Pancasila dan Perlindungan Warga Negara

Oleh: Syafinuddin Almandari*

Keluarga Walcott dan Oxlade-Chamberlain, dua dari sembilan pemain berkulit hitam di Tim Nasional Inggris, memutuskan tidak berangkat ke Ukraina dan Polandia untuk menyaksikan pertandingan EURO 2012. Republika, 30-5-2012 melaporkan, “Kemlu Inggris mengeluarkan peringatan kepada warganya agar berhati-hati saat ke dua negara itu saat EURO 2012.” Lebih lanjut Republika melaporkan bahwa Kemlu Inggris bahkan mengeluarkan panduan perjalanan setebal 130 halaman untuk menjaga keselamatan warganya. Sedemikian seriusnya penyusunan panduan tersebut sehingga teridentifikasi secara detail tempat-tempat berkumpulnya kelompok anti-kulit berwarna.

Informasi ini amat menarik jika dikaitkan dengan dasar negara Pancasila, setidaknya untuk mengangkat suatu sudut pandang tentang relasi kebijakan negara dengan ideologinya. Ini sekaligus untuk menguji fungsionalitas dasar negara dalam masyarakat. Jika ditemukan suatu hubungan yang kurang signifikan antara cerita dasar negara beserta prinsip dasar konsitusi yang diinspirasinya, maka ada dua kemungkinan yang dapat menjadi kajian selanjutnya, yakni; tidak ada hubungan antara ideologi negara dengan kinerja pemerintah, atau hanya pemerintahnya sajalah yang belum sanggup menginternalisasi amanat tersebut. Perkara ini penting karena jika yang betul adalah tiadanya korelasi ideologi negara dengan kinerja pemerintah maka sudah waktunyalah untuk meninggalkan angan-angan tentang kemuliaan Pancasila kita, dan cukuplah bagi bangsa ini untuk melatih kemampuan pengelola negara agar sanggup meningkatkan kecakapan dalam pelayanan publik.

Pada tulisan yang ringkas ini, akan dikemukakan dua hal yang relevan dengan laporan Republika di atas. Pertama, Bangsa Indonesia telah lama memeragakan suatu model anti-rasisme dan diperkuat juga dalam dokumen terpenting berupa Pancasila dan Preambule Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi negara. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah jauh meninggalkan urusan-urusan rasisme tatkala di belahan dunia lain yang dalam opini masyarakat umum dipandang lebih maju, ternyata masih berlaku sebagai bagian dari budayanya.

Ada kesan yang sangat mendalam bahwa dalam konteks demokrasi yang menekankan prasyarat equality bagi menopang prosedur-prosedur resminya, ternyata tak terpenuhi di sana. Pengembangan demokrasi yang ditempatkan sebagai salah satu indikator keadaban bangsa di era modern ternyata lebih terpenuhi di negara Indonesia, sebab baik dalam kultur maupun konstitusinya anti-rasisme telah terafirmasi. Namun patut disayangkan, dinamika demokrasi Indonesia nampaknya masih canggung memperlihatkan wajah yang optimis untuk menilai, memberi batasan dan kepantasan, mengendalikan, dan memandu demokrasi masa depan. Indonesia memenuhi syarat untuk menjawab kritik dan kesangsian terhadap demokrasi, menjelaskan proporsi demokrasi dan posisi-posisinya yang tepat, serta juga membuat model penerapan demokrasi sebagai bagian dari perkakas penyelenggaraan negara.

Barat tampak hanya lihai dalam mengembangkan demokrasi prosedural tapi baru beranjak untuk belajar untuk memenuhi prasyarat kultural guna membangun demokrasi itu. Dalam pada itu, Indonesia yang dalam Pancasilanya memberi bobot nilai pada demokrasi prosedural, nampaknya justru baru ingin mengikuti kemajuan demokrasi prosedural Barat. Ironi ini merugikan proses penataan masyarakat berkeadaban yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Merugikan karena seyogianya telah lahir model demokrasi yang unik berjiwa “hikmat kebijaksanaan” yang jauh lebih dalam maknanya. Ruang ini tak akan membincang hal itu, tetapi hanya hendak merefleksikan betapa terbengkalainya Pancasila dalam konteks pengembangan demokrasi.

Kedua, pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara. Bandingkan negara kita yang tiap bulan mengirim tenaga kerja ke luar negeri, tiap bulan memungut pajak rakyat, tiap hari mempekerjakan jutaan rakyat, tiap waktu membuka izin eksploitasi alam kepada pihak asing, tiap bulan memperoleh devisa dari kegiatan eksploitasi alam tersebut, tapi masih gagap mengurus perlindungan tenaga kerja di luar negeri, kesejahteraan tenaga kerja di dalam negeri, kelestarian alam, dan sebagainya. Negara seperti Inggris justru memiliki lompatan yang amat tinggi melebihi praktik perlindungan warga  negara Indonesia. Urusan antisipasi atas kemungkinan munculnya perlakuan diskriminatif terhadap warganya di luar negeri menjadi perhatian khusus yang secara terencana dan sistematis dilakukan oleh negara.

Tanggung jawab seperti ini belum hadir dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang memiliki payung konstitusi terkuat di dunia dalam hal perlindungan warga negara. Bukankah salah satu tujuan negara yang diumumkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia? Jika diperhatikan dengan saksama, seluruh rumusan batang tubuh UUD 1945 yang memuat 16 Bab dan 37 Pasal beserta pengembangannya dalam amandemen sebanyak empat kali itu, tak lain adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan demikian, dirancangnya segenap peraturan, kelembagaan negara, sistem pemerintahan, dan segala yang bertautan dengan penyelenggaraan negara tak lain dari upaya mewujudkan tujuan perlindungan dan jaminan publik tersebut. Rapuhnya asas-asas stewardship dalam penyelenggaraan negara adalah suatu kegagalan dalam menginternalisasi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, atau boleh jadi karena ketiadaan i’tikad penyelenggara negara untuk mempersembahkan pelayanan terbaik bagi warganya.

Pancasila dan UUD 1945 telah berusia 76 tahun. Dinamika Pancasila pernah mengalami pasang surut. Pancasila pernah berkibar sebagai suatu literatur baru bagi bangsa-bangsa se-dunia. Bung Karno pernah berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB 1960 menjelaskan bahwa dalam perkembangan baru negara-negara di era pasca kolonialisme dan imperialisme Barat,  dibutuhkan suatu tatanan kekuatan baru bangsa-bangsa se-dunia dengan semangat baru yang berperi-kemanusiaan, seraya menawarkan konsep Pancasila sebagai suatu bahan yang pantas dipertimbangkan. Pernah pula menjadi simbol mati yang dikerangkeng dalam kekuasaan politik tiranik. Lewat Asas Tunggal Pancasila, penyalahgunaan kalimat-kalimat Pancasila pernah tampil sangat efektif mengerangkeng kreativitas pemikiran masyarakat dan menyumbat saluran ilmiah untuk mengakselerasi kemajuan demokrasi yang substansial. Kini asas Pancasila kembali kepada posisinya semula. Ia adalah ideologi terbuka yang memberi ruang bagi setiap kebaikan untuk memperkuatnya. Namun, sekali lagi, apakah betul konsep itu memiliki pengaruh dalam penyelenggaraan negara? Perlu di sangsikan sebab mungkin hanya tersisa sedikit orang dari anak-anak negeri besar ini yang percaya untuk bergerak berdasarkan keluhuran spiritualitas ideologinya. Sebagian besar telah bertumpu kepada materialisme ala Barat. Wallahu a’lam.

*Mantan Ketua Umum PB HMI MPO (2001-2003)

Guru dan Murid, Dulu dan Kini

Seorang guru tidak selalu terlihat lebih hebat dalam segala hal dari murid-muridnya, tapi kehebatan murid-murid menandakan kehebatan gurunya.

Guru yang hebat tidak harus sempurna dan tidak harus serba bisa. Tapi ia mampu meyakinkan murid-muridnya bahwa mereka bisa. Mengarahkan minat dan bakat murid agar bisa sampai pada pencapaian yg maksimal.

Guru yg hebat juga memiliki keterbatasan dan menyadarinya, adakalanya ia tidak mampu mewujudkan ajarannya itu, dan justru murid-muridnyalah yang bisa menyempurnakannya. Murid-muridnya lah yang mampu mewujudkan cita-citanya yang melampauai umur sang guru sendiri.

 Sebaliknya, para pencari ilmu bisa menjadi hebat jika tidak membalikkan argumen bahwa kalau gurunya tidak bisa, buat apa digurui? Ingat bahwa dengan arahan guru itulah semua kehebatan murid bisa menjelma.

Penuntut ilmu yg hebat tidak akan pernah merasa lebih bisa dari gurunya, karena hal itu akan menghalangi masuknya ilmu. Nasehat dan koreksi menandakan bahwa seharusnya ia bisa lebih baik lagi.

Sekarang banyak yang terbalik. Guru-guru tidak bisa menerima kenyataan muridnya lebih hebat, sedangkan murid-murid tidak bisa menghormati sang guru dan peran besarnya.

Sebagian murid sama sekali tidak berani berbeda sedikitpun dengan yang diucapkan sang guru, sebagian lagi sama sekali tidak mau menerima nasehat guru.

Posisi guru bukan lagi sebagaimana makna aslinya, digugu dan ditiru (ditaati dan diikuti), akan tetapi menjadi orang upahan yang dibayar dengan sejumlah uang sebagai ganti ilmu yang diajarkan.

Murid merasa bebas bertingkahlaku karena merasa sudah mengeluakan uang. Guru-guru hanya menerima murid yang mampu membayar, murid-murid membayar ilmu seperti membeli makanan dari si penjual.

Guru-guru terjebak untuk jualan pendidikan, orang-orang kaya berfikir pendidikan dilihat dari gengsinya. Sebagian orang selalu ingin, posisi guru selamanya miskin, karena itu merupakan penanda keikhlasannya.

Dulu masyarakat memasrahkan anak-anak dengan kepercayaan penuh untuk dididik. Kini masyarakat mendikte guru.

Lembaga pendidikan memuliakan guru. Tapi, itu dulu. Kini guru-guru direkrut perusahaan pendidikan, dieksploitasi atas nama keikhlasan untuk mengalirkan keuntungan bagi si pemodal.

Fathur

LK1 Komisariat STEI Husnayain

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Komisariat STEI Husnayain menggelar Latihan Kader 1 (LK1). Diiukti mahasiswa STEI, UIN Ciputat, BSI Depok dan mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta.

Acara dilangsungkan di Gedung Pusat Training Pemuda Islam, Telaga Kahuripan, Parung-Bogor, Kamis – Ahad (22-25/11/2012).

Seperti biasanya, tema LK1 adalah mengenai pembentukan kader atau insan cita HMI, yaitu insan ulul albab. Para pemateri tidak hanya dari cabang induk Komisariat STEI, yaitu Cabang Jakarta Selatan, akan tetapi juga pemateri dari Cabang Bogor dan Jakarta.

Yang tidak biasa, LK 1 komisariat tersebut diampu oleh master of training (MOT) Ketua Badan Koordinasi Jawa Bagian Barat, Nurul Huda.

Secara bersamaan di lain tempat, HMI MPO Cabang Jakarta juga mengadakan LK1 di Puncak, Bogor. Diikuti mahasiswa dari Universitas Islam Jakarta.

 

Mahasiswa Karawang Shalat Ghaib Untuk Palestina

HMINEWS.Com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Karawang berunjuk rasa di bundaran Ramayana, Karawang. Menuntut pemerintah daerah sekaligus pemerintah pusat untuk segera mengambil sikap atas tragedi penyerangan Israel terhadap Palestina.

Front Mahasiswa Karawang merupakan gabungan antara mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, GPPI, dan HMI. Dalam aksinya mereka menginginkan agar pemerintah pusat mengirimkan Tentara Naional Indonesia ikut serta menghalau serangan Israel terhadap Palestina, demi rasa kemanusiaan.

“Terlalu ironis kiranya jika Indonesia yang penganut Islam terbesar di dunia tapi tidak ada bentuk kepedulian terhadap saudara seummatnya di Palestina,” ujar orator Ahmad Saefudin, perwakilan dari HMI, Sabtu (24/11/2012).

Aksi mereka bukan hanya semata-mata alasan seagama, melainkan atas perikemanusiaan yang berdasar pada Undang-undang 1945, bahwa segala bentuk penjajahan di muka bumi haruslah dihapuskan. “Di mana sisi kemanusiaan bangsa kita ketika melihat bangsa lain dibumi hanguskan oleh bangsa lain,” tambah Ahmad.

Massa mahasiswa menyayangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak bisa turut menjaga keamanan warga negara Palestina yang nyata-nyata ditindas sepengetahuan PBB.

Demonstrasi itu juga diwarnai dengan teaterikal yang menggambarkan Indonesia berkibar di atas penderitaan rakyat Palestina, jika Indonesia sendiri tidak menyatakan sikap tegas mengecam Israel. Diiringi pula dengan lagu ‘Bendera Setengah Tiang’ serta beberapa lagu perjuangan lainnya, dan diakhiri dengan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.

Asep Riyadi

Radikalisasi Media Sosial

Mencermati konflik yang memanas antara Palestina dan Israel beberapa minggu ini, berbagai pihak turut serta mengecam tindakan Israel yang dinilai melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Mulai dari aksi demonstrasi, hingga dunia maya yang dipenuhi status “go to hell Israel, laknatullah!” dan berbagai umpatan lainnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa kebebasan publik untuk memberikan kritik makin terbuka lebar. Namun di sisi lain, status-status tersebut terkadang keluar dari esensi permasalahan sebenarnya.

Salah seorang alumni HMI bahkan memberikan statement “jangan berlebihan (lebay) di media sosial, sementara kita tidak dapat memberikan bantuan apapun untuk rakyat Palestina.” 100 orang lebih yang meninggal di antaranya anak-anak seakan-akan dapat terbalas dengan umpatan di media sosial. Fenomena kegenitan di media sosial ini merupakan simbolisasi kelas menengah di Indonesia.

100 orang lebih yang meninggal di antaranya anak-anak seakan-akan dapat terbalas dengan umpatan di media sosial

Kelas menengah seperti yang dikutip dari laporan khusus Kompas (8 Juni 2012), “Ketidakpuasan lebih banyak berupa letupan pendapat yang disuarakan lewat jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Blackberry Messenger, tetapi tidak menjadi tindakan riil yang mampu mengubah keadaan. Lebih mirip kicauan yang disuarakan minoritas tertindas, sementara jumlah terbesar tetap diam atau lebih menikmati sisi-sisi lucu aneka kejadian.” Tidak perlu untuk berunjuk rasa di jalanan yang panas, atau bergabung dengan aksi amal “infaq Palestina” dengan meminta sumbangan di perempatan jalan. Benarkah kelas menengah sering mengambil jalan praktis tanpa bersusah payah?

Karakteristik kelas menengah yang umum ditemui merasa puas ketika pembaca status yang sekedar lewat memberikan tanda “likes” nya atau sekedar berkomentar “saya dukung Anda!”

Kegenitan yang bermula dari eksistensi pribadi tersebut patut untuk dikritisi. Max Weber (1920) mengelaborasi kelas sosial dengan lebih luas ketika memandang persoalan kelas bukan hanya bagaimana kekuasaan (power) atas alat produksi terletak, tetapi juga menyangkut derajat ekonomi dan prestise.

Tiga hal itu menjadi penentu untuk mengukur derajat kelas seseorang. Mungkin inilah yang disebut kapitalisasi isu untuk menaikkan derajat diri (prestise), setidaknya di antara teman-teman kampusnya atau di antara rekan kerja nya. Namun ada berbagai pergolakan sosial yang justru menemukan momentumnya dengan radikalisasi media sosial. Belum lama, peristiwa revolusi Timur Tengah di Mesir dan Tunisia yang berhasil karena didukung oleh para aktivis ‘pro-demokrasi’ kebanyakan berasal dari kelas menengah yang paham tentang teknologi. Status, notes, atau link blog digunakan sebagai sarana untuk meradikalisasi publik, mencerdaskan, memberikan informasi terbaru, hingga membuat jaringan antar aktivis media sosial sendiri.

Para aktivis yang tergabung dalam “Arab spring” menggunakan metode yang hampir sama dengan propaganda kaum Komunis, Bolshevik di Rusia saat revolusi Oktober 1917. Berawal dari jumlah anggota terbatas, dan bekerja secara sistematis dalam mem-propagandakan sebuah opini. Kamar-kamar asrama mahasiswa di Kairo dijadikan sebagai markas para twit revolusioner, bermodal laptop dan jaringan internet-satelit mereka menyebarkan perkembangan terbaru revolusi Mesir ke seluruh dunia. Berbagai media yang mapan, seperti New York times, CNN, Al-Jazeera pun mengikuti perkembangan terbaru melalui akun twitter aktivis Mesir tersebut.

Dari artikel yang singkat ini, Penulis ingin membuktikan bahwa radikalisasi melalui media sosial untuk memobilisasi massa merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan para aktivis pejuang kemerdekaan Palestina. Dengan memberikan opini yang konsisten secara terus menerus, publik akan tercerdaskan, setidaknya mengambil sikap terhadap serangan Israel di jalur Gaza dari kacamata yang objektif.

Lalu berbuat apa? Menulis status, notes, bahkan membuat artikel di media tentu belum cukup menyelesaikan masalah, karena hal tersebut hanya sarana. Perlu ditambahkan bahwa aktivis di Mesir yang berkicau melalui twitter juga bergerak di lapangan Tahrir Square, mengumpulkan donasi dari berbagai kalangan dan menempuh jalur hukum untuk menggugat pemerintahan yang zalim.

Artinya, aktivis pro-Palestina di Indonesia perlu melakukan praxis secara langsung, seperti kata Soekarno dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi, yaitu “Banyak Bicara, Banyak Bekerja!”

Bhima Yudhistira
Kader HMI UGM, Yogyakarta

RUU Kamnas Berpotensi Disalahgunakan

HMINEWS.Com – Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) berpotensi disalahgunakan penguasa dan menjadi ancaman rakyat. Bukannya berpihak pada rakyat, justri dikhawatirkan akan terlalu membatasi ruang gerak rakyat dengan berbagai hal yang belum didefinisikan secara jelas di dalamnya.

Demikian dinyatakan Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO), Herman Haerudin, Senin (26/11/2012). Selain kekhawatiran tersebut, lanjut Herman, masalah keamanan sebenarnya telah diatur.

“Tidak ada lagi ruang yang bisa dimasuki (RUU Kamnas) karena semua sistem keamanan nasional telah memiliki landasan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI, No. 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara, UUD  No. 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, UU No 34 Tahun 2003 tentang tentara nasional Indonesia, dan UUD No. 17 Tahun 2011 tentang intelejen,” lanjut Herman.

Melihat landasan yurudisnya, kata dia, RUU tidak lain adalah ingin kembali melanggengkan kekuatan militer atas sipil di atas doktrin politik negara. Sehingga secara politik dapat ditafsirkan akan sebagai upaya memutlakkan kekuasaan militer.

Hal-hal yang menjadi kekhawatiran adalah tidak adanya lagi kebebasan pers dan suara masyarakat yang kritis akan dibungkam. []

Muhammadiyah Akan Gugat UU Rumah Sakit

HMINEWS.Com –  Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review Undang-undang (UU) No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sebagaimana diketahui, persyaratan pendirian rumah sakit swasta dalam UU tersebut hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang hanya bergerak dalam bidang perumahsakitan.

“UU tersebut kami anggap merugikan Muhammadiyah karena tidak memperbolehkan untuk mendirikan rumah sakit baru selain yayasan yang bekerja khusus dalam bidang tersebut,” kata Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin usai membuka acara Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ke-18 di Palembang, Senin (26/11/2012).

Upaya judicial review, kata Din Syamsuddin,  merupakan amanat PP Muhammadiyah untuk mengoreksi Undang-undang yang ditengarai meruntuhkan tata negara dan kestabilan ekonomi sehingga mengakibatkan kerugian rakyat. Selain UU Rumah Sakit, UU lain juga akan digugat, seperti UU Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), UU Investasi dan UU Perguruan Tinggi.

Menurut Din, beberapa UU tersebut sekarang masih dikaji dan judicial review akan diajukan pada 2013 nanti sesuai prioritasnya. Sedangkan yang telah diajukan sebelumnya yaitu UU Minerba, Maret 2012 lalu ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga berujung dibubarkannya BP Migas (Badan Pelaksanan Minyak dan Gas Bumi).

Bunyi UU 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Bab V Pasal 7 ayat (4): “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.”

Sumber: Republika

Masalah Guru Masalah Pendidikan

HMINEWS.Com – Hari Guru selalu diperingati tiap tahun, akan tetapi banyak persoalan guru yang tidak kunjung mendapat penyelesaian dari pemerintah pusat dan daerah. Demikian diungkap Ketua Umum Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo.

“Ada banyak hal,dari pendidikan guru yang tidak memadai, sistem rekrutmen dan distribusi yang tidak sesuai, bahkan masalah kesejahteraan juga masih ada,” kata Sulistiyo dalam jumpa pers di Kantor PGRI, Jalan Tanah Abang III, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Masalah pertama, sangat disayangkan pendidikan guru yang tidak memadai karena berdampak pada kualitas dan kompetensi guru yang menjadi tumpuan masa depan anak Indonesia. Kedua, sistem pengangkatan guru bernuansa KKN dan tidak berdasar pada kebutuhan.

Permasalahan distribusi guru, lanjut Sulistiyo, masih banyak bermasalah sehingga belum merata di setiap wilayah terutama daerah terpencil. Hal itu mengakibatkan pendidikan di daerah menjadi terhambat.

“Masalah ini sebenarnya paling sering dipersoalkan tapi penyelesaiannya tidak pernah ada. Kalau pemerintah saja tidak bisa, lalu bagaimana,” lanjutnya.

Ketiga, pengembangan kompetensi dan karir guru yang tidak berjalan sesuai tujuan, sehingga banyak guru yang tidak kompeten, termasuk yang lulusan dari lembaga pendidikan guru. Karir guru sering berbenturan dengan kebijakan pimpinan daerah dengan kebijakannya.

Terakhir, banyak hak guru yang tidak sesuai, seperti tunjangan profesi guru di daerah-daerah selalu terlambat. Padahal guru juga berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan kesejahteraan sosial sesuai UU Guru dan Dosen pasal 14 (1) huruf a.

“Ini yang juga selalu dikeluhkan guru. Sudah bekerja optimal masih saja tidak memperoleh haknya dengan sesuai,” tandasnya.

Sumber: Kompas

Palestina Di Antara Sunny dan Syi’ah

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan back-up bacaan, pelajaran sampai keyakinan-lah yang membuat saya memberanikan diri menjamah karangan seorang orientalis sekaligus penulis kaliber dunia Barnaby Rogerson. Inysa Allah fikiran kritis saya tidak akan ditembus oleh akal bulusnya, gumam saya dalam hati. Sayapun membaca.

Begitu selesai menelaah buku berjudul “Heirs of the Prophet and The Roots of The Sunni-Shia Schism” versi terjemahan menjadi Para Pewaris Muhammad [dengan membuang dua buah kata sensitif Sunny dan Syiah] tak pelak saya mengeluh dan berkata dalam hati “Aku telah kalah”.

Buku yang konon merupakan hasil kajian mendalam selama tiga puluh tahun dan didahului dengan riset terhadap buku-buku sejarah babon seperti Sejarah Islam oleh Al-Waqidi [30 jilid], At-Thabari, Ibnu Sa’ad lengkap dengan tafsirnya. Dilanjutkan dengan meriset Kutubuttis’ah [9 kitab hadist Babon] lalu mengenal sampai detail siapa penulis sejarah Nabi pertama Ibnu Ishaq kemudian dituntaskan dengan proyeksi semua itu dengan Al-Qur’an, sebagai babon dari semua babon-babon itu.

Rogerson, setelah itu baru berani memulai dengan tulisan-tulisan tentang tradisi, budaya, peradaban sampai teritotial negara-negara muslim sampai menyempatkan untuk menulis ‘Treveller Guide’ tiap negeri muslim itu. Setelah amat yakin dengan netralitas tulisannya, diapun menulis “A biography of The Prophet Muhammad.”

Tentang buku ini, saya tidak akan mengatakan apapun kecuali sebuah kalimat Rogerson sendiri yang mengatakan bahwa Muhammad itu: Even when viewed in an entirely secular perspective he remains a superhero (bahkan ketika dilihat dalam perspektif yang sama sekali sekulerpun ia [Muhammad] tetaplah seorang superhero.

Buku yang kali ini kita bincangkan adalah yang dia tulis setelah biografi di atas. Apa yang menyebabkan saya merasa kalah adalah ternyata akhirnya saya merasa harus mengatakan bahwa buku ini bagus. Saya berharap anda tidak ikut-ikutan dengan saya. Sebab mungkin saja saya salah. Rogerson sang orientalis kelahiran Inggris ini adalah juga bekas tentara Kerajaan Inggris, siapa tahu dia menyimpan sesuatu. Wallahu a’lam.

Kini saatnya saya mengatakan bahwa belum ada satupun tulisan yang ditulis dengan segala keseriusan dan netralitas yang mampu memposisikan secara nyata dan sangat sederhana bahwa kemunculan istilah Sunny dan Syiah adalah bid’ah ba’da hayaatirrosuul (bid’ah setelah Rasulullah tiada). Tidak sejalan dengan ajaran Rasulullah dan hanya dipicu oleh syahwat kekuasaan [sekalipun keinginan untuk berkuasa ini didorong oleh niat baik].

Setelah Rasulullah Tiada

Bab-Bab paling menakutkan adalah ketika membahas detail-detail wafatnya Rasulullah yang menjadi pemicu awal perbedaan sejarah antara sejarah ala Sunny dan ala Syi’ah. Versi Sunny Rasulullah wafat di pangkuan Sayyidah ‘Aisyah sedangkan versi Syi’ah Rasulullah wafat di pangkuan ‘Ali.

Barnaby Rogerson berpendapat bahwa keshahihan hadits yang menjadi argumen kedua belah pihak kekuatannya tak terbantahkan dan logikanya terang benderang. Saat itu, berdasarkan kesepakatan semua Istri-istri Rasulullah, gantian Rasulullah diserahkan kepada Aisyah dan Rasulullah pun memang meninggal di dalam rumah itu.

Di lain pihak, kedekatan ‘Ali Karramallahu Wajhah sebagai zurriyat tak disangsikan, kesaksian hadits-hadits tentang keberadaan ‘Ali yang turut serta di dalam rumah itu saat menunggui Rasulullah di akhir hayatnya tidak disangsikan. Rogerson lalu membuat konklusi: “Tak ada aral apapun untuk mengatakan bahwa kedua versi itu bisa benar dan oleh karenanya tak ada yang bisa menjadi bukti untuk berkata yang satu benar dan yang lain bohong.” Seyogianya yang harus dikatakan adalah bahwa Rasulullah, Ali dan Ai’syah adalah hamba-hamba Allah yang harus dimuliakan.

Bab berikutnya adalah penghujung Bab 8 tentang terbunuhnya ‘Utsman yang berlanjut dengan Bab 9 yang membahas ‘Ali Khalifah keempat. Dengan memproyeksikan riwayat-riwayat dan tradisi Makkah dan Madinah kepada Al-Qur’an, Rogerson dengan gamblang menjelaskan sebuah celah gelap-gulita dibelakang syahwat kekuasaan Al-Mughirah dan Amr bin Ash yang sangat mungkin menjadi lubang masuknya musuh laten yang cerdik yaitu Yahudi untuk menanam benih perpecahan.

Sebenarnya semua pihak menyadari adanya benih perpecahan itu, terbukti dengan manis dan penuh kehormatan perseteruan ‘Aisyah dan ‘Ali dalam perang Jamal diakhiri dengan ucapan ‘Aisyah kepada ‘Ali yang saat itu telah menawannya: “Engkau orang mulia maka maafkanlah aku dengan kemuliaannmu itu.” Ali Karramallahu Wajhahu pun dengan keluasan ilmu dan cintanya memuliakan wanita kekasih Rasulullah itu dengan membebaskannya dan menanggung segala keperluan hidupnya sampai akhir hayatnya. Maka tak ada alasan sama sekali mempertentangkan kedua hamba Allah tersebut, apalagi mengangkat sambil menjatuhkan salah satunya.

Adapun Muawiyah digambarkan oleh Rogerson sebagai Penulis Wahyu dan politikus paling ulung yang cukup beralasan untuk mengatakan bahwa tersampaikannya Islam kepada kita semua saat ini tidak lepas dari jasa-jasanya. Dalam kemelut itu Mu’awiyah sangat tahu diri dan memang dia menahan diri. Namun… pada saat genting itulah argumen picisan tak masuk nalar sehat dengan diam-diam meracuni “Puak miskin ilmu dan keislamannya baru” dan ujungnya menjelma menjadi ular berbisa di tengah ummatan wahidah (umat yang satu). Mereka terakumulasi menjadi Khawarij.

Khawarij memang dikafirkan baik oleh pihak ‘Aisyah, ‘Ali maupun Mu’awiyah dan merekapun balik mengkafirkan ketiganya. Sayangnya ada yang membonceng di belakang pengkafiran kaum Khawarij itu, yaitu tiga kejadian: (1) ‘Aisyah menjauhkan diri dari urusan politis dan tenggelam dalam urusan keilmuan, (2) ‘Ali KW, karena terbunuh belum sempat menuntaskan kemelut kekhalifahan, sedangkan (3) Mu’awiyah yang yakin bahwa setelah ‘Ali KW wafat, tidak ada yang bisa menangkis serangan balik Kristen Romawi dan Penyembah Api Persia kemudian mengambil jalan pintas dengan memperkuat kekuasaannya.

Berkuasalah Mu’awiyah dan tentu saja ‘Amru bin Ash dan Al-Mughirah menjadi gubernur-gubernur di bawah Mu’awiyah. Kedua sosok ini tetap layak dinilai baik dan sangat berjasa pada Islam, namun tidak bisa dijamin bebas dari kemungkinan tereksploitasi oleh pihak Yahudi. Mengingat sejarah keduanya bergelimang dengan kekayaan dan kekuasaan. Wallahu A’lam bisshawab.

Setelah itu, mulailah syahwat kekuasaan bermain; Mereka yang ingin merebut kekuasaan dari Mu’awiyah memanfaatkan nama ‘Abbasiyyah dan merangkul pendukung Ali KW, sedangkan syahwat kekuasaan keluarga Mu’awiyyah menggunakan alasan mempertahankan kekuasaan negara Islam. Satu kekuatan lagi berusaha mencari jalan kekuasaan yaitu Bangsa Persia yang memendam rasa malu yang sangat dalam dengan kehancuran Yazdagir. Apa yang bisa mereka manfaatkan? Atau lebih tepatnya, amunisi apa yang bisa disuplay kepada mereka agar menuntut kekuasaan?

Jawabnya adalah sesuatu yang sangat sempit sekali: ‘Ali telah diremehkan, maka harus ada yang mengembalikan kekuasaan kepadanya.’ Itulah racun yang ditanam di dalam benak bangsa Persia. Oleh sebab itu kita sangat geli melihat Bangsa Iran saat ini yang merasa lebih mencintai dan menghormati ‘Ali ketimbang Qabilah Quraiys sendiri. Merekapun menamakan diri mereka kaum Syi’ah=pencinta ahlul bait atau lebih spesifik lagi pencinta kekuasaan ‘Ali. Apapun kalimatnya namun tujuannya satu saja “Kekuasaan yang harus direbut. Sekalipun untuk diri mereka sendiri, jelas bukan untuk ‘Ali dan qabilahnya Bani Hasyim.

Adapun rasa sakit hati, hasrat balas dendam dan keinginan merebut kembali kekuasaan Kristen Romawi tidak memiliki celah dalam konflik tersebut, maka wujudnya adalah konfrontasi terbuka yang bentuknya kita sudah tahu belaka dengan istilah Crusade alias Perang Salib. Rogerson-pun menulis tentang itu dalam sebuah buku khusus: “The Last Crusaders: The Battle for Gold, God and Dominion.”

Keanehan keyakinan syiah saat ini sudah mulai diendus oleh mereka sendiri, maka Imam Khomainy telah dengan gigih mempelopori proporsionalisasi kedudukan Abu Bakar, ‘Umar dan ‘Utsman. Sebab tak mungkin keyakinan mereka akan selaras dengan Rasulullah jika mereka terus menerus membenci dan menganggap keliru sosok-sosok mulia yang dijamin masuk syurga oleh Rasulullah yang adalah junjungan Ali KW sendiri. Berlanjut dengan diakunya mushaf ‘Ustmani sebagai pegangan utama. Dan pada waktu yang sama kitab-kitab Syiah narsis mulai diragukan dan ditinggalkan.

Inilah yang menjadi alasan mengapa seorang pakar sekaliber Yusuf Al-Qardhawi mempunyai optimisme bahwa antara Sunny dan Syi’ah bukanlah perpecahan yang akan terus abadi. Amiin Allahumma amiin.

Harapan dan Optimisme

Kini kita harus mendongak ke atas, di mana perang bintang diracik. Di mana mata-mata teropong dan satelit mengintai setiap geliat ummat Islam. Mereka telah mengendus arah yang baru ini, maka mereka harus membuat puak-puak baru sebagai preserve. Kalau saja antara Sunny dan Syi’ah satu pendapat dan berderap dengan langkah sama dalam masalah Palestina, haqqul yaqin Amerika, Inggris, Perancis, Spanyol, Italia dan Jerman ataun Rusia tak akan mampu melindungi Israel. Israel praktis dikepung oleh negara-negara berpenduduk muslim, namun tak satupun negara itu yang bebas dari perpecahan antara Sunny dan Syi’ah. Saudi Arabia dan Iran masing-masing berperan sebagai jenderalnya.

Akhirnya saya kutipkan sebuah hadits shahih yang juga dikutip oleh Barnaby Rogerson tentang keputusan ‘Ali KW ketika ditanya oleh ‘Abbas: Mengapa engkau tidak meminta kekuasaanmu? Beliau menjawab: Kalau Rasulullah sendiri tidak menunjukku menjadi penggantinya sebelum beliau wafat, maka sampai hari kiamat tidak ada yang akan memberikannya. Beliau lalu membaiat Abu Bakar sebagai tanda sebuah ketulusannya. Jadi sungguh aneh jika ada suatu kaum yang hendak merebut kekuasaan untuk dikembalikan kepada dia yang telah melepasnya. Sehingga tak ada yang patut dikatakan bahwa kaum itu memang hendak mengambil kekuasaan untuk dirinya sendiri.

Demikian apa yang mampu saya petik dari tulisan Barnaby Rogerson, sekaligus mendasari keyakinan saya bahwa kelak Sunny dan Syi’ah ini akan berdamai dan itulah saat-saat di mana negara zionis Israel akan dihapus dari peta dunia, seperti kata Ahmadi Nejad yang selalu diamini oleh Amin Rais.

Dengan segala kerendahan hati, maafkan saya jika salah memaknai.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 10 Muharram 1434 H

TGH Hasanain Juaini
Lombok-Nusa Tenggara Barat

Mahasiswa UIN Jogja: Ajukan Israel Ke Mahkamah Internasional!

HMINEWS.Com – Aksi menolak kekejaman Israel di Gaza terus berlangsung di berbagai tempat. Di Yogyakarta, hampir seratusan mahasiswa dari kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga melakukan aksi damai.

Peserta aksi yang merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) UIN Sunan Kalijaga tersebut menuntut dihentikannya kebiadaban zionis terhadap rakyat Palestina.

“Kebiadaban zionis terhadap rakyat yang tidak berdosa adalah kejahatan kemanusiaan, melanggar hak asasi manusia dan harus dihentikan oleh negara lain di seluruh dunia. Kami meminta PBB segera menghentikan Israel,” kata koordinator aksi, Taman Turi, Selasa (20/11/2012) malam.

Pengunjukrasa lain, Ibad, menyatakan kekejaman zionis merupakan bukti bahwa Israel adalah negara yang tidak mempunyai perikemanusiaan. Karena itu layak jika negara tersebut diajukan ke Mahkamah Internasional untuk diadili.

Aksi yang berlangsung malam hari tersebut berlangsung di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Para pengunjukrasa datang dari Marakom (markas komisariat) dengan mengendarai sepeda motor. Mereka juga menggalang dana untuk disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. “Setidaknya ini yang bisa kami lakukan,” kata Yayuk.

Harun