Kongres menyinggung sampang

 

Bogor – Indonesia yang dicita-citakan berdiri di atas semua golongan kini dalam praktiknya pincang oleh bungkamnya negara dalam berbagai kasus kekerasan antar golongan. Negara abai dari bertindak melindungi seluruh warganya tanpa melihat golongan.

“Kaki kebangsaan kita pincang karena negara tidak bisa berdiri di atas semua golongan. Ketika ratusan warga di Sampang Madura terusir hanya karena perbedaan, negara diam saja,” kata Ketua Umum PB HMI MPO dalam pembukaan Kongres ke-29 di Bogor, Kamis (27/6/2013) malam.

Menurut Alto, sebuah kepercayaan adalah sesat menurut kepercayaan lainnya. Agama yang satu juga sesat menurut agama lainnya. Tetapi, ia mempertanyakan, apakah dengan dasar seperti itu setiap kelompok bisa memaksakan kehendak atas kelompok lain yang berbeda tersebut.

“Negara tidak berdasar pada sesat-tidak sesat, kafir atau tidak kafir dan lainnya. Di tengah mayoritas Muslim, golongan Kristen sulit mendirikan gereja, sebaliknya di tengah mayoritas Kristen, umat Islam sulit mendirikan masjid,” lanjut Alto.

Saat ini, di tengah ancaman globalisasi, lebih mudah mendirikan hotel dan mall daripada mendirikan satu tempat ibadah.

Kaitannya dengan masalah yang melanda bangsa ini, dalam Kongres HMI MPO ke-29 Alto berharap forum kongres akan mengedepankan dimensi intelektualitas dan spiritualitas. Kongres akan membahas banyak hal termasuk perkaderan yang diharapakan memunculkan para pemimpin masa depan yang negarawan.

Berita Kongres ke-29 Bogor

 

Bogor – Kongres ke-29 HMI MPO diharapkan melahirkan gagasan-gagasan baru dan lebih mengedepankan aspek intelektual daripada sekedar seremonial perebutan posisi. Diharapkan menjadi forum akal sehat, bukan forum hasrat kekuasaan semata.

Demikian disampaikan Ketua Umum PB HMI MPO, Alto Makmuralto dalam Pembukaan Kongres ke-29 di Bale Binarum, Kota Bogor, Kamis (27/6/2013) malam.

“Dengan begitu berarti kita melapangkan jalan tradisi epistemik yang dahulu tumbuh subur di HMI. Karena dengan tradisi tersebutlah akan lahir para ideolog. Dan para ideolog-lah yang memungkinkan lahirnya negara yang berperadaban,” ujar Alto.

Sementara Anies Baswedan lebih menyoroti pada model perkaderan HMI yang harus disesuaikan untuk bisa memenangkan masa depan.

“Training HMI harus menyiapkan masa depan. Kita berharap pada perkaderan HMI kini untuk suplai pemimpin masa depan,” tutur Rektor Paramadina tersebut.

Selain masalah perkaderan, Anies juga menyinggung daya pikir mahasiswa. “Selain kritis, juga harus dilengkapi dengan basis moral dan basis intelektual,” lanjut Anies. Intelektualitas, menurutnya, bisa dilihat dari isi omongan kader, apakah menyelesaikan masalah, hanya aktualisasi atau malah menambah masalah.

Sejumlah tokoh tampil menyampaikan sambutan, di antaranya Sekjen Majelis Nasional KAHMI, Subandrio dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang sekaligus menabuh gong untuk membuka kongres secara resmi.

Usai sambutan dan pidato, acara dilanjut dengan Seminar Nasional Demokrasi Ekonomi dengan pembicara pengamat ekonomi Hendri Saparini dan Kusfiardi, serta Sekretaris Menter Koperasi dan UKM Agus Muharam dengan moderator Summaya Ilham.

Kongres untuk Satukan Hati, Policy dan Kebersamaan

HMINEWS.Com- Esensi Kongres HMI MPO bukan semata pertarungan politik untuk kepentingan nasional, apalagi di tingkat institusional HMI. Sehingga yang menjadi pembicaraan dalam kongres itu adalah program, bukan figur.

“Itulah karakter dalam HMI MPO. Kongres itu juga untuk menyatukan gerakan, hati dan menyatukan policy. Menyatukan kebersamaan,” kata Masyhudi Muqorrobin dalam briefing dengan Presidium Kongres ke-29 HMI MPO di Villa Bumi Cisarua, Ahad (30/6/2013).

Masyhudi Muqorrobin yang merupakan salah seorang perumus Khittah Perjuangan HMI MPO tersebut berharap kongres menghasilkan karya-karya besar, tidak hanya kesepakatan-kesepakatan, apalagi kesepakatan yang dipaksakan atau didapat melalui kasak-kusuk sana-sini.

Ketua Umum PB HMI MPO ke-3 tersebut juga menegaskan, HMI MPO perlu kembali kepada gerakan intelektual, yang lebih luas dari pendidikan. Tujuannya adalah untuk memantapkan terbentuknya peradaban madani, yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang diridhai Allah.

Fungsi Vital Presidium Kongres

Presidium Kongres adalah salahsatu penentu kualitas kongres, apalagi setelah PB demisioner maka presidium ‘bertindak sebagai PB’.

“Presidium kongres sejak demisioner PB, maka dia adalah PB, maka harus solid, harus bertanggungjawab atas kongres. Kalau terpecah-pecah akan membawa aspirasi Badko masing-masing, aspirasi cabang dan aspirasi pribadi,” lanjutnya.

Karena tugasnya juga harus memantau dan mengarah kebijakan, maka seharusnya sesama presidium itu tinggal dalam satu ruangan tersendiri, terpisah dari cabang dan Badko asal.

“Presidium kongres itu mengawal proses, memberikan arahan untuk pembentukan komisi-komisi nanti, agar program kedepan bukan daftar keinginan, tetapi daftar program organisasi untuk membangun peradaban. Komisi juga diberi arahan, bahwa komisi adalah untuk memberikan alur pemikiran yang konsisten terhadap gerakan,” demikian arahan Masyhudi Muqorrobin di Ahad pagi ini.

Kongres HMI MPO Diharap Hasilkan Gagasan Baru

HMINEWS.Com – Bogor – Kongres ke-29 HMI MPO diharapkan melahirkan gagasan-gagasan baru dan lebih mengedepankan aspek intelektual daripada sekedar seremonial perebutan posisi. Diharapkan menjadi forum akal sehat, bukan forum hasrat. Demikian disampaikan Ketua UmumPB HMI MPO, Alto Makmuralto dalam Pembukaan Kongres ke-29 di Bale Binarum, Kota Bogor, Kamis (27/6/2013) malam.

“Dengan begitu berarti kita melapangkan jalan tradisi epistemik yang dahulu tumbuh subur di HMI. Karena dengan tradisi tersebutlah akan lahir para ideolog. Dan para ideolog-lah yang memungkinkan lahirnya negara yang berperadaban,” ujar Alto.

Ungkapan senada disampaikan Ketua Umum HMI MPO Cabang Bogor yang sekaligus menjadi penanggungjawab Kongres ke-29, Tubagus Sandy Irawan.

“Kongres ini mempunyai arti sangat penting dan strategis dalam memperbaiki dan menata kembali gerakan HMI kedepan untuk mencapai tujuan organisasi yakni terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan ulul albab yang bertanggungjawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhai Allah,” kata Tubagus dalam sambutannya.

Sementara Anies Baswedan lebih menyoroti pada model perkaderan HMI yang harus disesuaikan untuk bisa memenangkan masa depan.  “Training HMI harus menyiapkan masa depan. Kita berharap pada perkaderan HMI kini untuk suplai pemimpin masadepan,” kata Rektor Paramadina tersebut.

Selain masalah perkaderan, Anies juga menyinggung daya pikir mahasiswa. “Selain kritis, juga harus dilengkapi dengan basis moral dan basis intelektual,” lanjut Anies. Intelektualitas, menurutnya, bisa dilihat dari isi omongan kader, apakah menyelesaikan masalah, hanya aktualisasi atau malah menambah masalah.

Sejumlah tokoh tampil menyampaikan sambutan, di antaranya Sekjen Majelis Nasional KAHMI, Subandrio dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang sekaligus menabuh gong untuk membuka kongres secara resmi.

Usai sambutan dan pidato, acara dilanjut dengan Seminar Nasional Demokrasi Ekonomi dengan pembicara pengamat ekonomi Hendri Saparini dan Kusfiardi, serta Sekretaris Menter Koperasi dan UKM Agus Muharam dengan moderator Summaya Ilham.

Kaki Kebangsaan Kita Pincang

HMINEWS.Com, Bogor – Indonesia yang dicita-citakan berdiri di atas semua golongan kini dalam praktiknya pincang oleh bungkamnya negara dalam berbagai kasus kekerasan antar golongan. Negara abai dari bertindak melindungi seluruh warganya tanpa melihat golongan.

“Kaki kebangsaan kita pincangkarena negara tidak bisa berdiri di atas semua golongan. Ketika ratusan wargadi Sampang Madura terusir hanya karena perbedaan, negara diam saja,” kata KetuaUmum PB HMI MPO dalam pembukaan Kongres ke-29 di Bogor, Kamis (27/6/2013) malam.

Menurut Alto, kepercayaan satuadalah sesat menurut kepercayaan lainnya. Agama yang satu juga sesat menurutagama lainnya. Tetapi, ia mempertanyakan, apakah dengan dasar seperti itusetiap kelompok bisa memaksakan kehendak atas kelompok lain yang berbedatersebut.

“Negara tidak berdasar padasesat-tidak sesat, kafir atau tidak kafir dan lainnya. Di tengah mayoritasMuslim, golongan Kristen sulit mendirikan gereka, sebaliknya di tengahmayoritas Kristen, umat Islam sulit mendirikan masjid,” lanjut Alto.

Saat ini, di tengah ancamanglobalisme, lebih mudah mendirikan hotel dan mall daripada mendirikan satutempat ibadah.

Kaitannya dengan masalah yangmelanda bangsa ini, dalam Kongres HMI MPO Alto berharap forum kongres akanmengedepankan dimensi intelektualitas dan spiritualitas. Kongres akan membahasbanyak hal termasuk perkaderan yang diharap akan memunculkan para pemimpin masadepan yang negarawan.

Kongres HMI MPO ke-29, Momentum Membangun Perlawanan Struktural

Setelah pemerintah pusat secara resmi mengetuk APBN-P 2013 dengan skenario pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), sejak itu pula secara resmi pemeirntah meninggalkan masyarakat Indonesia. Mengapa demikian, sebab pemerintah sudah tidak lagi mendengar suara publik untuk mengambil kebijakan. Beragam argumentasi mengapa BBM mesti naik yang dilontarkan pemerintah kepada publik, tidak lagi penting. Yang rakyat pahami saat ini, bagaimana mereka mesti melalui hari-hari sulit ke depan.

Situasi ini yang kemudian perlu dijawab oleh Himpunan Mahasiswa Islam Majelsi Penyelamat Organisasi (HMI MPO), terutama dalam forum Kongres ke 29 yang akan digelar dari tanggal 26 Juni hingga 1 Juli 2013 di Bogor. Organisasi mahasiswa yang sudah cukup lama mewarnai hiruk pikuk perjalanan bangsa ini, dituntut untuk menjawab permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini. Kongres diharapkan mampu memberi tawaran, rumusan atau gagasan konstruktif bagi kehidupan umat. Sesuai dengan cita-cita HMI yakni terciptanya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah.

Bahkan lebih jauh, forum Kongres hendaknya bisa menjadi ajang untuk merumuskan perlawanan secara struktural terhadap rezim saat ini. Perlawanan struktural bukanlah upaya pembangkangan atau kudeta terhadap rezim. Perlawanan struktural hanyalah sebuah cara bagimana organisasi ini lebih berdaya di masyarakat dengan mengambil peran-peran pemerintah secara nyata yang saat ini sudah tidak lagi dilakukan pemerintah terhadap rakyat. Perlawanan struktural kemudian menjadi sebuah keharusan, sebab pemerintah dengan nyata dan tegas melakukan penindasan terhadap rakyat secara tersistematis. Mencabut subisdi BBM adalah salah satu contohnya.

Lantas dari mana perlawanan struktural tersebut dimulai, perlawanan struktural dimulai dengan cara menciptakan kemandirian masyarakat agar tidak lagi tergantung dengan pemerintah. Toh pada kenyataanya pemerintah tidak bisa dijadikan gantungan. Adapun bentuknya, HMI MPO bisa memulai dengan mendirikan lembaga-lembaga publik, macam lembaga pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Metode ini pernah berjaya dan diterapkan oleh Muhammadiyah. Di mana pada masa itu, Muhammadiyah dengan gemilang mampu mengambil peran pemerintah kolonial. Organisasi Budi Oetomo juga pernah memainkan peran itu dengan mendirikan sekolah khusus untuk kalangan pribumi tidak mampu, tanpa sedikit pun mendapat bantuan dari pemerintah. Hingga di era modern hari ini,sudah tidak lagi terhitung organisasi menjalankan peran demikian. Sedangkan untuk teknis pelaksanaanya, HMI cukup memaksimalkan lembaga-lembaga kekaryaan yang sudah ada baik di tingkat Pengurus Besar atau pun cabang. Seperti Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) misalnya dan lembaga-lembaga kekaryaan lainya.

Bisakah hal itu terwujud, mengingat mendirikan lembaga-lembaga publik tidaklah mudah. Dimana, pendanaan menjadi salah satu persoalan paling krusial, apalagi dalam pendirian lembaga ini, kita seutuhnya harus mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Sedang dalam beberapa contoh kasus, HMI MPO sendiri kerap tersandera dengan aspek finansial.

Jawabnya jelas bisa, sebab organisasi ini memiliki modal memadai. Pertama organisasi ini memiliki sumber daya manusia baik berupa kader atau pun alumni yang merupakan tulang punggung organisasi ini. Sekaligus akan menjadi motor dalam menjalankan lembaga-lembaga publik yang akan dibentuk nantinya. Dengan kualitas sumber daya yang ada, baik dari segi jumlah atau pun kualitas sulit rasanya berkata tidak mungkin HMI mampu memainkan peran layaknya Muhammadiyah, terkecuali tidak ada kemauan.

Selain modal sumber daya manusia, HMI MPO punya modal yang tampaknya jauh lebih penting ketimbang finansial, yakni nama baik organisasi. Dengan citra HMI MPO yang sampai saat ini bisa dikatakan bersih (tanpa menafikan citra organisasi lain) dan konsisten menjalankan perannya di masyarakat. Ide HMI mendirikan lembaga-lembaga publik dipastikan akan dengan mudah mendapat sambutan positif di tengah masyarakat. Sehingga dengan mudah meyakinkan publik turut berpartisipasi atas apa yang dijalankan HMI. Sebab tidak bisa dipungkiri, citra organisasi di mana ujung pangkalnya berkaitan erat dengan trasnparansi organisasi merupakan syarat wajib sebuah lembaga publik bisa bisa berjalan.

Kini semua keputusan ada pada tangan peserta Kongres HMI ke 29 yang terdiri dari utusan-utusan cabang HMI se-Indonesia. Bisakah dan maukah HMI menjalankan peran perlawanan stuktural ? Selamat Menjalankan Kongres KE 29.

Ivan Faizal Afandi
HMI MPO Cabang Bekasi

 

PKS Belum (Partai) Islam (?)

Tsunami politik yang terus menghantam PKS sejak awal tahun ini, terus memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, elit politik, pers, tokoh agama, hingga masyarakat umum.

Diantara sejumlah kalangan yang berreaksi di atas, yang terdengar paling sadis menelan PKS adalah kalangan pers. Dimulai dari hari pertama LHI diboyong oleh KPK hingga saat ini PKS (akan) didepak dari koalisi setgab, pers tidak henti-hentinya menguliti kemana-mana berbagai prahara tentang partai dengan slogan (lamanya) “Bersih, Peduli, dan Profesional” ini.

Terlepas dari dependensi pers yang melakukan hal tersebut adalah lawan politik PKS atau bukan, sesungguhnya terkait ini ada fenomena lain yang mengambang di sini dan menjadi alasan mengapa banyak reaksi tersebut muncul. Hal ini terkait dengan ideologi (prinsip) yang dianut oleh PKS.

Partai, Islam, dan Timur Tengah

PKS terinspirasi dari ideologi Gerakan Islam Transnasional bernama Ikhwanul Muslimin (IM). Gerakan ini menyebar di sejumlah negara seperti Mesir, Turki, hingga Malaysia. IM berawal dari Mesir dengan beberapa tokohnya seperti Hassan Al Banna dan Sayyid Quthb. Sistem kaderisasi PKS sangat mengadopsi dari sistem di IM. Kaderisasi dimulai semenjak dini dan juga terinfiltrasi dalam organisasi-organisasi intra di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi, serta proses pernikahan para kader pun dirancang sedemikian rupa. Politisi PKS Zulkieflimansyah bahkan menyebut PKS sebagai partai komunis bercitarasa Islam.

1999, PKS awalnya berdiri dengan nama Partai Keadilan (PK) dan berhasil meraih pertumbuhan suara yang cukup tinggi dari pemilu ke pemilu hingga kemudian mengubah nama menjadi PKS. Tahun 2008, dalam musyawarah kerja nasional (mukernas)-nya, PKS mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka demi meningkatkan elektabilitas. Hal ini kemudian memicu konflik internal dalam tubuh PKS, antara faksi (keadilan) yang ingin mempertahankan jalan partai (gerakan) di jalan syariat Islam dengan faksi (sejahtera) yang mulai banyak berdamai dengan pragmatisme politik elektoral. Inilah salah satu pemicu tsunami politik melanda PKS tahun ini.

Cita-cita utama PKS sesungguhnya adalah hendak mewujudkan Negara Islam (khilafah). PKS sangat menyesalkan salah satu titik sejarah Indonesia yang gagal diresmikan, yaitu Piagam Jakarta yang kemudian digantikan oleh Pancasila hari ini. Mahfud MD (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) menyiratkan dalam salah satu pernyataannya bahwa Partai (gerakan) Islam seperti PKS berkeinginan untuk meng-Islamkan Indonesia. Hal ini sangat berbeda dan bertentangan dengan sejumlah Kelompok Islam lain di Indonesia, yang sebaliknya berniat meng-Indonesiakan Islam.

Kedua cita-cita di atas (meng-Islamkan Indonesia dan meng-Indonesiakan Islam), berangkat dari prinsip (pemahaman) yang berbeda. Dalam konsep meng-Islamkan Indonesia, PKS berpijak pada ideologi Islam yang banyak terdistorsi oleh budaya Timur Tengah (arab). Hal ini bisa terlihat dari sejumlah hitam putih perilaku kader PKS yang dekat dengan budaya tersebut. PKS berniat ingin menyeragamkan, mereduksi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia menjadi kesatuan (dakwah) Islam (konvensional).

Pemahaman PKS di atas, ditentang oleh cita-cita meng-Indonesiakan Islam. Dalam konsep ini, Islam dipahami sebagai kumpulan nilai-nilai universal yang berkeinginan menjadi rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam yang lahir dan berkembang di timur tengah pun kemudian dipelajari secara substansial. Sejumlah distorsinya dengan budaya arab dicoba untuk dijernihkan dan kemudian di transformasikan serta diadaptasi dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Pemahaman PKS juga ditolak oleh seorang pengamat demokrasi timur tengah, Khaled Abou El Fadl. Ia menyatakan bahwa agama dapat menjalankan aneka peran di arena publik tanpa mengubah sistem politik yang ada menjadi teokrasi. Gagasan bahwa agama harus dikurung dalam ranah privat yang kaku supaya demokrasi yang layak bisa eksis terlalu menyederhanakan masalah, dan itu tidak mencerminkan realitas demokrasi yang sukses.

Kemudian, salah satu legenda intelektual Indonesia yaitu Nurcholish Madjid (Cak Nur), sebagai salah satu tokoh penggiat konsep meng-Indonesiakan Islam, pernah membuat terapan dari konsep tersebut dalam wujud sebuah jargon populer ; “Islam Yes, Partai Islam No!”. Jargon ini bersumber dari kajian futurologi terkait masa depan Islam politik. Perwujudan (mengaku) Islam dalam kendaraan partai politik diyakini Cak Nur menempatkan Islam dalam posisi rentan terhadap pengkerdilan nilai dan substansi sesungguhnya dari Islam itu sendiri.

Hal itu ternyata kemudian benar terjadi, terhadap sejumlah kejadian yang menyangkut PKS saat ini, banyak pihak kemudian menyebut PKS sebagai partai yang telah mencoreng sendiri Islam yang (menurutnya) ia bawa. PKS disebut telah ‘menjual’ Islam untuk kepentingan politiknya. Inilah yang memantik kontra sejumlah kalangan.

PKS seringkali memahami sumber ajaran Islam secara tekstual, inilah yang kemudian menjadikan arah pemahaman mereka semakin terombang-ambing. Sejumlah intelektual Islam Indonesia pun kerap mengingatkan PKS tentang prinsip dasar mereka, Yudi Latief (Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan) bahkan menulis buku berjudul “Tuhan pun Tidak Partisan” sebagai antitesis terhadap prinsip dasar PKS.

Lalu ketika tsunami politik semakin memporak-porandakan PKS, muncul sebuah anekdot yang (bisa jadi) nyata terjadi di PKS ; partai ini awalnya bernama partai keadilan karena ingin menciptakan keadilan di negeri ini. Lalu kemudian mereka berpikir lagi, apa tujuan dari keadilan ini?, maka kemudian hadir jawaban bahwa keadilan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka berubahlah namanya kemudian menjadi PKS. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mensejahterakan rakyat?, dan muncul jawaban “maka sejahterakanlah diri sendiri terlebih dahulu.”

Inilah kemudian, PKS kebablasan dalam arus politik praktis dengan pemahaman Islam tekstualnya dan bertahan dalam prinsip ‘men(T)uhan’.

Ibnu Budiman
Peneliti di Universitas Indonesia

Peranan Da’i Efektif Sosialisasikan Perbankan Syariah

HMINEWS.Com – Ekonomi (perbankan) syariah terus bertumbuh, tapi persentasenya masih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Hal itu karena sosialisasi oleh para banker sendiri tidak begitu mengena karena stereotype ‘profit oriented’ yang melekat, sedangkan jika sosialisasi dilakukan oleh para ulama atau da’i bisa lebih mengena karena dinilai lebih ‘netral.’

Hal itu diungkapkan pengurus DPP Asbisindo, Djoko Nugroho dalam “Seminar Potensi Da’i dalam Menggerakkan Industri Perbankan Syariah” yang diselenggarakan oleh Komunitas Pecinta Da’wah (KPD) di Gedung Juang, Menteng Raya Jakarta Pusat, Senin (24/6/2013).

Akan tetapi, lanjut Djoko Nugroho yang juga menjabat Direksi Bank Victoria Syariah tersebut, di kalangan da’i sosialisasi ekonomi syariah belum gencar. Hal itu, menurut penelitian yang pernah dilakukannya, hanya 5 persen materi keekonomian yang disampaikan para da’i dalam berbagai ceramah atau ta’lim di berbagai media.

“Selama ini bank-bank syariah lebih banyak kerjasama dengan dunia kampus, yang telah mempunyai bekal pengetahuan ekonomi syariah. Padahal bisa saja para da’i juga berperan mensosialisasikan ekonomi syariah,” lanjutnya.

Djoko juga mengakui tidak sedikit kalangan non-muslim yang antusias beralih ke ekonomi syariah, bahkan banyak banker non-muslim yang menduduki posisi penting di bank syariah. Ini realita yang terjadi, bahwa pengguna dan akademis perbankan syariah diluar negeri penganutnya adalah orang non muslim bahkan yahudi. Mereka lebih paham tentang apa itu ekonomi Islam.

“Dalam bank syariah titik tekannya adalah fiqih perbankan-nya, sedangkan masalah aqidah tidak dipersyaratkan. Dalam penyaringan di BI sendiri juga banyak yang lulus kompetensi, sehingga mereka lolos untuk mendukuki jabatan-jabatan tersebut,” ujar Djoko.

Ketua Dapur Dai Nusantara (Da’ina), Ustaz Masrur Anhar yang juga menjadi pembicara pada seminar tersebut menyampaikan, potensi ekonomi umat Islam di Indonesia luar biasa besar, tetapi belum dimaksimalkan. Hal itu karena pemahaman akan ekonomi syariah masyarakat masih minim, yang masih menilai bank syariah hanya berbeda pada nama dengan bank konvensional, sedangkan pada praktiknya tetap mencari keuntunga.

Ustaz Masrur mengibaratkan makan ayam yang disembelihh dengan membaca bismillah dan yang tidak. “Akan lebih baik jika ustaz-ustaz atau da’i yang menyampaikan urgensi ekonomi atau bank syariah, dibekali pengetahuan akan hal itu, minimal dari segi fiqihnya,” kata Ustaz Masrur.

Menurut KH Kholil Ridwan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) diterimanya perbankan Islam (Islamic Banking) oleh kalangan non-muslim sebenarnya menjadi entry-point untuk mengenalkan Islam secara utuh.

“Ekonomi (perbankan) Syariah merupakan entry point untuk da’wah Islam di kalangan lain, sebagaimana sekarang di Eropa ekonomi Islam diminati (Islamic Banking),” kata kiyai tersebut.

Ia menegaskan, ekonomi tidak boleh diabaikan dan hanya focus pada politik, sebab ekonomi dan politik ibarat dua sisi  mata uang yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi meyatu dan saling menguatkan. Karenanya dengan menggandeng sejumlah kalangan, pihaknya telah menggagas integrasi da’wah dengan ekonomi, salah satunya berda’wah di kalangan kaum marjinal sekaligus memberdayakan ekonomi mereka agar bisa mandiri.

Asykur

Meneropong Jejak Ulama dalam Sejarah Indonesia

Melihat sejarah Indonesia memang tidak pernah lepas dari peran ulama membangun masyarakat Indonesia dalam segala bidang. Jejak mereka dapat dilihat dari pergulatan mereka di masa penjajahan prakolonial (kerajaan), zaman kolonial, hingga sekarang. Dalam dunia pesantren ulama menjadi titik pusat dari setiap kebijakan yang ada.

Ulama mengajarkan Islam kepada para santri seputar pelajaran yang berkaitan dengan praktek-praktek ritual, bahasa Arab, teologi, dan sufisme (halaman 85). Di Jawa ulama dikenal dengan istilah Kiyai. Mereka begitu dihormati dan berada pada ruang khusus dalam hati tiap santri. Tak pelak para masyarakat sekitar pun ikut menghormatinya. Wejangan dan wasiat keagamaan darinya begitu ditunggu, sehingga tidak salah jika mereka disebut sebagai penyanggah kebudayaan Islam yang adiluhung. Akulturasi yang dilakukan ulama cukup jitu dengan menerjemahkan kitab-kitab yang berbahasa arab dengan bahasa –Jawa dan Madura– daerah (halaman 196).

Buku yang awalnya merupakan disertasi penulisya di Universitas Leiden, Belanda, mencoba menelusuri eksistensi ulama di Nusantara melalui analisis sejarah. Jajat Burhanudin tidak hanya menjelaskan peran ulama dalam penyebaran agama dan akulturasi kebudayaan, tapi lebih menekankan pengaruh ulama dalam bidang sosial-politik. Ulama sebagai agen kontrol sosial dan aktor politik. Kajian ini dimaksudkan untuk memberi sebuah penjelasan historis tentang apa yang sekarang muncul sebagai suatu bahasa konseptual tentang ulama kontemporer: revitalisasi dan reformasi tradisi dalam rangka beradaptasi dengan tuntunan-tuntunan baru modernitas (halaman 6).

Konsen awal Jajat dalam bukunya membahas tuntas masalah penyebaran Islam melalui jalur perdagangan, keberadaan ulama dalam kerajaan, dan berdirinya Jaringan Ulama Nusantara dengan pusat keilmuan Islam Timur Tengah, Mekah-Madinah. Saat itu ulama demikian dihormati sehingga tak jarang menemukan ulama pada kedudukan kerajaan yang dihormati (halaman 17). Menjadi penasehat kerajaan, pendidik keluarga raja, dan di pelbagai institusi hukum kerajaan untuk ikut andil dalam pemutusan perkara.

Setelah sekian lama, muncullah komunitas orang Jawa di Mekah sehingga Jaringan Ulama Nusantara – Timur Tengah kian berkembang pesat. Banyak ulama yang setelah lama belajar kemudian pulang ke tanah air dengan membawa pemikiran-pemikiran baru tentang ajaran Islam. Puncaknya dengan adanya organisasi masyarakat yang pertama kali yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiyai Ahmad Dahlam pada tahun 1912. Hal ini menjadi wadah baru bagi ulama Nusantara setelah belajar dari Mekah.

Konsen dari organisasi Muhammadiyah pada pembersihan Islam dari praktik-praktik yang berbau mistisme jawi yang dinilai khurafat. Dan empat belas tahun kemudian Kiai Hasyim Asy’ari dengan organisasi pedesaan dengan nama Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan sebutan NU mewadahi pemikiran tradisionalis.

Walapun NU tidak menolak segala aspek yang dibawa Muhammadiyah namun peresensi yakin sejak itulah persinggungan-persinggungan pendapat antara NU dan Muhammadiyah dimulai. Ada yang berpedoman teguh agar keberadaan budaya di Indonesia tidak diberangus habis melainkan cukup diluruskan dan ditata dengan wajah Islam saja. Dan ulama lainnya ingin menjadikan ajaran Islam sebagaimana ajaran yang otentik dan hanya berpegang teguh pada nas.

Buku ini menarik dibaca karena menyuguhkan gambaran tentang terbentuknya kelompok eksklusif ulama dan peran mereka dalam merespon setiap perubahan di tengah-tengah masyarakat. Peran yang mereka mainkan tidak hanya sebatas pada ranah kultural tapi juga pada ranah politik elit pemerintah setempat dan juga pada institusi keagamaan yang dibeking oleh pemerintah. Tidak hanya itu, organisasi Islam kemasyarakatan yang modern dan tradisional juga mereka genggam.

Data Buku

Judul : Ulama & Kekuasaan; Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia
Penulis : Jajat Burhanudin
Penerbit : Mizan, Bandung
Tahun : I, Juni 2012
Tebal : xii + 482 Halaman
ISBN : 978-979-433-691-5

Peresensi:
Achmad Marzuki
Pegiat Farabi Institute, Kader HMI Komisariat Syariah IAIN Walisongo Semarang

Pemuda Demokrat Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan BBM

HMINEWS.Com – Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi, King Vidor mengajak seluruh element gerakan di tanah air untuk bergerak bersama mendesak pemerintah pusat agar membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Apalagi seiring denga jatuhnya korban jiwa dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM.

“Korban sudah jatuh, kawan kita Bintar selaku Sekjen GMNI. Kita tidak bisa diam saja. Ayo sama-sama kita bergerak mendesak agar pemerintah membatalakan kenaikan harga BBM,” ujar King Vidor, dalam rilisnya yang diterima wartawan, Minggu (23/6).

Desakan kuat yang terus menurus dilakukan oleh pergerakan dari mahasiswa, ormas atau pun buruh diharapkan bisa membuat pemerintah sadar dan membuka mata, bahwa menaikan harga BBM adalah kebijakan yang tidak populis. “Kalau semua bersatu dan gerakan ini kuat, pemerintah pasti akan berpikir ulang atas kebijakan yang telah mereka keluarkan,” kata dia.

Langkah pemerintah menaikan harga BBM dinilai keliru dan hanya akan membawa masyarakat Indonesia dalam jurang kesengsaraan. Pasalnya, naiknya harga BBM berdampak pada banyak hal, salah satunya naiknya kebutuhan pokok. “Dampaknya luas, itu yang harus dipikirkan pemerintah. Kasihan rakyat. Apa pemerintah tega membiarkan rakyat dalam kesusahan,” lanjutnya.

Sementara di lain sisi, bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk pemberian uang tunai atau beras miskin dinilai tidak tepat dan cenderung bersifat kamuflase.

“Bantuan pemerintah ibarat obat itu obat bius. Ngilangin sakit tapi sebentar. Obatnya habis sakitnya kambuh lagi,” sindirnya.