Praksis Kepemimimpinan Kuno untuk Manusia Modern

Judul : The Way of The Shepherd, Prinsip Sang Gembala, 7 Rahasia Kuno untuk Mengelola Orang Menjadi Lebih Produktif
Penulis : Dr. Kevin Leman dan William Pentak
Penerjemah : Denny Pranolo
Editor : James Yanuar
Penerbit : Visi Press Bandung
Cetakan : 1/ Juli 2010
Tebal : 116 halaman
ISBN : 9786028073332
Harga : Rp30.000

Ibarat botol ketemu tutup, jika sidang pembaca sedang mencari jawaban atas pertanyaan, “Bagaimana cara memimpin bawahan agar tercipta satu tim yang kompak, loyal, dan produktif?” maka buku ini adalah jawabannya. “Prinsip Sang Gembala” berisi 7 pedoman kepemimpinan untuk mengelola individu-individu agar jadi lebih sinergis. Rumusannya sederhana, dalam ilmu managemen mutakhir 1 + 1 tidak selalu sama dengan 2, karena ternyata bisa menjadi 11 dan bahkan tak terhingga.

Salah satu prinsip utamanya ialah orang harus bebas dari rasa takut. Sehingga ia dapat berkreasi secara optimal. William Pentak pernah bekerja di sebuah bank selama 2 tahun pasca lulus kuliah S1. Tapi pada tahun kedua bank tersebut diguncang masalah keuangan. Setiap dua minggu sekali, ada gosip beredar mengatakan bahwa bank tersebut akan memangkas jumlah pegawai. Alhasil, ia bekerja dengan penuh kekuatiran, pun takut kalau sewaktu-waktu dipecat. Penulis jadi tak bisa berkonsentrasi dengan pekerjaannya di kantor.

Lantas, Dr. Newman selaku mentor Mc. Bride memberi alternatif solusi. Pemimpin harus bertindak seperti layaknya seorang gembala. Ia perlu memeriksa semua domba-dombanya. Bahkan dengan penuh kesabaran satu-persatu secara teliti. Dari kepala sampai kaki, apakah ada ulat di bulunya, apakah mereka sakit. Bagian kuku kaki domba juga diperiksa, apakah ada yang terkena infeksi. Selain itu, gembala yang baik senantiasa menyediakan padang rumput yang luas dan hijau. Ia pun memagari secara melingkar agar mereka terlindung dari ancaman binatang buas dan srigala jahat. Terakhir tapi penting, kolam air minum harus terisi penuh.

Ironisnya, dewasa ini banyak manager tidak bisa mengatur bawahan mereka. Sebab si gembala tak mengenal kawanan dombanya. “Jadi seorang pemimpin harus tahu bukan hanya status kerja mereka, tapi kondisi pribadi mereka. Banyak manager yang terlalu berfokus pada proyek bukan pada manusianya. Mereka hanya sibuk dengan pekerjaan bukan dengan pekerjanya.” (halaman 26). Padahal para pegawai ingin diperlakukan sebagai individu bukan sekadar angka statistik.

Tapi bukankah di era globalisasi yang sarat kompetisi ini target dan pekerjaan begitu penting? Berikut ini penjelasan yang masuk akal dari Dr. Newman, “Ya, memang benar demikian. Tapi ingat selalu bahwa pegawai kamu yang mengerjakan dan mencapai target-target tersebut. Mereka itu bukan benda mati, tapi makhluk hidup dan merupakan potensi terbesar dalam perusahaan.” (halaman 26). Banyak manager mengamini tesis tersebut, tapi berapa banyak yang sungguh melakoninya di lokus bisnis mereka?

Sistematika buku ini terdiri atas 7 bab. Mulai dari “Kenali Kondisi Domba Anda”, “Temukan SHAPE Kawanan Domba Anda”, “Tongkat Arahan”, sampai “Hati Gembala”. Semua dipaparkan lewat story telling (bercerita). Sehingga mudah pesan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, tak ada kesan menggurui karena sekadar sharing pengalaman. Referensi utamanya ialah wawancara eksklusif antara penulis dan McBride, CEO General Technologies pada 12 April 1957. Kendati sudah lewat 6 dekade lebih, isinya tetap relevan diterapkan di abad ke-21 ini.

Salah satu istilah yang unik ialah SHAPE (Strength, Heart, Attitude, Personality, Experiences) alias kekuatan, hati, sikap, kepribadian, dan pengalaman-pengalaman. Kalau kekuatan lebih merupakan kemampuan (skill) maka hati (heart) merepresentasikan niat. Dr. Neuman menjelaskan secara gamblang, “Perusahaan yang penuh dengan orang pintar dan berbakat tapi tidak memiliki hasrat untuk bekerja sama saja bohong. Tak peduli seberapa berbakatnya orang tersebut, kalau ia tak memiliki komitmen untuk memanfaatkan bakatnya, percuma saja. Jadi saya selalu mencari orang yang memiliki hasrat. Kalau saya mempekerjakan mereka pada posisi yang tepat, mereka akan seperti peluru meriam yang melesat. Mereka akan melihat pekerjaan sebagai hidup itu sendiri dan bukan sekadar tempat mencari nafkah. Hal ini yang akan memberi perbedaan besar!” (halaman 33).

Khusus terkait kepribadian (personality), ada orang introvert ada juga yang extrovert, bukan? Begitupula dalam diri para pekerja, ada yang suka tantangan baru, ada yang tidak suka dengan perubahan. Sehingga apabila sebuah perusahaan sering merubah segala sesuatunya setiap 6 bulan sebagai proses rotasi, maka dalam seleksi karyawan harus dicari orang-orang yang suka tantangan baru dan siap menyongsong angin perubahan.

Buku setebal 116 halaman ini mengingatkan kita semua pada prinsip golden rule (aturan emas). Kalau kita mengharapkan yang terbaik dari bawahan, maka kita pun harus memberikan yang terbaik pada mereka terlebih dahulu. Sebab, “We get what we give,” kita senantiasa memperoleh apa yang kita berikan. Selamat membaca!

T. Nugroho Angkasa S.Pd
Kontributor Tetap di Majalah Pendidikan Online Indonesia http://mjeducation.co/)

Wartawan Meninggal Diabaikan Media, SOWAT Surati Menteri

HMINEWS.Com – Komunitas jurnalis Riau mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyoroti kasus wartawan TEMPO mendiang Jupernalis Samosir yang meninggal tanpa ada kepedulian dari perusahaannya. Tergabung dalam Solidaritas Wartawan untuk Transparansi (Sowat), mereka menyerukan agar industri media massa lebih memperhatikan nasib wartawannya.

“Surat ini bertujuan untuk memperbaiki industri media massa agar lebih memperhatikan nasib wartawannya yang sudah mengabdi untuk perusahaan,” kata Ketua Sowat, Syahnan Arif Rangkuti, di Pekanbaru, Kamis.

Ia mengatakan siap untuk mempertanggungjawabkan isi surat tersebut, apabila dikemudian hari perusahaan tempat mendiang Jupernalis bekerja merasa dicemarkan nama baiknya. “Kalau itu aku yang hadapi, karena fakta ada di tangan kita,” ujar Syahnan, yang juga wartawan senior Kompas di Riau.

Berikut ini surat terbuka tersebut:

Surat Terbuka Kepada Menteri Tenaga Kerja RI

Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terhormat,

Hari Minggu (9/6) lalu, kami, komunitas wartawan yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan untuk Transparansi (Sowat) berduka. Salah seorang rekan dan saudara kami, Jupernalis Samosir (Wartawan Tempo) berpulang atau meninggal dunia dalam usia 46 tahun, akibat komplikasi penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun.

Selama dua tahun terakhir, Samosir berulang kali masuk rumah sakit. Biasanya setelah sembuh, dia hanya akan bertahan sebentar karena tidak lama kemudian dia akan kembali masuk rumah sakit untuk dirawat. Penyakitnya merupakan komplikasi diabetes, paru-paru dan luka lambung yang kronis. Tidak terhitung uang yang sudah dikeluarkan keluarganya atau sumbangan ala kadar dari teman-temannya untuk pengobatan itu.

Hari Sabtu 1 Juni 2013 lalu, Samosir kembali dibawa ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sayangnya, dia tidak langsung mendapat perawatan intensif karena seluruh ruangan ICU (enam ruangan) di rumah sakit rujukan di Provinsi Riau itu dalam keadaan penuh terisi pasien gawat.

Samosir hanya dapat ditempatkan dalam ruangan observasi yang tidak memiliki alat-alat bantuan medis yang standar. Terkecuali alat bantu oksigen yang senantiasa menutupi hidung dan mulutnya serta satu selang lain dari mulutnya yang berfungsi mengeluarkan darah dari luka lambung kronis.

Samosir tidak meraung-raung karena sakit, karena tubuhnya sudah tidak dapat lagi merespon rasa sakit itu. Rasa sakit itu sudah melewati ambangnya yang tertinggi. Matanya senantiasa tertutup. Hanya tangannya yang kadang dapat menekan pelan tatkala istrinya yang setia menemani, memegang tangannya.

Setelah tujuh hari di ruang observasi seadanya itu, Samosir berhasil dipindah ke ruang ICU pada hari Jumat (7/6) karena salah seorang pasien keluar. Sayangnya, pertolongan intensif itu sudah terlambat. Pada pada hari Minggu dinihari, Samosir dipanggil Tuhannya.

Kami merasa sedih atas meninggalnya saudara kami itu. Namun yang lebih kami sedihkan lagi, ternyata Tempo, nyaris tidak berbuat apa-apa untuk proses penyembuhan dan pengobatannyanya selama ini. Padahal, Samosir setidaknya sudah 15 tahun bekerja di lembaga yang sering mengkritik kebijakan pemerintah itu.

Sampai akhir hayatnya, status Samosir adalah KORESPONDEN KONTRAK yang tidak mendapat hak-hak seperti layaknya seorang karyawan. Dengan status itu, dia tidak mendapat asuransi kesehatan atau biaya pengobatan dari kantornya.

Ketika masuk ke RSUD Arifin Ahmad, keluarga Samosir menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Samosir dikategorikan sebagai pasien keluarga MISKIN. Sungguh tragis, belasan tahun mengabdi di sebuah lembaga pers terkenal, namun matinya dengan mengenaskan.

Kematian seorang wartawan yang cukup senior, tidak berbeda dengan rakyat-rakyat miskin lainnya di Tanah Air. Bahkan, kondisinya lebih buruk dibandingkan buruh pabrik sandal jepit yang masih mendapat biaya pengobatan.

Bapak Menteri Yang Terhormat
Kondisi Samosir bukanlah satu-satunya kasus menyedihkan yang menimpa wartawan. Kejadian itu adalah fenomena gunung es di negara ini. Sebagian besar perusahaan pers di negeri ini tidak mau dan atau tidak mampu memberikan kesejahteraan buat wartawannya. Media negeri ini lebih suka membuat kontrak kerja dengan wartawannya di daerah, padahal kerja media bukanlah bagian dari Kontrak Kerja Waktu Tertentu seperti diatur dalam Undang-Undang.

Ratusan bahkan mungkin ribuan wartawan televisi yang tergabung dalam grup MNC (Hary Tanoesoedibyo), Trans Corp (Chairul Tanjung), TV One (Aburizal Bakrie), Metro TV (Surya Paloh) dan televisi lain yang bertugas di daerah-daerah, berstatus sama seperti Samosir. Mereka dikontrak dan dibayar sesuai dengan berita yang dihasilkan. Bahkan tidak sedikit dari mereka bekerja tanpa kontrak sama sekali.

Tidak ada perlindungan kerja, tidak ada bonus, apalagi asuransi kesehatan. Bila sang wartawan sakit, merekalah yang harus mengobatinya sendiri. Dengan mahalnya biaya pengobatan, maka muncul istilah Wartawan Dilarang Sakit, menyitir Orang Miskin Dilarang Sakit.

Gemerlap kekayaan para konglomerat media itu, tidak mengalir pada wartawannya, terutama di daerah. Pernahkah pemilik media itu perduli dengan nasib wartawannya?

Bapak Menteri Yang Terhormat
Berkaca dari kasus Samosir, Sowat mengusulkan agar bapak dapat membuat peringkat perusahaan media di Tanah Air, seperti halnya Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau Proper yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup. Proper perusahaan media, dapat meniru Kemen LH dengan memberi warna hijau, merah atau hitam.

Bagi perusahaan yang sudah menjalankan seluruh kewajibannya sesuai undang-undang, diberi peringkat proper hijau. Sebaliknya, yang enggan melaksanakan kewajiban, diberi proper merah atau hitam.

Kepada media-media yang mendapat proper baik atau buruk, diinformasikan kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat dapat meminta perusahaan-perusahaan iklan, tidak lagi memakai media berproper buruk itu untuk mengiklankan produknya.

Program Proper media ini sangat patut untuk bapak laksanakan karena akan mampu mengubah wajah negeri ini pada masa depan. Bukankah media merupakan pilar keempat dalam demokrasi? Bagaimana demokrasi negara ini dapat berkembang baik, apabila media masih terus memeras wartawannya.

Kami sangat mengharapkan dan mendoakan bapak agar dapat mewujudkannya.

Hormat kami

Syahnan Arif Rangkuti,
Ketua Sowat

HMI MPO Refleksi untuk Berbenah Diri

Menyongsong Kongres 2013

26 Juni 2013 mendatang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) akan mengadakan Kongres yang ke-29 di Bogor. Kongres kali ini sangat penting karena HMI kini telah mengalami “Lesu Darah.” Kongres yang nantinya akan diadakan di kota Bogor ini diharapkan mengedepankan kedewasaan sikap dan fokus melahirkan pemikiran-pemikiran yang cerdas sehingga bisa kembali menempatkan HMI sebagai pusat keunggulan di dunia kemahasiswaan dan sosial kenegaraan. Hal demikian patut dipersoalkan, sebab biasanya kongres lebih banyak debat kusir dan berpusat pada kompetisi untuk memperebutkan kursi Ketua Umum. Sedangkan pemikiran tentang intelektualisme sebagai klaimnya sebagai kelempok pembaharu belum direncanakan secara memadai, inilah yang melahirkan penilaian bahwa kondisi HMI sedang mengalami penurunan militansi dan idelisme kepemimpinan (?)

Dua Kubu

Dalam kongres HMI ke-15 di Medan masalah asas tunggal mendapat pembahasan sangat alot untuk penerapan asas tunggal, saking alotnya kengres ini disebut “kongres perjuangan.” Baru pada kongres ke-16 di Padang HMI resmi menerima asas tunggal. Namun keputusan ini harus dibayar mahal, karena HMI terpecah kedalam dua kubu ‘HMI MPO’ yang mempertahankan asas Islam dan ‘HMI Dipo’ yang mengubah asas Islam menjadi Pancasila. Perpecahan ini, terlepas apakah memang sudah menjadi kehendak sejarah yang tidak perlu disesali, tapi yang pasti meciptakan luka yang tak bisa hilang dari ingatan para kadernya dari generasi ke generasi. Perpecahan yang menguras fisik, otak dan harus mulai merangkak dari bawah lagi, dan tentunya terjadi kejumudan dalam gerakan.

Menurut pengamatan penulis, dalam perjalanan kepengurusan HMI MPO saat ini mulai terombang ambing arus sektarian. terbentuknya dua kubu yang selalu pro kontra (baca: antara Timur dan Barat) dalam berbagai hal, ini seakan mengigatkan kita tentang sejarah pahit silam dalam tubuh HMI di kongres ke-16 Himpunan Mahasiswa Islam.

Pro-Kontra antara dua kubu saat ini hadir dari pengambilan keputusan di tingkat PB, terlebih jika dalam momentum menentukan siapa yang layak menduduki kursi Ketua Umum PB HMI. Ini yang harus menjadi fokus diskursus untuk pengurus HMI (PB, Cabang) jangan sampai arus sektarian yang kini mulai menjangkit mencapai klimaksnya dan menggoreskan kembali tinta hitam di tubuh Himpunan yang kita cintai ini.

Kongres yang diadakan nantinya diahrapkan mengedepankan intelektualisme dan kedewasaan para kadernya tidak menimbulkan konflik antar kader seperti yang dialami HMI sebelah (Dipo) pada kongres Depok, [20 Maret 2013], kejadian tersebut tentunya mencoreng citra lembaga apalagi HMI dikenal dengan kumpulan kaum cerdas kini tak ubahnya bagaikan partai yang menghalalkan segala cara demi mengincar kursi kekuasaan. Selain itu yang harus dihindari pro-kontra yang berkepanjangan dimana mengambil sikap walk out karena kontra terhadap keputusan dan kemudian memberikan label negatif terhadap pimpinan yang terpilih bahkan sampai masa kepengurusannya. Sikap seperti ini muncul jika fanatisme kedaerahan masih kental dan mendara-daging, masing-masing memiliki calon yang akan diorbit dalam bursa Ketua Umum sehingga menunjukkan sikap memaksa. Sikap seperti ini jika dipertahankan akan berdampak negatif dan tentunya lembaga akan semakin mengalami kejumudan.

Seharusnya kongres merupakan cerminan ahklak aktivis HMI, sehingga kongres bukan merupakan adu kekuatan atau merebut pengaruh tetapi lebih merupakan forum untuk mewujudkan ukhuwah islamiyah dalam arti yang sebenarnya dan juga merupakan forum untuk meramu gagasan demi kepentingan lembaga dan kemajuan bangsa.

Memiliki kandidat calon dalam kongres merupakan hal yang wajar namun harus mengedepankan kedewasaan sikap kader. Idealnya dalam proses penentuan calon pimpinan baru harus memiliki kapasitas kelayakan untuk menjadi Ketua umum. Setidaknya calon yang akan dipilih minimal memiliki tiga syarat pokok; berakhlak baik, komunikatif, berpengetahuan agama luas dan mempunyai “sikap intelektual.”

Berbenah Diri

Eksistensi HMI yang mengalami “lesu darah,” kurang tanggap merespon isu-isu strategis dan popular yang sedang berkembang, HMI tidak bisa lagi memposisikan dirinya pada posisi “Middle Class” antara pemerintah dan masyarakat (mengawal pemerintah dan mendampingi masyarakat). Harusnya para kader sadar bahwa peran dan posisi kita “sama” dengan Rasullullah (baca: yang diperjuangkan). Dengan munculnya kesadaran tersebut bisa menjadi stimulus sehingga kelesuhan tidak menjangkit lagi di tubuh lembaga tercinta.

PB HMI untuk periode ke depan yang diperlukan langkah efisiensi dan efektifitas manajerial, pembagian dan pendelegasian program kerja secara lebih proporsional. Misalnya, PB HMI lebih berorientasi pada pengambilan kebijakan strategis mengenai isu-isu nasional maupun internasional (jika diperlukan). Pengerahan dana maksudnya membuka link ke cabang-cabang mengenai program-program pemberdayaan yang se-visi dari pemerintah yang dapat dijemput oleh cabang di daerah. Kemudian harus melakukan “Dekonstruksi Struktur” -meminjam istilah Muhammad nafis– yaitu bagian-bagian kerja yang memang sudah diambil oleh cabang-cabang tidak perlu lagi dimiliki di tingkat Pengurus Besar, cukup pada tingkat badko dan cabang sebagai pelaksana program kaderisasi dan kegiatan lainnya tidak lagi pengurus PB yang terjun langsung untuk mengurusi kaderisasi, dan kerja-kerja cabang yang lainnya. Dengan demikian, HMI diharapkan bisa cepat tanggap merespon persoalan-persoalan nasional yang sangat penting.

Kembali memperkuat riset dan pengembangan. Misalnya mengenai kebutuhan dasar mahasiswa sebagai basis kader HMI, minat mereka dalam berorganisasi, bagaimana dan apa yang bisa dilakukan HMI untuk pemenuhan kebutuhan kader dan para calon kader, karena realitas saat ini HMI kurang populer lagi dikalangan mahasiswa bahkan banyak mahasiswa yang “alergi” dengan HMI begitupun dimata masyarakat HMI sudah seperti “makhluk asing,” sehingga riset seperti ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan HMI ke depan.

Oleh karnanya mari kita berbenah sehingga HMI MPO dapat mewujudkan “sesuatu”, setidaknya gambarannya seperti yang diungkapkan oleh Panglima Besar Jendral Soedirman pada kongres HMI di Yokyakarta bahwa HMI bukan saja “Himpunan Mahasiswa Islam,” melainkan juga “Harapan Masyarakat Indonesia.”

Wallahu a’lam. Selamat berkongres..

Nanang Mas’ud
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palopo

Anies: Sebenarnya Kita Nggak Butuh Karen Ngomong, Tetapi..

HMINEWS.Com – Rektor Paramadina, Anies Baswedan menyatakan, kehadiran Karen Armstrong mengingatkan umat Islam untuk melihat ke dalam, mencontoh perilaku Nabi. Terlalu banyak contoh kasih sayang (compassion; salahsatu intisari ajaran agama yang Karen kampanyekan menjadi gerakan internasional) dari Nabi Muhammad, tetapi dilupakan oleh umatnya.

“Sebenarnya di Indonesia, kita nggak perlu Karen Armstrong ngomong, hanya saja kita seringkali lupa bahwasannya agama itu ujung-ujungnya rahmatan lil’alamin. Agama lebih dari sekedar aturan, tapi spirit untuk saling menghormati, saling mencintai, saling menghargai,” ujar Anies Baswedan usai seminar ‘The Message of Compassion’ yang menghadirkan penulisnya, Karen Arsmtrong di Universitas Paramadina, Sabtu (15/6/2013).

Anies mencontohkan sejumlah perilaku Nabi, di antaranya kesediaan beliau menyuapi pengemis Yahudi buta yang setiap hari mencaci-maki utusan Allah tersebut dengan fitnah-fitnah. Nabi menyuapi si pengemis tersebut dengan penuh kasih sayang tanpa diketahui yang bersangkutan bahwa dirinya merupakan Sang Nabi. Kemudian setelah beliau wafat, Abu Bakar mencoba menggantikan dengan menyuapi, tetapi ternyata meski tanpa melihat, si pengemis bisa membedakan bahwa tangan itu bukan merupakan yang biasa datang menyuapinya.

“Apa pesannya itu, compassion, kasih sayang. Seluruh hari-hari Rasulullah adalah contoh kongkrit orang yang penuh dengan kasih dan sayang. Mana itu sekarang di kita? Rasulullah tak galak pada orang yang kakinya cingkrang” lanjutnya.

“Ada satu orang jama’ahnya batal, kentut. Rasul tidak bilang pada orang itu: hei siapa yang kentut, kau berwudhu. tidak. Rasulullah bilang mari kita semua berwudhu. Nggak ada yang kehilangan muka, nggak ada yang kehilangan muka,” tegasnya.

Ia melanjutkan, “Kita mau cari contoh dari mana? bukan dari Karen Armstrong. Rasulullah Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, di situ terlalu banyak contoh kasih sayang. Orang ini (Karen) datang mengingatkan pada kita: Kalian orang-orang Islam, contohlah Nabimu, karena Nabimu itu contoh. Kita sering lupa, seringkali diingatkan orang baru ingat,” pungkas tokoh muda yang disebut-sebut sebagai calon presiden alternatif tersebut.

Mengaji Pada Karen Armstrong, Sang Atheis yang Alim

'Public Lecture' Karen Armstrong (foto: @aniesbaswedan)

HMINEWS.Com – Penulis produktif buku kenamaan, Karen Arsmstrong datang ke Indonesia untuk mengisi kuliah umum tentang intisari agama. Kali ini ia berceramah di Universitas Paramadina, Jakarta atas kerjasama dengan Penerbit Mizan untuk membahas salahsatu bukunya, ‘The Message of Compassion.’

Karen banyak berbicara mengenai pengetahuan dasar dalam Islam, seperti ‘Rukun Islam,’ ‘Rukun Iman,’ Hijrah, sejarah atau berbagai peristiwa yang mengiringi perjalanan Nabi Muhammad. Mengenai shalat, ia mengatakan “Shalat mempunyai dimensi spiritual yang berbeda dengan yoga, karena shalat dimaksudkan sebagai hubungan langsung dengan Tuhan, tidak semata-mata menata spiritual dengan perenungan,” ujarnya di Aula Nurcholis Madjid Universitas Paramadina, Sabtu (15/6/2013).

Hal lain, misalnya mengenai Perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani Nabi dengan pihak kafir Mekah, Piagam Madinah dan perlindungan terhadap non-Muslim. Ia juga, sebagaimana yang ditulis dalam buku yang berisi sari pemikirannya setelah mendapat penghargaan dari TED (Technology, Entertainment, and Design) yang menyarikan inti ajaran agama-agama, dalam satu manifesto atau ‘Piagam Welas Asih’ (Charter for Compassion).

Mantan biarawati yang menjadi atheis tersebut berharap, dengan gagasan yang telah digelindingkan itu akan menciptakan perdamaian dunia, di mana semua orang dari berbagai latar belakang agama hidup damai berdampingan tanpa saling curiga dan bermusuhan, sebagaimana inti ajaran agama-agama yang ia sarikan tersebut.

 

“Jangan lakukan terhadap orang lain apa yang kamu harapkan orang lain tidak melakukannya terhadapmu,” demikian dalam buku yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Mizan.

Apa yang ditulis dalam buku-buku Karen dan yang kemudian coba ia usung, merupakan nilai universal yang telah lama dikenal di kalangan Islam dan lainnya. Tetapi, dengan itu agaknya ia bisa lebih diterima kalangan Barat, dan turut membantu mengenalkan ajaran Islam kepada dunia.

Seminar yang dimulai pukul 15.00 WIB tersebut dibuka oleh Anies Baswedan dan pengantar Haidar Bagir, yang berbicara mengenai ‘welas asih’ atau rahmat yang menjadi hal terbesar dalam kehidupan, sebagaimana berlaku pula dalam ketetapan Allah dalam ‘ikrar’-Nya: ‘Sesungguhnya rahmat-KU meliputi segala sesuatu’ dan ‘Sesungguhnya rahmat-KU mendahului kemarahan-KU.’

Usai penyampaian ‘kuliah umum’ itu, Penyair Taufiq Ismail membacakan sebuah puisi ‘Doa Sehelai Daun Kering’ dalam dua bahasa: Indonesia dan Inggris. Taufiq kemudian menyerahkan teks puisinya tersebut kepada Karen.

Di akhir acara, para peserta yang telah membeli buku-buku karya Karen, tak hanya  ‘The Message of Compassion’,  tetapi juga buku yang telah terbit sebelumnya seperti ‘Sejarah Tuhan’ dan ‘Muhammad Prophet of Our Time’ antre mengular untuk minta tandatangan.

Mengapa 72 Persen Orang Indonesia Ingin Syariat Islam?

Jennie S. Bev*

Santa Clara, California – Laporan penelitian Pew Research Center berjudul The World’s Muslims: Religion, Politics, and Societ y yang diterbitkan bulan lalu membuat heboh media Indonesia karena menyimpulkan bahwa 72 persen Muslim Indonesia, termasuk perempuan, lebih senang dengan penerapan syariat Islam. Penelitian ini menyurvei 1.880 orang di 19 provinsi.

Lalu, apa yang ditunjukkan survei ini?

Fakta bahwa sebagian besar warga Indonesia menginginkan penerapan syariat Islam tidak seharusnya menimbulkan keresahan, mengingat adanya perbedaan semantik dalam penggunaan istilah syariat di kalangan orang Indonesia. Hasil survei Pew ini tidak perlu dipandang sebagai pertanda bahwa masyarakat Indonesia setuju dengan apa yang sering kali distereotipkan sebagai sistem hukum yang menerapkan hukuman fisik yang keras (qisas), aturan busana Islam yang ketat dan meminggirkan non-Muslim.

Islam sebagai sebuah agama, sistem hukum, budaya dan gaya hidup bisa memiliki makna yang berbeda-beda bagi masing-masing orang. Definisi syariah menurut seseorang tidaklah sama dengan definisi orang lain, termasuk di kalangan para sarjana dan tokoh agama.

Istilah syariat seringkali dikaitkan dengan kesetaraan dan keadilan sosial, sebagaimana diungkapkan Amaney Jamal, penasihat khusus Pew Research dari Princeton University. Kata-kata bisa berbeda arti menurut orang yang berbeda. Syariat dalam bahasa Arab berarti “jalan”. Itu mirip dengan tao dalam bahasa Mandarin, yang juga berarti “jalan”. Namun, penggunaan kontemporer istilah syariat telah dikaitkan dengan hukum Islam, dan perkara halal-haram. Makna lain syariat berkaitan dengan keadilan sosial di kalangan orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan berbagai lembaga negara.

Singkat kata, penelitian Pew Research harus dibaca dengan penuh kehati-hatian.

Syariat Islam di Indonesia dipandang melalui lensa tertentu. Misalnya, dalam sebuah skenario dengan tafsiran ketat terhadap aturan hukum Islam, non-Muslim dipandang sebagai warga kelas dua, namun pengkastaan seperti itu tidak terjadi di Indonesia.

Sebagian orang mungkin menunjuk Aceh, yang memiliki otonomi khusus, sebagai contoh dari apa yang orang Indonesia pahami sebagai syariat Islam, karena Aceh mengadopsi hukum Islam yang menuntut para perempuan berjilbab selain melarang alkohol dan judi serta menegakkan zakat. Meskipun non-Muslim di Aceh tidak dikenai keharusan mengikuti hukum Islam. Namun, pandangan unik Aceh tidak sesuai dengan praktik di tempat-tempat lain di Indonesia, yang lebih sinkretik dan memilih untuk tidak mengikuti model Aceh.

Menurut Asghar Ali Engineer, sarjana Islam asal India, pengelompokan-pengelompokan tertentu (seperti Muslim dan non-Muslim) itu sifatnya kontekstual dan tidak lagi valid dalam konteks modern. Dalam sebuah artikel di Kantor Berita Common Ground ia secara khusus merujuk contoh perbudakan yang akhirnya dilarang dalam Qur’an, sembari menegaskan bahwa konsep demokrasi dan kewarganegaraan dewasa ini tidak ada padanannya dalam Quran. Intinya, argumennya mengungkapkan bahwa konsep-konsep tertentu yang dipahami menjadi bagian dari syariat Islam memiliki masa dan tempatnya sendiri yang tidak lagi relevan dalam konteks kontemporer. Pandangan serupa digaungkan oleh banyak sarjana dan tokoh agama di seluruh dunia.

Guru besar Boston University, Robert Hefner, menyatakan dalam buku terbitan 2011, Sharia Politics: Islamic Law and Society in the Modern World (Indiana University Press), bahwa di kalangan Muslim Indonesia, dukungan terhadap syariat Islam dan demokrasi sama-sama tinggi. Survei Pew Research juga menemukan bahwa 61 persen Muslim Indonesia lebih memilih demokrasi ketimbang otoritarianisme. Karena itu, syariat Islam dalam arti hukum Islam yang keras yang diterapkan oleh rezim otoriter tidak akan terjadi. Lebih masuk akal bila syariat itu bermakna “masyarakat yang baik dan adil” (baldatun tayibatun) dalam suatu negara demokrasi.

Sebagai negara berdaulat yang telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang HAM dan kini dipandang sebagai bintang baru di antara negara-negara G20, sulit dipercaya kalau Indonesia akan menjadi negara teokrasi otoriter.

Semestinya makin banyak orang yang terdorong untuk mengkaji sisi baik dari Islam. Perdamaian dan kasih sayang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, dan sepertinya inilah yang menjadi pendorong banyaknya Muslim Indonesia mendukung syariat Islam dalam jajak pendapat ini.

*Jennie S. Bev adalah seorang penulis dan kolumnis. Ia menulis untuk “The Global Viewpoint” di Forbes Indonesia dan bagian editorial The Jakarta Post. Kantor Berita Common Ground (CGNews)

AJI Ingatkan Forum Pemred Indonesia

HMINEWS.Com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan prihatin terhadap pertemuan Forum Pemred Indonesia yang digelar 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua Bali. Memasuki tahun politik atau setahun menjelang Pemilu 2014, pertemuan ratusan pemred media se-Indonesia bisa menimbulkan spekulasi politik yang tidak perlu.

AJI secara organisasi menerima keluhan dari berbagai kalangan terkait sepak terjang Forum Pemred. Para pemimpin redaksi media yang berusaha menjaga independensi news-room mengeluhkan adanya upaya menggunakan Forum Pemred untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu. Forum ini dihadiri bukan saja oleh pemimpin redaksi media, namun juga pimpinan perusahaan, pejabat negara, dan pemilik media yang berkecimpung dalam politik.

AJI mengingatkan, Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini. Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak wartawan digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan yang menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan, AJI mempertanyakan relevansi pertemuan Forum Pemred dengan fasilitas mewah di Bali.

Menurut Kontan Online, Kamis 13 Juni 2013, peserta Forum Pemred mendapatkan tiket pesawat pulang-pergi dari tempat asal, hotel bintang selama tiga hari, dan makan gratis. Saat registrasi di Bali Nusa Dua Convention Hall, peserta mendapatkan bingkisan selain ID card sebagai peserta forum. Bingkisan itu berisi antara lain satu kilogram gula pasir, sebotol minyak angin, makanan ringan kacang goreng, dan satu bungkus kondom. Patut dipertanyakan, bagaimana dan dari mana Forum Pemred memperoleh fasilitas seperti itu.

Hadir dalam pertemuan Forum Pemred di Bali sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menko Ekonomi Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Gubernur Bank Indonesia Agus Marwotowardojo, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dan sejumlah pengusaha nasional. Presiden SBY dijadwalkan menutup pertemuan pada Jumat, 14 Juni 2013.

Melalui surat ini, AJI menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. AJI mengingatkan agar Forum Pemred tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 6 : Yakni “Wartawan Indonesia tidak
menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Dalam hal penafsiran, “suap” adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

AJI juga mengingatkan agar pembentukan Forum Pemred sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Organisasi Wartawan diantaranya, poin 8 : Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalisme pers. Juga poin 9 : Organisasi wartawan memiliki kode etik, yang tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers.

2. AJI menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apapun dari forum tersebut, terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik. AJI mendukung hak setiap orang untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat. Namun AJI menentang upaya pengorganisasian wartawan yang menjadikan pers sebagai corong kepentingan politik tertentu, perpanjangan tangan pemilik modal, yang menyerobot independensi ruang redaksi.

3. Kepada Pemimpin Redaksi yang hadir di Bali, hendaknya membahas secara serius masalah kesejahteraan wartawan, independensi redaksi di depan penguasa dan pengusaha, dan bagaimana Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi marwah pers Indonesia, serta upaya serius menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis di seluruh Indonesia.

Diskusi Publik Komisariat FH UII: Polemik Kenaikan Harga BBM

Yogyakarta- Prokontra kenaikan harga BBM kiranya sudah menjadi isu yang cukup hangat di pertengahan tahun 2013 ini. Bagaimana tidak, pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Menteri ESDM akan segera mengumumkan kenaikan harga BBM yang tentunya akan menimbulkan pertanyaan, besar apakah kebijakan tersebut memang benar-benar berpihak kepada rakyat ataukah hanya digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan di dalamnya. Tidak ingin gegabah akan hal tersebut, HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  (UII) menggagas Diskusi Publik   “Polemik Kenaikan Harga BBM.”

Diksusi dipromotori Unit Kajian dan Pengembangan (KAJIBANG) di bawah pimpinan ketua unit Alfad Riyanda. Mengambil tempat di Hall lantai 1 ‘kampus perjuangan’ Fakultas Hukum UII, dengan pembicara Masnur Marzuki, S.H, L.L.M (Dosen FH UII) dan Rafika Dwi (Kanit Kajian dan Penelitian HMI Komisariat FE UII), Selasa (11/6/2013).

Alfad Riyanda mengatakan diadakannya diskusi publik bertujuan agar mahasiswa FH UII khususnya Kader HMI FH UII selaku kaum intelektual muda dapat melihat secara cermat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga kita tidak mudah termakan oleh isu yang belum jelas kebenarannya seperti apa.

“Harapannya kita bersama-sama dapat mengetahui problem apa yang sebenarnya terjadi terkait polemik kenaikan harga BBM yang santer dibicarakan, kemudian dari itu kita bersama-sama pula dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujarnya sebelum acara berlangsung.

Selaku orang yang paham akan politik hukum, di dalam penjelasannya Masnur Marzuki menyatakan bahwasanya penolakan penaikan harga BBM harus tetap dilakukan karna menurutnya penaikan harga BBM merupakan lahan empuk yang dapat digunakan oleh pemerintah atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merauk keuntungan yang sebesar-besarnya melalui proses politisasi.

Sementara Rafika Dwi yang mengkaji hal tersebut dari segi ekonomi menyatakan bahwasanya BMM haru segera dinaikkan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor sekiranya yang sangat urgen di antaranya terkait APBN negara yang saat ini memprihatinkan. Ia juga mengatakan bahwasanya meskipun ia setuju akan penaikan harga BBM, tetapi penaikan harga BBM tersebut harus dilakukan secara bertahap agar masyarakat ekonomi rendah tidak terlalu di terbebankan akan hal tersebut.

Harry Setya Nugraha
Kader HMI FH UII

HMI Bima: Tolak Kenaikan Harga BBM, BLSM Hanya Pencitraan Politik

HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Bima menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka berunjukrasa menuntut agar rencana pemerintah tersebut dibatalkan karena dampak negatif yang akan ditimbulkan lebih banyak.

“Masyarakat saat ini resah akan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Persoalannya bertentangan dengan UUD dan lebih banyak negatifnya, secara ekonomi maupun politik,” kata Rizky, perwakilan HMI MPO Cabang Bima dalam unjukrasa di pusat kota Bima, Kamis (13/6/2013).

Persoalan ekonomi, kata Rizky, karena kenaikan BBM tersebut akan mengakibatkan inflasi dan naiknya harga sembako yang bisa jadi tak terelakkan lagi. Sedangkan persoalan politik, menurutnya, pemerintah hendak menjalankan politik pencitraan dengan program BLSM setelah harga BBM dinaikkan.

“Pencitra’an diri partai politik dan untuk menjemput Pemilu 2014,” ujar dia.

Pemerintah dinilai kurang memperhatikan alokasi BBM bersubsidi dan non subsidi, karena BMM bersubsidi sehingga banyak dinilai dinikmati golongan kaya.

“Ketidaktepatan itu bukan menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM, tetapi dengan pengawasan yang lebih ketat,” pungkasnya.

Seandainya Saya Peserta Kongres

Berita yang beredar akhir-akhir ini adalah HMI hendak menyelenggarakan kongres. Awalnya sayup-sayup kudengar tapi dari hari ke hari makin terdengar jelas derap langkahnya. Kata para senior, forum tertinggi di organisasi mahasiswa tertua di Indonesia ini tentu bukan ajang main-main. Seluruh utusan datang dari seluruh penjuru negeri. Cabang dari Ujung Sumatera sampai ujung Papua.

Dalam setiap momen seperti ini pasti ada bermuara aneka rasa, baik rasa kecewa yang kadang memuncak dan menggelegak. Karena dalam perjalanan pasti ditemui sejumlah kekurangan, masalah-masalah yang melingkupi organisasi ini. Baik itu masalah struktur maupun di luar struktur. Perihal wacana, gerakan, keputusan-keputusan kontroversial dan lain sebagainya. Mugkin juga ada macam-macam kebanggaan atas prestasi yang didapat, kalau ada. Tapi yang pasti ide-ide baru akan muncul. Ada harapan-harapan baru yang tumbuh dari benak yang terdalam masing-masing cabang. Harapan baru itu pasti akan sangat melegakan jika menjadi kenyataan, dan itu diawali dari forum kongres ini.

Dan seandainya saya menjadi peserta kongres, saya akan berusaha memuluskan tujuan dan harapan-harapan mulia itu. Saya akan mempersiapkan dengan matang baik fisik, mental, maupun spiritual. Ya, spiritual itu penting. Spiritual bukan dalam arti yang klenik tapi spiritual dalam hati yang bening, tenang, dan terkoneksi dengan yang maha gaib. Semoga saya dan semuanya mendapat petunjuk. Semoga organisasi yang saya cintai menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi ummat.

Fisik, saya tentu harus jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Cukup istirahat. Mental saya harus siapkan sebaik mungkin. Mental ini adalah mental yang baik. Mental yang baik itu mental yang high, bukan yang low. Mental yang tinggi bukan rendahan. Mental yang tinggi itu adil, ksatria, dan sabar. Adil dalam menyampaikan pendapat, maupun dalam melakukan penilaian. Serta kstaria ketika melakukan kesalahan, meminta maaf dan sabar dalam menerima kritikan. Jangan jadi manusia rendahan dengan mengumbar emosi. Jangan jadi manusia yang bersumbu pendek yang gampang meledak. Itu wejangan para pengader lho!

Forum setingkat kongres memang membutuhkan kekuatan mental yang cukup kalau tidak ingin keok. Tapi mental ini harus dibalut dengan spiritual yang baik, hati yang lembut, pikiran yang jernih. Dengan begitu tidak ada cerita kongres gontok-gontokan, adu tinju, baku lempar kursi, saling menyakiti. Tidak! Sama sekali tidak seperti itu. Beda pendapat itu biasa, debat juga tidak masalah tapi harus tahu adat. Berdebatlah dengan adat seorang ulul albab! Cerdas dan beradab. Kalau yang ini pesan Pak Ustaz, tapi pengader juga.

Sepanjang pengetahuan saya, organisasi ini adalah himpunan manusia-manusia cerdas. Yang seperti kata konstitusi, turut memikul tanggung jawab bagi “….terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Alloh”. Saya kira tidak sepantasnya berbuat bodoh. Menurut saya rumusnya sederhana, jika kader sehat-sehat, organisasi sehat, dengan begitu harapannya Alloh menghadiahi jama’ah ini pemimpin yang sehat dan kuat. Tapi jika kader sakit, organisasi sakit bisa-bisa Alloh ‘menghukum’ kita dengan memberi pemimpin yang sakit. Nauzubillah min dzalik.

Salam.

Roni Hidayat
Koordinator Majlis Syuro PB HMI-MPO 2009-2011