PNJ Fair 2013 Berlangsung Meriah

para pengunjung di stand perusahaan peserta jobfair (pnjfair2013)

HMINEWS.Com – Rangkaian perhelatan PNJFair2013 berlangsung meriah. Perlombaan, Seminar Nasional dan Jobfair (bursa lowongan pekerjaan) yang diadakan di dalam dan luar kampus ramai dipadati pengunjung.

Ada delapan lomba yang digelar dalam even tahunan ini, yaitu Lomba Debat Internal PNJ, Orasi Internal PNJ, Poster (pelajar SMA se-Jabodetabek), Debat Nasional, Orasi Nasional, Menulis Essay, Cipta Karya, dan Mural. Selain itu, masih ditambah dengan acara PNJ Goes to Campus SMA/SMK/MA se-Jabodetabek.

Sementara Seminar Nasional “1.000 Polypreneur” (16 April 2013 di Balairung UI Depok). Dihadiri Jusuf Kalla (pengusaha, wapres RI ke-10), Hary Tanoesoedibjo (CEO MNC Group), Nur Mahmudi Ismail (walikota Depok), Lovel Dhawan (Top Motivator India) dan Yehezkiel Zebua (Young Entrepreneur Coach).

Acara ketiga, yaitu Job, Education & Scholarship Fair (17-18 April 2013 di Gedung Patra Jasa Jln Gatot Subroto) juga tak diserbu pengunjung. Ada 28 perusahaan partisipan yang menawarkan ratusan lowongan pekerjaan, mulai dari perusahaan pers, makanan-minuman, elektronik, kimia, alat berat, konstruksi, perumahan, rokok, bank, asuransi dan lainnya.

Ke-28 perusahaan tersebut juga menggelar presentasi untuk mengenalkan perusahaan masing-masing kepada pengunjung jobfair. Untuk jobfair ini, PNJ bekerjasama dengan jobstreet.com, sebuah perusahaan jasa penyedia lowongan pekerjaan, dan perusahaan peserta juga merupakan mitra jobstreet.com tersebut.

Ketua panitia PNJFair 2013 yang bertema “The Primacy of PNJ” itu, Vania Dwi Febriani, menyatakan seluruh rangkaian acara akan ditutup pada hari Jum’at (19/4/2013) di kampus Politeknik Negeri Jakarta, di Depok.

“Semua pemenang lomba juga akan diumumkan pada saat penutupan nanti,” kata Dwi. Masing-masing pemenang perlombaan akan mendapatkan piagam dan hadiah uang tunai.

Inna Lillahi, Tokoh Terakhir Pendiri HMI Wafat

Karnoto Zarkasyi

HMINEWS.Com – Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un. Karnoto Zarkasyi, salah satu dari 15 pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), wafat. Meninggal pada dinihari tadi, Kamis (18/4/2013).

Berdasar informasi yang dihimpun, alarmhum Karnoto Zarkasyi dimakamkan siang ini. Adapun alamat rumah almarhum di RT 5/1 Desa Jambu, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang- Jawa Tengah. Nomor telpon rumah (0298) 592213.

Sebagaimana tercatat dalam sejarah, para pendiri HMI terdiri dari mahasiswa dari perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia, yaitu:

Lafran Pane (Yogyakarta)
Karnoto Zarkasyi (Ambarawa)
Dahlan Husein (Palembang)
Siti Zainah (istri Dahlan Husein)
Maisaroh Hilal (Cucu KH.A. Dahlan-Singapura)
Soewali (Jember)
Yusdi Ghozali (Juga pendiri PII-Semarang)
Mansyur (Palembang)
M. Anwar (Malang)
Hasan Basri (Surakarta)
Marwan (Bengkulu)
Zulkarnaen (Bengkulu)
Tayeb Razak (Jakarta)
Toha Mashudi (Malang)
Bidron Hadi (Yogyakarta)

Pada waktu awal terbentuknya, susunan kepengurusan HMI adalah sebagai berikut: Ketua : Lafran Pane. Wkl ketua : Asmin Nasution. Penulis I : Anton Timoer Jaelani (tokoh pendirii PII). Penulis II : Karnoto Zarkasyi. Bendahara I: Dahlan Husein. Bendahara II : Maisaroh Hilal (cucu KH Ahmad Dahlan). Anggota : Suwali, Mansyur, Yusdi Gozali.

Semoga Allah menerima almarhum Karnoto Zarkasyi serta melimpahi beliau dengan ridha, rahmat dan maghfirah-Nya. Amiin.

Kampus, UKT dan Berontak!

 

 

Tulisan ini bukan untuk pembelaan apapun, karena toh Penulis sebentar lagi akan berpisah dari kampus. Seruan ini ditulis untuk comrades perjuangan di sudut-sudut gelanggang mahasiswa, di jalanan, untuk seluruh calon mahasiswa baru kampus negeri yang akan terkena implikasi dari kebijakan Uang Kuliah Tunggal !

Mari kita mulai pembahasan UKT atau Uang Kuliah Tunggal ini dengan sebuah pertanyaan klise, kampus negeri itu entitas bisnis atau pelayanan publik? Sayang sekali jawabannya sudah jelas, hari ini lupakanlah Ki Hajar Dewantara yang berkata bahwa pendidikan sebagai bentuk dari pengabdian terhadap masyarakat. Lupakanlah bahwa suatu ketika kaum terpelajar di Indonesia memiliki kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Kita generasi yang berbeda, kita generasi yang dihadapkan pada ekonomisme, dihadapkan pada kebutuhan materi, tekanan demi tekanan terhadap mahasiswa yang mau dan masih berpikir kritis. Kita di ambang kematian saudara karena kampus negeri adalah bisnis dan kita merupakan bagian daripadanya.

Penulis dalam suatu kesempatan pernah berdebat dengan Wakil Rektor UNY, Dr. Moch Alip tentang kebijakan UKT atau Uang Kuliah Tunggal. Penulis memahami bahwa posisi pemegang kebijakan di kampus teramat sulit. Berada di tengah-tengah antara Pemerintah yang terus menekan dengan kebijakan irasionalnya, sementara mahasiswa tidak mau tau, harus aksi di depan gedung rektorat, menulis petisi ini itu. Toh, pihak rektorat tidak bisa berbuat apa-apa, harus patuh pada Surat Edaran No. 97/E/KU/2013 tentang instruksi menghapus uang pangkal bagi mahasiswa program baru S1 Reguler dan pemberlakuan UKT mulai tahun akademik 2013/2014.

Bersyukur ada UKT, jumlah uang muka yang dibayarkan saat masuk kuliah tidak tinggi lagi. Kita harus tersenyum pada adik-adik angkatan kita nanti. Dulu kami membayar 40 juta, pernah di jurusan lain 80 juta. Itu dulu, sekarang kalian cuma membayar 7 juta per semester, atau setidaknya 12 juta per semester untuk kedokteran. Murah bukan? Terlihat murah di depan tapi sebenarnya ini bentuk lain dari program-penjara kampus.

Kita lihat baik-baik, walaupun tidak ada uang pangkal lagi tapi kita dipaksa untuk terus membayar 7 juta per semester sampai selesai. Bayangkan, nasib mahasiswa tua yang hanya mengerjakan skripsi 4-6 sks disamakan dengan mahasiswa yang mengambil kuliah 24 sks. Potong rata, sama rata. Ini kan namanya konyol. Jika benar rektorat kemudian diberikan otonomi oleh Dikti untuk menentukan sendiri mekanisme UKT, yang terjadi adalah disparitas yang besar antara si fakultas kaya dan fakultas yang terancam tutup.

Darimana dasar UKT?

Penghitungan UKT menurut Dr. Moch Alip dimulai dari breakdown biaya operasional yang terbagi pada biaya personalia dan non-personalia, kemudian ditentukan berapa besaran direct cost (biaya langsung) dan indirect cost (biaya tidak langsung)-nya. Dari situ ditemukan berapa kebutuhan pokok unit pendidikan di tiap fakultas yang akan dibebankan pada mahasiswa (UKT), Pemerintah (APBN-BOPTN), dan sumber lain. Semudah itu muncullah UKT.

Kelemahan UKT jika diselidiki dari persepktif ekonomi sebenarnya merugikan mahasiswa. Mengapa? Jika kita membayar uang pangkal katakanlah 40 juta di awal, kemudian per semester sekitar 2 juta (asumsi mengambil 24 SKS dan termasuk SPP), di semester 7-8 membayar 720 ribu per semester nya (karena mengambil Skripsi 6 SKS) lalu kita jumlahkan semua menjadi Rp.53.440.000. Mari kita bandingkan dengan UKT per semester untuk fakultas ekonomi di UGM diperkirakan 8 juta per semester kalikan dengan 8 semester maka hasilnya adalah Rp.64.000.000 (lebih mahal? tentu saja). Dengan adanya UKT kita perlu membayar tambahan Rp.10.560.000 hingga lulus di semester 8.

Ini sudah jelas, beda istilah tapi merugikan mahasiswa, apalagi mahasiswa yang tidak mampu. Tapi tenang saja, Pemerintah kemudian membuat program yang namanya bagus untuk membantu mahasiswa tidak mampu, BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) merunut pada Pasal 1 Permendikbud No. 58 Tahun 2012. Faktanya BOPTN di tahun 2012 turun di bulan Oktober, sementara laporan pertanggung jawaban yang harus diselesaikan dekanat diberi tenggat waktu Desember. Ini jelas tidak rasional. Kita dibodohi dengan catatan UKT merupakan pilihan yang bagus bagi mahasiswa baru nanti, tapi bantuan pun sulit mengalir dari Pemerintah. Nasib kaum miskin memang no.2, toh selama tidak bersuara di media itu tandanya baik-baik saja kata Pemerintah.

Represi Organisasi Mahasiswa

Berikutnya yang tidak kalah menyeramkan dari pemberlakuan UKT adalah represi gerakan mahasiswa di kampus negeri. Kita sudah bosan mendengar kakak-kakak alumni yang kini masuk TV dan tulisannya dikutip sana sini itu berbicara, “dimana mahasiswa sekarang? diskusi saja yang datang cuma panitia, atau kalau demonstrasi paling hanya 5 orang di bundaran UGM, tidak diliput media juga, mahasiswa jaman sekarang tidak punya suara, beda dengan zaman kami dulu, mahasiswa adalah raja di kampus”. Tolong hentikan sarkasme itu. Kami memang masih ada, bergerak di ruang yang bebas, tidak ada aturan kampus manapun saat ini yang melarang kami melakukan apapun.

Pasang poster asal tempel pun boleh, demonstrasi di depan gedung rektorat pun boleh, dana dari kampus mengalir terus ke organisasi intra, sponsor rokok sampai teh manis pun mengalir ke acara mahasiswa, lalu masih kurang apa generasi kami? Wajar jika teman-teman gerakan mahasiswa sekarang tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menarik, ikut kelompok petani atau gabung ke solidaritas buruh (nanti bisa dicap subversif dan anarkis) karena tuntutan biaya yang mahal menghantui.

Coba dibayangkan, ketika kita sudah mulai menggelar aksi tiba-tiba orang tua menelpon “jangan lupa skripsi cepat lulus ya, kuliah itu mahal, kuliah itu investasi orang tua, agar kamu bisa dapat pekerjaan yang gaji nya besar”. Aksi dibatalkan, karena orang tua. Selanjutnya ketika mau protes ke rektorat, dengan santainya mereka menggurui, “dulu saya itu aktivis juga lho, saya lulus cepat juga, tidak seperti anda ini”. Mental turun, pulang ke kos belajar. Maka gerakan kampus selesai. Itu belum seberapa, dengan adanya UKT keadaan bertambah buruk, mahasiswa diberi kebebasan sebebas-bebasnya tapi ingat, 8 semester itu setara 64 juta, dan skripsi atau tidak kamu harus membayar jumlah yang sama. Semua berlomba cepat lulus, dan sekretariat organisasi mahasiswa akan sepi.

Sementara itu setiap ospek, entah pihak dekanat ataupun dosen yang berpengaruh tidak habis-habisnya 2 jam berbicara tentang Softskill atau keahlian lain selain akademik. “Ayo pemuda-pemudi, kalian harapan bangsa, jangan cuma belajar akademik saja, kalian harus juga harus mengembangkan ‘softskill’ di organisasi-organisasi yang telah disediakan”. Padahal sebelum ospek dimulai orang tua, keluarga, saudara sudah mengingatkan hingga telinga kita merah “lulus cepat, biaya kuliah kamu mahal, titik”.

Kita di-doktrin untuk menjadi aktivis sejak awal kita masuk, sementara tekanan uang kuliah teramat mahal, kita tidak bisa bergerak, kita mati sebelum berkembang.

Jika memang itu pilihan akhirnya, dan kita didesak oleh keadaan. Inilah saatnya saudara, mereka yang duduk di Pemerintahan, mereka yang dulunya aktivis kini menjadi penghianat bagi adik-adik nya sendiri, kita disuruh kuliah manut, kita diajarkan untuk menjadi pegawai-pegawai yang taat, yang bisa menyumbang pajak agar bisa mereka korupsi. Tujuan UKT sudah jelas, di hitung dengan cara bagaimanapun ini bukan solusi selama keadilan di nomor duakan dan Pendidikan dimasukkan ke dalam barang dagangan semata.

Teman-teman seperjuangan, jika mereka minta diskusi, mari kita layani, pergilah ke Mendikbud, ke DPR, tapi jika suara baik-baik ditolak, usul tidak didengar dan mereka masih sibuk bikin pernyataan yang mustahil untuk diterima, apa boleh buat, suara jalanan yang akan berkata dengan bahasa yang mereka mengerti.

 

Sudah terlambat, kita harus maju, karena mundur adalah penghianatan!

Che Guevara (Dokter yang kuliahnya lama karena menolong pasien Lepra di Peru)

 

Tembok granit, rakyat bersatu, hanya ada satu kata: Lawan!

 Oleh

Darsono

 

  

Boston Meledak, Siapa Bertanggung Jawab?

 

Lari maraton yang diikuti oleh 23,000 orang pada hari Senin tanggal 15 April 2013 jam 2:50 siang waktu setempat di Boston berakhir dengan sebuah ledakan bom berdaya ledak tinggi. Korban berjatuhan, anak berumur 8 tahun meninggal dan 2 orang dewasa meninggal dunia. 100 orang diperkirakan terluka.

Foto di Harian NewYork Times menggambarkan dengan jelas korban yang berlumuran darah berusaha di selamatkan oleh pihak medis. Bom meledak disisi kanan sebelum garis finish. Banyak pihak mencari dalang dibalik peledakan bom ini. Perlu diketahui bahwa Amerika Serikat tidak pernah mengalami ledakan besar setelah 11 September 2001 ketika gedung kembar WTC diruntuhkan oleh pesawat yang diperkirakan bermuatan bom.

Ini merupakan ancaman besar bagi Amerika di saat War on Terror yang dilakukan untuk memburu teroris berlangsung sukses dengan terbunuhnya Osama bin Laden tahun 2011 lalu.

Apakah pelaku pemboman merupakan anak didik jaringan Al-Qaeda atau Korea Utara yang tengah mempersiapkan perang dengan Korea Selatan? Pihak lain juga bisa dilibatkan, kelompok Tea Party (liberal)  juga bisa dijadikan pihak yang disudutkan, karena selama ini kelompok partai Republik yang menolak rencana besar Pemerintahan Obama dapat bertindak di luar forum parlemen. Saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Amerika Serikat terkait dugaan pelaku sementara.

 Dugaan paling kuat antara jaringan Al-Qaeda yang tengah membalaskan dendam terhadap kematian pemimpinnya Osama bin Laden atau Intelejen Korea Utara yang menganggap Amerika berada di balik Korea Selatan.

Semoga kejadian ini tidak mencoreng nama Islam yang sering kali di kambing hitamkan oleh Amerika sebagai dalang dari berbagai teror di negaranya.

Redaksi

UN: UJIAN “NGAWUR”

Ngawur! Pendidikan Indonesia kembali tercoreng dengan adanya mismanajemen Ujian Nasional SMA/SMK. Kejadian ini merupakan pertama kali sejak ujian nasional diselenggarakan  tahun 2005. Penyelenggaraan ujian nasional yang seharusnya dilaksanakan Senin, di 11 provinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Bali, NTB dan NTT diundur Kamis (18/4) karena keterlambatan distribusi soal. Tak hanya sampai di situ, pengumuman penundaan ujian nasional secara  mendadak pun menambah tingkat  kegalauan siswa.

Di sisi lain, terjadi banyak kesalahan teknis di sejumlah daerah yang mengikuti Ujian Nasional. Pertama, terjadi di SMK 17 Kota Surabaya sebanyak 83 bundel lembar soal Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris salah distribusi. Kedua, ketiadaan naskah soal kelompok IPS di lima SMA di Pematang Siantar dan 42 SLTA Simalungun. Ketiga, kekeliruan pembagian bundel soal dan lembar jawaban, lembar jawaban Bahasa Inggris malah diberikan untuk Bahasa Indonesia di kota Bandung dan Kabupaten Garut. Keempat, naskah soal untuk SMK tertukar dengan SMA, hal ini terjadi di SMK cendekia kota Bandung. Kelima, naskah soal untuk Bahasa Indonesia jurusan IPS tertukar, akibatnya SMA 1 Singaparna kabupaten Tasikmalaya 20 dari 351 siswa terlambat memulai ujian (Kompas, 16/04/13).

Implikasinya jelas, kesemrawutan yang terjadi berpotensi adanya kebocoran soal dan biaya logistik bagi pengawas di lapangan membengkak karena sudah terlanjur disebar. Belum lagi ketidakpastian berlangsungnya ujian nasional mempersulit daerah pedalaman karena harus wira-wiri ke ibu kota kabupaten mengambil soal. Selain kacaunya jadwal petugas independen, keamburadulan ujian nasional juga dikhawatirkan mempengaruhi mental dan konsentrasi siswa. Siswa sudah tidak lagi bersemangat untuk bersaing secara sehat karena memandang banyaknya terjadi kekurangan dan kecurangan. Akhirnya yang terjadi banyak siswa yang menghalalkan segala cara.

Kejadian sekelumit bagian masalah ujian di atas tentu tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat pendidikan merupakan kunci lahirnya generasi berkualitas. Kinerja pemangku kepentingan yang begitu-begitu saja merupakan bukti nyata  ketidakbecusan dalam mengurus pendidikan. Sudah begitu, masih saja ada kesalahan yang ditutupi dengan dalih teknis. Sangat tidak professional!

Seharusnya Kemendikbud melaksanakan kerja sesuai proses manajemen perencanaan yang matang. Buruknya manajemen terlihat saat kinerja yang asal-asalan tanpa target dan planning B. Jika hanya kendala teknis salah satu percetakan, tentu pemerintah bisa memastikannya karena anggaran yang disediakan mencapai Rp500 miliar. Lagian, ujian nasional ini rutin diselenggarakan setiap tahun, jadi jika ada kesalahan tentu suatu hal yang memalukan. Hal ini mengundang opini masyarakat terjadinya suap di perusahaan percetakan. Mengingat percetakan yang bekerja tentu sudah diuji kapasitas kecanggihannya. Lalu, bagaimana bisa terjadi kesalahan teknis?

Perencanaan yang grusa-grusu juga terlihat ketika soal dijadikan 20 set, padahal menurut pemerhati pendidikan, Guru Besar Matematika ITB Iwan Pranoto, memerlukan waktu lima tahunan guna menguji kesetaraan soal. Siswa yang mengikuti ujian tahun ini tak lebih dari sekedar kelinci percobaan!

Reformasi yang selama ini kita dengungkan seharusnya membawa bangsa ini menuju keadaan yang lebih baik. Pemangku kepentingan harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanahnya, alokasi besarnya APBN harus mampu ditangani secara profesional. Ketegasan dan komunikasi perlu dibangun agar semua kebijakan yang direncanakan berjalan sesuai harapan. Generasi kedepanlah tumpuan harapan bangsa ini satu-satunya. Jika yang diharapkan saja tidak berkualitas, bagaimana nasib bangsa ini selanjutnya? Wallahu a’lam bisshawab.

Zamhari
HMI Komisariat Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

Arief Rosyid, Sang Dokter Gigi Terpilih Sebagai Ketua PB HMI

HMINEWS.Com – Setelah berlangsung sebulan, Kongres ke-28 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-‘Dipo’, red) selesai dan menghasilkan ketua umum (formateur) baru. Ketua terpilih adalah Muhammad Arief Rosyid yang unggul atas Noer Fajriansyah pada putaran kedua pemilihan.

Pemilihan berlangsung dalam dua putaran, putaran pertama dengan 6 calon; Nur Rendra (4 suara), Arief Rosyid (55 suara), TItan (18 suara), Amal Sakti (15 suara), Mulyadi (38 suara) dan Noer Fajriansyah (31 suara), serta suara tidak sah 3 suara. Empat mengundurkan diri pada putaran kedua, sehingga hanya diikuti dua calon dengan perolehan: Arief Rosyid 238 suara dan Noer Fajriansyah 62 suara, suara tidak sah dari 190 cabang penuh peserta kongres 28 tersebut ada 7 suara.

Usai terpilih, Arief Rosyid menyatakan proses kongres yang berjalan sangat alot selama sebulan itu menjadi ‘miniatur’ untuk bagaimana mengelola satu kepengurusan ke depan. Ia mengusung tema ‘HMI untuk Rakyat’ dengan maksud menjadikan lembaga yang didirikan Lafran Pane tersebut sebagai kekuatan ‘civil society’ melalui kerja keras dan kesabaran.

“Mendorong HMI sebagai civil society, bisa kembali ke rakyat, PB HMI menjadi jembatan program kerja ke cabang-cabang,” kata Arief kepada hminews.com di Auditorium GOR Ragunan-Jakarta Selatan, Senin (15/4/2013) sore.

Tidak muluk-muluk, Arief menyatakan untuk memperbaiki lembaga adalah dengan memperbaiki pribadi dan kualitas kader-kadernya. Apalagi, melihat dinamika yang terjadi belakangan, termasuk pelaksanaan kongres yang berlarut hingga satu bulan dan berpindah tempat sampai tiga kali, butuh kerja keras untuk me-recovery-nya.

“Memperbaiki HMI dengan memperbaiki diri sendiri. Bullshit orang cerita perbaikan HMI kalo dirinya sendiri tidak diperbaiki. Saya kira hari ini kita minim keteladanan makanya kita harus memberikan keteladanan,” lanjutnya.

Arief Rosyid aktif di HMI sejak tahun 2004, pernah menjadi ketua komisariat, sekretaris umum cabang Makassar Timur dan kemudian wakil sekretaris jenderal PB HMI. Ia lulusan S1 Kedokteran Gigi Universitas Hasanudin, dan kini tengah menempuh pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia.

Pelantikan Pengurus HMI Komisariat Fakultas Teknik UGM

Pada Hari Minggu tanggal 14 April 2013 jam 20.00 WIB dilaksanakan Pelantikan Pengurus HMI Komisariat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada di sekretariat HMI Cabang Sleman. Acara pelantikan dilakukan dengan nuansa kesederhanaan dan ditutup dengan orasi dari ketua terpilih Satria Virajati (Teknik Nuklir UGM, 2010). Kabar pelantikan Pengurus HMI Fakultas Teknik UGM ini menjadi hal yang menggembirakan, karena setelah 7 tahun vakum, akhirnya Komisariat ini bisa bangkit lagi di kancah pergerakan mahasiswa.

Dalam pidato sambutannya, Aufa Taqiya selaku Ketua Cabang Sleman berharap bahwa Pengurus yang baru di lantik ini dapat menjaga konsistensi gerakan hingga akhir hayat. Konsistensi gerakan bukan saja menjadi tanggung jawab dalam sebuah kepengurusan, namun diharapkan setelah tidak menjabat sebagai pengurus pun konsistensi harus tetap di jaga sehingga ke-vakum-an Komisariat tidak terjadi.

Sebagai penutupan acara Pelantikan ini, ketua terpilih Satria Virajati menyampaikan orasi singkatnya tentang permasalahan pembagian tugas gerakan. Ia mengatakan dengan berapi-api bahwa “Tugas HMI Teknik bukan sekedar berdiskusi saja, tapi kita perlu aksi nyata, sekali lagi aksi yang di perlukan dalam membangun gerakan HMI Teknik kedepannya… Jika Komisariat Ekonomi hebat dalam berdiskusi, kita akan hebat dalam aksi…Ada yang bertanya apa visi HMI Teknik? Saya jawab, visi kita adalah masuk ke dalam surga dengan perjuangan dan konsistensi gerakan!”. Orasi yang bersemangat tersebut disambut tepuk tangan oleh para peserta Pelantikan. Adapun Sekretaris Umum di amanahkan kepada Tirza Surya Sembada (Sekolah Vokasi, Teknik, 2011) dan Bendahara Umum dijabat oleh Dwi Danang (Sekolah Vokasi, Teknik, 2011)

Diharapkan setelah kebangkitan Komisariat Teknik UGM ini dapat menjadi contoh bagi Komisariat-komisariat Persiapan seperti Fisipol, dan Peternakan UGM untuk terus berjuang mengkader mahasiswa di fakultas masing-masing agar dikemudian hari dapat menjadi Komisariat yang formal di lingkup HMI Cabang Sleman.

 

 

Redaksi

Resume Diskusi Publik Milad HMI ke-66

Resume Diskusi Publik Indonesia Tanpa Parpol

Panitia Peringatan Milad HMI ke 66 HMI Cabang Sleman telah mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Indonesia Tanpa Parpol : Masa Depan Gerakan Sipil di Indonesia”, diskusi ini bertujuan untuk mengoreksi keadaan politik Indonesia hari ini, dimana peran parpol semakin tidak mengakar di masyarakat, partai hampir-hampir kehilangan relevansinya, sehingga proses demokrasi yang terjadi di Indoensia hanya menjadi demokrasi prosedural saja, kita disibukan oleh Pemilu dan kertas suara, bukan esensi partai itu sendiri.

Diskusi dilaksanakan pada hari sabtu, 13 April 2013 di auditorium Fakultas Peternakan UGM. Diskusi kali ini menghadirkan dua pembicara yakni Eko Prasetyo, S.H dan Hafidz Arfandi dari HMI Cabang Sleman.  Materi pertama disampaikan oleh Hafidz Arfandi, dia memaparkan proses pendewasaan demokrasi pasca turunnya Soeharto, reformasi yang sejatinya diharapkan menjadi gerbang kesejahteraan rakyat dan terbukanya keran demokrasi di Indonesia malah belum menemui titik temunya. Demokrasi hanya dilaksanakan sebagai seremonial dan prosedural saja, tidak dilakukannya suatu pemotongan generasi di Indonesia pasca Orba menjadikan adanya raja-raja kecil yang membangun sistem oligarki di Indonesia. Pucuk-pucuk pemerintahan dipegang oleh sebagian kalangan saja dan cenderung bersifat kartel.

Jika di zaman Orde Lama partai membawa ideologi sebagai acuan utama pergerakan, sekarang partai mudah sekali didirikan walaupun tanpa ada dasar ideologi sama sekali (kalaupun ada hanya sebatas formalitas). Partai-partai sekarang cenderung memburu kekuasaan dan kekayaan, serta memakai jargon atas nama rakyat sebagai pendulang suara saja. Sementara itu pembicara ke-2, Eko Prasetyo menekankan bahwa sekarang terjadi kebuntuan ide-ide segar yang terjadi di kalangan mahasiswa, ide-ide di mahasiswa tersumbat karena buntunya saluran penyaluran di kampus-kampus. Saat ini hampir mustahil untuk menemukan adanya ide-ide politik di kalangan mahasiswa karena makin padatnya jadwal akademik mahasiswa dan makin monotonnya pola pikir. Wajar jika kader-kader parpol masa depan yang disumbang dari kampus tidak berkualitas.

Pola dan tingkah politisi di republik ini yang makin tidak karuan, menurut Eko, turut mempercepat menurunnya pamor parpol di mata rakyat. Parpol seakan-akan tidak perlu di dukung rakyat toh  mereka pun tidak memberikan pengorbanan yang besar bagi rakyat. Hal tersebut ditambah dengan banyaknya politisi-politisi yang menjadi tahanan KPK sehingga makin membuat istilah politik buruk di mata rakyat. Proses regenerasai kader parpol yang tidak jelas dan hanya menggaet artis-artis ataupun orang populer menunjukkan adanya pola oportunistik di kalangan parpol.

Dengan dihadiri 39 peserta dari berbagai gerakan ekstra dan intrakampus, diskusi ini dilanjutkan tanya jawab antara pembicara dan peserta. Diskusi berlangsung hangat karena ada pertarungan ide-ide di dalamnya. (k.m)

 

Mahasiswa Iran Safari Persatuan Dunia Muslim

HMINEWS.Com – Muslim Student Union (MSU) Republik Islam Iran berkeliling dunia mengkampanyekan persatuan. Giliran negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang mereka kunjungi.

Kunjungan ke Indonesia, MSU mengirim empat utusan: Hosein Sheykhian, Adeli dan Nemati. Diterima oleh Pengurus Besar Himpunan Maahasiswa Islam (PB HMI-MPO) dan ditemani pengurus HMI MPO Cabang Depok,  8-12 April 2013 dan bertemu dengan unsur pimpinan berbagai organisasi, di antaranya Muhammadiyah, NU, Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Jamaah Ablul Bait Indonesia (IJABI), Ahlul Bait Indonesia (ABI) dan berkunjung pula ke DPR menemui perwakilan fraksi PKS, Hermanto dan berdialog.

Hal-hal pokok yang mereka usung adalah persatuan negara-negara muslim dalam menghadapi hegemoni negara-negara kapitalis-imperialis seperti Amerika Serikat yang sering memaksakan kebijakan terhadap negara lain dan tak segan melancarkan invasi ke negeri-negeri muslim. Seperti juga pemboikotan ekonomi oleh Amerika Serikat dan sebagian dunia internasional terhadap Iran dengan tuduhan negeri para Mullah tersebut mengembangkan persenjataan nuklir, padahal Iran mengakuinya.

“Yang ditakutkan Amerika sebenarnya bukan nuklirnya, tetapi semangat warga negara Iran. Nuklir itu adalah pemuda-pemuda Iran itu sendiri,” kata Hosein saat berdialog dengan Hermanto (Fraksi PKS) dan PB HMI MPO di Senayan, Rabu (10/4/2013).

Tetapi, menurut mereka, yang patut disayangkan adalah masih rendahnya persatuan negeri-negeri Muslim, bahkan terkesan bermusuhan atau bisa diadudomba sesama mereka. Wacana penolakan hegemoni Barat juga banyak yang tampak hanya retorika tanpa aksi nyata.

Mahasiswa Iran tersebut juga membawa misi bertukar gagasan mengenai pendidikan dan kebudayaan. Mereka mengaku tertarik dengan pola pendidikan di sejumlah lembaga pendidikan yang dikembangkan di Indonesia. Dalam pertemuan dengan PP Muhammadiyah dan berdialog dengan Dien Syamsuddin, dibicarakan potensi kerjasama pendidikan dan teknologi Indonesia-Iran.

Selain Indonesia, mereka mengaku juga telah mengunjungi Malaysia dan Singapura, serta negara Asia lainnya. Selama berada di Indonesia, keempatnya menginap di Sadra International Institute di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

 

Agar Pemilu 2014 Demokratis

Diperlukan sejumlah komponen terpenting untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis di Indonesia. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Hadar N Gumay menyebutkan setidaknya ada tujuh karakter agar pemilu demokratis.

“Dari segi penyelenggara pemilu, KPU harus memiliki tujuh karakter, seperti independensi, imparsialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profsionalitas dan orientasi pelayanan atau service mindnees,” kata Hadar dalam Seminar Nasional “Mewujudkan Pemilu 2014 yang Demokratis,” yang digelar Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII) dan Hanns Seidel Foundation (HSF) di Yogyakarta, Sabtu (13/4/2013).

Menurut Hadar, dengan kemandirian badan penyelenggara pemilu tersebut maka kekhawatiran akan ‘pragmatisme’ pihak penyelenggara dapat dikurangi. Celah-celah bagi pihak yang mempunyai kepentingan harus ditutup agar tidak dimanfaatkan untuk mengembuskan isu-isu yang menyudutkan peran lembaga tersebut.

“Agar tidak ada tuduhan kinerja KPU lambat, tidak meyakinkan dan lainnya yang bisa menyebabkan bias di kalangan masyarakat,” lanjutnya.

Pengawasan Mahasiswa dan LSM

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan mengatakan pengawasan dalam penyelenggara pemilu era sekarang, dari segi regulasi sudah jauh lebih baik dari masa Orde Baru, walaupun saat itu telah memiliki panitia independen yang berada di bawah sub-ordinaasi, namun dirasa belum kuat secara kelembagaan.

“Pasca Reformasi digagaslah  suatu pengawas Pemilu yang lebih independen  yang tadinya panitia sekarang dijadikan badan, bahkan di pusat dan provinsi sifat badan pengawas tersebut sudah permanen, hal ini dilakukan untuk memperkuan posisi dari badan pengawasan tersebut,” kata Prof Kacung Marijan.

Selain sistem yang sudah dirancang dengan “baik”, untuk pengawasan yang efektif tentunya, tidak terlepas dari  peran serta mahasiswa, LSM dan lainnya. Hal ini berfungsi untuk mencegah adanya money politics yang berimplikasi lahirnya korupsi politik, kata sang Professor lagi.

“Karena hal ini yang sulit dijangkau oleh badan pengawas apabila hanya dilakukan sendiri, maka dari itu perlua andanya  peran aktif dari masyarakat yang memberikan pengaduan kepada badan yang akhirnya akan ditindaklanjuti oleh badan atau lembaga yang berwenang, hal ini yang dirasa akan memunculkan pengawasan yang  bersinergi dan efektif,” paparnya.

Pengawasan inilah, sebagai “root culture,” yang diharapkan dapat menggiring demokrasi dalam Pemilu pada titik tengah, agar tidak lagi ada pada suatu demokrasi pasar bebas yang tidak sempurna yang cenderung pragmatis dan jauh dari nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Peran Masyarakat

Selain penyelenggara dan pengawas pemilu, ada satu fator yang amat penting yakni peran serta masyarakat. Menurut dosen Fakultas Hukum UII, Anang Zubaidy, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin menurun, dimulai dari tahun 1971 (99%) hingga 2009 (71%).

“Sebenarnya partisipasi masyarakat dalam pemberian suara dalam pemilihan umum bukan satu-satunya penentu demokratis atau tidaknya pemilihan umum, partisipasi hanya dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kualitas penyelenggaraan pemilu serta seberapa besar harapan masyarakat kepada calon-calon yang berkontestasi dalam sebuah pemilu,” kata Anang Zubaidy.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di iantara faktor-faktor itu adalah motivasi dari diri pemilih sendiri, penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pemilu dan peserta pemilu. Penurunan partisipasi pada satu sisi dan peningkatan angka golongan putih pada sisi yang lain setidaknya ditentukan oleh beberapa faktor di atas.

“Oleh karenanya, perlu upaya serius untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa menafikan aspek pemberdayaan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu, bukan sekedar mobilisasi,” lanjut dia.

 Partisipasi yang ideal, menurutnya, adalah partisipasi karena sebuah kesadaran masyarakat akan kepentingan bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan sebuah pendidikan politik yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat dan semangat transparansi dari diri partai politik/peserta pemilu terutama pada saat menyeleksi calon wakil rakyat dari partai politik yang bersangkutan.

Sebagai penutup, dari seminar nasional ini  diperoleh tiga kesimpulan besar yakni mencakup integritas penyelenggara, perbaikan institusional, perlunya pendidikan politik guna mewujudkan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pemilu yang nantinya akan terbentuk suatu perangkat yang bersinergi dan berhasil mewujudkan suatu pemilu yang demokratis.

 Zayanti Mandasari
Pengurus Unit Kajian Strategis HMI Cabang Yogyakarta