Menteri BUMN Didesak Batalkan Pengangkatan Direksi Baru BTN

HMINEWS.Com – Menteri Negara BUMN didesak segera menganulir direksi baru Bank Tabungan Negara (BTN). Kedua direksi, yaitu Purnomo dan Mas Guntur diduga banyak melakukan moral hazard saat menjabat sebagai Kepala Kanwil Bank BTN dan Kepala Audit di Bank BTN sebelumnya.

Desakan tersebut disampaikan Indonesia Development Monitoring (IDM) karena melihat track record kedua pejabat terpilih serta dugaan suap Rp 3 miliar dalam pemilihan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 28 Desember 2012 lalu. Diketahui pula bahwa dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Kementerian BUMN sebelum adanya RUPS Bank BTN, Purnomo hanya ranking 10.

Dalam rilisnya, Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel, menyertakan track record Purnomo dan Mas Guntur terlibat sejumlah kasus yang belum terselesaikan (1/1/2012).

“Jabatan Purnomo sebelumnya  Kepala kantor wilayah 2  BTN berkedudukan di Surabaya , pada 1 Maret 2012, terlibat dalam  pembobolan bank di BTN semarang dengan  terdakwa pembobol Yanuelva Etliana alias Eva saat ini dalam ststus peyidikan Polda Jawa Tengah  dan  Yanuelva Etliana alias Eva berstatus DPO oleh Polda Jawa Tengah dan belum ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Polda Jatim maupun Jawa Tengah, Purnomo diperiksa sebagai saksi utama dan jika Yanuelva Etliana tertangkap memungkinkan Purnomo akan jadi tersangka,” tulisnya dalam rilis.

Kedua, modus operandi pembobolan oleh Eva tersebut, Purnomo mengucurkan kredit modal kerja yang hanya bermodalkan SPK fiktif pembangunan perumahan di Semarang, sehingga nilai potensial kerugian BTN mencapai Rp 10 miliar.

“Purnomo ketika menjabat kanwil 2 Bank BTN  adalah orang yang patut diduga  melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut  mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku mengenai penilaian dalam memberikan kredit,” lanjutnya.

Sementara Mas Guntur, Kepala Divisi Audit Kantor Pusat BTN, dinyatakan telah melakukan jual beli perkara sehingga kasus-kasus fraud Bank BTN tidak ditemukan auditor internal, tetapi justru ditemukan oleh pemeriksaan Bank Indonesia sebagai auditor eksternal, misalnya kredit macet Kantor Cabang Bank BTN di Harmoni senilai Rp 141 miliar.

Mas Guntur banyak menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala divisi audit di Kantor Pusat BTN dengan menyelewengkan audit yang tidak sesuai PSAK dalam menutupi kerugian Bank BTN akibat kredit macet, tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta pelanggaran integritas. Tidak hanya itu, Guntur juga terbukti mengambil fasilitas KPR bersubsidi yang diperuntukkan bagi rakyat berpenghasilan kurang dari Rp 2,5 juta, sedangkan gajinya saat itu mencapai Rp 15 juta per bulan.

Menurut Fahmi Hafel, Bank Indonesia telah merespon surat IDM yang mendesak pembatalan pengangkatan Purnomo dan Mas Guntur. BI akan menginvestigasi data yang diberikan IDM terkait moral hazard tersebut.

Fathur