Marty: Masih Ada 56 WNI Ditahan Australia

HMINEWS.Com – Saat ini terdapat 56 warga negara Indonesia yang ditahan di Australia. Mereka rata-rata adalah anak buah kapal (ABK) yang dianggap memasuki wilayah perairan Australia tanpa izin.

“Data WNI ABK di Australia yang mengaku anak-anak, yang masih dalam proses hukum total ada 56 orang. Ada 28 orang yang sebelumnya sudah dijatuhi hukuman, namun ada 22 orang yang saat ini sedang mengajukan proses review umur,” kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa dalam Raker dengan Komisi I DPR, Rabu (30/5/2012).

Sedangkan 6 orang di antaranya telah dibebaskan karena dianggap masih anak-anak. Ada 34 lain yang belum dijatuhi hukuman. Mereka adalah nelayan Indonesia wilayah paling selatan Indonesia seperti NTT dan NTB.

Menurut Marty pemerintah akan berusaha keras mengupayakan pembebasan WNI yang ditahan di negeri kanguru tersebut periode 2008-2012.

“Dari 326 (tahanan yang dibebaskan), ada 193 anak-anak dan 133 dewasa selama 2008-2012. Ini akan selalu diupayakan agar ini terus berlanjut,” lanjutnya.

 Menteri yang pernah menjadi duta besar RI untuk PBB tersebut mengaku kesulitan mengidentifikasi kelompok umur nelayan malang tersebut. Untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan pemda-pemda setempat agar mendapatkan data valid memudahkan langkah selanjutnya. []

Amankan Penerbangan, Frekuensi Radio Tidak Berizin Ditertibkan

HMINEWS.Com –  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan tidak benar gangguan frekuensi radio telah sedemikian ekstrem mengancam penerbangan. Namun begitu Dirjen Perhubungan dan  Kemenkominfo mengambil langkah tegas menertibkan penggunaan frekuensi radio yang tidak berizin.

Demikian dikatakan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Muhammad Budi Setiawan dalam Rapat Dengar Pendapat Dirjen Perhubungan, Kemenkominfo dengan DPR, Selasa (29/5/2012).

“Adalah tidak benar gangguan frekuensi penerbangan sudah demikian ekstrem. Informasi tersebut penting, karena minimal menepis anggapan yang sempat berkembang, bahwa gangguan frekuensi peenrbangan diibaratkan seperti neraka sebagaimana pernah dikemukakan oleh seorang pilot pesawat penerbangan tertentu,” kata dia sebagaimana ditulis situs resmi Kemenkominfo.

Solusi akan diajukan kepada ITU (International Telecomunication Union) berupa pengalokasian frekuensi tertentu dan mendorong perangkat lokal untuk rakyat. Karena sebagaimana banyak ditemukan gangguan frekuensi sering muncul dari komunikasi antar nelayan.

Selain itu penggunaan spectrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukan, mengacu kepada Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Amatir Radio (IAR) yang ada.

Sehubungan dengan itu, Komisi I DPR-RI mendesak Kemenkominfo bertindak lebih tegas bila menemukan adanya penggunaan frekuensi radio yang tidak berijin atau tidak sesuai ISR dan IAR. Komisi I DPR-RI mendukung langkah Kemenkominfo untuk melengkapi dan meng-up date peralatan yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spectrum frekuensi radio dalam rangka peningkatan kinerja Kemenkominfo.

Frekuensi radio penerbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. []

Corby Tidak Layak Diberi Grasi

HMINEWS.Com – Grasi yang diberikan Presiden SBY kepada terpidana kasus narkotika, Schaplelle Corby dinilai tidak pada tempatnya. Selain dengan kejahatannya, Corby tidak layak diberi grasi karena kelakuannya sendiri.

“Menurut saya pribadi, Corby itu tidak layak mendapat grasi,” kata hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar di DPR, Senayan Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Kata Akil, kelakuan tahanan berkebangsaan Australia tersebut yang menunjukkan tidak layak diberi grasi adalah tidak mau ditemui saat Komisi III DPR berkunjung ke LP Kerobokan, Bali beberapa waktu lalu.

“Dia dapat fasilitas khusus. Kedua, dia tidak menghargai. Pertemuan antar napi itu, dia nggak mau ketemu kita. Artinya dalam perspektif itu, dia sangat tidak layak mendapat grasi. Grasi itu kan harus berkelakuan baik dan sebagainya. Ini dia tidak menghargai hukum Indonesia,” jelasnya.

“Saya bisa ketemu dengan 3 terpidana mati teroris itu. Padahal, mereka diisolasi secara khusus. Itu masih akomodatif menerima kita. Corby tuh nggak mau ketemu kita, lari ke sana ke mari. Dipanggil petugas untuk ketemu kita malah nggak mau,” lanjutnya.

Sementara dari sisilain, pemberian grasi bisa mencederai komitmen pemberantasan narkoba, dan kejahatan lintas negara tersebut tidak bisa diberi remisi atau grasi.

“Kejahatan itu sudah melintasi antar negara. Itu juga masuk kejahatan kemanusian, karena semua orang bisa kena narkoba, mau bangsa Australia, Amerika, Indonesia, India, bisa kena,” ungkapnya.

Lanut dia, grasi untuk Corby tidak layak dijadikan alasan untuk perlindungan WNI di luar negeri yang hanya melakukan kejahatan biasa, bukan pidana. []

Marzuki Alie: Proyek DPR Tunggu Audit Lanjutan BPKP

HMINEWS.Com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melanjutkan audit proyek di lingkungan Kesekjenan DPR, sebelum diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Yah memang KPK sudah meminta laporan dari BPKP itu, tapi sekarang kan sedang diaudit oleh BPK. Saya harus menghargai bahwa audit BPKP adalah audit internal dan tidak bisa sembarangan saya publikasikan,” kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam siaran pers, Rabu (30/5/2012).

Menurut Marzuki, saat ini laporan BPKP tersebut sudah diperbaiki, antara lain pengembalian pembayaran proyek yang dinilai terlalu mahal dan di luar kewajaran. Marzuki tidak mau ada delegitimasi BPKP hanya karena ulah sejumlah oknum, dan karenanya, pihaknya pun telah melayangkan teguran.

“Sementara mengenai unsur pidana, kita tunggu dulu hasil laporan BPK yang bisa ditindaklanjuti KPK. Kalau kaitan ke Tipikor saya tidak mau bicara itu urusan KPK. Tapi yang saya harapkan dan bisa lakukan adalah mengingatkan jajaran kesekjenan agar tidak perlu “sekolah” selama periode kepempimpinan saya sebagai ketua DPR. Kalau memang bisa diperbaiki yah diperbaiki,” imbuhnya. []

PANDU PAN Rekrut Ulama Muda NU

HMINEWS.Com – Ketua Komite Pandu (PAN Muda Seluruh Indonesia), M Rodli Kaelani mengatakan akan fokus mendukung pencapresan Hatta Rajasa. Untuk itu Pandu telah merancang berbagai program untuk mendukung keputusan DPP.

“Kami lebih fokus pada advokasi isu-isu sektoral seperti reformasi agraria, kesejahteraan masyarakat, agama dan sosial pada level komunitas hingga pedesaan,” kata Rodli kepada HMINEWS.Com, Seni (28/5/2012).

Menurut mantan Ketua Umum PB PMII tersebut, secara politis PANDU memang dibentuk untuk gerak eksternal. Merekrut anak-anak muda, aktivis organisasi kepemudaan, LSM, serta jaringan ulama  muda.

“Termasuk ulama-ulama muda NU, seperti silaturahmi ulama muda NU yang akan  kami adakan di Jawa Timur, Juni nanti,” lanjutnya.

Selain PANDU, dalam waktu dekat sejumlah pendukung HR untuk RI 1 akan membentuk  Gerakan Nasional Relawan Bekerja Merakyat, dengan Hamdani sebagai pelopornya. []

Indonesia Kirim Tim Pemantau Ke Syria

HMINEWS.Com – Indonesia mengutuk keras pembantaian warga sipil oleh rezim Bashar al Assad di Syria (Suriah). Tak hanya itu Indonesia juga mengirimkan tim ke Syria (Suriah) bersama dengan tim peninjau dari PBB pascapembantaian tersebut.

“Kita juga bagian dari tim peninjau PBB, saat ini ada 16 perwira kita baik dari kepolisian atau TNI yang bertugas sebagai observer masalah Suriah,” kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa di Gedung DPR, Rabu (30/05/2012).

Seperti diberitakan, setelah pembantaian Houla yang menewaskan 108 jiwa, kekerasan berlanjut dan pada Selasa (29/5) jatuh 98 korban jiwa yang terdiri dari 61 warga sipil, 28 tentara pemerintah dan 9 tentara rezim yang membelot.

Menurut Marty, pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan yang terjadi dan meminta dihentikannya aksi kekerasa terhadap warga sipil yang tidak bersalah.

“Dan kita secara konsisten meminta pemerintah Suriah menghentikan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa, bukan hanya mengimbau dan menuntut, kami kira membutuhkan dialog,” tambahnya.

Merespon kekerasan tersebut bahkan sejumlah negara telah mengusir diplomat Suriah. Pada Selasa 29 Mei 2012, pemerintah Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol, Kanada dan Australia telah mengumumkan pengusiran diplomat Suriah. []

OKI Kecam Pembantaian Masal Houla

HMINEWS.Com – Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengecam pembantaian warga Houla, dekat Homs, Suriah oleh rezim Bashar al Asad yang menewaskan lebih dari 100 orang termasuk puluhan anak-anak dan wanita.

“Mereka mengabaikan ajaran Islam yang mengutamakam perlindungan terhadap nyawa manusia dan melarang membunuh atau merugikan setiap orang yang tidak bersalah,” kecam Sekjen OKI, Ekmeledin Ishanoglu dalam pernyataannya seperti dikutip onislam.net, Selasa (29/5/2012).

Seperti diketahui dunia, pembantaian tersebut terekam video amatir dan diunggah ke youtube. Juga korban-korban yang berjatuhan, banyak terekspos melalui foto dan video yang sulit terbantahkan, meski media pendukung rezim mengatakan hal lain.

“Pembantaian ini menunjukan bahwa pelakunya adalah penjahat berdarah dingin dan tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, agama dan moral,” lanjut Ihsanoglu.

Sayangnya Organisasi  Konferensi Islam tidak mengambil tindakan nyata untuk menghentikan kekejaman tersebut, tepat seperti namanya OIC (Organisation of the Islamic Conference) yang diplesetkan menjadi: “Oh I See.”

Orasi Kebangsaan Hatta Rajasa Dalam Harba PII

HMINEWS.Com –  Menko Perekonomian Hatta Rajasa  menyampaikan Orasi Kebangsaan dalam acara Hari Bangkit Pelajar Islam Indonesia (PII), Senin (28/5/2012). Yaitu visi Indonesia 2015 yang ditargetkan menjadi sepuluh besar dunia dengan berbagai kemajuan yang dicita-citakan dari sekarang.

Menurut Hatta, bangsa Indonesia merupakan bangsa besar dan kuat, terbukti bisa bertahan dari berbagai terpaan krisis, dan apa yang diprediksikan banyak pengamat bahwa Indonesia akan hancur tidak terbukti.

Hatta optimistis Visi 2025 dapat tercapai, berdasar 3 modal terbesar yang dimiliki bangsa ini yang terus dikembangkan.

“Modal pertama adalah SDM yang tercerahkan,” ucapnya. Yaitu SDM yang tidak hanya berpendidikan dan melek iptek, tapi sekaligus punya kesadaran tinggi membangun bangsa.

“Kedua, SDA – yang sekarang dikelola secara tidak berkeadilan, semua dijual dalam keadaan mentah. Kedepan ini tidak boleh lagi terjadi. Indonesia harus menjual produk jadi, yang bernilai lebih (added values). SDA nantinya harus dikelola di daerah masing-masing agar tumbuh pusat-pusat pertumbuhan baru yang merata.”

“Ketiga, Ideologi. Kita punya 4 pilar, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.”

Dengan ketiga modal tersebutlah, menurutnya, Indonesia bisa berdaya saing di kancah dunia. Termasuk dengan naiknya pendapatan per kapita yang ditargetkannya sebesar 16.000 US Dollar.

Pelajar Islam Indonesia Rayakan Harba Ke-65

HMINEWS.Com – Pelajar Islam Indonesia (PII) merayakan hari bangkitnya yang ke-65 tahun. Digelar di Wisma Antara, Jakarta, acara berlangsung meriah dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah, Senin (28/5/2012).

Tema yang diusung organisasi yang lahir di Yogyakarta pada 4 Mei 1947 silam tersebut adalah “Kader Pemersatu Umat, Bergerak Membangun Bangsa.”

Alumni PII yang hadir di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang diberi kesempatan menyampaikan orasi kebangsaan usai pidato Ketua Umum PB PII, Muhammad Ridha.

Acara dimeriahkan dengan pertunjukan musik tradisional Jawa Barat, Karinding dan tarian Jaipong serta teater yang diperankan oleh anggota PII Jawa Barat.

Dalam pidatonya, Ketua Umum PB PII menyampaikan keprihatinan minimnya elit bangsa yang memberikan contoh yang baik kepada rakyat, khususnya terhadap pelajar.

“Hampir tidak ada teladan para pemimpin negeri ini yang diberikan kepada kami,” kata Ridha.

Selain itu Ridha juga mengimbau agar elemen umat bersatu agar potensi besar yang dimiliki dapat lebih bermanfaat. Sedangkan Hatta Rajasa berpesan, bahwa tugas terbesar anggota PII adalah menyelesaikan pendidikan, dan menjadi tugas alumni untuk membantunya.

Bedah Buku Konspirasi SBY-Bakri Peringati 6 Tahun Lumpur Lapindo

HMINEWS.Com – Memasuki tahun ke-6 kasus Lumpur Lapindo, buku berjudul Menguak Konspirasi SBY- Bakrie Di Lumpur Lapindo dilaunching. Diselenggarakan salah satunya oleh HIMAJIP FISIP UNAS (Universitas Nasional), Pasar Minggu Jakarta Selatan, Senin (28/5/2012).

Dihadiri penulis buku, Ali Azhar Akbar dan sejumlah pembicara seperti Efendi Simbolon (Komisi VII DPR), Hendrajit (Global Future Institue), Tjuk Kasturi Sukiadi (Ekonom Unair sekaligus penggagas Gerakan Menutup Lumpur Lapindo/ GMLL), Surna T. Djajadiningrat (Ketua Dewan Proper Kemeneg LH), TB Massa Djafar (Ketua Prodi Pascasarjana Ilmu Politik UNAS).

Terjadi perdebatan seru pada sesi tanya jawab, antara yang berargumen kasus Lapindo merupakan gejala alam dan yang mengatakan sebagai kesalahan manusianya (human error).

Namun secara garis besar, terutama pemanfaatan kasus tersebut secara politis memang terjadi antara pengusaha yang bertanggungjawab atas terjadinya kasus dengan penguasa yang memiliki kewenangan. Kemudian dari kasus tersebut terjadi ‘deal politik’ sama-sama tahu, yang berakibat pada pelanggengan kekuasaan dan pembiaran dan makin merebaknya budaya korup.

“Ada kesepakatan Abrurizal Bakrie-Arifin Panigoro, kesepakatan di bawah meja, juga karena upaya Arifin hendak cuci tangan dari kasus tersebut,” kata salah Hendrajit.

Pembahasan akhirnya pun sampai pada politik kartel bahwa politik Indonesia dikuasai mafia (kartel) atau kroni. Antara SBY, Arifin Panigoro, Marzuki Darusman, Fahmi Idris dan Osman Sapta, yang dia sebut sama saja karena berasal dari akar kelompok yang sama. Aburizal Bakrie termasuk di dalamnya. []