Resolusi HMI untuk Konflik Sampang

Pengungsi di GOR Wijaya Kusuma Sampang (net)

HMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) menyerukan penyelesaian kasus kekerasan sesama muslim di Sampang-Madura. Kekerasan tersebut harus diakhiri dengan penyelesaian yang adil dan tidak melanggar hak warga negara.

Berikut pernyataan sikap Komisi Eksternal PB HMI MPO mengenai kasus tersebut:

Pertama. Perbedaan keyakinan harus diselesaikan dengan jalan damai; dialog dan da’wah. Jika memang dianggap menyalahi kebenaran maka harus dengan penyadaran, bukan pemaksaan. Memaksakan keyakinan dengan kekerasan adalah menyalahi prinsip Islam: Laa ikraha fid diin (tidak ada paksaan dalam agama).

Kedua. Perampasan hak milik, dalam hal ini menghalangi kelompok muslim Syiah kembali dan menempati rumah masing-masing, adalah tidak dapat dibenarkan. Perbedaan madzhab ataupun kepercayaan tidak bisa menjadi dasar perampasan hak, pengusiran maupun tindakan kekerasan lain. Bahkan Nabi saja bisa bertetangga dengan non-muslim.

Akibat ditolak untuk kembali dari pengungsian setelah terusir, warga Muslim Syiah Sampang bertahan di GOR Wijaya Kusuma Sampang kehilangan mata pencaharian, bergantung pada bantuan dari luar dan kehilangan hak untuk menempati rumah sebagai hak milik mereka yang sah.

Ketiga. Menyerukan para pemimpin umat agar mengedepankan dialog dan da’wah, menjaga persatuan, mencegah dari tindakan provokasi dan kekerasan yang akan menimbulkan kerusakan, mencemarkan nama Islam.

Keempat. Mendesak pemerintah sebagai ulil amri segera bertindak tegas menghentikan kekerasan, dan wajib melindungi semua hak warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi negara tanpa kecuali.

Demikian pernyataan sikap PB HMI MPO.

Jakarta, 8 Mei 2013.
Fathurrahman (Ketua),  Muhammad Akbar (Sekretaris Jenderal)