Dilema Presiden Kita

HMINEWS.Com – Sistem perpolitikan Indonesia memberikan kewenangan demikian besar kepada presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara. Namun presiden dinilai tidak mampu menggunakannya yang memungkinkannya bertindak secara tegas terhadap berbagai pengambilan keputusan.

Presiden terlihat peragu dan malah membentuk koalisi yang oversize, sehingga membuat arah pembangunan tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut akibat dari kekuasaan yang terlalu besar diberikan kepada partai politik. Demikian hal itu diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara, Saldi Isra, dalam diskusi “Kepemimpinan Berkeutamaan” di yang diadakan Lingkar Muda Indonesia di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Saldi menyampaikan, koalisi dan sikap presiden yang sedemikian itu merupakan suatu hal ‘yang sama sekali tidak diharapkan’ muncul dalam sistem politik presidensiil yang jelas-jelas memberi wewenang penuh pada presiden. Presiden yang sangat sulit dijatuhkan, andaikan ia pun hanya berdiam diri, dinilai tidak mampu memerankan diri dengan baik.

Pengamat yang lebih senang menetap di Sumatera Barat tersebut mencontohkan, di Amerika Serikat, penentuan menteri harus melalui konfirmasi Senat. Di Indonesia yang kewenangannya penuh diberikan kepada presiden, justru posisi menteri seperti itu malah dijadikan alat tawar-menawar dengan partai politik. “Ini sangat merusak,” tegasnya.

Kondisi yang bisa dilihat, di Indonesia terjadi divided government (pemerintahan yang terbelah). Masing-masing menteri atau anggota parlemen bekerja sesuai agenda partainya masing-masing dan tidak ada sinergi dan keselarasan satu dengan lainnya.

“Menteri dari Golkar menjalankan agenda Golkar, menteri dari PKS menjalankan agenda PKS,” lanjut Saldi.

Hal lainnya yang merusak perpolitikan, lanjutnya, yaitu bahwa presiden tidak dapat melepaskan keterikatannya yang terlalu dalam dengan partainya. Seharusnya begitu dilantik menjadi presiden, presiden langsung menjadi milik semua golongan, bukan lagi menjadi milik partai. Tetapi yang terjadi kini, semua jabatan dari dewan pertimbangan sampai ketua umum partai pun diembat pula oleh presiden.