Gugatan Dikabulkan, Posisi Wamen Status Quo

HMINEWS.Com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan mengenai UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengenai status wakil menteri (Wamen).

“Amar putusan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Selasa, 5 Juni 2012.

Dari keseluruhan permohonan yang diajukan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, hanya penjelasan Pasal 10 UU No.39 Tahun 2008 saja (bukan Pasal 10 itu sendiri) yang dianggap inkonstitusional oleh MK. Penjelasan pasal tersebut dinilai menimbulkan kekacauan sistem dalam pemilihan (pengangkatan) wamen.

Penjelasan pasal 10 menyebutkan wamen merupakan pejabat karir, bukan anggota kabinet. Sedangkan kenyataannya 20 wamen yang ada sekarang diangkat oleh Presiden melalui penunjukan (bukan pejabat karir).

“Menurut kami, keberadaan penjelasan tersebut justru inkonstitusional karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam pelaksanaan hukum dan telah membatasi kewenangan eksklusif presiden dalam hal mengangkat wakil menteri,” kata Mahfud.

Selain itu, penjelasan Pasal 10 juga tidak sesuai ketentuan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 2008. Pasal 9 menyatakan susunan organisasi kementerian terdiri dari menteri, sekretaris jenderal, direktorat jenderal dan pelaksana tugas pokok. Tidak ada penyebutan wakil menteri di dalamnya.

Setelah keputusan tersebut, secara konstitusional posisi wakil menteri menjadi status quo, namun Presiden bisa menerbitkan Keppres untuk menentukan langkah selanjutnya yang konstitusional. []