Tolak Kenaikan BBM, 7 Aktivis HMI Mataram Dikeroyok Aparat

HMINEWS.Com – Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak oleh pemerintah menuai protes aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Mataram. Sekitar 15 Mahasiswa yang tergabung dalam HMI MPO Mataram melakukan aksi demonstrasi dalam menolak kenaikan harga BBM yang rencananya akan disahkan oleh DPR pada juni mendatang.

Puluhan aktifis tersebut menilai kenaikan harga BBM besubsidi akan berkontribusi pada melonjaknya angka inflasi sehingga mengoreksi pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mempengaruhi pabrik, harga pasar dan segala kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan 87.6 % masyarakat Indonesia adalah pemakai BBM bersubsidi dan mayoritas berada dalam garis kemiskinan. Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 9.00 WITA di Jalan Pendidikan menuju Perempatan BI dan Gedung DPRD Propinsi NTB, Selasa (21/5/2013).

“Pemerintah harus mengambil kebijakan yang solutif tanpa harus menaikkan harga BBM karena kenaikan harga BBM hanya akan menambah kesengsaraan rakyat dalam rentang waktu yang panjang,” kata koordinator aksi, Randi.

Randi juga menambahkan bahwa pemberian Bantuan langsung Tunai (BLT), Dana kompensasi dan BLSM adalah merupakan cara yang diambil oleh pemerintahan SBY untuk mengekang sekaligus menahan amarah rakyat dalam menolak kenaikan harga BBM.

Setelah memaksa masuk halaman Gedung DPR massa aksi melakukan orasi bergantian. Aparat yang menjaga aksi digedung DPR sekitar 150 orang karena sebelumnya ada aksi demonstrasi dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Mahasiswa minta bertemu anggota DPR, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada wakil rakyat yang menemui mereka.

Kemudian terjadi saling dorong dengan aparat kepolisian. Mahasiswa kalah banyak, terkepung dan dipukuli hingga 7 di antaranya babak belur. Mereka adalah Randi, Sukisman, Firdaus, Radit, Naim, Putra Raden dan Ikbal. Beberapa di antaranya bahkan dibawa mobil aparat.

Dedi Ermansyah (koordinator umum) mengatakan, aparat kepolisian adalah lembaga yang bentuk oleh negara untuk menjaga instabilitas negara, dan tidak seharusnya berlaku represif terhadap mahasiswa yang menyuarakan hak.

“Aparat kepolisian hari ini tidak bertugas sebagaimana mestinya, mereka melanggar kode etik dan prosedur dalam mengawal massa aksi demonstran.”

HMI MPO Mataram akan menindak-lanjuti kasus ini dan meminta kepada KAPOLDA NTB untuk bertanggung jawab dan segera memecat anggotanya yang represif terhadap mahasiswa.

LAPMI Mataram