluan lainnya, manusia harus membayar (membeli) untuk mendapatkan air yang dikuasai-dimonopoli itu.

Di banyak tempat pun sumber-sumber air rusak-tercemari atau mati karena pengrusakan lingkungan oleh  manusia. Mulai dari kebiasaan manusia berak dan membuang sampah di sungai, sampai perusahaan yang semena-mena mengalirkan limbah beracun sehingga mematikannya.

Air bawah tanah bisa habis karena disedot terus-menerus, apalagi proses pengisian kembali oleh alam terhalang permukaan bumi yang telah diperkeras dengan aspal, beton dan bangunan lain. Pembangunan pun banyak yang mengabaikan faktor itu, yang seringkali karena faktor harga, daerah-daerah resapan air diubah fungsi. Kehidupan pun jadi tidak seimbang; air berubah menjadi ancaman dalam rupa banjir. Tapi di saat yang lain susah didapat.

Air yang merupakan unsur utama kehidupan dan sarana bersuci lahir menuju ibadah kepada Allah pun kian terabaikan. Di kota besar seperti Jakarta sungai-sungai yang dulu menjadi sumber air kehidupan, sarana transportasi dan pengairan pun telah berganti warna, rasa dan aromanya hingga tidak memungkinkan lagi untuk diminum dan bersuci, tapi fiqih belum membahasnya.

Singgasana Di Atas Air

Tidak hanya makna lahiriahnya yang berhubungan langsung dengan kehidupan, bahkan air berperan penting bagi dimensi ruhiah kita. Belum lagi jika menilik firman Allah:

 وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ۬ وَڪَانَ عَرۡشُهُ ۥ عَلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُوَڪُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلاً۬‌ۗ

“Dan Dialah (Allah) yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam hari, dan bahwasannya arsy (tahta, singgasana)-Nya berada di atas air untuk menguji kamu siapakah yang terbaik amalnya.” (Hud:7).

Tapi demi menyesatkan manusia, iblis pun meniru-niru perilaku Allah dengan turut menaruh singgasananya di atas air.

إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة

“Sesungguhnya iblis menaruh singgasananya di air, kemudian menyebarkan pasukannya. Yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar fitnahnya.” (Hadits Muslim).

Strategi iblis tersebut, meski entah bagaimana rincinya, yang jelas tujuannya untuk memuluskan sumpahnya kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Dan kini iblis-iblis dalam rupa manusia telah dan sedang memasang singgasana mereka di atas air yang dirampas dari umat manusia, untuk menuhankan diri.

Fathurrahman

Kebiadaban Rezim Bashar Lebihi Zionis

HMINEWS.Com – Kekejaman rezim Bashar al Asad makin terus berlanjut, bahkan makin menjadi-jadi. Komite Nasional untuk Muslim Syria menerima informasi dari seorang muslimah Syria bagaimana kekejaman tersebut yang melebihi kekejaman zionis di Palestina.

“Tentara-tentara Bashar membunuh ratusan bahkan mungkin ribuan kepala keluarga sehingga banyak keluarga tanpa suami dan ayah. Setelah membunuh suami-suami mereka, para istri diperkosa beramai-ramai, bahkan ada anak 14 tahun yang diperkosa oleh 20 tentara Bashar,” menurut sumber informasi tersebut, Jumat (13/4/2012).

Diceritakan, ada sebuah rumah yang berisi para wanita diperkosa oleh tentara, kemudian jenazah mereka dirusak.

“Ada yang dibunuh semua anggota keluarganya kecuali bayi berumur belum 1 tahun yang ditinggal oleh mereka bersama mayat-mayat orang tua dan keluarganya,” lanjutnya. (Muslimah ‘Afifah)

Inilah Kepmen BUMN Yang Akan Diinterpelasi DPR

HMINEWS.Com – Inilah 12 butir Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN, Dahlan Iskan yang akan diinterpelasi 38 anggota Komisi VI DPR. Keputusan tersebut bernomor KEP-236/MBU/2011.

Pertama: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Menteri, mendelegasikan sebagian kewenangan dan/atau memberi kuasa sebagai wakil Pemerintah selaku pemegang saham/RUPS pada Persero dan Perseroan Terbatas serta pemilik modal pada Perum kepada:
1. Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini; dan
3. Direksi BUMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

Kedua: Berdasarkan pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Pejabat Eselon I mewakili Menterimengambil keputusan atas nama Menteri selaku Pemilik Modal Perum, mengenai hal-hal yang didelegasikan dan/atau dikuasakan kepadanya.

Ketiga: Dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh Negara, berdasarkan pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU, Pejabat Eselon I mewakili Menteri untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS, bertindak selaku RUPS, atau mengambil keputusan di luar RUPS yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, mengenai hal-hal yang didelegasikan dan/ataudikuasakan kepadanya.

Kempat: Bagi Persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara, berdasarkan pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Pejabat Eselon I mewakili Menteri untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS atau mengambil keputusan di luar RUPS yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, mengenai hal-hal yang didelegasikan dan/atau dikuasakan kepadanya.

Kelima: Kewenangan Pejabat Eselon I berdasarkan pendelegasian dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat
dikuasakan/disubstitusikan kepada Pejabat Eselon I lain atau Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian BUMN berdasarkan surat kuasa khusus atau keputusan Pejabat Eselon I yang bersangkutan.

Keenam: Pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa kepada Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sekaligus merupakan persetujuan Menteri kepada para Pejabat Eselon I untuk langsung mengambil keputusan terhadap hal-hal yang didelegasikan dan/atau dikuasakan kepadanya.

Ketujuh: Pejabat Eselon I, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi yang menerima pendelegasian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib memberikan laporan berkala kepada Menteri setiap bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kedelapan: Dengan pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Direksi dapat langsung mengambil keputusan atau melaksanakan kegiatan yang didelegasikan dan/atau dikuasakan kepadanya, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan/atau RUPS/Menteri.

Kesembilan: Dengan pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat langsung mengambil keputusan tanpa meminta persetujuan RUPS/Menteri.

Kesepuluh: (1) Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar mengenai kewenangan RUPS/Menteri untuk melakukan pengurangan pembatasan atau penentuan pembatasan lain kepada Direksi, setelah pendelegasian dan/atau pemberian kuasa diberlakukan berdasarkan Keputusan Menteri ini, dalam rangka tertib administrasi maka setiap Anggaran Dasar BUMN disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini. (2) Dalam hal Anggaran Dasar BUMN tidak mengatur kewenangan RUPS/Menteri untuk mengurangi atau menambah pembatasan tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMN, maka pendelegasian kewenangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, tidak berlaku sepanjang Anggaran Dasarnya belum disesuaikan.

Kesebelas: Dengan adanya pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Menteri ini, maka permintaan persetujuan yang telah disampaikan kepada dan belum diputuskan oleh Menteri, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

Keduabelas: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. []

Komisi VI Ajukan Interpelasi Kepmen BUMN Karena Dinilai Melanggar UU

HMINEWS.Com – Keputusan Menteri (Kepmen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akan diinterpelasi Komisi VI DPR karena dinilai melanggar undang-undang. Sebanyak 38 anggota Komisi VI sudah sepakat dan telah menyampaikan usulan interpelasi tersebut ke paripurna DPR.

“Semalam sudah kami sampaikan ke pimpinan dalam rapat paripurna,” kata seorang anggota fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, Jumat (13/4/2012).

Bahkan, lanjut Aria Bima, Kepmen bernomor KEP-236/MBU/2011 tersebut sudah dinyatakan bermasalah, bertabrakan dengan peraturan di atasnya. Terutama tentang pendelegasian sebagian kewenangan dan/atau pemberiankuasa Menteri Negara BUMN sebagai wakil pemerintah selaku pemegang saham /RUPS pada perusahaan perseoan (persero) dan Perseroan terbatas serta pemilik modal pada perusahaan umum (perum) kepada direksi, dewan komisaris/dewan pengawas dan pejabat Eselon I di lingkup Kementerian BUMN.

Empat poin paling disoroti dalam SK meliputi:

1. Penunjukan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga melanggar Pasal 15 UU No. 19/2003 tentang BUMN;

2. Penunjukkan direksi BUMN tanpa melalui Tim Penilai Akhir (TPA), sehingga mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, seperti diamanatkan Pasal 16 UU No.19/2003 tentang BUMN;

3. Pengangkatan kembali direksi BUMN yang memiliki rekam jejak negatif sebagaimana Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akibatnya melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), seperti diamanatkan Pasal 5 ayat (3) UU No. 19/2003 tentang BUMN.

4. Pengangkatan kembali direksi BUMN untuk masa jabatan ketiga kalinya, sehingga melanggar UU tentang BUMN. Menurut Pasal 16 ayat 4 UU No. 19/2003 tentang BUMN, “Masa jabatan direksi BUMN ditetapkan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”

Aria Bima menduga telah terjadi penjualan aset BUMN oleh direksi BUMN secara langsung tanpa mekanisme yang seharusnya, yaitu harus melalui persetujuan DPR, Presiden dan Menteri Keuangan. Hal itu karena SK memberikan pelimpawah wewenang kepada direksi BUMN dalam menjual aset.

Lanjut Bima, pihaknya sudah dua kali meminta Dahlan Iskan merevisi SK, yang kemudian Dahlan minta waktu dua minggu untuk mempelajarinya, dan pada rapat ketiga Dahlan menyatakan sedang memintakan fatwa ke MA. []

Anti Ical Kecam Penanganan Lapindo Yang Dibebankan Negara

HMINEWS.Com – Aburizal Bakrie didemo sejumlah elemen masyarakat GERAB (Gerakan Rakyat Anti Aburizal Bakrie). Massa mengecam penanganan kasus Lapindo di Sidoarjo yang dibebankan kepada keuangan negara (APBN).

“Tolak kopensasi lumpur Lapindo dalam APBN-P 2012. Aburizal Bakrie harus bertanggung jawab atas tragedi korban lumpur Lapindo. APBN jangan jadi mensin ATM perusahaan Ical,”  kata korlap aksi, Alfian Ramadhani, Jumat (13/4/2012).

Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung Wisma Bakrie, Kuningan Jakarta Selatan. Massa membawa berbagai spanduk kecaman dan poster Aburizal Bakrie (Ical) dan membakarnya.

Menurut GERAB, kasus Lapindo jelas merugikan negara dan membebani anggaran, karena pemerintah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk korban Lapindo. []

DPR Usulkan Negara Jual Rumah Dinas Dewan

HMINEWS.Com – Ketua DPR, Marzuki Alie mengusulkan agar rumah jabatan anggota DPR dijual. Sebab perumahan yang belokasi di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan tersebut banyak yang tidak ditempati.

“Kalau saya, mending dijual aja, daripada dinikmati juga enggak (tidak dihuni anggota dewan), tapi biaya pemeliharaan besar dan membebani APBN,” kata Marzuki Alie, Jumat (13/4/2012).

Usul tersebut menindaklanjuti kritikan LSM FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran). FITRA merilis biaya perawatan rumah dinas tersebut mencapai Rp101,1 miliar per tahun.

Marzuki berdalih FITRA tidak memasukkan biaya renovasi setiap lima tahun, termasuk biaya penjagaan yang dikeluarkan. Karenanya pimpinan DPR sepakat mengembalikan kepada negara dan memberikan uang tunjangan sewa rumah sebesar Rp15 juta per bulan.

“Dibandingkan ditunggu atau tidak ditunggu, kerusakannya semakin cepat. Nanti akan kita bicarakan kepada pemerintah ini periode kita terakhir saja. Bila perlu dijual,” lanjut Marzuki.

Usul agar menjual rumah dinas  tersebut layak ditindaklanjuti, untuk kemudian dialokasikan untuk perumahan bagi rakyat tidak mampu? []

Berakhirnya Era Aktivis (?)

Anies Baswedan pernah menulis di Kompas pada 2006, yang menyatakan bahwasannya masa kepemimpinan aktivis segera habis. Setelah itu akan muncul golongan enterpreneur akan tampil ke muka menggantikannya mengendalikan kepemimpinan negeri.

Dalam analisis tersebut Anies merinci golongan elite yang mengontrol Indonesia. Jika pada masa pergerakan nasional, Indonesia dipimpin para intelektual, seperti Sukarno dan kawan-kawan. Era setelahnya merupakan zamannya militer. Mereka dari kalangan tentara pejuang kemerdekaan hingga masa pasca kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI).

Setelah itu muncullah kalangan aktivis yang mendominasi karena besarnya kelompok anak muda yang masuk perguruan tinggi. Berbarengan dengan menguatnya perpolitikan di tanah air yang menjadi wahana perekrutan pemimpin muda dan menjamurnya organisasi sebagai wadahnya.

“Para mantan aktivis ini kemudian aktif melalui partai politik, dunia akademis, LSM, ornop, pers, ormas keagamaan di samping sebagian kecil masuk ke dunia bisnis,” tulis Anies.

Berakhirnya Era Aktivis (?)

Segala sesuatu memang memiliki umur masing-masing seperti fase kehidupan itu sendiri. Termasuk hidup-matinya sebuah peradaban, apalagi soal siapa pemilik supremasi kekuasaan politik, semua dipergilirkan.

Melihat kecenderungan kini, sebagaimana juga kecenderungan umum fase intelektual, militer dan aktivis sebelumnya, dunia aktivisme mulai ditinggalkan. Aktivis mulai tergusur dalam suksesi kepemimpinan. Seperti dengan tampilnya menantu Ical sebagai Ketua Umum KNPI yang menang kongres tahun lalu, yang notabene dari kalangan pengusaha.

Itu bisa jadi salah satu contoh, ditambah lagi dengan makin tidak diminatinya organisasi kemahasiswaan. Lebih banyak mahasiswa yang tidak mau ikut organisasi, meskipun sebagian besar nggak ngapa-ngapain juga.

Di zaman ini banyak hal bisa dipelajari tanpa harus menjadi aktivis. ‘Furqon’ atau pembeda antara mahasiswa aktivis dan non-aktivis pun makin kabur.

Belum lagi dengan makin cerdasnya masayarakat yang kemudian bisa membela diri dan menyuarakan aspirasi mereka, seperti dalam berbagai kasus mulai dari unjukrasa pedagang, buruh, petani, dan bahkan mereka sampai membuka tenda selama berbulan-bulan di depan Gedung DPR di Senayan, Jakarta tanpa dampingan aktivis.

Melihat perubahan tersebut, sampai kapan dunia keaktivisan tetap penting dan menarik? Organisasi dan keaktivisan tetap penting selama melahirkan kader-kader mumpuni, tidak gagap menghadapi zaman.

Organisasi tetap menarik selama aktor-aktornya mampu merumuskan gagasan dan bertindak yang sesuai, bahkan melampaui zamannya, sehingga menghasilkan kualitas yang berbeda. Berbeda dengan pemikiran yang berbobot, dengan silaturahmi dan kekeluargaan yang kokoh dan eksekusi-eksekusi yang mantap yang tidak bisa didapat kecuali dengannya.

Tapi memang benar, Allah hanya berjanji akan meninggikan derajat orang beriman dan berilmu (Al Mujadalah: 11), bukan aktivis, hehe. (fathur)