Ini Dia Data Pajak Keluarga Presiden SBY

Koran nasional berbahasa Inggris ‘The Jakarta Post’, Rabu (30/1/2013) menurunkan berita pelaporan pajak tahunan keluarga Presiden SBY. Laporan tersebut memunculkan berbagai kecurigaan, bahkan disinyalir sebagai kasus yang hendak ditutup-tutupi dengan menyeruaknya penangkapan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq.

Diberitakan, dalam dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) Presiden SBY dan kedua anaknya; Agus Harimurti dan Edhie Baskoro (Ibas) tidak menyebutkan detail penghasilan mereka sepanjang tahun 2011. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan pemberitaan itu merupakan hal biasa.

“Hal yang biasa, secara transparan selalu menyerahkan SPT tahunan, tiap tahun dilaporkan. Ini perlu, kalau ada selisih, kembalikan ke yang berwenang,” ujar Julian saat dihubungi wartawan, Rabu (30/1).

Namun, saat ditanya perihal seluruh data pajak Presiden dan keluarga yang ternyata bisa diakses media cetak itu, Julian enggan berkomentar lebih. Ia mengaku tak memiliki kewenangan menjawabnya dan mengelak bahwa yang seharusnya menjelaskan hal itu ialah Ditjen Pajak.

Sebelumnya diberitakan, keaslian dokumen pajak Presiden dan dua putranya itu dibenarkan oleh sejumlah sumber yang bekerja di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. SPT tahun 2011 yang dimasukkan pada kuartal pertama tahun 2012 tertulis, SBY disebutkan memperoleh penghasilan Rp 1,37 miliar selama setahun sebagai presiden dan tambahan Rp 107 juta dari sejumlah royalti.

Dalam dokumen itu juga terungkap pada tahun 2011, Presiden SBY membuka sejumlah rekening bank yang total nilainya mencapai Rp 4,98 miliar dan 589.188 dollar AS atau sekitar Rp 5,7 miliar (kurs Rp 9.600 per dollar AS). Tetapi tidak disebutkan detail dari mana sumbernya.

The Jakarta Post juga tak berhasil mendapatkan SPT SBY tahun sebelumnya dan juga tak tahu di mana dana-dana itu tersimpan, apakah berasal dari harta sebelumnya atau merupakan akumulasi terbaru. Ini menjadi pemberitaan yang menghebohkan sejumlah pihak mengingat SBY selama ini selalu menekankan tentang pentingnya warga untuk memenuhi kewajiban pajak mereka termasuk keinginan untuk tranparansi bagi para pejabat publik.

Dokumen tahun 2011 menyebutkan Agus memperoleh penghasilan tahunan Rp 70,2 juta. Agus adalah seorang perwira di Kostrad di Jakarta. Agus membuka empat rekening bank berbeda dan sebuah akun deposito dengan total Rp 1,63 miliar, melebihi penghasilannya dan tidak ada informasi di dokumen itu yang dapat menjelaskan sumber-sumber dana tersebut. Dan pada bagian pendapatan tambahan, termasuk istri Agus, Annisa Pohan, dibiarkan kosong. Agus terdaftar sebagai pembayar pajak sejak tahun 2007 namun baru memasukkan SPT pada tahun 2011.

Adiknya Ibas lalu memberikan penjelasan bahwa berdasarkan undang-undang, hanya perwira tinggi militer yang wajib melaporkan sumber kekayaan mereka. “Mas Agus sekarang hanya seorang mayor,” katanya, dalam email.

Ibas, yang menggambarkan dirinya sebagai pejabat publik dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR, mengaku selalu konsisten memasukkan pelaporan pajak ke KPK sejak tahun 2009. “Saya selalu memenuhi kewajiban saya untuk memasukkan pelaporan pajak tahunan sesuai dengan aturan,” katanya.

Berdasarkan SPT tahun 2011, Ibas memperoleh pengasilan Rp 183 juta sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat. Ia juga memiliki investasi sebesar Rp 900 juta di PT Yastra Capital, deposito sebesar Rp 1,59 miliar, dan uang tunai totalnya mencapai Rp 1,57 miliar.

Ibas tidak menyebutkan dalam SPT pendapatan lainnya seperti pembayaran dividen, donasi, saham ataupun jenis investasi lain. Ia memiliki total aset sebesar Rp 6 miliar seperti yang tertulis dalam SPT tahun 2010 termasuk sebuah Audi Q5 SUV dengan harga Rp 1,16 miliar.

Sebagai seorang anggota DPR, Ibas diharuskan melaporkan kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana ia menyebutkan total aset pada tahun 2009 sebesar Rp 4,42 miliar. Dalam SPT tahun 2009, aset Ibas senilai Rp 5,18 miliar. Ia tidak menyebutkan adanya sumber pendapatan lain.

Sejak pemberitaan ini menjadi headline media massa, sejumlah pihak pun lansung membahasnya di akun Twitter. SPT keluarga Istana ini pun langsung mengundang kontroversi.(flo/jpnn)

Rangkaian Milad HMI, Cabang Tual Padat Kegiatan

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Tual-Maluku Tenggara mengadakan Milad HMI Ke-66 dengan berbagai kegiatan. Di antaranya Lomba (Menulis karya Ilmiah, Cerpen, Puisi, Pidato dan Opini), Bakti Sosial, Diskusi Panel antar Komisariat dan Seminar-seminar.

Kegiatan yang padat ini berlangsung mulai tanggal 28 Januari 2013 sampai 5 Februari 2013 ini melibatkan para pelajar SMA Kabupaten dan Kota Tual untuk mengikuti lomba yang diadakan. Puncak dari kegiatan adalah seminar internal dengan tema “Refleksi dan Rekonstruksi Paradigma Kader ; Upaya Menegaskan Kembali Arah Juang HMI MPO di Bumi Larvul Ngabal.”

Puncak kegiatan tanggal 5 Februari 2013 diadakan seminar di gedung Islamic Center Kota Tual, Pukul 09:00 WIT dengan pembicara Edi Fadirubun, SP (Pengurus Badko Sulambanusa), Gaila Matdoan, SH dan Rivai Fadirubun, SH (Kader HMI Cabang Jakarta), Imelda Difinubun (Mantan Ketua Kohati Cabang Makasar). Kegiatan selanjutnya diskusi panel antar komisariat; Komisariat STIA Langgur, Komisariat STIT As-Salama dan Komisariat Darulrahman Tual, Pukul 16:00 WIT.

Ketua HMI MPO Cabang Tual, Noval Albram, menyatakan rangkaian milad merupakan bagian dari perjuangan seluruh kader. Merefleksikan kembali perjuangan yang tidak mudah membawa HMI ke bumi Kei tersebut.

“HMI MPO pertama kali didirikan di Kota Tual bukan sesuatu yang mudah tetapi butuh perjuangan dan etos yang tinggi dalam menata organisasi yang dibentuk oleh Kanda Malik Raharusun ini. Maka dari itu, dengan Milad HMI ini kami merefleksi perjalanan dan menegaskan arah juang sebagai kader di Bumi Kei,” ujar Noval, Selasa (29/1/2013).

Seluruh kader baik senior dan alumni HMI MPO di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara akan turut serta dalam kegiatan dimaksud. Noval berharap kegiatan terselenggara dengan baik sesuai target.

LAPMI Cab Tual

 

Mengejar Sejahtera, Melupakan Keadilan

Melihat kenyataan, terseretnya elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pusaran korupsi sangat mengguncang hati nurani warga bangsa. Karena itu wajar hari ini di jejaring sosial dipenuhi ungkapan marah, kecewa dan jijik terhadap mencuatnya kasus, itu karena harapan yang begitu besar sebenarnya. Korupsi bisa jadi ‘lumrah’ jika dilakukan oknum partai lain yang kerap diidentikkan sebagai partai sekuler karena politik bagi sebagian ‘politisi sekuler’ memang melulu soal kekuasaan dan jabatan. Tetapi tidak bagi PKS yang kadung dilabeli sebagai partai dakwah, partai agama.

Tidak tertutup peluang pula, sebagaimana gosip beredar, penangkapan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq adalah pengalihan isu dari kasus lain yang lebih besar. Seperti kita ketahui melalui jejaring sosial twitter mengenai dipublish-nya laporan kekayaan keluarga Presiden SBY. Belum lagi mengenai kasus-kasus lain yang belum tuntas semisal Century-gate, BLBI dan penggundulan hutan dengan jumlah kerugian negara jauh lebih besar.

Di atas berbagai argumen tersebut, korupsi tetaplah korupsi. Maka, meski entah LHI dikorbankan, dijadikan sebagai pengalih isu, atau ada koruptor yang lebih besar yang masih dibiarkan, proses hukum terhadapnya harus tetap berjalan. Hanya sikap legowo PKS atas kenyataan itulah sebenarnya yang dapat mempertahankan kepercayaan sebagian simpatisan PKS, juga bagi PKS sendiri akan menjadi alat pembersih internal, sebagai mekanisme dari Tuhan, sesuai sabda-NYA: Liyamiizallahul khabiitsa min at thayyib, ‘Supaya Allah memisahkan yang buruk dari yang baik,” (Al Anfal: 37).

Ketidakseimbangan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di internal PKS memang terpolar menjadi dua: kubu ‘Keadilan’ dan kubu ‘Kesejahteraan’.

Kubu keadilan adalah mereka yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip dan asas Islam seperti kejujuran, zuhud, membaur dengan masyarakat dengan tidak memperuncing perbedaan khilafiah. Mereka yang tidak menjadikan kemenangan sebagai tujuan, karena berpolitik murni sebagai salah satu upaya memenuhi kewajiban yang Allah sendiri yang berhak menentukan menang kalahnya. Dengan begitu menang kalah tidak jadi soal karena buka itu yang Allah lihat.

Sebaliknya ‘faksi kesejahteraan’ lebih mudah terjebak pada kemewahan dan perlombaan kekayaan. Ada istilah uang rakyat atau uang negara yang tidak jelas kehalalannya bagi mereka alias syubhat yang kadang dengan sembrono dipelesetkan sebagai harta ‘ghanimah’ yang karena itu boleh mereka ambil sebagai hadiah bagi diri mereka sendiri. Alasan pembenar selalu bisa dicari, karena ingin jadi ‘Robin Hood’ bagi perjuangan partai, apapun bisa dilakukan demi partai. Sikap beginilah yang memicu kekalahan, sebab Allah tidak akan ridha, tidak akan menerima perjuangan kecuali hanya yang dilakukan dengan tujuan dan cara yang baik-baik saja.

Di sisi lain, PKS juga dikenal sebagai wadahnya kalangan yang menganjurkan poligami. Salah seorang pendiri partai tersebut, Yusuf Supendi bahkan telah jauh hari mengingatkan bahwa poligami tiga elite PKS bermasalah, namun kemudian ia justru tersingkir. Setelah penangkapan LHI, Yusuf menyatakan bisa jadi korupsi terkait daging sapi impor benar adanya untuk operasional partai maupun untuk membiayai kehidupan keluarga LHI dengan ketiga istrinya.

Pada permasalahan ini, selain argumen poligami yang terkesan hanya untuk membenarkan keinginan memiliki isteri banyak, para elite partai yang sudah kelewat sejahtera itu lupa bahwa masih banyak umat di level bawah yang terpaksa berzina karena tidak kunjung mampu menikah. Padahal sebagaimana etika politisi Islam, kebutuhan rakyat harus didahulukan daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Apalagi yang sifatnya kebutuhan ‘pemuas’ yaitu terus menambah jumlah isteri dan pundi kekayaan lain, sementara kebutuhan tersebut yang bagi segolongan lainnya adalah sangat dharuriy (sangat urgen, darurat) belum juga terpenuhi. Tetapi pula, lagi-lagi meski sudah punya istri lebih dari satu, tetap masih saja tersandung gratifikasi seks.

Pupus sudah harapan rakyat pada politik Islam yang katanya bisa menjadi alternatif. Disinyalir jika tidak ada perubahan luar biasa pada partai-partai Islam, maka menghadapi Pemilu 2014 Islam politik akan semakin compang-camping. Dengan kasus yang menohok tersebut, PKS masih bisa diselamatkan, yaitu dengan kembali pada khittah-nya sebagai partai dakwah yang harus tercermin dari sikap propagandis sampai elite-nya yang bisa diterima umat, tidak sebagaimana sering terjadi di mana mereka malah menolak umat, merebut masjid dan mengganti total seluruh ta’mirnya karena perbedaan khilafiah.

Hukum tetap harus tegak tanpa memandang siapa pelakunya, karena justru sikap pilih-pilih penegakan hukum itulah yang disabdakan oleh Nabi menjadi penyebab hancurnya semua kaum terdahulu. Dengan begitu juga maka perjuangan golongan yang ikhlas membesarkan partai sebagai sarana dakwah tidak sia-sia.

Fathurrahman

Pendaftaran Intermediate Training HMI Semarang Segera Dibuka

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang akan menggelar Latihan Kader II (LK2 atau Intermediate Training). Kegiatan akan diadakan pada 1-8 Maret 2013.

Sebagaimana edaran panitia, pendaftaran akan dibuka mulai 3-23 Februari 2013. Kader HMI Cabang Semarang dan cabang lain di seluruh Indonesia bisa mendaftar dengan datang langsung ke sekretariat di Jalan Sri Rejeki Utara VII RT 03/1 Kalibanteng Kidul, Semarang. Atau menghubungi nomor telepon 085727964130 atau 085290204888 dan email: hmimpo_smg@yahoo.com.

Seleksi akan dilangsungkan dalam dua tahap, untuk internal kader HMI Cabang Semarang adalah 25-26 Februari, sedangkan untuk kader dari cabang lain 27-28 Februaro 2013.

Persyaratan:

 

  1. Sertifikat LK1 atau rekomendasi cabang
  2. Makalah sesuai tema, 6 halaman A4.
  3. Ringkasan Khittah Perjuangan ditulis tangan, 4 halaman
  4. Ringkasan Pedoman Perkaderan ditulis tangan, 4 halaman
  5. Hafalan Qur’an surat Adh-Dhuha sampai An-Nas
  6. Biaya registrasi Rp 80.000,- bagi yang lulus semua rangkaian seleksi

Banjir Jakarta dan Perumahan Elite

Banjir Jakarta (foto: detik)

Beberapa waktu yang lalu, spontan masyarakat Indonesia dikejutkan oleh banjir besar yang menerjang sebagian besar wilayah Jakarta. Bukan hanya korban material yang terseret oleh banjir, namun peristiwa jebolnya tanggul di daerah Latuharhary yang menelan korban jiwa menjadi bukti bahwa banjir bukan masalah sepele. Memang benar banjir sudah ada sejak zaman Belanda, begitu ungkap Jokowi saat diminta keterangan soal penanganan banjir. Selain melihat dari sejarah Jakarta yang selalu banjir, Pemerintah juga menyalahkan warga yang membuang sampah di bantaran sungai. Alasan tersebut bukan satu-satunya faktor yang membuat Jakarta mendapat giliran banjir rutin setiap 5 tahun sekali.

Pertama, soal sampah yang dibuang warga secara sembarangan di bantaran sungai belum tentu menjadi penyebab utama, mengapa? Karena dengan adanya banjir kiriman dari Bogor, justru sampah-sampah yang mayoritas plastik, daun, atau sampah mikro tersebut akan menggenang dan tersebar ke segala arah ketika banjir kiriman datang. Meluapnya air sungai secara otomatis akan meluapkan sampah yang dibuang warga. Menjadi bukti ketika sampah tersebut akhirnya mengotori jalanan setelah banjir mulai surut. Akibatnya tidak relevan jika mengatakan penyebab banjir adalah sampah yang menggenang di sungai.

Kedua, permasalahan utama yang akhir-akhir ini sengaja dinafikan adalah berubahnya daerah resapan air menjadi hunian elit. Promosi besar-besaran daerah perumahan bebas banjir di televisi, perlahan sunyi karena hal tersebut tidak terbukti benar. Karena pada hunian elit dikawasan resapan air tersebut sudah bermasalah sejak awal. Bagaimana mungkin izin mendirikan hunian elit dapat diberikan Pemerintah Daerah di atas daerah resapan air yang dibutuhkan sewaktu-waktu curah hujan tinggi membasahi Jakarta? Hal tersebut sungguh tidak rasional. Permasalahan kemudian tidak berhenti pada persoalan daerah perumahan elit dan daerah resapan air. Tembok-tembok perumahan elit yang membatasi perumahan kumuh disebelahnya juga diduga sebagai penyebab aliran air terhambat. Wajar jika rumah-rumah kumuh di samping perumahan elit tergenang banjir, hanya karena egoisme tembok pembatas tersebut.

Tidak hanya di Jakarta, perumahan elit juga dapat dikategorikan vila-vila yang berdiri gagah di Puncak sehingga banjir kiriman bukan hal yang natural, tapi lebih disebabkan oleh egoisme manusia.

Masalah beralih fungsinya daerah resapan air di berbagai tempat menjadi perumahan elit ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Harminto (2012) bahwa alih guna lahan merupakan sebuah kesalahan dalam pengambilan kebijakan publik yang hanya berorientasi pada pemenuhan interest group tertentu (kelas atas) tanpa memikirkan dampak-dampak negatif seperti banjir yang mungkin terjadi.

Dengan landasan tersebut Pemerintah tidak perlu berdalih “sudah dibuatkan aturannya” tapi masyarakat lebih mengharapkan ketegasan pelaksanaan peraturan tersebut. Kaji ulang alih guna lahan daerah resapan air, dan kaji ulang izin perumahan elit yang menganggu aliran air di sekitar wilayah Jakarta. Hal tersebut yang saat ini mungkin untuk dilakukan, agar banjir di Jakarta tidak dijadikan tradisi 5 tahunan.

Bhima Yudhistira
HMI Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

Ekonomi Islam Ber-Ijtihad

Globalisasi menuntut adaptasi dan perubahan yang cepat. Sehingga, perjalanan waktu yang cepat juga diiringi dengan perubahan kondisi segala lingkup kehidupan yang juga berkembang semakin cepat. Adaptasi radikal harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang cepat berubah. Inovasi menjadi harga mati untuk tetap hidup dan bertahan dalam lingkungan yang menuntut kreativitas. Dan fenomena tersebut juga terjadi di dunia ekonomi hari ini, fenomena ekonomi yang semaking masif.

Dalam era global tersebut, timbul benih-benih ekonomi berwajah baru pasca era-renaissannce, yakni ekonomi Islam. Namun, hingga saat ini, ekonomi Islam hanya dipandang sebelah mata karena skalanya yang masih kecil. Atau bahkan dalam konteks teoritis, ekonomi Islam masih dipandang sebagai “ekonomi tambal sulam.” Hal ini sering dituduhkan kepada aliran mainstream yang hingga saat ini cukup menguasai perkembangan ekonomi Islam yang mulai sedikit demi sedikit rising, terutama di negara-negara Islam.

Perlu disadari, bahwa tujuan ekonomi pada dasarnya adalah memenuhi kebutuhan konsumsi. Atau dalam konteks keilmuan ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai keadilan dalam konsumsi. Sehingga, mekanisme produksi, konsumsi, dan distribusi diatur sedemikian rupa agar keadilan tersebut tercapai sebagaimana mestinya. Karena itu, Ekonomi Islam bukanlah sebuah ilmu, melainkan sebuah doktrin. Doktrin dalam konteks ini menunjukkan sebuah cara atau metode yang dipilih sebuah entitas dalam mencari solusi tehadap sebuah permasalahan dalam kehidupan ekonomi yang dihadapinya. Sedangkan ilmu ekonomi, menjelaskan ilmu yang berhubungan tentang asal muasal, gejala-hejala, peristiwa-peristiwa dari sebuah kejadian dalam kehidupan ekonomi, sebab dan faktor yang mempengaruhinya (Shadr, 2008).

Contoh sederhana dalam hal ini adalah, ketika tujuan ekonomi islm untuk memperoleh keadilan dalam konsumsi, maka hal itu hanya bisa dijawab dengan alokasi sumber daya yang tepat di segala lini masyarakat.  Sedangkan ilmu, mungkin bisa saja menjawab berapa harga yang seharusnya (dalam kerangka teoritis) ada berdasarkan demand dan supply, namun ia tidak bisa menjamin keadilan konsumsi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena ilmu hanya menjelaskan peristiwa itu yang terjadi saja, tetapi ia tidak mejelaskan keadilan yang terjadi.

Mencari Ekonomi Islam

Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang diciptakan oleh Adam Smith. Ia menekankan pada makanisme ekonomi berbasis pasar. Dimana urat nadi dan pengendalian harga ditentukan oleh pasar. Sosialisme yang digawangi oleh Karl Marx punya hal yang berbeda, ia menekankan pada pemerataan kehiduapan ekonomi suatu masyarakat, dimana segala sumber daya/ modal yang urgen harus dikuasi oleh negara dan dikembalikan lagi kepada masyarakat secara merata. Sehingga, terwujudlah masyarakat tanpa kelas-kelas sosial yang membedakan kesejahteraan satu entitas terhadap entitas yang lain secara ekstrim.

Sebuah sistem yang diciptakan akan melahirkan praktik-praktik implementasi untuk merealisasikan sistem tersebut. Sistem adalah movement  philosophy yang manjadi basic  arah pergerakan itu sendiri. Misalkan saja praktik kapitalisme Amerika Serikat yang menekankan liberasime perdagangan yang kemudian membidani kelahiran free trade area, yang saat ini pun sedang dalam proses perwujudan di negara-negara ASEAN. Atau nasionalisasi Perusahaan Repsol yang dilakukan di negara-negara Amerika Selatan seperti halnya Bolivia dan Venezuela yang menganut sosialisme. Kebijakan tersebut tidak lain untuk melindungi sumber daya penting yang mengangkut kepentingan rakyat banyak.

Berbeda halnya dengan Ekonomi Islam. Ia dijelaskan oleh hadits-hadits dan ayat-ayat Al-Qur’an bukan dalam tahap sistem kesatuan yang telah diciptakan. Tetapi ia (kebanyakan) dijelaskan dalam konteks praktis. Bagaimana etika nabi ketika berdagang, bagaimana menghadapi permasalahan riba, bagaimana mekanisme baitul mal, yang semuanya berada dalam tataran praktis. Untuk itu, Kehadiran sistem Ekonomi Islam berkebalikan dengan sistem sosialisme dan kapitalisme. Ia adalah sistem ekonomi yang telah diciptakan, namun ia harus ditemukan dari cermin praktik itu sendiri. Sedangkan kapitalisme dan sosialisme, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ia adalah sistem diciptakan sebalumnya, kemudian melahirkan praktik iru sendiri.

Dalam pencarian Ekonomi Islam tidaklah mudah. Praktik-praktik yang terjadi tidaklah sepenuhnya mampu menjawab permasalahan ekonomi yang lebih kontekstual saat ini. Bukan berarti tidak relevan, namun belum praktik tersebut tidak menjelaskan secara sepenuhnya apa yang harus dilakukan terhadap kejadian yang terjadi secara kekinian. Sehingga, untuk menjawab permasalahan yang terletak di “ruang kosong” tersebut, maka dibukalah pintu ijtihad. Ekonomi Islam saat ini pun tidak lepas dari ijtihad yang dilakukan oleh berbagai pihak yang expert dalam permasalahan tersebut.

Jika ada yang bertanya, apakah mekanisme ijtihad tersebut merupakan pintu “tambal sulam” sistem Ekonomi Islam?. Maka jawabannya adalah tidak. Pertama, Distribusi dalam konteks Ekonomi Islam berada dalam konteks muamalah, jadi selama ia tidak melanggar apa yang dilarang maka ia diperbolehkan. Kedua, Halal dan haram mempunyai garis pemisah yang sangat tipis. Misalkan saja dalam konteks syariat, pernikahan dan ber-khalwat dipisahkan oleh akad. Ketiga, tujuan Ekonomi Islam adalah Maqashid Al-Syariah. Yang menurut Imam Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat bertujuan untuk kebaikan (maslahat) atau kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Jika ketiga hal tersebut telah terpenuhi, maka alasan bahwa Ekonomi Islam adalah “tambal sulam” tidak lagi relevan.

Faaza Fakhrunnas
HMI Fakultas Ekonomi Unversitas Islam Indonesia, Yogyakarta

PB HMI Sampaikan Belasungkawa untuk Longsor Agam

Longsor Agam (foto: metrotv)

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) menyampaikan belasungkawa atas musibah longsor yang terjadi di Agam-Sumatera Barat. Musibah tersebut dinilai sebagai ujian dari Allah, meski menyisakan duka mendalam bagi semua pihak.

“Kami dari keluarga Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam mengucapkan duka yang sangat dalam bagi masyarakat yang telah terkena bencana tersebut. Semoga Allah SWT merahmati kita semuanya. Amin,” demikian ucapan yang ditandatangai Pjs Ketua Umum PB HMI-MPO, Muhammad Akbar dan Sekretaris Jenderal Herman Haerudin, Selasa (29/1/2013).

Sebagaimana diketahui, musibah longsor terjadi di Kampung Dadok-Jorong Data, Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam-Sumatera Barat. Mengakibatkan sedikitnya 14 orang meninggal dunia, 6 orang hilang, 9 luka-luka. Musibah terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan perbukitan tersebut Sabtu lalu.

Petani Blitar Jalan Kaki Ke Jakarta untuk Temui SBY

HMINEWS.Com – Ratusan petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) berunjuk rasa menuntut janji kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Aksi mereka lakukan dengan berjalan kaki dari Blitar Jawa Timur menuju Jakarta.

“Dalam janji kampanye itu SBY akan meretribusikan tanah seluas 9,25 hektar untuk petani miskin. Janji itu dituangkan dalam program PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional),” kata para petani tersebut saat beristirahat dalam perjalanan mereka di Karawang, Ahad (27/1/2013).

Mereka mempertanyakan komitmen Presiden untuk mewujudkan janji politik tersebut. Koordinator aksi, Nanik Harianti mengungkapkan bahwa di mana-mana masih terjadi konflik agraria. “Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah gara-gara itu,” ungkapnya.

Di Karawang itu para petani beristirahat di perkampungan penduduk dan menunaikan shalat di Masjid Al Hidayah, Cikampek. Sebagian dari mereka memanfaatkan jasa tukang pijit tradisional untuk meregangkan otot, memakai balsam, koyo dan mengkonsumsi jamu. Itu merupakan hari ke-18 dari perjalanan yang diikuti 110 orang tersebut.

Asep Riyadi

SMN: Gerakan Perubahan Dikembalikan Kepada Rakyat

HMINEWS.Com – Jelang kongres Partai Nasdem terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Bahkan di internal partai baru tersebut terjadi perpecahan, seperti dengan keluarnya beberapa pengurus teras partai.

Menyikapi permasalah tersebut, Koordinator Sahabat Muda Nasdem (SMN), Ilham M Wijaya mengatakan pengunduran diri malah membuat partainya makin solid.

“Kondisi partai pasca pengunduran diri beberapa orang itu tidak ada arti penting sama sekali, malah sekarang keadaan partai semakin solid,” kata Ilham dalam rilisnya kepada HMINEWS, Jum’at (25/1/2013).

Ilham berpendapat, kondisi partai sangat demokratis dan Surya Paloh sebagai penggagas Restorasi Indonesia tidak akan mungkin mendzolimi kader separtai. “Karena selama ini Surya Paloh memberi ruang kepada seluruh kader partai untuk menjadi yang terbaik,” tambahnya.

Mengenai isu yang berkembang perihal partai NasDem tidak akan mampu mengawal gerakan perubahan, sebagaimana disinyalir banyak pihak yang melihat internal organisasi partainya saja masih berantakan. Ilham mengatakan justru gerakan perubahan harus dikembalikan kepada rakyat.

“Gerakan perubahan itu bukan semata-mata tugas dari partai, melainkan harus dikembalikkan kepada gerakan rakyat” kilahnya.

Ilham juga mengatakan, Partai Nasdem perlu bekerja keras mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap partai agar agenda restorasi Indonesia ini mendapat sambutan dan bisa terus digelorakan keseluruh pelosok Indonesia.

HMI Bima Desak Presiden Bubarkan Densus 88

HMINEWS.Com – Ratusan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima menuntut pembubaran Densus 88 Mabes Polri. Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan dari minggu sebelumnya yang diikuti puluhan mahasiswa Bima-Nusa Tenggara Barat.

Aksi dimulai sekitar pukul 08.00, diawali dari dua kampus yakni dari perempatan lampu merah Pemda Bima, sementara kelompok massa lain memulai aksi dari STKIP TAMAN SISWA Bima, kemudian berorasi.

“Densus 88 telah banyak melakukan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan mencederai identitas umat Islam. Karena itu kami memberi waktu 7 x24 jam kepada Presiden dan DPR RI untuk membubarkan Densus 88. Kami akan melakukan aksi yang lebih massif jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti,” kata pengurus HMI Cabang Bima dalam orasinya, Sabtu (26/1/2013).

Usai orasi, massa bertemu di STKIP Taman Siswa, dekat Bandara Udara M Salahaddin Bima menggunakan 3 mobil dan ratusan motor, berkonvoi ke Kecamatan Palibelo dan Woha sambil membagikan sekitar 1.200 lembar Surat Pernyataan yang ditujukan pada Presiden dan DPR RI.

Massa kemudian memusatkan aksinya di Markas Polres Kabupaten Bima. Kericuhan pecah saat beberapa oknum Polisi memukuli massa yang menurunkan spanduk imbauan “Waspada Terorisme” dari kepolisian yang terpasang di atas Pos Polisi.

Setelah situasi mereda, massa membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 13.30 Wita. Aksi ini sempat berhenti saat adzan berkumandang, para aktivis itu segera melaksanakan shalat Dhuhur berjamaah di tengah derasnya hujan.