Sahkan Penggunaan Jilbab untuk Polwan Muslimah

HMINEWS.Com –  Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendesak Polri mengesahkan jilbab untuk polisi wanita (Polwan) muslimah. Yaitu dengan menerbitkan aturan baru pengganti SK Kapolri sebelumnya yang melarang penggunaan jilbab.

Dua belas ormas yang tergabung dalam LPOI, yaitu Nadhatul Ulama, Persatuan Islam, Al Irsyad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar, Itttihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, IKADI, Azzikra, Syarikat Islam indonesia, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), berkumpul di PBNU, menyatakan sikap bersama terkait permasalahan tersebut, Rabu (12/6/2013).

“Kalau ada polwan yang ternyata ingin mengenakan jilbab selama bertugas, itu harus diakomodir oleh Polri. Caranya bagaimana? Buat aturan yang bisa menjadi landasan hukum pijakannya,” kata Ketua Umum LPOI yang juga Ketua PBNU, KH Said Aqil Siroj.

Menurut LPOI, mengenakan jilbab tidak akan mengganggu aktivitas Polwan, sebagaimana lazimnya profesi di luar polisi. “Mengenakan jilbab kan tidak mengganggu aktivitas. polwan berjilbab masih bisa mengatur lalu-lintas, tidak mengganggu, sama sekali tidak mengganggu,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, aturan kepolisian yang masih berlaku saat ini melarang penggunaan jilbab, yaitu Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.

Tuntut Rektor Mundur, 4 Mahasiswa UNA Ditangkap

HMINEWS.Com – Mahasiswa Universitas Asahan (UNA) Sumatera Utara kecewa dengan perlakuan polisi yang menangkap mahasiswa, sebagai buntut aksi mahasiswa menuntut rektor UNA, Zuriah Sitorus, mundur dari jabatannya.

“Kami sangat kecewa dengan sikap represif pihak aparat keamanan yang menangkap 4 mahasiswa Universitas Asahan,” kata salah seorang mahasiswa Una, Indra Abdillah kepada hminews, Rabu (12/6/2013).

Menurut Indra, demo yang dilakukan Kesatuan Aksi Mahasiswa UNA sehari sebelumnya (11/6) menuntut Zuriah Sitorus mundur karena diduga melakukan nepotisme dalam pengangkatan dosen di UNA. Zuriah menjadikan kedua anaknya sebagai dosen UNA, diduga dengan nepotisme.

“Selain itu, salah satu kebijakan rektor adalah meniadakan beasiswa. Keuangan yayasan Universitas Asahan dari pemerintah juga langsung masuk ke rekening pribadi Zuriah,” lanjutnya.

Saat ini, kata dia mewakili rekan-rekannya, kampus UNA kekurangan ruangan dan fasilitas laboratorium bahasa yang bahkan tidak ada sama sekali. Mahasiswa juga menuding Bupati Asahan yang menjabat ketua yayasan mengangkangi UU No-32 tahun 2004 pasal 28 poin b yang mengatur bahwa kepala daerah/ wakil kepala daerah tidak bisa menjadi ketua yayasan.

Indeks IGI: Yogya Teratas, DKI Nomor Tiga

HMINEWS.Com –  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduduki peringkat pertama Indonesia Governance Indeks (IGI). Hal itu berdasar analisis data publik dan persepsi Partnership for Governance Reform (kemitraan.or.id) terhadap 33 provinsi di Indonesia.

“Peringkat lima teratas hasil IGI tahun 2012 adalah Provinsi DIY (6,80) Jatim (6,42) DKI Jakarta (6,33) Jambi (6,24) dan Bali (6,23), sedangkan lima provinsi terbawah adalah Provinsi Papua (4,86), NTT (4,82), Bengkulu (4,77), Papua Barat (4,42) dan Maluku Utara (4,41),” tulis Riana Ekawati dalam rilisnya, Rabu (12/6/2013).

Menurut Riana, analisis tersebut guna melihat sejauh mana kualitas dan kinerja implementasi good governance di suatu daerah.
Dalam konsep demokrasi modern, kualitas governance tidak hanya ditentukan oleh kinerja arena pemerintah (lembaga eksekutif dan legislatif) saja, melainkan juga interaksi antar arena tata kelola pemerintahan yang terdiri dari pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (swasta).

Partnership mengukur kinerja di empat arena yang berkontribusi pada tata kelola provinsi dengan menggunakan enam prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Penilaian kinerja di empat arena juga mempertimbangkan nilai/bobot kontribusi masing-masing sesuai dengan perannya dalam menentukan peringkat sebuah provinsi.

Mengenai DKI, menurut Peneliti IGI Jakarta-Herry Yogaswara, “Salah satu yang berkontribusi menjadikan DKI Jakarta menduduki peringkat 3 terbaik adalah kinerja arena Birokrasi (7,34).” Namun bukan berarti kinerjanya sudah baik, sebab salah satu kelemahan di birokrasi adalah penerapan prinsip partisipasi yang masih lemah (4,05).

“Ini disebabkan karena belum efektifnya unit pelayanan pengaduan masyarakat yang ada di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi (Dispenda),” ujarnya.

Berkaitan dengan metodologi dan kualitas penelitian, Budi Santoso selaku Plt Direktur Eksekutif Kemitraan mengatakan bahwa indeks dibuat kemitraan telah direkomendasikan oleh pemerintah pusat melalui UKP4 untuk digunakan sebagai alat monitoring tata pemerintahan provinsi. Tidak hanya itu, indeks tersebut telah diadopsi UNDP.

Hasil analisis lengkap IGI akan diseminarkan pada Kamis (13/6/2013) mulai pukul 08.00 Wib di Balai Agung- Balaikota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan-Jakarta.

KontraS: Amuk Warga Poso Dipicu Kebrutalan Polisi

HMINEWS.Com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan proses penegakan hukum Polisi atas tindakan terorisme di Poso yang menimbulkan kepanikan sosial. Tindakan polisi di Poso provokatif dan memunculkan amuk massa.

“Kami menilai bahwa tindakan Polisi di Poso dalam penangkapan Ahmad cukup provokatif, memunculkan amuk sebagian massa di kota Poso. Selain itu, Kami mempertanyakan urgensi penabrakan dan penembakan terhadap Ahmad dalam operasi Polisi pasca bom bunuh diri, “apakah Ahmad dalam posisi mengancam jiwa seseorang?” Penggunaan senjata api hanya bisa dilakukan oleh Polisi kepada seseorang (seperti Ahmad) pada saat adanya ancaman jiwa seketika, baik terhadap dirinya ataupun orang lain,” demikian rilis Badan Pekerja KontraS, Rabu (12/6/2013).

Penabrakan dan penembakan Ahmad yang merupakan warga Poso tersebut, lanjut KontraS, memicu kemarahan warga di sekitar, Senin (10/6). Menurut informasi yang dihimpun KontraS, korban jauh setelah ditabrak dengan mobil Kijang Innova yang diduga dikendarai tim Densus 88.

“Setelah terjatuh, korban berusaha lari kearah Gang Nusa Indah, Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota. Pada saat itulah korban meninggal dunia setelah diberondong tembakan oleh tim Densus 88 Anti teror. Saksi di lokasi peristiwa menemukan 7 selongsong peluru yang diduga digunakan oleh Densus 88 menembak korban,” lanjut Badan Pekerja KontraS.

KontraS mendapat banyak informasi dugaan tidak profesionalnya polisi dengan tindak kekerasan, penembakan dan penyiksaan terhadap warga yang baru berstatus sebagai ‘terduga’ terorisme. Warga yang marah kemudian memasang portal di jalan Trans Sulawesi dan membakar ban di tengah jalan dekat Mapolres.

“Kami mendukung operasi penegakan hukum atas tindak terorisme, akan tetapi kami meminta agar operasi tersebut memperhatikan keselamatan jiwa warga sipil dan harus dilakukan dengan prosedur yang tepat. Juga penting adalah memahami psikologis warga Poso sebagai masyarakat paska Konflik.”

Kenaikan Harga BBM Pro Kepentingan Asing

Gerakan Riau Bersatu dan BEM se-Riau (foto: Dodi Witno)

HMINEWS.Com – Aliansi Gerakan Riau Bersatu (GRB) dan BEM se-Riau berunjukrasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah dituding pro-kepentingan asing dengan kebijakan yang juga dinilai akan menyengsarakan rakyat kecil.

Menurut ketua HMI MPO Pekanbaru, Mizan Mustofa, kenaikan harga BBM akan memicu inflasi, sehingga menyulitkan masyarakat ekonomi bawah. Selain itu, menurutnya, kebijakan pemberian BLSM dinilai tidak dapat menutupi dampak buruk akibat kenaikan harga BBM yang dinilai akan mengakibatkan pembengkakan harga-harga kebutuhan pokok di pasaran.

Aksi dimulai pukul 10.00 WIB oleh lebih dari 100 massa aliansi, mengepung kantor DPR Provinsi Riau, dengan berorasi secara bergantian oleh perwakilan masing-masing elemen.

Koordinator aksi tersebut, Harry Firdaus, menyatakan, aliansi menolak kenaikan harga BBM. “Daripada menaikkan harga BBM, lebih baik menasionalisasi aset-aset perusahaan Migas asing yang mengeruk kekayaan alam Indonesia,” ujar Harry.

Menurut Harry, massa juga menuntut agar pemerintah mencabut Undang-undang yang tidak pro-rakyat, serta mendesak DPR untuk tidak mengesahkan APBN P terkait BLSM yang diduga bersumber dari dana pinjaman luar negeri.

Pemerintah juga dituding tidak serius dalam pemberantasan korupsi, sehingga makin menyengsarakan rakyat. Kasus-kasus korupsi yang besar seperti kasus Bank Century dan kasus BLBI yang nilainya ratusan triliun Rupiah.

Rencananya, aksi Gerakan Riau Bersatu akan dilanjutkan keesokan harinya. Aliansi juga tengah berkonsolidasi untuk aksi yang lebih massif tanggal 17 Juni mendatang.

Kenaikan Harga BBM Sarat Kepentingan Politik

HMINEWS.Com – Mahasiswa Universitas Jayabaya berunjukrasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mahasiswa menilai kenaikan harga BBM sarat kepentingan politik pemerintah dengan mengabaikan nasib rakyat kecil.

“Banyak aktor politik yang memiliki kepentingan pribadi demi lancarnya kepentingan mereka. Salah satunya dengan menaikkan harga BBM. Ini sangat mengebiri rakyat,” kata koordinator aksi tersebut, Faisal, Rabu (12/6/2013).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membakar ban bekas dan memblokir Jalan Diponegoro, Menteng-Jakarta Pusat hingga membuat jalanan macet. Hal tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian pemerintah agar mendengar seruan masyarakat kecil yang selalu diabaikan.

Mahasiswa juga membawa spanduk bertuliskan ‘Tolak Kenaikan BBM’ dan ‘BBM Naik!!! Percepat Pemilu,’ berorasi bergantian di tengah jalan.

Beasiswa S2 Kepemimpinan dari Kemenpora

HMINEWS.Com – Kementerian Pemuda dan Olahraga menawarkan beasiswa jenjang strata 2 (S2) untuk para pemuda berprestasi. Beasiswa diberikan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri, meliputi: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Sumatera Utara (USU).

Adapun persyaratan untuk mendapat beasiswa tersebut, sebagaimana rilis Kemenpora (10/6/2013), adalah sebagai berikut:

– Pendidikan terakhir sarjana S1 semua jurusan / program, IPK minimal 2,75.
– Usia maksimal 30 tahun (unsur OKP dan lembaga masyarakat berbasis pemuda), usia 35 tahun (PNS Kemenpora dan Dispora Daerah).
– TOEFL minimal 450 dan TPA minimal 500
– Tidak terikat dengan program beasiswa lain di perguruan tinggi negeri maupun swasta

Dalam beasiswa ini ditawarkan program

  1. Kajian Ketahanan Nasional, program peminatan Kajian Pengembangan Kepemimpinan (UI). www.pps.ui.ac.id
  2. Studi Ketahanan Nasional, konsentrasi Pengembangan Kepemimpinan (UGM). http://pasca.ugm.ac.id
  3. Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, peminatan Kajian Manajemen Kepemimpinan Pemuda (Unhas). http://pasca.unhas.ac.id
  4. Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, peminatan Kajian Kepemimpinan Pemuda (USU). http://usu.ac.id/pascasarjana.html

Pendaftaran bisa secara online ke masing-masing alamat elektronik tersebut di atas atau www.kemenpora.go.id

Kelangkaan Gas Elpiji Ulah Spekulan

HMINEWS.Com – PT Pertamina menyatakan kelangkaan gas elpiji di pasaran ukuran 3kg dan 12 diduga kuat akibat ulah spekulan. Sebab belum ada indikasi penimbunan atau diturunkannya pasokan oleh Pertamina.

“Ini karena ulah permainan harga saja,” kata Juru Bicara PT Pertamina, Ali Mudakir di Jakarta, Senin (10/6/2013).

Menurut Mudakir, pihaknya akan mendata wilayah mana saja yang mengalami kekurangan gas ukuran tersebut. Ia juga menegaskan, Pertamina tetap berkomitmen memasok gas untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk penambahan 4.000 tabung untuk wilayah Jakarta.

Mengenai permainan harga oleh spekulan itu, kata Mudakir, Pertamina bertindak tegas dengan menghentikan kerjasama dengan agen yang nakal. Pertamina baru mengirimkan peringatan tertulis dan memotong pasokan untuk agen tersebut, namun belum menghentikannya sama sekali.

Ali mengatakan PT Pertamina berkomitmen untuk tetap memasok kebutuhan gas pada rumah tangga walaupun pada kenyataannya pengelolaan bisnis gas 3 kg dan 12 kg pada tahun lalu membuat Pertamina rugi Rp 5 miliar.

“Kita sudah beri sinyal kuat pada agen untuk tidak mempermainkan harga, kalau nanti masih bandel kita putus hubungan usaha,” tegasnya.

Setahun Penerbit Independen Terbitkan 60 Buku

HMINEWS.Com – Sebuah penerbit independen di Pare, Kediri-Jawa Timur, FAM Publishing, dalam setahun belakangan telah menerbitkan 60 judul buku. Buku-buku itu ditulis oleh berbagai kalangan, mulai dari siswa SMA, mahasiswa, ibu rumah tangga, dosen, jurnalis, hingga kalangan pemerintah.

“Bulan Juni 2013 ini, sudah setahun FAM Publishing berdiri, dan dalam setahun ini kami telah menerbitkan 60 judul buku,” ujar Aliya Nurlela, Manajer FAM Publishing, Kamis (6/6/2013).

Dikatakan, FAM Publishing adalah divisi penerbitan Forum Aktif Menulis (FAM) Indonesia yang awalnya didirikan untuk menerbitkan buku-buku karya bersama anggota FAM Indonesia. Namun dalam perjalanannya, berbagai pihak tertarik untuk menerbitkan buku-buku mereka di FAM Publishing.

“Yang kami syukuri, eksistensi FAM Publishing dapat memberikan manfaat kepada banyak orang, tidak hanya untuk anggota FAM Indonesia binaan kami,” ujar Aliya Nurlela yang juga penulis sejumlah buku baik fiksi maupun nonfiksi.

Sebagai penerbit independen, jelas Aliya Nurlela, FAM Publishing tetap menjaga kualitas karya yang diterbitkan dan kualitas hasil cetakan. Dengan demikian diharapkan buku-buku terbitan FAM Publishing tidak kalah saing dengan buku-buku yang terbit di penerbit lain.

“Harapan kami, ke depan FAM Publishing bisa menjadi penerbit konvensional yang kiprahnya dapat sejalan dengan penerbit lainnya guna menyemarakkan industri perbukuan di Tanah Air,” ujarnya.

Forum Aktif Menulis (FAM) Indonesia yang memayungi FAM Publishing berdiri pada 2 Maret 2012 dan berkantor pusat di Jalan Mayor Bismo, No. 28, Pare, Kediri, Jawa Timur. Bertujuan menyebarkan semangat aishiteru (cinta) menulis di kalangan generasi muda, khususnya siswa sekolah dasar, SLTP, SLTA, mahasiswa, dan kalangan umum lainnya.

“FAM Indonesia bertekad membina anak-anak bangsa untuk cinta menulis dan gemar membaca buku. Sebab, dua hal ini melatarbelakangi maju dan berkembangnya negara-negara di dunia lantaran rakyatnya suka membaca buku dan menulis karangan,” tambah Aliya. (REL)

Mahasiswa dan Kenaikan Harga BBM

ilustrasi (net)

Telah menjadi rahasia umum bahwasanya pemerintah yang diwakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengumumkan kenaikan harga BBM yang belum jelas akan dimumkan kapan. Hal itu sebagaimana dijelaskan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah (wawancara dengan Tempo). Hal ini tentu saja membuat masyarakat gundah, dan mahasiswa pun akan ada di barisan paling depan untuk menentang kebijakan yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat.

Beberapa kelompok menyikapi rencana pemerintah tersebut dengan turun ke jalan mendukung rakyat menentang kenaikan harga BBM. HMI Makasar, contohnya. Bukan hanya itu, bahkan rekan-rekan  mahasiswapun akan melakukan pertemuan yang mengatasnamakan “Konsolidasi Mahasiswa Indonesia Menolak Kenaikan Harga BBM” dalam waktu dekat ini di salah satu kampus ternama di Indonesia.

Seperti Apa Dampak Kenaikan BBM Sebenarnya?

Mahasiswa, tentu saja, tidak boleh melihat sesuatu hanya dengan ‘apa adanya’. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentu saja berdasarkan hasil pertimbangan yang telah difikirkan sebelumnya, tetapi mahasiswa harus melihat secara cermat apakah kebijakan itu benar-benar berdampak positif untuk rakyat ataukah hanya sebagai alat yang digunakan oleh golongan tertentu untuk mengambil keuntungan. Lihat dampak positif dan negatif naiknya harga BBM.

Merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,”  maka tidak dapat begitu saja mempersalahkan negara mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM  dengan pertimbangan jika tidak dinaikkan maka subsidi tidak tepat sasaran, dalam artiaan tidak untuk masyarakat miskin tapi justru untuk  masyarakat menengah keatas. Jika hal tersebut terjadi, tentu saja apa yang diamanatkan di dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 tersebut tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya.

Selain itu, kenaikan harga BBM juga dapat menutup kerugian negara, serta mengurangi hutang negara yang hingga april 2013 ini diperkirakan telah mencapai Rp 2.023,72 triliun. Hal ini didasari pertimbangan bahwa besaran kira-kira kenaikan harga BBM ada di bawah angka Rp6.500 per liter. Menurut kalkulasi pemerintah, dengan tingkat kenaikan sebesar itu akan dihemat subsidi Rp21 triliun hingga Rp30 triliun. Pemerintah tidak ingin subsidi BBM tahun ini jebol jadi 53 juta kiloliter dari pagu 46 juta kiloliter seperti tahun (melonjak dari 40 juta kiloliter menjadi 45 juta kiloliter). Oleh karna itulah pemerintah menaikkan harga BBM kemudian memberikan BLT yang merupakan bentuk pengganti dari subsidi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Apa yang dicita-citakan oleh pemerintah tersebut tentu saja juga tidak terlepas dari dampak negatif untuk kepentingan rakyat banyak.

Jika harga BBM naik, tentu saja kebutuhan pokok dan sebagainya menjadi naik pula. Sedangkan kita tahu bahwasa pendapatan rakyat hanya segitu-segitu saja. Tentu saja ini akan memberatkan rakyat ekomomi bawah. Selain itu jika tujuan dinaikkannya BBM agar masyarakat lebih menghemat BBM, sejauh inipun pemerintah belum memberi solusi berarti terkait hal tesebut. BBM digunakan oleh rakyat untuk alat transportasi, sedangkan jikalau BBM naik maka rakyatpun akan menjadi susah pula menggunakan transportasi pribadi, sedangkan transportasi umum yang ada saat ini tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

Atas dasar itulah sekiranya penulis mengajak para pembaca untuk lebih cermat dalam melihat sesuatu hal yang sangat penting dan berpengaruh untuk perkembangan bangsa tercintai ini. Mari kita kawal apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini dengan baik. Jika itu dirasa lebih banyak mendatangkan kebaikan, maka dukunglah. Tapi jika itu dirasa lebih banyak mendatangkan keburukan, maka kita selaku mahasiswa sudah seharusnya ada di barisan paling depan untuk membela hak-hak rakyat banyak.

Harry Setya Nugraha
HMI FH UII