Cebongan dan Kebangkitan Politik Fasisme

 

Dor! Penjara berlumuran darah para tahanan, sontak Pemerintah membentuk Tim  9 untuk mengungkap pelaku penembakan di malam nahas LP Cebongan. Semua pihak termasuk Komnas HAM tahu benar ini masalah balas dendam pihak Kopassus vs. Preman. Akhirnya tanggal 4 April identitas anggota Kopassus yang terlibat penembakan berhasil diungkap. Benar dugaan memang Kopassus dibalik penyerangan terencana Cebongan.Ternyata permasalahan ini belum selesai.

Dalam jurnal Prisma di tahun 1983 Arief Budiman menulis konsepsi Negara dari perspektif Gramsci. Menurut Gramsci eksistensi Negara bergantung pada dua hal, militer dan ideologi. Jika keadaan damai, pengaruh militer digantikan oleh ideologi. Penguasaan Negara atau aktor dominan dalam ideologi untuk mengukuhkan kekuasaan kemudian disebut sebagai hegemoni.

Dalam kasus Cebongan, jika meminjam tesis Gramsci, dapat dikatakan bahwa saat ini Negara tidak memiliki pengaruh ideologi yang dapat mengontrol rakyatnya. Rakyat dibiarkan liar, tak terkendali, asalkan tidak merusak properti Negara. Pancasila tidak hadir ketika peristiwa penusukan anggota Kopassus di Hugo’s café terjadi. Pancasila hilang saat 11 orang masuk secara paksa di Cebongan dan membunuh 4 tahanan. Ketika pengaruh ideologi dari Negara tidak dominan, maka apa boleh buat, opsi berikutnya adalah militer yang bermain untuk mengendalikan situasi. Ini menjawab alasan Kopassus langsung turun tangan membasmi Preman yang sudah meresahkan masyarakat. Wajar sebagian warga di Yogyakarta bersorak-sorai akibat pembunuhan geng Deki.

Muncul beberapa kali wacana di sekitar masyarakat bahwa peristiwa Cebongan yang dilakukan secara gamblang merupakan bentuk shock therapy yang dilakukan oleh militer. Persis seperti kejadian Petrus (Penembak Misterius) tahun 1982-1985. Preman yang bertato, berambut gondrong, suka mengganggu warga ditangkap dan dibunuh tanpa diadili, kemudian jasadnya hanya ditutup karung (sebagian dibiarkan telanjang) lalu dibuang di pasar, persimpangan jalan, dan tempat umum lainnya agar masyarakat dapat melihat. Dampaknya besar secara psikologis bagi gerombolan Preman. Sebagian menghilangkan tato, rajin beribadah ke masjid, bahkan berlindung di rumah saudaranya agar tidak ditangkap oleh aparat (kemungkinan besar pihak tentara).

Premanisme yang lahir karena pembiaran aparat Kepolisian itu sudah menjadi rahasia umum. Bahkan salah seorang tahanan yang bernama Deki pun mantan anggota Polisi yang tersandung masalah narkoba. Artinya ada jalinan yang baik antara preman dengan aparat penegak hukum. Bisa dikatakan saling tolong-menolong demi kejahatan. Aparat membutuhkan preman sebagai partner dalam bisnis haramnya (walaupun tidak semua aparat), kemudian menjadi lazim terjadi bagi hasil jual beli haram tersebut. Ini lingkaran setan, dan sistematik.

Jika sistem sudah rusak, dimana penegak hukum seharusnya memerangi preman bukan memeliharanya, apa boleh buat tentara pun harus menjawab kegagalan aparat kepolisian tersebut dengan aksi sepihak. Mengapa tahanan Cebongan harus dibunuh, padahal Polisi sudah menangkap geng Deki? seharusnya masalah tinggal menunggu di meja hakim, tidak perlu main hakim sendiri. Karena aparat kepolisian sudah tidak bisa lagi diharapkan dalam menegakan hukum. Timbul saling curiga antara pihak militer dengan kepolisian. Sungguh aneh sekali lagi, tahanan yang sudah berada dalam pengawasan polisi masih harus dihabisi oleh oknum Kopassus.

Adakah motif lain selain balas dendam terhadap preman? dari sudut pandang politik, Cebongan dan Kopassus menjadi bukti bahwa militer masih memiliki kuasa. Ini bukan sekedar balas dendam murni, karena balas dendam dapat dilakukan dengan cara yang lebih halus, diracun misalnya daripada mengeroyok LP dengan 11 orang lengkap bersenjatakan AK-47. Itu sangat berlebihan. Penyerangan tersebut dari sudut pandang politik dapat dikaitkan dengan eksistensi, sebuah atraksi show off power. Pihak militer ingin menyadarkan publik bahwa setelah Orde Baru runtuh, kekuatan militer tidak hilang begitu saja, ia masih hidup dalam bayang-bayang reformasi.

Seharusnya tentara itu menembak di medan perang, bukan tawuran di Hugo’s Café atau menyerbu penjara Cebongan. Jika kejadian main hakim sendiri, dan perang-perangan di tengah kerumuman masyarakat dijadikan sebuah kebiasaan maka menjadi keniscayaan militer memiliki pengaruh yang sangat besar dikemudian hari. Fasisme bisa timbul di Indonesia, mengulang Orde Baru jilid II.

Apa implikasi kejadian Cebongan terhadap militer? Pertama, posisi militer yang memiliki pengaruh dan sudah menujukkan atraksi militernya di depan publik dapat dipolitisasi oleh calon Presiden Indonesia di tahun 2014. Mendekatlah pada militer, jika kalah dalam pemilu, jangan khawatir masih ada senapan yang akan memenangkan mu. Isu kudeta kemudian bukan isu sepihak dari MKRI (Majelis Kedaulatan Republik Indonesia), tapi isu kudeta merupakan aksi teatrikan militer dalam merebut kekuasaan. Jika Ratna Sarumpaet selaku pengurus MKRI mengatakan bahwa kudeta (coup d’etat) mungkin saja terjadi karena desakan people power. Saya katakan lebih mungkin kudeta dilakukan dengan jalan military force atau tekanan militer yang menyusup ke istana secara rapi (meniru taktik Cebongan) daripada mengerahkan ratusan ribu orang untuk berpawai. Kedua, Komnas HAM dan aktivis pro-HAM akan bertindak lebih jauh untuk menanggulangi bahaya fasisme ini dengan memotong anggaran militer, menyelidiki bisnis-bisnis militer dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk membatasi gerakan militer di Indonesia.

Penulis berharap bahwa kasus Cebongan dapat menjadi isyarat bahwa kehadiran militer di kancah perpolitikan nasional patut di kaji kembali. Jangan sampai peran kepolisian dalam memberantas kriminalitas di ranah lokal menjadi tanggung jawab tentara yang seharusnya membuang peluru di medan perang.

 

Bhima Yudhistira

Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam

Cabang Sleman