Sepakati 3 Hal, Pembahasan RUU Pemilu Deadlock

HMINEWS.Com – Paripurna DPR membahas RUU Pemilu mengalami deadlock dan ditunda selama 24 jam. Penundaan tersebut setelah forum lobi gagal menghasilkan kesepakatan antara fraksi di DPR meski telah diskors selama 6 jam dari pukul 16.15, Rabu (11/4/2012) sore.

Deadlock akibat belum ada kesepakatan mengenai konversi suara jadi kursi, apakah menggunakan kuota murni atau metode divisor Webster.

Partai besar seperti Golkar, PDI Perjuangan dan PKS ingin agar konversi suara memakai metode Webster. Sedangkan partai lain menginginkan penggunaan kuota murni seperti pada pemilu 2004.

Sedangkan tiga hal yang telah disepakati adalah sistem proporsional terbuka, besaran PT (parliamentary threshold) 3,5 persen, alokasi kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) 3-10 kursi untuk DPR RI dan 3-12 kursi untuk DPRD.

Dengan sistem proporsional terka artinya pemilih tetap memilih langsung caleg-caleg, tidak menyerahkannya pada urusan partai. []

Kisah Kasih Tak Sampai Roro Mendut Diangkat Kembali

Lahirnya sebuah pertunjukan seni tidak melulu lahir dari para seniman dan budayawan, akan tetapi bisa juga hadir karena kepedulian pihak lain, sosialita misalnya. Seperti diangkatnya kembali kisah Roro Mendut dari Babad Tanah Jawa yang akan dipentaskan di Taman Ismail Marzuki.

 “Penggagas pementasan dan produksinya bukan berasal dari budayawan dan seniman seperti pada beberapa pementasan yang didukung Djarum Apresiasi Budaya sebelumnya. Pementasan kali ini diprakarsai oleh sekumpulan para sosialita yang menunjukkan kecintaan pada budaya,” tulis Djarum Apresiasi Budaya dalam rilisnya, Selasa (11/4/2012).

Para sosialita yang akan menggelar pertunjukan tersebut tergabung dalam wadah “Banyumili Producton.” Meski biasanya sibuk dengan berbagai kegiatan sosial sesuai kelas mereka, namun toh mereka bisa menunjukkan kepedulian tinggi pada sastra dan sejarah serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

“Nilai historis kisah yang ada beribu tahun lalu serta keunikan seni tradisional Jawa selalu menarik untuk diangkat dalam sebuah pertunjukan,” lanjutnya.

Banyumili yang diketuai Enny Soekamto, senior model yang pernah mencapai puncaknya pada era 70-80an, akan mementaskan Roro Mendut pada Sabtu 14 April 2012 mendatang di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki.

“Pertunjukkan “Roro Mendut” ini terinspirasi dari indahnya kultur Jawa yang tidak hanya mencakup busana tradisional atau kain batik, tapi juga karakter kultural dan sosial masyarakat Jawa pada umumnya. Salah satu contohnya adalah musik khas Jawa yang memiliki nuansa formal dan sakral, gerakan tari yang luwes, lambat, dan memiliki koreografi yang bertujuan mendramatisir niat, watak, dan gerakan,” kata  Renitasari, Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation.

Proses Kreatif

Konsep artistik produksi ini diarahkan oleh Ida Soeseno, Direktur Artistik yang sudah lama mendalami kesenian tradisional Jawa dan terdaftar oleh MURI (Museum Rekor Indonesia) atas ide-ide inovatifnya yang mengoptimisasi presentasi pertunjukan seni tradisional.

Selain aktor dan aktris karismatik seperti Ray Sahetapy, Happy Salma, dan Debby Sahertian, pertunjukan ini juga menampilkan figur publik senior seperti Enny Soekamto dan Rima Melati, para sosialita Jakarta, serta seniman-seniwati dari Wayang Orang Bharata dan Institut Seni Indonesia. Ida Soeseno mempercayakan Happy Salma untuk berperan sebagai Roro Mendut.

Sebagai koreografer adalah Wardoyo (ISI  Solo)  memiliki pengalaman ekstensif sebagai penari, pelatih dan penata tari di Singapura, Malaysia, Jepang, Moskow, Belanda, Inggris, dan Bulgaria. Master musik pertunjukan ini adalah Lumbini (ISI Solo), musisi spesialis yang telah menunjukan kompetensinya di berbagai pertunjukan yang banyak diingat oleh peminat seni tradisional Jawa.

Yang juga sayang untuk dilewatkan adalah tata panggung dibuat sangat dinamis dengan pertukaran setting yang selalu berganti. Penonton bukan hanya mendapati suasana keraton seperti biasanya, namun juga suasana pedesaan yang asri dan lekat dengan aslinya, Lengkap dengan pasar, lapak dan suasana yang mendukung. Dengan tarian klasik yang dipadukan dengan tari kontemporer dan kostum yang dipercayakan pada Carmanita, Atilah Suryajaya, Naniek Rachmat, dan Ramli dimaksudkan akan menambah  greget bagi penampilan pelakon.

Nilai kesenian dan historis sebuah budaya tidak mungkin bisa hilang: tinta di atas buku mungkin dapat memudar, tapi niat dan maksud tidak dapat lenyap. Ini mungkin saatnya kita membaca, mengikuti, dan menyimpan pesan sejarah supaya kita bisa terus menyampaikannya kepada cucu-cicit kita selanjutnya. Ini agar mereka memahami akar dan identitas mereka karena orang yang bijak tidak pernah akan menjadi seperti kacang yang lupa akan kulitnya.

Kasih Tak Sampai dan Kecantikan Yang Membawa Petaka

Kisah Roro Mendut merupakan kisah penuh liku perjuangan cinta seorang gadis desa dari Pati pada masa kekuasaan Mataram.

Seperti kecantikan Dedes yang membuatnya diperistri Tunggul Ametung, kecantikan Roro Mendut pun sama: ‘mengundang’ petaka. Itu dikarenakan banyak pejabat yang jatuh cinta terhadapnya, termasuk Bupati Pragola penguasa Pati waktu itu dan Tumenggung Wiraguna dari Mataram.

Mendut berani menampik cinta sang Tumenggung, dan ia harus membayar mahal. Dirinya diharuskan membayar pajak ke Mataram dalam jumlah besar.

Tak mau menyerah, Mendut yang telah punya kekasih seorang pemuda desa, Pranacitra, memiliki akal untuk mendapatkan uang guna membayar pajak, yaitu berjualan rokok lintingan.

Selain hasil lintingan tangan Mendut, rokok tersebut terlebih dahulu dinyalakan dan dihisapnya sebelum dijual ke para pemuda. Bekas hisapan itulah yang membuat harga rokok ‘tingwe’ (lintingan dewe, lintingan sendiri, bukan pabrikan) itu melangit. Ibarat kopi luwak yang mahal karena telah terlebih dahulu ditelan luwak.

Namun pada akhirnya kisah kasih Mendut-Pranacitra tidak berakhir bahagia. Tumenggung Wiraguna membunuh Pranacitra, dan kemudian Mendut memilih mengakhiri hidupnya demi cintanya. (fathur)

Kedaulatan Bukan Lagi Milik Rakyat

HMINEWS.Com –  Jika ditanya siapa yang berdaulat di Indonesia ini, susah mencari jawabannya. Namun begitu, jika kita mau berfikir, kedaulatan itu sudah hilang dari rakyat.

Apa sebab, wakil rakyat yang seharusnya mewakili rakyat dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan aspirasi rakyat, jelas-jelas tidak lagi berpihak pada rakyat Indonesia.

“Jika ditanya, wakil-wakil rakyat berpihak pada siapa dalam paripurna BBM (bahan bakar minyak) Maret kemarin, kepada pemodal atau rakyat? Juga, sumber-sumber kekayaan negeri ini, siapa pemiliknya?” tanya Agus Brotosusilo usai dialog Suluh Nusantara di Galeri Kafe Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa (11/4/2012).

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah pasti serempak mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak lagi berdaulat di negeri ini. Padahal dalam konsep demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi kini semua serba daulat pemodal dan daulat kepentingan politik sesaat.

Sedangkan dalam hal ‘kedaulatan’  secara umum bisa pula dilihat dari berbagai aspek, seperti siapa pemilik jutaan hektar lahan tambang, hutan, kelapa sawit, satelit komunikasi dan sebagainya yang kepemilikannya mayoritas oleh asing. Termasuk dalam penjarahan laut oleh asing, merupakan bukti bahwa kedaulatan Indonesia terinjak-injak.

Indonesia kini masih tidak ubahnya dengan awal mula kolonialisme-imperialisme barat. Ketika itu, usai Dekrit Tordesillas oleh Paus Alexander VI Borgia yang membagi dunia menjadi dua bagian, timur yang dikuasakan kepada Portugal dan barat yang diperuntukkan buat Spanyol.

Hal itu menjadi tanda bahwa negeri ini bisa dijajah kembali atau menjadi ajang pertempuran berbagai kekuatan besar dunia jika kedaulatan tidak ditegakkan.

“Indonesia kembali menjadi ajang pertempuran yang becek antar berbagai kekuatan dunia. Kalau waktu itu oleh Spanyol, Portugal, Inggris dan Belanda. Nanti bisa jadi ajang pertempuran Amerika dan China,” kata mantan aktivis 74, Suparman Parikesit.

Pangkalan Militer AS: Kuman Di Seberang Lautan

HMINEWS.Com – Bukan bermaksud terlalu menyederhanakan masalah, tapi mempermasalahkan penempatan Marinir Amerika Serikat di Darwin bisa dikatakan terlambat. Bukan itu saja, sebab kepentingan Amerika sudah lama bermain di Indonesia.

“Lihat dulu, coba teman-teman media, LSM teliti penjaga-penjaga keamanan di Tambang Freeport, Papua yang berasal dari Amerika Serikat, mereka tentara aktif apa bukan,” kata Agus Brotosusilo mengingatkan, Selasa (11/4/2012).

Dosen Hukum Universitas Indonesia tersebut menambahkan, selain penempatan marinir itu, kedaulatan Indonesia ibarat kuman di seberang lautan, sedangkan persoalan yang lebih besar dan telah berlangsung lama sudah terjadi di dalam negeri.

Menurut spekulasi bisa saja penempatan pasukan itu merupakan buntut dari renegosiasi kontrak karya Freeport. Akan tetapi Agus Brotosusilo tidak terlalu mengkhawatirkan itu sebagai ancaman Indonesia.

“Mereka tidak ada artinya jika  diterjunkan di hutan-hutan Papua yang terisolir. Mereka lumpuh tanpa perangkat elektronik, dan tidak bisa survive jika harus bertempur di kawasan hutan tanpa makanan,” lanjut Agus.

Kata dia, penduduk Papua bisa lebih unggul, juga dengan Kopasssus Indonesia sebab merekalah yang sudah ratusan tahun hidup dalam iklim Papua dan bisa makan apa saja, mulai dari sagu, ulat sagu, umbi-umbian dan sebagainya.

Pangkalan Militer AS Di Darwin Mengancam Kedaulatan RI?

HMINEWS.Com – Penempatan pasukan Marinis Amerika Serikat di Darwin Australia dikhawatirkan mengancam kedaulatan Indonesia. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, sebab Amerika punya kepentingan di kawasan ini, di antara adalah adanya tambang emas Freeport di Papua. Namun, meski China yang notabene jauh dari kawasan pun marah dengan penempatan pasukan itu, Indonesia malah belum punya sikap.

Hal-hal itulah yang mengemuka dalam diskusi “Pangkalan Militer Amerika di Darwin; Ancaman Kedaulatan Indonesia?” yang diselenggarakan Suluh Nusantara di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa (11/4/2012).

Di antara berbagai hal yang memiriskan adalah rendahnya kualitas diplomasi Indonesia saat ini. Seharusnya Indonesia bisa memainkan perannya di antara dua kekuatan besar yang berseteru dalam berbagai kepentingan, yaitu Amerika dan China.

“Dua kekuatan itu, Amerika dan China butuh Indonesia, tapi Indonesia sendiri yang tidak memanfaatkan peran itu, apalagi kualitas diplomat kita yang rendah,” kata dosen Universitas Indonesia, Agus Brotosusilo.

Pembicara lain, Willy Aditya (Wasekjen Nasdem), Syahganda Nainggolan (direktur SMC; Sabang-Merauke Center) dan seorang pastor dari Flores, dengan moderator Mohammad Chozin, mantan Ketua Umum PB HMI MPO.

Berbagai hal yang disoroti adalah penguasaan tambang mineral dan migas oleh perusahaan asing, sehingga sebagian besar bumi Indonesia terkapling-kapling berdasarkan kepemilikan itu. Selain Chevron, Newmont, Freeport, Exon Mobile, masih ada ribuan tambang yang digarap berbagai perusahaan luar negeri.

“Ada yang dari Amerika, Eropa, Jepang, Korea, Malaysia, tapi yang terbesar untuk pertambangan dan energi adalah India dan China,” sambung Willy.

Semua persoalan tersebut tidak lepas dari kualitas pemimpin yang tidak nasionalis, lembek dan penakut. Padahal Indonesia tanpa berpihak pada kekuatan besar dunia pernah menciptakan arus tersendiri, yaitu dengan membentuk kekuatan non-blok, KTT Asia-Afrika dan gerakan lainnya.

Menurut mantan aktivis Malari, Suparman Parikesit, semestinya Indonesia mampu mengimbangi dua kekuatan Amerika dan China dengan kekuatan alternatif seperti OKI (Organisasi Konferensi Islam), Gerakan Nonblok dan sejenisnya.

Tapi, alih-alih memikirkan hal itu, politisi sekarang sibuk dengan kepentingan partai dan kelompok masing-masing, bahkan menjadi pelayan pemodal. Apalagi dengan DPR yang oleh orang dalam sendiri diakui pernah menghasilkan sekitar 70 Undang-undang pesanan asing untuk memuluskan kepentingan mereka di Indonesia. (fathur)

Pasal 7 Ayat 6a UU APBN-P Inkonstitusional

HMINEWS.Com – Pasal 7 ayat 6a Undang-undang APBN Perubahan tahun 2012 lemah secara konstitusional karena dimunculkan DPR. Ayat itu dimunculkan belakangan untuk membolehkan pemerintah menaikkan harga BBM dalam waktu enam bulan.

“Dari mana DPR punya wewenang membuat Pasal 7 ayat 6 huruf a itu?” kata Pakar Hukum Tatanegara, Margarito Kamis dalam diskusi “Koalisi dan Konspirasi” di Rumah Perubahan, Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Seperti telah terjadi, meski kewenangan DPR ada pada ranah budgetting, tapi lembaga tersebut telah melangkah lebih jauh dengan menambah-nambah pasal, yaitu pada Paripurna 30 Maret silam.

Karena itulah, bersama Yusril Ihza Mahendra, Maqdir Ismail, dan Teguh Samudra, Margarito telah mengajukan uji materi pasal tersebut karena dinilai bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 UUD 45.

Menurut Maqdir, pemerintah yang seharusnya menyelenggarakan perekonomian nasional berdasarkan UUD 45, justru dengan keberadaan pasal 7 UU APBN Perubahan malah menegaskan bahwa pemerintah menggantungkan harga BBM bersubsidi ke mekanisme pasar.

Indonesia Efektifkan Pemakaian UAV Untuk Pantau Perbatasan

HMINEWS.Com – Indonesia akan terus mengefektifkan sistem pertahanan dengan wahana udara tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), terutama untuk daerah perbatasan. UAV  efektif untuk mengumpulkan data primer intelijen dan bisa dikombinasikan dengan sistem transmisi data seketika dan sistem komando pesenjataan dengan arsenal lain.

Demikian dinyatakan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro dalam Seminar Air Power Club of Indonesia pada rangkaian HUT TNI Angkatan Udara ke-66 di Jakarta, Selasa (10/4/2012).

“Banyak negara telah memakai UAV ini, mulai dari Amerika Serikat sampai negara-negara di Afrika,” lanjutnya.

Menurutnya, salah satu negara produsen UAV ternama di dunia adalah Israel yang membuat wahana dan sistem pengendali UAV Heron.

Staf TNI AU, Marsekal TNI Imam Sufaat, TNI akan mengakuisisi UAV yang terbaik di kelas harganya dengan arsenal matra udara TNI. Sedangkan untuk pengkombinasian dengan sistem persenjataan, lanjutnya, Indonesia belum mampu, namun pasti akan terus dikembangkan.

UAV sudah masuk daftar kesenjataan TNI AU dan tidak lama lagi akan tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Pontianak.

Partai Besar Akan Gunakan Voting Untuk PT 4 Persen

HMINEWS.Com – DPR disinyalir akan menggunakan mekanisme voting dalam Rapat Paripurna membahas Parliamentary Treshold (PT), Rabu (11/4/2012) besok. Sebagai langkah untuk menjegal partai-partai kecil dalam Pemilu 2014 mendatang.

Kekhawatiran itu muncul terutama karena partai besar yaitu Parta Demokrat dan Golkar menghendaki PT sebesar 4-5 persen. Sementara partai-partai lain ingin agar PT  tetap berada pada angka 2,5 persen atau diturunkan, karena hanya akan menghanguskan suara rakyat yang memilih partai-partai kecil.

Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja’far mengatakan akan terus memperjuangkan agar PT berada di bawah 4 persen. “Kita tidak akan berhenti. Ini bukan lagi masalah koalisi atau bukan. Ini masalah eksistensi,” kata Marwan, Selasa (11/4/2012).

Senin (9/4) kemarin, fraksi-fraksi di DPR telah menyepakati soal perolehan kursi di setiap daerah pemilihan, yaitu 3-10 kursi. Sementara untuk angka PT, Partai Demokrat, Golkar dan PKS tetap ingin kenaikan menjadi 4 persen.

Fraksi PDI Perjuangan, PPP, PKB dan Hanura menginginkan menjadi 3 persen. Dan Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra minta 3,5 persen. (Fathur)

Rincian Korban Jiwa Di Syria

HMINEWS.Com – Komite Nasional untuk Muslim Syiria melansir korban jiwa akibat pergolakan di Syria hingga Jumat (6/4/2012) mencapai 12.585 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat 890 anak-anak, 784 wanita, 1.089 tentara, serta 498 demonstran yang terbunuh.

Korban hilang yang belum diketahui keberadaannya sebanyak 65.000 jiwa, demonstran yang dipenjarakan 212.000 jiwa. Sedangkan warga pengungsi yang masih tetap di Syiria kurang lebih 36.998 jiwa, pengungsi di Turki 17.050 jiwa, pengungsi di Libanon 14.348 jiwa dan warga yang mengungsi ke Jordan mencapai 5.600 jiwa.

Jumlah korban jiwa tiap hari terus bertambah, terutama korban dari warga sipil yang tidak menyukai pemerintahan bengis Presiden Bashar al Asad. Korban yang jatuh tidak hanya karena pertempuran, tapi banyak di antaranya karena penyiksaan dan pembunuhan oleh pihak Bashar. Berbagai kekejaman tersebut banyak yang tersiar lewat video youtube, serta foto di berbagai situs jejaring sosial.

Kekejaman demi kekejaman tersebutlah yang kemudian direspon muslim Indonesia dengan membentuk Komas Peduli Syria. Berkantor di Perumahan Trias Estate Jl Belimbing VIII Blok B 8 Masjid Al Hidayah Desa Wanasari Cibitung Kabupaten Bekasi, Komnas Peduli Syria selain terus memantau perkembangan Syria juga menggalang dana kemanusiaan.

KOMNAS Peduli Syiria, No Rekening : 0158963620 BNI a/n Rahmat Nurfitrianto.
Contact Person : 0857 7217 6417 a/n Abu Khansa Haura Salsabila
Email : solidarity4syria@gmail.com

(Fathur)