Syawalan Alumni HMI MPO: Anies Baswedan Layak Jadi Presiden

HMINEWS.Com – Menguat, gagasan untuk memajukan Anies Baswedan sebagai calon presiden masa depan (2014). Sosok Anies dinilai mampu dan layak, mempunyai integritas tinggi serta bisa memimpin perubahan yang berarti bagi negeri.

Demikian mengemuka dalam diskusi Syawalan Alumni HMI MPO di Hanggar Teras Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad (16/9/2012).

“Anies Baswedan ini memang pantas menjadi Presiden RI 2014-2019. Dia punya kemampuan dan punya nyali untuk memimpin perubahan yang berarti bagi negeri,” kata penyelenggara syawalan alumni, Awalil Rizky mengomentari pidato Anies dalam acara tersebut.

Sontak, banyak alumni dan kader mendukung usulan tersebut. Alumni-alumni di berbagai daerah siap menggalang dukungan, seperti dinyatakan Temu Sutrisno, seorang alumni di Sulawesi Tengah yang menyatakan kesiapannya.

Ditanya mengenai kesiapannya, Anies sendiri menjawab apakah si  penanya siap bekerja untuk itu?

Seperti diketahui, Anies Baswedan adalah alumni yang berfikiran maju, punya ide-ide cemerlang, dan membuat berbagai gerakan yang mampu menginspirasi banyak orang, seperti program “Indonesia Mengajar,” dan pada tahun 2008 mendapat anugerah sebagai 100 Tokoh Intelektual Muda Dunia versi Majalah Foreign Policy dari Amerika Serikat. []

Kemeriahan Syawalan HMI MPO

HMINEWS.Com – Syawalan (halal bihalal) alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) berlangsung meriah. Dihadiri  kader-kader aktif serta alumni HMI MPO beserta keluarga dan simpatisan di Flora Garden Resto, Hanggar Teras Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad (16/9/2012).

Awalil Rizky (alumni Cabang Yogya) mewakili alumni-alumni menyampaikan permohonan maaf, sebagaimana tradisi Lebaran, dan Muhammad Akbar Ketua Komisi PAO&K  mewakili kader aktif sekaligus meminta maaf kepada keluarga besar HMI MPO dan menyampaikan pidato Ketua Umum PB HMI, Alto Makmuralto.

Tampil membawakan orasi politik adalah Suharsono, seorang alumni yang banyak menulis buku. Ia berbicara mengenai arah gerakan politik HMI, yang secara garis besar mengatakan bahwa HMI harus siap memasuki wilayah pertarungan gagasan besar.

HMI harus memiliki paradigma yang berbeda dan memperkuat integritas sebagai modal, tidak menjadi gerakan yang mudah hanyut menjadi folower dan mengikuti apa saja yang sedang ramai.

“Kita muncul dengan modal intelektual dan integritas, kita menjadi orang-orang sebagai petarung di kancah perpolitikan nasional. Dari itu perlu dibangun keutuhan intelektual, integritas, orisinalitas gagasan dan paradigma.”

Hadir pada acara tersebut alumni lain di antaranya Masyhudi Muqorrobin, Eggy Sudjana, Saat Suharto, Abidin Qura, Hidayat Tri Sutarjo, Muzakkir Jabir, dari cabang-cabang: Yogya, Semarang, Jabodetabek, dan banyak lagi.

Sementara diskusi malam harinya mengemuka keinginan memajukan salah seorang alumni HMI MPO, Anies Baswedan sebagai calon presiden masa depan. []

Muslim Amerika: Membunuh Orang Tak Bersalah, Lebih Menghina Nabi

HMINEWS.Com – Tidak semua muslim setuju atas pembunuhan duta besar Amerika di Libya sebagai respon terhadap penghinaan  atas Nabi Muhammad  dalam film “Innocence of Muslim.” Seperti komunitas Muslim di Amerika yang kemudian membentuk gerakan ‘Berkirim Ucapan Belasungkawa untuk Keluarga Duta Besar Steven.”

“5.000 Mercy Mailings. Send Condolences to Ambassador Steven’s Family,” begitulah gerakan itu dinamakan. Dengan berlamat di  https://andalusianarts.wufoo.com/forms/send-condolences-to-ambassador-stevens-family/, mengundang warga dunia untuk berkirim ucapan belasungkawa atas pembunuhan atas orang yang dianggap tidak bersalah tersebut.

Muslim Amerika menilai, dengan membunuh orang yang tidak bersalah dan tidak ada sangkut pautnya dengan pembuatan film “Innocence of Muslims” itu justru bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad.

By killing an innocent man who had nothing to do with this film, they did more to offend the Prophet Muhammad than this film could have ever done. Their actions go against the mercy, love, patience, and justice he embodied on a daily basis.

“Dengan membunuh orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan film ini, mereka (para pembunuh) justru lebih menghina Nabi Muhammad dari film tersebut. Aksi mereka bertentangan dengan kasihsayang, cinta, kesabaran dan keadilan..,” demikian tertulis dalam situs tersebut.

Muslim Amerika mencontohkan bahwa Nabi Muhammad berdiri dari duduknya saat ada iring-iringan yang membawa jenazah seorang Yahudi melintas. Atas tindakan tersebut, para sahabat Nabi protes, akan tetapi beliau beralasan: “Bukankah dia manusia juga?”

Marah atas penghinaan tersebut adalah wajib, akan tetapi membunuh siapa saja yang terkait dengan Amerika tidak dapat disetujui. []

HMI Yogya Cetuskan Gerakan Literasi

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Yogyakarta mencetuskan gerakan literasi. 1 kader 1 buku – 1 hari 1 resensi – satu bulan 1 karya.

Gerakan ini berawal dari diskusi HMI MPO Cabang Yogyakarta, di salah satu komisariatnya. Dimaksudkan sebagai upaya awal untuk menjawab lunturnya tradisi intelektual, seperti ditunjukkan dengan minimnya aktivitas membaca, menulis dan diskusi di kalangan mahasiswa.

“Aktifitas membaca menulis dan berdiskusi menjadi hal sangat dihindari terutama oleh sebagian besar mahasiswa, padahal dengan aktifitas inilah banyak lahir para pemikir besar,” tulis Rangga Permata, salah seorang kader HMI Cabang Yogya, Jumat (14/9/2012).

Melalui partisipasi seluruh kader-kader yang ada dan semua partisipan, gerakan ini diharapkan akan menjadi bola salju yang semakin hari semakin besar sehingga terlihat dimana-mana ada orang yang sedang membaca buku, seperti di taman, di mal, di bus, di kereta api, dan di tempat-tempat umum lainnya.

Anjuran mereka meliputi sejumlah hal, yaitu; Mengajak orang untuk membawa buku dalam aktifitasya. Menganjurkan orang untuk membaca di kala ada kesempatan. Mengajak orang untuk saling bertukar pikiran terkait buku yang mereka bawa. Memberikan informasi berkenaan buku apa saja yang sedang populer, dan yang direkomendasikan.

“Bangsa yang besar hanya mampu dilahirkan melalui orang-orang besar yang memiliki pemikiran-pemikiran besar. Hari ini terlalu banyak kita dibuat tidak berdaya akibat kejahatan tersistem yang dilakukan para pemegang kekuasaan, ketidak-mampuan bertindak itu tidak lain diakibatkan oleh lemahnya wacana keilmuan dan pemikiran, sehingga jadilah kita bulan-bulanan para penjahat berkerah putih yang licik lagi kasar,” lanjut Rangga.

Ia mengutip tulisan Sahid Tuhuleley, seorang senior di lingkungan HMI MPO, yang mengatakan bahwa “Semua permasalahan hanya bisa diselesaikan dengan gerakan pemikiran.”

Tidak Wajib Bayar Pajak, Selama Belum Jelas Pengelolaannya

HMINEWS.Com – Membayar pajak kepada negara itu tidak wajib, selama pajak yang terkumpul disalahgunakan (dikorupsi) oknum-oknum perpajakan dan tidak digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk kepentingan pembangunan.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, Kamis (13/9/2012).

“Menurut saya pribadi, sebaiknya memang kewajiban rakyat membayar pajak dihentikan dulu sampai bisa dibuktikan pajak dikelola dengan baik, amanah, dan digunakan untuk kemaslahatan rakyat,” kata Said Aqil Siroj.

Selain itu, lanjut Kiyai Said, secara hukum kewajiban membayar pajak berbeda dengan zakat. Pajak bagi rakyat lebih terkait pada keharusan mematuhi seluruh aturan pemerintah.

Lanjut Kiyai asal Cirebon tersebut, dimungkinkan terjadinya pembangkangan sosial sebagai protes rakyat atas dikorupsinya uang pajak, sampai bisa dipastikan uang tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat banyak.

Persoalan tersebut juga dibahas dalam forum Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Munas dan Konbes) 15-17 September mendatang di Pesantren Kempek, Cirebon. []

Hidayat: Saatnya Rangkap Jabatan Diatur

HMINEWS.Com – Aturan yang melarang pejabat publik merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik harus segera direalisasikan. Sebab, rangkap jabatan seperti itu lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Karena pejabat yang bersangkutan tidak efektif menjalankan roda pemerintahannya.

Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi I DPR RI, Hidayat Nur Wahid kepada wartawan hminews.com di Gedung DPR RI, Kamis (13/9/2012).

“Karena tidak ada aturan hukumnya, maka rangkap jabatan seperti itu tidak bisa dicegah. Hanya saja mempertimbangkan perkembangan sosial politik berikutnya, bahkan presiden SBY pun pernah mengeluhkan kinerja menterinya yang kurang optimal karena yang bersangkutan lebih banyak waktunya mengurusi partai politik, maka semestinya hal ini diselesaikan dengan membuat peraturan perundangan,” tandasnya.

Rangkap jabatan pimpinan partai dan pejabat publik kembali diramaikan setelah Kompas edisi Senin (10/9) mempublikasikan hasil survei yang menyebutkan bahwa 80,7 persen respondennya menolak rangkap jabatan. Salah satu alasannya, rangkap jabatan membuat yang bersangkutan tidak fokus melayani kepentingan masyarakat.

Hidayat memberi dukungan dari upaya dibuatnya aturan yang mengatur rangkap jabatan. Selaku mantan presiden partai, ia berpengalaman tidak merangkap jabatan. Ketika terpilih sebagai Ketua MPR RI, Hidayat mengundurkan diri sebagai presiden partai.

Ditambahkan, saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengatur soal rangkap jabatan. Apalagi saat ini DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-undang Tentang Pilpres dan Pilkada.

“Dari situ bisa dimasukkan sebagai aturan bahwa Presiden, Wapres, Gubernur, Bupati, Walikota tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. DPR RI juga sedang membahas RUU Etika Pemerintahan, di situ bisa dimasukkan pasal tentang etika pemerintahan yang baik adalah yang tidak merangkap jabatan sebagai pejabat publik dan pimpinan partai politik baik di pusat maupun daerah,” tambah Hidayat.

Untuk aturan rangkap jabatan menteri dan pimpinan partai, lanjut Hidayat, DPR RI bisa menggunakan hak inisiatifnya, untuk merevisi Undang-undang Kementerian Negara dengan memasukkan ketentuan tersebut, yang semangatnya sudah ditampung dalam pembukaan penjelasan tentang Undang-undang Kementerian Negara.

Menurut Hidayat lagi, momentum pengaturan tidak merangkap jabatan ini juga menemukan pembenarannya, ketika DPR RI dan Pemerintah menyetujui untuk memberlakukan UU NO 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yokyakarta yang melarang Sultan/Gubernur merangkap jabatan di partai politik.

Berdasarkan pengalamannya, tradisi konvensi yang diberlakukan di partainya (PKS) bahwa bila presiden partai mendapatkan amanah jabatan publik maka ia tidak melakukan rangkap jabatan di partai. Dengan cara itu, partai mampu mengahadirkan kader-kader segar yang baru partai untuk kepemimpinan di tingkat nasional, yang juga akan berdampak pada penyegaran dan penyemangat serta memperbaiki kinerja partai.

HMS

Strategi Baru Pembelaan Diri Koruptor

HMINEWS.Com – Koruptor memiliki strategi baru dalam membela diri, yang ditempuh jauh-jauh hari sebelum persidangan. Di antaranya yaitu dengan sering tampil menjadi narasumber di berbagai media massa.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto dalam orasi ilmiah Dies Natalis ke-56 Universitas Andalas, Padang, dengan tema “Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi,” Kamis (13/9/2012).

Bambang menyebutkan pada suatu acara talk show di satu televisi swasta seorang penasehat hukum membela kliennya dengan tidak merujuk sepenuhnya kepada fakta yang tidak sesungguhnya. Hal itu ditempuh untuk mematahkan opini publik melalui media.

Tindakan pembelaan tersebut telah dipersiapkan secara cermat oleh para koruptor dan penasehat hukumnya. Untuk itu, lanjut Bambang, diperlukan visi yang jauh ke depan dan tidak parsial untuk membangun gerakan antikorupsi agar optimal.

Sebelumnya Wamenkumham Denny Indrayana melontarkan kritik terhadap ‘advokat koruptor’ yang menuai pro-kontra.

Namun pengacara seperti OC Kaligis membantah, pembelaan terhadap klien tersangka korupsi tidak semata-mata membela kepentingan pribadi klien, akan tetapi berguna untuk menemukan mastermind yang sesungguhnya, agar hukum tidak hanya menjerat tersangka kelas teri yang hanya sebagai operator. []

Adhyaksa Dault Menghadang Negara Gagal

HMINEWS.Com – Mantan Menpora, Adhyaksa Dault meluncurkan buku ‘Menghadang Negara Gagal. Sebuah Ijtihad Politik.’  Dimaksudkan sebagai kritik dan mencoba mencari jalankeluar dari krisis bangsa yang diakibatkan para elitnya.

Mengenai karut-marutnya perpolitikan, Adhyaksa menyatakan bahwa reformasi telah kehilangan arah, dan para pemuda sudah jengah menghadapi kenyataan tersebut.

“Reformasi sudah semakin kehilangan arah. Ini karena kita belum punya blue print soal bagaimana dan ke mana bangsa ini akan dibawa,” kata Adhyaksa Dault dalam peluncuran bukunya tersebut di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Adhyaksa menyampaikan agar para elit politik lebih mengedepankan kepentingan bangsa, dan atidak terkooptasi kepentingan kelompok masing-masing.

“Saya hanya ingin menyadarkan para pemimpin bangsa ini agar tidak terkotak-kotak dalam kamar. Keluar dari kamar itu, ada ruang makan bersama. Ada rumah yang namanya NKRI,” lanjutnya.

Adhyaksa mengkritik banyaknya kebijakan yang kini telah menyimpang dari apa yang telah dirintis para pemipin sebelumnya. Untuk menghindarkan bangsa dari kegagalan, kata dia, solusinya adalah kembali pada Pancasila sebagai jatidiri bangsa.

“Salah satu saolusinya adalah kembali ke Pancasila seperti yang diciptakan oleh bapak-bapak pendiri bangsa. Bangsa ini kehilangan penjiwaan dari pancasila terutama sila keempat.”

Sejumlah tokoh nasional hadir dan memberi komentar mengenai isi buku yang diluncurkan bertepatan dengan ulang tahun ke-70  ibunda Adhyaksa Dault tersebut. Di antaranya mantan Wapres Tri Sutrisno, Ketua Umum Ormas Nasdem Surya Paloh, Menteri Hatta Rajasa, Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan lainnya. []

KAMMI Aceh Tolak Aktivis Gay Jadi Komisioner KOMNAS HAM

HMINEWS.Com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh menolak masuknya aktivis gay dan transgender, Dede Oetama ke Komnas HAM. KAMMI mendesak Komisi III DPR RI tidak meloloskan nama tersebut karena dinilai berpotensi merusak moral bangsa.

“Kita sangat menyesalkan bila orang yang tidak paham undang-undang masuk sebagai anggota Komnas HAM. Dede Oetama seorang pendiri GAYA Nusantara merupakan salah satu lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering mengangkat isu-isu feminis dan selalu menyuarakan kebebebasan berekpresi tanpa batas, termasuk di antaranya perkawinan sesama jenis,” kata Ketua PW KAMMI Aceh, Faisal Qasim, Rabu (12/9/2012).

KAMMI mengingatkan akan tabiat kaum ‘Ad pada zaman Nabi Luth yang dibinasakan karena perilaku homoseksual. Aksi yang digelar di Bundaran Simpang Lima Kota Banda Aceh tersebut berlangsung tertib.

Seharusnya, lanjut Faisal, sebagaimana UU NKRI Pasal 29 bahwa perkawinan merupakan ikatan suci antar laki-laki dan perempuan, maka perkawinan sejenis yang dibela oleh GAYA Nusantara, harus tetap dilarang. Juga dengan tidak meloloskan Dede Oetama, yang kabarnya masuk lima besar komisioner Komnas HAM. []

Jangan Politisir Dakwah Para Ustaz

HMINEWS.Com – Menyampaikan kebenaran adalah tugas pendakwah, kapanpun dan di manapun, tidak pilih-pilih waktu. Tapi bagaimana jika nasehat itu dikemudian dipolitisir karena adanya momen politik?

Itulah yang terjadi dengan Ustadz Yusuf Mansur. Dia dikecam habis-habisan di twitter karena nasehatnya mengenai ‘pemimpin amanah’ yang dinilai menyerang salah satu pasangan yang akan maju dalam putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

 “@kurawa: tapi ingat tad substansi&timing anda bcr spt itu jgn pikir kita ini bodoh” yang dibalas Ustaz Yusuf dengan: “wooo… Maaf ya. Maafin saya. Ga mikir gitu koq”.

@asbabul_junub: Ente dibayar berapa sama Foke? ustad abal2 ente nih” kemudian dijawab @Yusuf_Mansur “(Maksudnya? Saya paham, pasti ttg tweet saya ya? Itu universal Pak).”

Para penghujat disinyalir merupakan pendukung Jokowi-Ahok. Kemudia ustaz yang gigih menggalakkan program menghafal Al Qur’an tersebut minta agar tweet-nya tidak dipolitisir.

“Smua pndukung Foke-Nara, Jokowi-Ahok, hrs sm2 mnahan diri. Jgn mmpolitisir tweet sy. 2-2nya. Ga baik. Demi DKI&Ind,” demikian ditulis @Yusuf_Mansur, (6/9/2012).

Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat mengecam keras hujatan-hujatan tersebut. Dipimpin Ketua Umum Cabang Jakarta Barat, Rhezki Jovie, mereka menggelar aksi damai di Bundaran HI pada Ahad (9/9/2012), mengimbau semua relawan Foke-Nara dan Jokowi-Ahok tidak menghina ulama. []