Umat Islam Sulawesi Tengah Desak Pembubaran Densus 88

HMINEWS.Com – Banyak dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam setiap operasi pemberantasan terorisme yang dilakukan oleh DENSUS 88. Hal itu mengundang kecaman berbagai elemen umat Islam di Sulawesi Tengah dan mendorong mereka mendesak agar Densus 88 dibubarkan.

Aksi pemrotes yang terhimpun dalam Forum Ukhuwah Umat Islam (FUUI) Sulawesi Tengah tersebut terdiri dari MUI Sulteng, Tim Pengacara Muslim (TPM), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Front Pembela Islam (FPI), HPA, Pemuda Muhammadiyah, Al Irsyad, Persatuan Islam, HMI MPO Palu, BKPRMI, Hidayatullah dan lainnya.

FUUI mengemukakan temuan Komnas HAM terkait video penangkapan warga Desa Kalora dan Tambarana yang disangka pelaku penembakan 4 anggota Brimob. Selain itu, Densus disinyalir secara semena-mena menstigmatisasi umat Islam sebagai teroris. Semua elemen dalam FUUI tersebut berkumpul dan menyatakan sikap mereka di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Sulteng pada Ahad (28/4/2013).

Sejumlah tokoh ormas yang hadir di antaranya, Adnan Arsal (Poso), Habib Ali Al Jufri (Koordinator FUUI), Jamaludin Hadi, dan lainnya. Irwan, Ketua HMI MPO Cabang Palu menyatakan, Densus 88 yang mendapat legitimasi negara untuk memberantas terorisme justru malah melakukan teror kepada masyarakat, khususnya umat Islam Sulawesi Tengah.

“Kami juga merasa heran kenapa di Indonesia justru terjadi diskriminasi terhadap Agama mayoritas,” lanjut Irwan.

Dai kondang Kota Palu, Ustadz Jamaluddin Hadi menyatakan harus melakukan pencerahan dan pencerdasan kepada masyarakat, keputusan- keputusan dalam forum ini akan disempaikan dan disebarluaskan melalui khutbah-khutbah jum’at di seluruh masjid di seluruh sulawesi tengah.

Berikut pernyataan sikap secara resmi dari FUUI sulawesi Tengah :

  1. Mendukung gerakan yang disuarakan oleh tokoh dan ormas Islam berkaitan dengan tuntutan pembubaran Densus 88 dan BNPT yang banyak mendeskreditkan umat Islam.
  2. Mendesak kepada Presiden RI untuk memerintahkan Kapolri segera membubarkan Densus 88 anti teror mabes POLRI yang selama ini telah menggunakan kekerasan, tindakan lain yang tidak manusiawi bahkan pelanggaran HAM Berat dalam penanganan dugaan tindak pidana terorisme.
  3. Mendesak kepada presiden RI untuk segera membubarkan badan nasional penanggulangan Terorisme (BNPT) karena selama ini menjadikan ummat Islam sebagai sasaran operasi dan stigmatisasi teroris
  4. Mendesak DPR-RI khususnya Komisi 3 untuk memanggail kapolri guna diminta keterangan terkait penggunaan Dana untuk operasi dan kegiatan Densus 88 anti teror Mabes POLRI  yang diduga berasal dari pihak Asing
  5. Mendesak DPR-RI khususnya Komisi 3 untuk memanggail kapolri guna diminta keterangan terkait langkah dan kebijakan Kapolri atas perbuatan pidana dan pelanggaran HAM Berat yang telah dilakukan DENSUS 88 dalam menangani dugaan tindak pidana terorisme diberbagai daerah di indonesia Khususnya Sulawesi Tengah
  6. Mendesak BPK – RI dan PPATK untuk mengaudit anggaran DENSUS 88 dan BNPT, baik dari APBN maupun  dana Hibah dari pihak asing.