HMI STAIN Sorong Rangkaikan Pelantikan Pengurus dengan LK1

Pelantikan Pengurus HMI MPO Komisariat STAIN Sorong Periode 2012-2013

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Komisariat STAIN Sorong menyelenggarakan Pelantikan Pengurus Komisariat yang dirangkai dengan basic training atau Latihan Kader I (LK1). Bertempat di Pondok Pesantren Nurul Yaqin, Kabupaten Sorong, Papua Barat (21-23/12/2012).

Menurut mantan pengurus Komisariat STAIN yang telah demisioner, Aisyah, dirangkaikannya kegiatan tersebut karena melihat kesempatan yang baik berdasarkan Rapat Anggota sebelumnya. Adapun tempat penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan pondok pesantren yang diasuh mantan Ketua Umum HMI MPO Cabang Wonosobo, Anderson Miyage.

Adapun tema pelatihan tersebut adalah “Membangun Tradisi Intelektual Sebagai Upaya Mewujudkan Mahasiswa yang Progresif.” Calon peserta yang mendaftar awalnya lebih dari 15 mahasiswa, namun pada hari pelaksanaan LK1, hanya 6 orang yang ikut mengikuti, 4 perempuan dan 2 laki-laki.

“Sebenarnya yang mendaftar (khusus mahasiswa STAIN) sekitar 15 orang lebih, akan tetapi karena bebagai halangan, sebagian dari mereka belum bisa ikut. 6 orang yang beruntung mengikuti batra sampai akhir,”  kata Aisyah.

Selain di STAIN Sorong, Komisariat Universitas Muhammadiyah Sorong juga telah menyelenggarakan Rapat Anggota Komisariat minggu lalu. Segera setelah pelantikan, mereka akan menggelar pelatihan-pelatihan LK1.

Pelantikan Anggota Baru HMI MPO Cabang Sorong setelah mengikuti LK1 yang diselenggarakan HMI MPO Komisariat STAIN Sorong

Ratusan Pelajar Ikuti Training PII Di Tangerang

HMINEWS.Com – Ratusan pelajar mengikuti training Pelajar Islam Indonesia (PII) di Tangerang, Banten. Mereka berasal dari sekolah-sekolah di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Karawang, bahkan ada yang datang dari Padang, Sumatera Barat.

Training digelar di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Istiqomah, Cimone-Tangerang. Merupakan training gabungan yang digelar serempak, yaitu Basic Training (Batra), Intermediate Training (Intra) dan kursus pascabatra, yaitu Latihan Manajemen Dasar.

Basic Training diikuti sekitar 120 pelajar, Intermediate Training 11 orang, serta kursus manajemen dengan peserta 5 anggota PII. Kegiatan yang dimulai pada Selasa (25/12) tersebut akan berakhir pada hari Ahad (30/12/2012).

Salah seorang instruktur mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari usaha Kaderisasi PII. Sebagaimana diketahui ada 3 jenis Perkaderan PII, yaitu training, kursus dan ta’lim, yang masing-masing ada tingkatannya. Adapun arah kaderisasi mencetak kader MCP (Muslim Cendekiawan dan Pemimpin).

Boediono Bisa Segera Jadi Tersangka Kasus Century

HMINEWS.Com – Wapres Boediono bisa segera ditetapkan sebagai tersangka kasus Bank Century jika pemeriksaan tersangka lain mengarah pada peran mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan ragu bertindak.

“Pada pemeriksaan tersangka maka bisa disimpulkan mengenai peran Gubernur Bank Indonesia. Kalau dari saksi-saksi mengarah kepada dua alat bukti yang faktual dan tidak terbantahkan, maka KPK tidak pernah ragu menetapkan seseorang menjadi tersangka,” kata Ketua KPK, Abraham Samad usai jumpa pers di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Menurutnya KPK masih terus mendalami kasus Bank Century dan belum bisa diprediksi kapan selesainya. KPK juga hanya masuk pada ranah hukum tersebut dan tidak berkepentingan dalam isu pemakzulan (impeachment) Boediono. Tindakan politik, kata Abraham, diserahkan kepada DPR.

Abraham juga menegaskan netralitas KPK sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan hal itu. “Boediono itu sudah pernah diperiksa. Jadi tidak usah khawatir, KPK akan terus melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dibutuhkan keterangannya terkait kasus Century,” tegas Abraham.

Wajah Buruk Penegakan Hukum Tahun 2012

Sejak zaman kolonial, hukum hanya ditegakkan terhadap orang kecil seperti ini (poenale sanctie zaman belanda)

HMINEWS.Com – Sejak Reformasi, belum ada kemajuan penanganan atas pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang secara sistematis dilakukan oleh negara. Kekerasan horisontal meningkat, dan kasus penembakan di luar mekanisme hukum yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil makin marak.

Demikian kesimpulan dalam “Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan HAM Tahun 2012” di kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Syaifudin mengatakan, pemerintah terus tersandera masa lalu dan terus terhambat dalam penegakan hukum dan HAM karena tidak kunjung menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di era Orde Baru. Persoalan tersebut, lanjutnya, terus menjadi ‘PR’ pemerintah, apalagi dalam konstitusi setidaknya terdapat sepuluh pasal yang fokus menyoroti HAM.

Lukman merekomendasikan agar pemerintah segera merevisi KUHP dan KUHAP yang merupakan induk dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Sementara Ifdhal Kasim, mantan Ketua Komnas HAM 2007-2012 menyatakan, marak terjadi pelanggaran Protap Polri oleh aparat keamanan terhadap masyarakat sipil. Sejumlah kasus menunjukkan warga sipil korban penembakan aparat polisi tidak melakukan perlawanan. Padahal, lanjutnya, ada mekanisme yang harus dipenuhi aparat sebelum menembak, termasuk terhadap warga yang baru diduga sebagai teroris.

“Orang yang diduga sebagai teroris selama kita lihat kejadian selama ini, selalu berakhir orang yang diduga itu ditembak mati duluan. Cara ini menjadi masalah tersendiri dalam menyelesaikan persoalan. Apakah sah terhadap hukum contoh seperti itu?,” kata Ifdhal Kasim.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan pelanggaran HAM berat cenderung tidak terjadi lagi, karena telah diratifikasinya berbagai konvensi hak asasi manusia internasional. Sebaliknya, pelanggaran HAM yang terjadi secara horizontal cenderung meningkat dikarenakan lemahnya penegakan hukum. Persoalan tersebut terus menjadi sandungan bagi diplomasi Indonesia di luar negeri, sebagaimana diungkapkan Mahfud, dirinya kerap ditanya mengenai terjadinya penyerangan terhadap rumah ibadah maupun konflik antarumat beragama di Indonesia.

Lemahnya penegakan hukum terbukti juga dari makin menggilanya korupsi. “Korupsi merajalela karena penegakan hukum tidak berjalan dengan baik,” kata Mahfud. []

Intermediate Training HMI Bogor Diikuti 4 Cabang

Peserta LK2 Sedang Memaparkan Makalah yang Mereka Buat Sesuai Tema
Peserta LK2 Sedang Memaparkan Makalah yang Mereka Buat Sesuai Tema

HMINEWS.Com – Latihan Kader II (LK II) atau Intermediate Training Himpunan Mahasiswa Islam (HMI – MPO) Cabang Bogor digelar di Telaga Kahuripan, Parung, Kabupaten Bogor. Tema training yang digawangi Badko Jawa Bagian Barat tersebut adalah “Penguatan Transformasi Keilmuan Berbasis Tauhid, Upaya Menuju Bangsa yang Berperadaban.”

Bertindak sebagai Master of Training (MOT) adalah Ketua Badko Jabagbar, Nurul Huda. Sementara panitia merupakan kader Cabang Bogor dari berbagai kampus di Bogor.  Peserta berasal dari 4 Cabang di lingkungan Badko Jabagbar, yaitu Cabang Bogor, Serang, Lebak serta Jakarta Selatan.

Sebagaimana lazimnya, materi training sesuai khittah,  mulai dari materi keislaman, ideologi, filsafat, telaah sosial, dakwah, sains, ekonomi serta politik ditambah dengan ‘ilmu alat,’ yaitu metode penelitian. Training semula diadakan di Graha Insan Cita (GIC) Depok mulai hari Ahad (23/12/2012), namun karena gedung tersebut sedang dalam masa ‘over haul’, training dipindahkan ke Pusat Training Pemuda Islam di Telaga Kahuripan Bogor.

Pleno PB HMI Akan Dibarengkan Dengan Milad HMI

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI – MPO) mengagendakan Pleno III pada bulan Februari 2013. Pleno akan dibarengkan dengan acara Milad HMI serta seminar dan launching buku. Rangkaian kegiatan tersebut akan digelar di Universitas Indonesia (UI) dan Graha Insan Cita (GIC) Depok.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil rapat Tim Kerja Pleno III dengan Steering Committe di Sekretariat PB HMI MPO, Pasar Minggu (24/12/2012) setelah di-SK-kan oleh Ketua Umum PB HMI MPO, Alto Makmuralto. Setelah rapat, tim akan bergerak sesuai tugas dan posisi masing-masing untuk mensukseskan acara tersebut.

Pleno akan mengevaluasi kinerja PB dan membahas agenda lain termasuk persiapan Kongres-29, apakah jadi dilaksanakan di Jayapura atau di Cabang lain. Adapun Tim Kerja Pleno III adalah kader HMI Universitas Indonesia (Cabang Depok) sebagai tuan rumah.

Mengkaji dan Mengkritisi RUU Kamnas

Seminar RUU Kamnas diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Pusham UII, Yogyakarta. Topik yang diangkat adalah “RUU Kamnas, Quo Vadis Organisasi Masyarakat dan Kemahasiswaan,” digelar dalam dua hari yang berbeda, yaitu Senin dan Rabu (17 dan 19 Desember 2012) di Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.

Dalam seminar hari pertama membahas tentang Rancangan Undang-undang Kemananan Nasional (RUU KAMNAS) dengan pembicara Eko Prasetyo (Pusham UII), King Faisal Sulaiman (Staf Ahli DPR RI), serta pembicara dari Polda DI Yogyakarta. Dijelaskan bahwa ruang lingkup KAMNAS meliputi keamanan insani, keamanan publik, keamanan kedalam, dan keamanan keluar.

King Faisal Sulaiman menjelaskan saat mengisi materi “Status RUU KAMNAS berkaitan dengan status hukum tata laksana pemerintahan yang berlaku, seperti tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan perang. Spektrum ancaman dimulai dari ancaman paling lunak sampai ancaman paling keras yang bersifat lokal, nasional dan internasional dengan berbagai jenis dan bentuknya yang sasarannya terdiri atas bangsa dan negara dan keberlangsungan pembangunan nasional masyarakat dan insani.”

“Unsur Kamnas dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tigkat kabupaten/kota, dan berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya yang berperan sebagai pelaksana penyelenggara keamanan nasional,” lanjut dia.

Eko Prasetyo mengemukakan RUU KAMNAS cenderung militeristik, bisa jadi nanti mengulang orde baru yakni kembalinya dwi fungsi ABRI. Padahal sebenarnya TNI dan Polri sudah diatur terpisah dalam konstitusi. Dalam undang-undang tersebut ada istilah memonopoli dari kalangan tertentu. RUU tersebut lebih memihak pada Kewenanga polisi dan TNI.

Rusdi, seorang peserta seminar curiga “apakah RUU KAMNAS sebagai upaya proyek, juga  seperti halnya melihat momentum kejadian yang telah terjadi di negara ini, banyaknya kerusuhan di berbagai daerah yang tidak bisa diakomodir oleh polisi”.

Ruang Lingkup Kamnas

Ruang lingkup Kamnas yang terlalu luas seharunya terbatas pada pengaturan tentang pertahanan dan keamanan negara dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar guna untuk menjaga keutuhan negara kedaulatan dan keselamatan bangsa dan negara. King Faisal mengatakan dalam RUU kamnas pasal 5, keamanan insani dan keaman publik masih merupakan domain keamanan dalam negeri yang mungkin dapat menjadi domain kemanan negera apabila telah menimbulkan suatu eskalasi akibat yang telah mengancam bangsa dan negara. Seharusnya lingkup keamanan nasional kembali kepada hakekat ancaman yang lebih menekankan dari dalam dan dari luar suatu negara sebagai suatu kesatuan.”

Dilihat dari statusnya RUU Kamnas ternyata tidak jauh berbeda dengan keadaan bahaya yang telah dijabarkan dalam UU no.23/1959 tentang keadaan bahaya. UU No. 23 / 1959 lebih menekankan kepada darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang sedangkan RUU KAMNAS lebih memperluas cakupannya sampai kepada status tertib sipil yang hanya dibedakan dari segi dampak terhadap keselamatan rakyat bangsa dan bernegara, serta penanggulangan oleh segenap penyelenggara keamanan instansi pemerintah.

RUU Kamnas membatasi ruang gerak dari berbagai lini, mengulang pada era orde baru, di mana ada dwi fungsi ABRI atau polisi dan TNI bersatu, besar kemungkinan lawannya adalah masyarakat. Dalam RUU kamnas dinilai tidak memasukkan Hak Asasi Manusia, penghormatan dan perlindungan. Soal intelijen dalam ketentuan umum dicantumkan secara khusus sebagai salah satu unsur utama kemanan nasional.

“Dalam pandangan pergerakan, RUU Kamnas perlu dicermati secara mendalam, kalau bisa RUU tidak jadi disahkan. Pungkasnya di dalamnya banyak sekali kerancuan dan terlalu luas cakupannya, perlunya mengkritisi lebih dalam,” pungkas Faisal.

El-Hasan
Marakom UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Jokowi Lantik Walikota Di Lokasi Kumuh

HMINEWS.Com – Ada saja cara Gubernur Jakarta, Jokowi mengingatkan pejabat di bawahnya agar peduli pada warga. Hal itu seperti ditunjukkan dengan dilangsungkannya acara pelantikan Walikota Jakarta Timur, Kristiardi, di perkampungan kumuh di Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Cakung.

Ratusan warga tua muda antusias menyaksikan pelantikan yang berlangsung saat matahari terik tersebut. Menurut Jokowi, sengaja memilih cara demikian agar pejabat dekat dengan rakyat dan permasalahan riil sehari-hari, lebih menekankan aspek fungsional ketimbang seremonial pelantikannya.

“Dan inilah masyarakat kita. Kalau kita lantik di gedung, tempatnya ber-AC, masalahnya tidak akan kelihatan karena yang kelihatan yang bagus-bagus saja. Yang baik-baik saja,” kata Jokowi, Kamis (20/12/2012).

Tidak ada peneduh dalam pelantikan tersebut, hanya disediakan kursi serta perangkat pendukung pelantikan seperti karpet merah dalam panggung yang didirikan tepat di atas tempat pembakaran sampah.

Pulo Jahe merupakan tempat yang sangat padat penduduk, dengan banyaknya kontrakan kecil berjubel serta tidak tertata rapi. Hingga kini sebagian warga masih kesulitan menghadapi persoalan sampah, sarana sanitasi dan rawan kebakaran.

Pendaftaran SC HMI Semarang Sampai 27 Desember

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI – MPO) Cabang Semarang berencana mengadakan Senior Course (SC) atau latihan bagi pemandu dan pemateri training-training HMI. Diagendakan pada 3-6 Januari 2013 di Ponpes Mranggen, Demak (dalam konfirmasi).

Eskplorasi Semesta Diri Pengader dalam Bingkai Etik Organisasi menuju Kontunuitas Perjuangan, demikian tema SC tersebut. Sebagaimana lazimnya, peserta disyaratkan telah lulus Latihan Kader (LK) 2, dibuktikan dengan sertifikat atau rekomendasi cabang, dan harus memenuhi persyaratan lain berupa:

– Menyerahkan tulisan sesuai tema, minimal 5 halaman kertas ukuran F4, dengan tulisan huruf Times New Roman 12, spasi 1,5, margin 3,2,2,2.
– Resume Khittah Perjuangan dan Pedoman Perkaderan, masing-masing minimal 4 halaman kertas folio, ditulis tangan.
– Biaya pendaftaran dan lainnya sebesar Rp60.000,.

Pendaftaran paling lambat diterima panitia pada tanggal 27 Desember 2012 di nomor 085727459446. Seleksi pendaftar akan diadakan pada 30-31 Desember 2012 (peserta Semarang) dan 1-2 Januari 2013 (peserta dari Cabang lain).

Telah Terbit Jurnal ‘Universal’ PB HMI

HMINEWS.Com – Telah terbit Jurnal Pemikiran, Pergerakan dan Peradaban “Universal” Volume 1, tahun 2012 dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO). Jurnal berisi tema-tema seputar epistemologi, ekonomi, politik dan hukum.

Para penulis dalam volume tersebut di antaranya; Zubaeri (Epistemologi Qur’ani dalam Al-Mizan Thabathaba’i), Sabara (Islam dan Sekuler, Sekularisasi, serta Sekularisme), Asran Salam (Dialog Epistemologi dalam Filsafat Pengetahuan Iqbal), Arbi Sanit (Perangkap Perpolitikan Orba), sedangkan mantan Ketua Umum PB HMI, Harry Azhar Azis menulis tentang “Inflasi dan Kesejahteraan Rakyat’.

Penulis lain adalah Syamsu Alam (Underground Ekonomi dan Distorsi Demokrasi), Bhima Yudistira (Komunitas Kreatif dan Perubahan Sosial), Ketua Umum PB HMI Alto Makmuralto (Komunitas Kreatif, Negara Gagal, dan Gerakan Madani), serta Syafi’ie (Paradigma Profetik dalam Penegakan Hukum). Selain tulisan-tulisan tersebut, jurnal masih dilengkapi dengan cerpen, dan puisi-puisi Tulus Wijanarko.

Ahmad Sahide, aktivis HMI MPO yang kini menjadi seorang penulis produktif mengomentari terbitnya jurnal. “Semoga mendapatkan respons yang positif dari kader-kader HMI dan masyarakat luas. Ini bagian dari bukti bahwa HMI adalah gerakan intelektual,” ungkapnya.

Untuk pembelian bisa menghubungi ke nomor 089654632907, atau menghubungi PB HMI-MPO.