Kongres HMI MPO ke-29, Momentum Membangun Perlawanan Struktural

Setelah pemerintah pusat secara resmi mengetuk APBN-P 2013 dengan skenario pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), sejak itu pula secara resmi pemeirntah meninggalkan masyarakat Indonesia. Mengapa demikian, sebab pemerintah sudah tidak lagi mendengar suara publik untuk mengambil kebijakan. Beragam argumentasi mengapa BBM mesti naik yang dilontarkan pemerintah kepada publik, tidak lagi penting. Yang rakyat pahami saat ini, bagaimana mereka mesti melalui hari-hari sulit ke depan.

Situasi ini yang kemudian perlu dijawab oleh Himpunan Mahasiswa Islam Majelsi Penyelamat Organisasi (HMI MPO), terutama dalam forum Kongres ke 29 yang akan digelar dari tanggal 26 Juni hingga 1 Juli 2013 di Bogor. Organisasi mahasiswa yang sudah cukup lama mewarnai hiruk pikuk perjalanan bangsa ini, dituntut untuk menjawab permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini. Kongres diharapkan mampu memberi tawaran, rumusan atau gagasan konstruktif bagi kehidupan umat. Sesuai dengan cita-cita HMI yakni terciptanya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah.

Bahkan lebih jauh, forum Kongres hendaknya bisa menjadi ajang untuk merumuskan perlawanan secara struktural terhadap rezim saat ini. Perlawanan struktural bukanlah upaya pembangkangan atau kudeta terhadap rezim. Perlawanan struktural hanyalah sebuah cara bagimana organisasi ini lebih berdaya di masyarakat dengan mengambil peran-peran pemerintah secara nyata yang saat ini sudah tidak lagi dilakukan pemerintah terhadap rakyat. Perlawanan struktural kemudian menjadi sebuah keharusan, sebab pemerintah dengan nyata dan tegas melakukan penindasan terhadap rakyat secara tersistematis. Mencabut subisdi BBM adalah salah satu contohnya.

Lantas dari mana perlawanan struktural tersebut dimulai, perlawanan struktural dimulai dengan cara menciptakan kemandirian masyarakat agar tidak lagi tergantung dengan pemerintah. Toh pada kenyataanya pemerintah tidak bisa dijadikan gantungan. Adapun bentuknya, HMI MPO bisa memulai dengan mendirikan lembaga-lembaga publik, macam lembaga pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Metode ini pernah berjaya dan diterapkan oleh Muhammadiyah. Di mana pada masa itu, Muhammadiyah dengan gemilang mampu mengambil peran pemerintah kolonial. Organisasi Budi Oetomo juga pernah memainkan peran itu dengan mendirikan sekolah khusus untuk kalangan pribumi tidak mampu, tanpa sedikit pun mendapat bantuan dari pemerintah. Hingga di era modern hari ini,sudah tidak lagi terhitung organisasi menjalankan peran demikian. Sedangkan untuk teknis pelaksanaanya, HMI cukup memaksimalkan lembaga-lembaga kekaryaan yang sudah ada baik di tingkat Pengurus Besar atau pun cabang. Seperti Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) misalnya dan lembaga-lembaga kekaryaan lainya.

Bisakah hal itu terwujud, mengingat mendirikan lembaga-lembaga publik tidaklah mudah. Dimana, pendanaan menjadi salah satu persoalan paling krusial, apalagi dalam pendirian lembaga ini, kita seutuhnya harus mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Sedang dalam beberapa contoh kasus, HMI MPO sendiri kerap tersandera dengan aspek finansial.

Jawabnya jelas bisa, sebab organisasi ini memiliki modal memadai. Pertama organisasi ini memiliki sumber daya manusia baik berupa kader atau pun alumni yang merupakan tulang punggung organisasi ini. Sekaligus akan menjadi motor dalam menjalankan lembaga-lembaga publik yang akan dibentuk nantinya. Dengan kualitas sumber daya yang ada, baik dari segi jumlah atau pun kualitas sulit rasanya berkata tidak mungkin HMI mampu memainkan peran layaknya Muhammadiyah, terkecuali tidak ada kemauan.

Selain modal sumber daya manusia, HMI MPO punya modal yang tampaknya jauh lebih penting ketimbang finansial, yakni nama baik organisasi. Dengan citra HMI MPO yang sampai saat ini bisa dikatakan bersih (tanpa menafikan citra organisasi lain) dan konsisten menjalankan perannya di masyarakat. Ide HMI mendirikan lembaga-lembaga publik dipastikan akan dengan mudah mendapat sambutan positif di tengah masyarakat. Sehingga dengan mudah meyakinkan publik turut berpartisipasi atas apa yang dijalankan HMI. Sebab tidak bisa dipungkiri, citra organisasi di mana ujung pangkalnya berkaitan erat dengan trasnparansi organisasi merupakan syarat wajib sebuah lembaga publik bisa bisa berjalan.

Kini semua keputusan ada pada tangan peserta Kongres HMI ke 29 yang terdiri dari utusan-utusan cabang HMI se-Indonesia. Bisakah dan maukah HMI menjalankan peran perlawanan stuktural ? Selamat Menjalankan Kongres KE 29.

Ivan Faizal Afandi
HMI MPO Cabang Bekasi