Presiden dan Freeport Digugat atas Longsor Tambang Emas

HMINEWS.Com – Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan PT Freeport digugat terkait tragedi terowongan longsor yang terjadi di tambang emas Freeport di Papua. Kedua pihak digugat oleh dua WNI atas perbuatan melawan hukum.

Gugatan didaftarkan dengan mekanisme gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) oleh FX Arief Poyuono dan Satya Wijayantara, dengan kuasa hukum Habiburrokhman dari Serikat Pengacara Rakyat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/5/2013).

Tragedi terowongan longsor tersebut dinilai sebagai salah satu insiden kecelakan kerja terburuk yang pernah terjadi di Indonesia.

“Yang lebih memprihatinkan lagi adalah sikap pemerintah dan PT Freeport sendiri yang terkesan tertutup, lamban dan tidak melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan para korban yang hingga saat ini masih terperangkap di terowongan longsor tersebut,” tulis dalam rilis.

Menurut mereka,  satu hal yang patut digarisbawahi adalah fakta bahwa tragedi tersebut terjadi di area pelatihan tambang bawah tanah yang seharusnya menjadi area yang paling aman dibanding area kerja PT Freeport lainnya. Jika di area pelatihan saja bisa terjadi tragedi longsor , sangat mungkin peristiwa serupa dapat terjadi di area kerja lain.

“Kami mendapat informasi bahwa sebenarnya peristiwa terowongan longsor dalam skala yang lebih kecil sering terjadi di area kerja PT Freeport, namun selama ini tidak terekspose ke media massa karena lokasinya yang terpencil dan sulit untuk dijangkau,” lanjut Habiburrokhman.

Baik PT Freeport Indonesia maupun pemerintah sama-sama layak digugat ke pengadilan karena telah lalai menjalankan kewajibannya hingga terjadilah tragedi terowongan longsor ini. PT Freeport Indonesia patut diduga tidak memberlakukan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baik sehingga tidak mampu melindungi seluruh karyawan secara maksimal.

Isi gugatan:

1. Menghukum Pemerintah RI c.q Presiden RI untuk membatalkan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia.
2. Menghukum PT Freeport Indonesia untuk menghentikan operasi penambangan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.
3. Menghukum PT Freeport Indonesia untuk memberikan santunan masing-masing RP 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk korban selamat dan masing-masing Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) untuk keluarga korban yang meninggal dunia .
4. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dengan memasang iklan permintan maaf di 6 stasiun Televisi Nasional , 6 Surat Kabar Nasional, 6 portal berita nasional dan 6 stasiun radio.