Ramadhan, FAM Adakan Lomba Puisi Perdamaian Dunia

HMINEWS.Com – Forum Aktif Menulis (FAM) mengadakan lomba penulisan puisi perdamaian. Lomba dimaksudkan sebagai respon atas tragedi dunia, terutama yang menimpa Mesir, Palestina dan Rohingya-Myanmar.

Sebagaimana diketahui, rakyat Mesir terintimidasi militer dan terus terancam kekerasan setelah Presiden Mohammad Mursi dikudeta militer, sedangkan Palestina sudah puluhan tahun dijajah Israel dan tak kunjung mendapatkan kebebasa. Sementara Muslim Rohingya terusir dari kampung halamannya karena mereka dibantai oleh rezim dan mayoritas lain di negara mereka.

“Atas dasar itu, Forum Aktif Menulis (FAM) Indonesia sebagai salah satu komunitas kepenulisan nasional yang aktif menggerakkan kegiatan literasi khususnya di kalangan generasi, membuka Lomba Cipta Puisi bertema Mesir, Palestina dan Rohingya dengan motto kegiatan “Saatnya Puisi Mendamaikan Dunia,” tulis Pegiat FAM Indonesia, Aliya Nurlela dalam rilisnya, Sabtu (20/7/2013).

Lomba ini dibuka Sabtu, 20 Juli 2013, ditutup Senin 12 Agustus 2013, dan para pemenang diumumkan Kamis, 15 Agustus 2013. Lomba terbuka untuk semua kalangan, baik berstatus anggota maupun non-anggota FAM Indonesia, Muslim maupun non-muslim. Lomba tanpa pungutan biaya apa pun dari peserta.

Ketentuan:

– Puisi hanya bertema Mesir, Palestina dan Rohingya dengan menulis sisi-sisi human interest (kemanusiaan) sehingga menggugah siapa saja yang membacanya.

– Naskah puisi diketik di microsof word 2003 atau 2007, rapi, kertas kuarto A4, ketikan 1 spasi, jenis font time new roman, ukuran huruf 12.

– Bentuk puisi bebas, panjang minimal setengah halaman dan maksimal 2 halaman.

– Jumlah puisi yang diikutkan dalam lomba ini maksimal 3 (tiga) judul, masing-masing tema 1 (satu) judul. Bagi penulis yang mengirim puisi lebih dari 3 (tiga) judul, maka FAM akan mengambil puisi yang dikirim maksimal 3 (tiga) judul pada kiriman yang pertama.

– Di bagian akhir puisi dibubuhkan identitas peserta yang terdiri dari: NAMA LENGKAP (bukan Nama Pena), NOMOR IDFAM (hanya khusus anggota FAM, non-anggota FAM tanpa ID), ASAL DAERAH, dan ALAMAT EMAIL.

Agar manfaat puisi dirasakan lebih luas, naskah puisi diposting di Grup “Forum Aishiteru Menulis”, media komunikasi FAM Indonesia dengan alamat grup: https://www.facebook.com/groups/forumaishiterumenulis/ (yang belum bergabung silakan bergabung).

Postingan langsung di wall (dinding) grup, bukan dalam bentuk dokumen. Selain diposting di grup “Forum Aishiteru Menulis” puisi yang dilombakan juga dikirim ke email FAM Indonesia: forumaktifmenulis@yahoo.com, dengan Subjek Email “LOMBA CIPTA PUISI FAM INDONESIA_NAMA PENULIS”.

Naskah puisi dilampirkan di attach file (lampiran email), tidak diposting di badan email, dan kiriman email membubuhkan surat pengantar yang menyebutkan bahwa naskah puisi adalah asli (original), belum pernah diterbitkan, dan bersedia didiskualifikasi jika diketahui telah diikutkan pada event lain ataupun telah terbit di media massa. Tim FAM setiap hari akan meng-update judul puisi dan nama peserta. Hasil update Tim FAM merujuk pada naskah yang dikirim ke email FAM. Bila peserta memposting naskah puisi di Grup “Forum Aishiteru Menulis” tetapi tidak mengirimkannya ke email FAM, maka otomatis nama peserta tidak di-update.

Hadiah
Sebagai tanda apresiasi, FAM Indonesia menyediakan sejumlah hadiah, di antaranya,
– Juara 1: Uang THR Rp200.000 + Paket Buku + Piagam Penghargaan + Naskah Puisi Dibukukan.
– Juara 2: Uang THR Rp150.000 + Paket Buku  + Piagam Penghargaan + Naskah Puisi Dibukukan.
– Juara 3: Uang THR Rp100.000 + Paket Buku + Piagam Penghargaan + Naskah Puisi Dibukukan.
Sementara 77 naskah puisi pilihan diberikan Piagam Penghargaan dan naskah puisi dibukukan, dan seluruh peserta yang mengikuti lomba ini mendapatkan Piagam Penghargaan dari FAM Indonesia.

Kota Fasis yang Sempurna: Naik Kereta Api di Jakarta

Ditulis oleh Andre Vltchek
Diterjemahkan oleh Fitri Bintang Timur
Disunting oleh Rossie Indira

(Artikel aslinya dimuat di Counter Punch, ”The Perfect Fascist City: Take a Train in Jakarta”, edisi 17-19 Februari 2012)

Kalau anda naik kereta api di Jakarta, berhati-hatilah: pemandangan yang anda lihat di balik jendela mungkin akan membuat resah anda yang bukan wartawan perang atau dokter. Terlihat ratusan ribu orang merana tinggal di sepanjang jalur kereta. Rasanya seperti seluruh sampah di Asia Tenggara ditumpahkan di sepanjang rel kereta; mungkin sudah seperti neraka di atas bumi ini, bukan lagi ancaman yang didengung-dengungkan oleh ajaran agama.

Memandang keluar dari jendela kereta yang kotor, anda akan melihat segala macam penyakit yang diderita oleh manusia. Ada luka-luka yang terbuka, wajah terbakar, hernia ganas, tumor yang tak terobati dan anak-anak kurang gizi berperut buncit. Dan masih banyak pula hal-hal buruk yang bisa anda lihat yang bahkan sulit untuk digambarkan atau difoto.

Jakarta, ibu kota negara yang oleh media Barat diberi predikat ‘demokratis’, ‘toleran’ dan ‘perekonomian terbesar di Asia Tenggara’ sebenarnya adalah tempat dimana mayoritas penduduknya tidak memiliki kendali atas masa depan mereka sendiri. Dari dekat makin nyata bahwa kota ini punya indikator sosial yang levelnya lazim ditemui di Sub-Sahara Afrika, bukan di Asia Timur. Selain itu, kota ini juga semakin keras dan tidak toleran terhadap kaum minoritas (agama maupun etnik), termasuk mereka yang menuntut keadilan sosial. Perlu kedisiplinan yang luar biasa untuk tidak menyadari ini semua.

Slavoj Zizek, filsuf Slovenia, menulis dalam bukunya The Violence:

“Di sini kita temui perbedaan Lacanian antara kenyataan (reality) dan yang Nyata (the Real): ‘kenyataan’ (‘reality’) yang dimaksud di sini adalah kenyataan sosial dari orang-orang yang benar-benar terlibat dalam interaksi dan dalam proses produksi, sementara yang Nyata (the Real) adalah sesuatu yang ‘abstrak’ yang tak dapat ditawar, logika menakutkan dari ibukota yang menentukan apa yang terjadi dalam kenyataan sosial. Kita dapat melihat kesenjangan ini secara jelas ketika kita pergi ke suatu negara yang kehidupan masyarakatnya berantakan. Banyak kita lihat kerusakan lingkungan dan penderitaan manusia. Namun, yang bisa kita baca hanyalah laporan dari para ekonom bahwa kondisi ekonomi negara ini ‘baik secara finansial’ – realitas tidak penting, yang penting adalah kondisi di ibukota…”

Kondisi di ibukota dan para elitnya baik-baik saja, meskipun di balik itu negara dalam kondisi morat-marit. Tapi mari kita lihat lagi masalah kereta api kita.

Saya memutuskan untuk naik kereta api ekspres dari Stasiun Manggarai ke Tangerang (tempat di mana beberapa tahun lalu diterapkan hukum syariah yang walaupun tidak konstitutional namun tetap berjalan dengan absolut impunitas), untuk satu alasan saja: melihat apakah ada upaya nyata dalam ‘melawan/mengatasi’ apa yang disebut keruntuhan total infrastruktur Jakarta, alias kemacetan total (total gridlock).

Seperti halnya berbagai masalah di Indonesia, kemacetan punya sejarah yang menarik:

Sejak tahun 1965 (tahun di mana terjadi kudeta militer brutal yang didukung oleh Amerika Serikat yang membawa Jendral Soeharto ke puncak kekuasaan dengan menghabisi nyawa 800,000 hingga 3 juta jiwa. Mereka yang terbunuh antara lain dari golongan kiri, kaum intelektual, masyarakat minoritas Cina, serikat pekerja dan kaum ateis atau sederhananya bisa saja mereka yang pada waktu itu memiliki istri yang lebih cantik, tanah yang lebih luas atau sapi yang lebih gemuk), pemerintah Indonesia bekerja keras untuk menjamin bahwa kota-kota di Indonesia tidak memiliki transportasi publik, tidak memiliki taman yang luas dan tempat pejalan kaki. Ruang publik secara umum dianggap sangat berbahaya karena bisa saja disana masyarakat akan berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu ‘subversif’ seperti rencana menggulingkan pemerintahan.

Taman-taman publik diambil alih oleh kontraktor untuk dijadikan lapangan golf pribadi untuk kaum elit. Tempat pejalan kaki juga dihilangkan karena tidak menguntungkan dan dianggap ‘terlalu sosial’. Pada akhirnya, transportasi publik menjadi milik swasta dengan kualitas yang turun menjadi angkot dan metromini yang mengeluarkan asap hitam dari knalpotnya dan bajaj India bekas yang bahkan sudah tidak dipakai lagi selama beberapa dekade di negara asalnya.

Itu terjadi di Jakarta. Kota-kota lain dengan jumlah penduduk antara 1 hingga 2 juta jiwa seperti Palembang, Surabaya, Medan dan Bandung tidak memiliki transportasi publik yang berarti, selain angkot kecil, kotor berkarat dan bis yang kotor dan bau.

Tentu saja semua ini sudah direncanakan: produsen mobil diberikan lisensi untuk memproduksi mobil model lama dari Jepang dan menjualnya dengan harga gila-gilaan (mobil di Indonesia dijual antara 50-120 persen lebih mahal daripada di Amerika Serikat), kemudian memaksa penduduk Indonesia – yang termasuk paling miskin di Asia Timur – untuk membeli mobil pribadi. Mobil yang pertama dibawa masuk, lalu sepeda motor yang lebih berbahaya, fatal untuk lingkungan hidup dan sama sekali tidak efisien. Di kota-kota besar di Cina dan banyak kota Asia lainnya sepeda motor sudah dilarang masuk ke kota.

Pejabat pemerintah dan wakil rakyat di DPR diam-diam secara konsisten mendapat suap dari industri mobil. Lobi mobil ini menjadi sangat berpengaruh dan menghambat segala upaya untuk memperbaiki angkutan kereta api maupun kapal laut antar pelabuhan di Jawa, salah satu pulau yang paling padat di dunia.

Pada tanggal 14 Agustus 2011, koran Jakarta Post menulis:

Anggota Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP) Nursyirwan Soedjono yang juga Wakil Komisi V DPR untuk mengawasi bidang transportasi, telah lama mempertanyakan ketidakmauan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk memperbaiki jaringan rel kereta di negara ini. Mereka menyalahkan ketakberdayaan mereka pada lobi politis ‘tingkat-tinggi’ yang diatur oleh industri otomotif yang menerima keuntungan langsung dari pembangunan jalan di negara ini.

“Tidak ada tuh cerita bahwa kami [Komisi V] menolak rencana anggaran pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur rel kereta api,” Nusyirwan mengatakan pada Jakarta Post. “Namun tampaknya ada ‘kelompok berpengaruh’ yang selalu menolak segala upaya untuk meningkatkan jasa transportasi umum, khususnya kereta api.”

Seperti di banyak masyarakat fasis yang ekstrem ataupun masyarakat feodal, kaum ‘elit’ menikmati naik mobil limosin sementara orang yang tidak punya patah kaki ketika mereka jatuh ke got karena tidak ditutup, diperkosa di kendaraan umum dan menghirup asap knalpot ketika naik angkot, atau otak mereka berhamburan di atas trotoar karena naik motor di atas trotoir yang tidak rata setelah frustasi naik motor di antara mobil dan truk yang agresif di jalanan.

Namun para pengambil keputusan di pemerintahan menikmati adanya impunitas selama beberapa dekade ini dan mereka telah mengambil hampir semua ruang publik di kota Jakarta. Dengan impunitas pemerintah selain memang tidak kompeten dan malas, mereka menjadi semakin tidak punya motivasi serta beritikad untuk menutup semua solusi jangka panjang bagi kota Jakarta.

Kita lihat saja kenyataan bahwa panjang rel kereta api di sini malah menyusut sejak masa penjajahan Belanda; Jakarta dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa (bahkan lebih di hari kerja) menjadi satu-satunya kota (dengan jumlah penduduk yang hampir sama) di dunia yang tidak memiliki sistem angkutan massal.

Beberapa tahun lalu ada upaya membangun dua jalur monorel walaupun bukan sistem angkutan massal yang paling efektif untuk kota Jakarta. Jalan-jalan ditutup, debu dan kotoran dimana-mana, penduduk diminta untuk bersabar dengan alasan bahwa ‘pembangunan ini untuk mereka’, namun kenyataannya tidaklah demikian, karena ternyata tujuan utama sistem transportasi ini adalah untuk mengeruk laba.

Proyek ini diberikan pada konsorsium swasta dan akhirnya, sudah dapat diduga, uang publik disalahgunakan. Pembangunan tiba-tiba berhenti, menyisakan pilar-pilar beton yang memancang di tengah jalan. Tidak ada yang dibawa ke pengadilan dari proyek yang membawa skandal ini, dan media amat disiplin untuk hanya melaporkan pernyataan resmi pemerintah, seolah-olah walaupun uang sudah lenyap tapi mereka yang bertanggungjawab tidak layak untuk diganggu hidupnya oleh penyelidikan polisi.

Supaya kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja, memang ada pula upaya untuk menyelamatkan Jakarta, misalnya mencoba transportasi air dengan perahu di kanal-kanal yang sebenarmya sangat tercemar. Sayangnya sampah-sampah yang ada di kanal-kanal itu merusak mesin perahu, ditambah dengan bau menyengat dari kanal yang selalu dipenuhi sampah dan benda beracun sehingga ‘proyek’ ini gagal total dalam beberapa minggu saja.

Banjir Kanal Timur seharusnya bisa membawa perubahan berarti bila dilakukan dengan revolusi seluruh pendekatan pekerjaan publik yang tujuannya agar pembangunan kota Jakarta sesuai dengan standar Asia di abad ke-21. Selama beberapa dekade, Jakarta telah mengalami banjir besar; pernah 2/3 kotanya terendam banjir. Hal ini disebabkan kanal-kanal yang tersumbat, lahan hijau yang hilang dan pembangunan yang membabi-buta. Akhirnya diambil keputusan untuk membebaskan tanah dan membangun kanal bankir untuk menyalurkan air berlebih ke laut. Pada saat perencanaan, dijanjikan akan dibangun taman-taman publik atau paling tidak tempat pejalan kaki di pinggir kanal. Juga dijanjikan adanya jalur khusus untuk pengendara sepeda, tempat berolahraga, juga transportasi air, bahkan angkutan dengan tram listrik.

Bagi mereka yang masih punya harapan untuk Jakarta akhirnya dibenturkan pada kenyataan yang jauh dari apa yang dijanjikan. Di tahun 2010 dan 2011, saat pembangunan kanal masih jauh dari penyelesaian, kenyataan pahit mulai terlihat.

Kualitas konstruksi kanalnya sangatlah buruk, bahkan sebelum pembangunan selesai, sampah telah menutup proyek kanal tersebut. Kejutan berikutnya: pemerintah mengatakan bahwa mereka memang tidak berencana untuk menyelenggarakan transportasi publik di pinggir/atas kanal itu. Seperti biasa, mereka meyakinkan publik bahwa tidak akan akan ada ruang publik di sana. Di awal tahun 2012, lahan di sepanjang kanal dijadikan jalan raya (walaupun menggunakan kata jalan inspeksi) yang langsung digunakan oleh pengendara sepeda motor. Bahkan sejak sebelum selesai dengan sempurna, namun secara resmi sudah beroperasi, kanal banjir ini kelihatannya hanya akan menjadi tempat pembuangan sampah dan menambah harapan tinggi para pelobi motor/mobil.

Bayangkan berapa kilo meter ruang kota yang terbuang (meski secara resmi pemerintah menganggap proyek ini sukses)! Tidak ada sedikitpun tempat bagi pejalan kaki dan tidak ada satupun taman bermain untuk anak-anak.

Bagaimana para pejabat pemerintah bisa menghindar dari tanggung jawabnya walaupun ada bukti nyata dari perampasan hak rakyat di sini? Di negara lain, hal ini bisa dianggap sebagai ‘pengkhianatan’ kepada bangsa dan negara.

Hal ini bisa terjadi karena dalam ‘demokrasi Indonesia’ tidak ada akuntabilitas. Tidak ada akuntabilitas sama sekali! Korupsi terjadi di mana-mana dan warga negara tidak memiliki mekanisme untuk mengorganisir protes (obsesi dengan jaringan sosial seperti Facebook pada umumnya hanya untuk status semata). Bahkan pembunuhan orang yang berbeda kepercayaan dengan kader kelompok agama garis keras tidak membuat masyarakat ‘berpendidikan dan kalangan menengah’ turun ke jalan untuk berdemonstrasi.

Yang terasa adalah bahwa di seluruh negara, termasuk di ibu kota, masyarakat telah putus asa sejak lama. Orang-orang menjalani hidupnya dalam kota megapolitan tanpa perlu menuntut, memprotes atau berkeluh-kesah.

Masalahnya, di Indonesia berkeluh-kesah, menuntut atau berdemo jarang atau sama sekali tidak membawa hasil. Surat-surat yang ditujukan kepada wakil rakyat di DPR tidak dijawab, bahkan banyak yang tidak dibuka, sementara surat ke media massa dimuat hanya jika isinya berada dalam batas-batas yang tidak tertulis namun tersirat ‘Proyek’ tidak terbuka untuk didebat (karena melibatkan banyak uang dan ada pembagian uang jarahan tersebut antara pemerintah dan perusahaan swasta dengan aturan dan formula yang telah mereka sepakati bersama) dan tidak diberikan jalan untuk masyarakat bisa intervensi karena akan ada resiko merusak sistem yang ada. Rakyat hanya sesekali diberi informasi tentang apa yang akan dibangun, kapan dan di mana. Jika ada uang yang raib – hal yang amat sering terjadi – tidak ada konsekuensi yang ditanggung pelaksananya. Jika rencana ‘berubah’ atau jika jadwal tidak terpenuhi, tidak ada yang dipaksa bertanggungjawab.

Indonesia adalah contoh dimana diktator bisa dipilih melalui pemilihan umum yang dilangsungkan secara periodik (para pemilih dapat memilih dengan bebas antara satu kandidat korup dengan kepentingan bisnisnya dengan kandidat lain yang juga korup dengan kepentingan bisnis yang lain) dan memimpin dengan dikontrol dan disponsori oleh kepentingan Barat serta sama sekali tidak ada kekuasaan yang diberikan pada rakyat.

Jika ada penumpang yang jatuh karena lantai kereta api yang berkarat dan meninggal atau mereka yang jatuh di lubang galian proyek, jangankan dapat kompensasi, dapat permohonan maafpun tidak.

Ketika diminta untuk membandingkan Indonesia dengan Cina, Profesor Dadang M Maksoem, mantan pengajar di University Putra Malaysia (UPM) yang sekarang bekerja untuk pemerintah daerah Jawa Barat, memberikan jawaban dengan berapi-api: “Sederhana saja: mereka [orang Cina] berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk negara mereka. Pendidikan disana tidak seperti di sini. Bagaimana sih kok pemerintah tidak bisa memberikan transportasi publik yang layak? Rakyat dipaksa untuk untuk membeli sepeda motor mereka sendiri untuk mengangkut diri mereka sendiri dan mereka dipaksa untuk membahayakan jiwa mereka di kondisi lalu-lintas yang parah. Sekarang kemacetan lalu-lintas ada di mana-mana. Entah apa yang bisa saya katakan. Orang-orang di sini itu bodoh, idiot, mati otak, atau rakus Sih? Pilih saja jawabannya!”

Tapi jawaban seperti ini bukan yang ditampilkan di media populer di Barat. Secara resmi Barat memuja Indonesia. Bagaimana tidak: penguasa dan elit Indonesia yang taat pada mereka berani mengorbankan rakyat, pulau-pulau, bahkan ibukota mereka sendiri untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan-perusahaan multi-nasional dan penguasa dunia. Perusahaan asing dan pemerintah mana yang tidak menghargai kemurahan hati penguasa dan elit Indonesia ini?

Tapi marilah kita kembali ke masalah transportasi publik lagi.

Pada masa pemerintah dan swasta merencanakan proyek pembangunan monorel (atau setidaknya ini yang mereka katakan pada masyarakat), kota ini mulai membangun apa yang disebut ‘busway’ atau jalur khusus bus, yaitu proyek yang awalnya adalah kesalahan dalam memahami konsep transportasi publik di kota Bogota yang terletak nun jauh di Kolombia, Amerika Selatan.

Alih-alih membangun sistem transportasi kereta api massal yang bisa mengangkut jutaan penumpang setiap harinya, Jakarta ‘membangun’ jalur busway yang mengambil dua jalur dari jalur yang sudah ada di jalan-jalan utamanya, kemudian mengoperasikan kendaraan bus sempit dimana para penumpang duduk menyandar dinding sambil menghadap satu sama lain. Setiap bus hanya punya satu pintu untuk penumpang naik dan turun. Halte dan jalan masuk ke halte dibuat dari logam yang mudah berkarat dan sekarang pelat lantainya sudah banyak yang lepas dan meninggalkan lubang di jalan masuk itu. Hampir semua pintu otomatis di halte sudah tidak beroperasi dengan baik dan akhirnya ada orang yang terdorong ke jalan hingga meninggal atau luka parah.

Seperti moda transportasi lain di Jakarta, sistem ini tidak dirancang untuk meningkatkan hajat hidup orang banyak, dalam hal ini untuk mengurangi kemacetan dan mengangkut berjuta orang secara aman dan nyaman. Busway dirancang sebagai proyek untuk memperkaya perusahaan yang memiliki saham dan para pejabat yang korup.

Sistem busway tidaklah efisien, tidak memperhatikan keindahan dan tidak mempersatukan kota – malahan lebih memecah-belahnya. Hampir tidak ada tempat pejalan kaki di dekat halte busway. Penumpang yang sampai di halte busway harus beresiko kehilangan nyawanya untuk menyeberang jalan untuk sampai ke tempat tujuan atau naik angkutan umum lain.

Bahkan ketika halte busway dibangun di dekat stasiun kereta, perencana kota menjamin bahwa tidak ada jalan langsung ke sana. Selama beberapa dekade, para penguasa Jakarta telah memastikan tidak adanya interkoneksi antara moda transportasi, termasuk dengan stasiun kereta peninggalan jaman Belanda. Kota ini hampir tidak memiliki tempat pejalan kaki, hampir tidak ada tempat penyeberangan di bawah tanah (hanya ada satu di seluruh kota yaitu dekat stasiun Kota yang pembangunannya membutuhkan waktu beberapa tahun) yang menghubungkan stasiun dengan jalan raya. Dan kenyataannya Jakarta tidaklah memiliki banyak jalan raya – kebanyakan dari jalan raya ini hanyalah replika buruk dari jalanan di pinggiran kota Houston: dengan jalan tol (layang atau bukan), tidak ada tempat pejalan kaki dan fasilitas-fasilitas yang dipisahkan oleh pagar-pagar, tidak langsung bisa diakses dari jalanan.

Kebodohan dalam perencanaan kota ini hanya bisa disamai oleh ketidakcerdasan pembangunan negara secara keseluruhan – Jakarta adalah sebuah contoh dunia kecilnya. Contohnya, untuk putar-balik di jalanan saja, seseorang harus berkendara satu kilometer atau lebih dan hal ini tentunya menambah kemacetan, konsumsi bahan-bakar dan polusi. Kota ini dirancang sedemikian rupa sehingga orang harus naik mobil hanya untuk menyebrang jalan karena memang hampir tidak ada tempat pejalan kaki dan sarana penyebrangan yang memadai. Sarana transportasi di kota ini berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada interkoneksi. Rakyat dipaksa untuk mengemudikan mobil atau skuter murah yang semakin populer belakangan ini (warga lokal menyebutnya motor) untuk kemudian membusuk di tengah kemacetan yang legendaris. Hal ini bisa terjadi karena pelobi mobil mampu menyuap pemerintah dan hasilnya adalah ketidakmauan pemerintah untuk membangun jaringan transportasi publik yang efisien.

Sangat jelas terlihat bahwa ada banyak kepentingan ekonomi yang terlibat. Untuk dapat menganalisa Indonesia, penting untuk diingat bahwa pertimbangan dan prinsip moral yang ‘normal’ sudah menghilang dari kamus para penguasa.

Sekelompok kecil pengusaha dan politisi telah menjarah sebagian besar sumber daya alam negara ini; mereka menghancurkan banyak hutan tropis dan mengubah negara kepulauan ini menjadi bencana bagi lingkungan hidup. Mayoritas penduduk Indonesia tidak pernah mencicipi keuntungan dari kerusakan yang terjadi di negara mereka.

Penduduk Jakarta tak terkecuali. Kota ini dibangun ‘bukan untuk rakyat’, sebagaimana dikatakan oleh seniman Australia George Burchett pada saat mengunjungi kota ini lebih dari dua tahun lalu.

Penduduk yang tidak mendapatkan informasi yang benar menjadi apatis setelah melewati kampanye cuci-otak pro-bisnis selama beberapa dekade. Setelah tidak ada lagi pemikiran kritis di kota ini, hasilnya adalah tidak ada bioskop yang khusus memutar film-film seni, tidak ada teater permanen, tidak ada media yang berorientasi sosial ataupun galeri yang memamerkan tragedi Indonesia melalui seni, sampai sekarang ini. Yang terjadi malah milyaran sampah sosial berterbangan dari satu unit Blackberry ke unit lainnya ketika kaum elit saling mengobrol dan mendengarkan musik pop jaman dulu atau memuaskan diri dengan makanan Barat dan Jepang murahan. Memang tidak banyak hal lain yang dapat dilakukan di kota ini. Di satu sisi kota ini hampir hancur karena sudah diselimuti asap beracun dan punya banyak sekali kawasan kumuh yang ada di antara berbagai mall raksasa dan perkantoran. Tidak ada lagi air bersih di kanal-kanalnya yang dulu mengalir deras – yang tinggal hanya racun.

Yang paling menakutkan di kota ini adalah sepertinya tidak ada tempat lagi bagi manusia. Manusia menjadi tidak relevan. Anak-anak juga jadi tidak relevan: tidak ada tempat bermain dan taman untuk mereka. Kalau kita bandingkan dengan kota Port Moresby yang miskin, ibu kota Papua Nugini ini memberikan fasilitas yang jauh lebih baik kepada warganya.

“Persetan dengan bantuanmu!” teriak Presiden Sukarno kepada duta besar Amerika Serikat di depan publik lebih dari setengah abad yang lalu. Pembalasan yang kejam segera datang. Setelah kudeta yang disponsori oleh AS and rejim fasis berkuasa hingga hari ini, Jakarta telah berubah menjadi tempat dengan motto “Persetan dengan rakyat!”

“Saat saya pulang ke Jakarta, saya tidak ingin keluar rumah”, kata Nabila Wibowo, seorang putri diplomat Indonesia. Dia memutuskan untuk tinggal di Portugal setelah masa tugas ibunya berakhir. “Tidak ada budaya di sini, tidak ada konser, tidak ada musik yang asik. Bahkan saya tidak bisa berjalan kaki atau pergi dengan aman dan nyaman di dalam kota. Tidak ada tempat pejalan kaki. Akhirnya, saya hanya pulang sebentar saja, mengunci diri di dalam kamar dan membaca buku.”

Sekarang ‘katanya’ kota ini akan membangun MRT, kereta bawah tanah yang diharapkan memiliki dua trayek saat selesai dibangun. Proyek ini sudah tertunda selama beberapa dekade, namun kalaupun akhirnya berjalan, banyak analis termasuk beberapa professor dari ITB (Institut Teknologi Bandung) yang takut untuk membayangkan hasilnya, mengingat track record aparat pemerintah kota dan kualitas proyek lainnya di negara ini.

Kelihatannya dapat dipastikan bahwa uang yang dialokasikan untuk proyek ini akan disalahgunakan lagi. Di Indonesia, hampir pasti tidak ada mekanisme untuk menjamin transparansi dan pengawasan yang tak berpihak. Tentunya hal ini sangatlah kontras jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara lain seperti India di mana kereta bawah tanah New Delhi dibangun sesuai rencana dan menghabiskan uang di bawah anggaran.

Tampaknya banyak orang di Indonesia yang berbakat dalam penyalahgunaan uang publik. Dalam hal ini, Indonesia nomor satu.

Dan rakyat juga tidak serius menuntut untuk menghentikan kegilaan ini. Hingga kini rakyat sudah terbiasa hidup susah, mati dini karena polusi, tinggal di perkampungan kumuh tanpa air bersih dan sanitasi dasar, atau duduk berjam-jam di kemacetan. Mayoritas penduduk Jakarta belum pernah ke luar negeri dan oleh karenanya mereka tidak tahu bahwa ‘ada alternatif dunia lain’, bahwa sebenarnya ada kota-kota yang dibangun untuk rakyat. Kaum elit yang suka pergi ke luar negeri tahu benar tentang hal ini, namun mereka memilih untuk tidak mengatakannya.

Kita selalu lihat ada lingkaran setan: proyek baru diumumkan, kemudian diluncurkan, dan akhirnya berantakan setelah banyak dompet oknum-oknum terisi padat. Rakyat tidak diberi apapun tapi mereka pun tidak menuntut apa-apa. Tapi bukannya memang dari dulu sudah seperti ini? Mungkin berbeda sedikit disana dan sedikit disini dari jaman penjajahan Belanda dulu. Meskipun demikian, sebelum meninggal penulis besar Indonesia Pramoedya Ananta Toer mengatakan pada saya bahwa “situasi waktu dulu tidak pernah seburuk sekarang.”

Mereka yang tahu atau seharusnya tahu apa yang ada di balik layar adalah mereka yang terlibat atau tidak mau berhadapan dengan kenyataan.

Pada bulan Februari 2012 saya bertanya pada Ibu Ririn Soedarsono, profesor di perguruan tinggi terkenal ITB, apakah proyek MRT memiliki kemungkinan untuk selesai.

“Kami akan mulai membangun MRT tahun ini,” ujarnya. “Pada akhir tahun 2013, tahap pertama akan selesai. Secara teknis harusnya tidak ada masalah. Namun saya tidak tahu bagaimana iklim politik pada saat itu…”

2013? Bahkan di negara-negara yang teknologinya berkembang seperti Jepang, Cina atau Chile, satu jalur kereta bawah tanah dapat memakan waktu 4 hingga 10 tahun pembangunan, tergantung pada situasi daerahnya. Tapi mungkin saja saya salah tangkap mengenai definisi ‘tahap pertama.’

Sebetulnya angkutan kereta api di Jakarta masih lebih baik daripada di Nairobi. Banyak gerbong kereta yang memiliki alat pendingin karena walaupun bekas tapi diimpor dari Jepang. Namun kelihatannya kereta-kereta ini cenderung menua secara cepat karena kurangnya perawatan: satu tahun saja di Jakarta dan kereta berusia 30 tahun asal Jepang yang datang dalam kondisi sempurna akan berakhir dengan pintu rusak, kursi tersayat dan sistem pendingin udara yang tersumbat kotoran.

“Kami naik kereta dua kali seminggu,” jelas Ibu Enny dan Ibu Susie dari Bogor. “Kami jarang naik di hari kerja, terutama di jam-jam padat. Hampir tidak ada tempat untuk berdiri. Buat kami perempuan, sebetulnya naik kereta pas jam padat amatlah menakutkan, apalagi ketika para penumpang berebut memasuki gerbong.”

Namun demikian, keunggulan sistem kereta api di Jakarta (yang disebut-sebut sebagai ‘keajaiban kapitalis dan demokrasi’) dari Nairobi (sebagai ibu kota dari salah satu negara paling miskin di dunia) mungkin tidak akan bertahan lama. Di awal tahun 2013 Nairobi sudah bersiap untuk memperbaharui jaringan rel kereta api lamanya dan menambah jalur modern yang pertama, diikuti dengan yang kedua di tahun 2014. Stasiun-stasiun keretanya akan memiliki tempat parkir, toko-toko dan fasilitas modern, serta akan menghubungkan area yang ditempati oleh kelas menengah dan bawah.

Perusahaan-perusahaan konstruksi dari Cina membangun jalan raya, jalan layang dan proyek infrastruktur lainnya di Afrika Timur. Mereka juga membangun tempat pejalan kaki, rel kereta api dan dalam dua tahun mereka berencana untuk membangun jalan kereta api ke Bandara Internasional Jomo Kenyatta di Nairobi. Bandara Sukarno Hatta di pinggiran Jakarta yang dulu megah sudah menunggu selama beberapa dekade untuk dihubungkan dengan jalan kereta api ke Jakarta, namun sejauh ini baru mendapatkan tambahan jalur jalan tol saja.

Beberapa pertanyaan logis dari yang dipaparkan di atas adalah: Mengapa Indonesia bisa jauh tertinggal dari kota-kota seperti Kairo, Nairobi, Johannesburg dan Lagos ataukah ada hal lain yang terjadi? Mungkinkah kaum elit Indonesia mengorbankan puluhan bahkan ratusan juta orang hanya untuk keuntungan mereka sendiri? Mereka sudah pernah melakukan itu sebelumnya, apakah mungkin mereka melakukannya lagi?

Sekarang ini apa yang banyak kita lihat di sepanjang rel kereta api adalah anak-anak kecil dan balita yang setengah telanjang bermain dengan sampah dan gorong-gorong terbuka. Di sini sampah dibakar di ruang terbuka karena Jakarta tidak memiliki sistem pembuangan sampah komprehensif. Pengumpulan dan pengurusan sampah adalah hak publik, oleh karenanya tidak menciptakan laba dan tidak menyenangkan pejabat. Hanya segelintir penduduk Jakarta memiliki akses atas air yang benar-benar bersih, dan hanya 30 persen yang dapat sanitasi dasar.

Hidup di sepanjang jalan kereta api ini sudah seperti hidup di neraka, dengan gerbong-gerbong yang terus menerus lewat dari satu stasiun ke stasiun lainnya.

Membaca apa yang ditulis mass media Indonesia yang ahli dalam seni mengelabui akan membuat anda percaya bahwa Jakarta sudah punya sistem perkereta-apian dan hanya perlu sedikit penyempurnaan. Bahkan Anda dapat menemukan semacam peta dari ’sistem’ transportasi itu di internet. Tapi cobalah datang ke stasiun, coba naik keretanya, dan coba interkoneksinya, maka anda akan berpikir ulang apakah sebenarnya sistem ini ada dan mencukupi sebagai salah satu pilihan angkutan massal.

Beberapa masalah yang saya temui antara lain: Tidak ada jadual dan informasi yang disediakan dan mudah dimengerti penumpang; Petugas yang kurang tanggap, lamban dan tidak efisien dalam penjualan tiket secara manual. Tidak mudah untuk dapat sampai ke peron yang dituju. Padahal orang-orang yang menggunakan kereta api adalah mereka dari kelas menengah Indonesia.

Harus dicatat, ini adalah kelas menengah yang didefinisikan secara lokal, menggunakan angka-angka dari Bank Dunia dan pemerintah Indonesia: menurut mereka, kelas menengah adalah mereka yang hidup lebih dari US$2 (atau sekitar Rp. 18.000) per hari. Menurut mereka ini berlaku bahkan di kota yang merupakan salah satu kota paling mahal di Asia Timur.

Menurut batasan di atas, mayoritas penduduk kota Jakarta berasal dari ’kelas menengah’. Namun kalau kita lihat kenyataannya, sebagian besar dari mereka hidup di lokasi yang di belahan dunia lain disebut sebagai ’kawasan kumuh’. Kawasan dimana mereka tidak memiliki akses terhadap air bersih dan hidup dalam kondisi kebersihan yang tak layak.

Banyak orang dari ’kelas menengah’ ini naik ke atap kereta karena mereka tidak mampu membayar harga tiket; beberapa orang tersengat listrik setiap tahunnya, beberapa lainnya meninggal karena terjatuh. Untuk mencegah mereka naik ke atas, pemerintah yang baik hati mulai membangun bola-bola beton yang digantung di atas jalur kereta api untuk menghancurkan kepala mereka yang naik di atas atap kereta api, kadang-kadang petugas merazia mereka dengan menyemprot mereka dengan cat, bahkan dengan kotoran manusia. Beberapa stasiun, termasuk Manggarai, menempelkan kawat berduri di atap rel sehingga orang-orang yang mencoba melompat ke atap akan tersayat.

Herry Suheri – penjual rokok di Stasiun Manggarai masih berpikir bahwa orang-orang tidak akan takut dengan upaya pencegahan yang drastis tersebut: ”Masih ada saja orang yang naik ke atap kereta ekonomi, apalagi saat jam-jam padat. Bukan hanya untuk tumpangan gratis, tapi karena jumlah kereta yang ada tidak mencukupi untuk penumpang yang harus sampai ke rumah atau ke tempat kerja.”

Sistem kereta api, ’daerah penghijauan’, ’rencana perbaikan kota’ – semua palsu, hanya ada di angan-angan. Kenyataan yang ada amatlah brutal namun jelas: Jakarta tidak bisa dikategorikan dalam definisi kota apapun. Kota ini adalah sebuah laboratorium, sebuah eksperimen fundamentalisme pasar. Binatang percobaannya adalah masyarakat. Mereka sedang dipelajari: seberapa besar ketidaknyamanan yang dapat mereka tahan, seberapa banyak lingkungan tak sehat yang masih bisa mereka hadapi, dan seberapa banyak pemandangan buruk dikota ini yang akhirnya dapat membuat mereka melarikan diri?

Saat ini, lebih baik buat kita untuk tidak menggantungkan harapan pada kota Jakarta. ’Kota besar yang paling tidak layak untuk ditinggali di Asia-Pasifik’ ini tidak akan jadi lebih baik dalam waktu dekat ini, juga mungkin tidak dalam jangka waktu yang lama. Tidak akan ada perubahan di bawah pemerintahan sekarang ini. Tidak di bawah rejim ini.

Di Amerika Latin, kelompok sayap kanan dulu meneriakkan: ”Jakarta akan datang!” untuk menakut-nakuti pemerintahan sayap-kiri di Chile dan di berbagai tempat lain di dunia. Namun Jakarta sekarang ada di sini, dalam kondisi prima sebagai monumen keberhasilan kapitalisme yang tidak terkontrol; sebuah monster, sebuah peringatan, dan contoh kasus bagi mereka yang ingin tahu seberapa besar keserakahan dan keegoisan kaum elit.

***

*Artikel ini dimuat di buletin berita Amerika Serikat, Counter Punch, dengan judul ”The Perfect Fascist City: Take a Train in Jakarta”, edisi 17-19 Februari 2012.

Andre Vltchek adalah seorang penulis novel, analis politik, pembuat film dan jurnalis investigatif. Dia hidup dan bekerja di Asia Timur dan Afrika. Buku non-fiksi terakhirnya ”Oceania” menggambarkan neo-kolonialisme Barat di Polinesia, Melanesia dan Mikronesia. Penerbit Pluto di Inggris akan menerbitkan buku kritiknya atas Indonesia (”Archipelago of Fear”) di bulan Agustus 2012. Dia dapat dihubungi lewat situs internetnya di http://andrevltchek.weebly.com/

Fitri Bintang Timur adalah peneliti, penulis dan penikmat tulisan bagus. Dia menyepi dari Jakarta selama sepuluh bulan setelah lima tahun lebih naik kereta api di kota itu. Ia akan kembali suatu hari nanti.

Rossie Indira adalah penulis dan konsultan. Buku terakhirnya ’Surat Dari Bude Ocie’ diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas. Buku tentang perjalanannya ke 10 negara ASEAN akan selesai tahun ini. Dia dapat dihubungi lewat situs internetnya di http://rossie-indira.weebly.com/

Wawancara Ketua Umum PB HMI 2013-2015

 

“Bisa besar ya di perkaderan, kualitas orang HMI ada di perkaderan. Jika kualitasnya bagus, maka akan melahirkan orang-orang besar”

Puji Hartoyo (2013)

Mengawali kepengurusan menjadi Ketua Umum PB HMI memang cukup berat, namun dengan senyum dan optimisme mas Puji Hartoyo atau yang akrab dipanggil Oji menyempatkan diri untuk melakukan wawancara dengan HMI news.com di rumahnya. Berikut kutipan wawancara singkat dengan mas Oji.

B: Motivasi awal mas Oji (Puji Hartoyo) masuk HMI apa?

O: Jadi dulu saya masuk HMI tahun 2004, dua bulan setelah saya masuk menjadi mahasiswa baru di UII. Latar belakang ketertarikan saya karena banyak saudara saya yang masuk HMI. Om saya, sepupu, mereka masuk HMI. Pada kesempatan yang sama, mereka itu pada saat masuk lalu menjadi ketua komisariat, ketua korkom. Jadi waktu itu saya kira HMI itu organisasi yang baik, memiliki nilai lebih dalam meningkatkan kualitas orang. Dulu om dan sepupu saya pendiam, tapi ketika masuk HMI bisa menjadi orang-orang hebat, ada yang jadi ketua senat juga.

Saya dulu awalnya dari pondok pesantren krapyak (Yogyakarta), yang notabene kultur pondok itu kan kurang ilmu sekuler-nya. Karena minim ilmu sekuler itu, pemahaman saya terhadap ilmu yang realistis itu kurang. Lalu saya mengupgrade diri agar memiliki wawasan yang luas, 2 bulan setelah masuk mahasiswa baru, saya masuk HMI. Saat di LK (Latihan Kader) I, ada sisi positifnya, saya yang dulu pendiam mulai berani berbicara. Di HMI juga saya ditantang untuk membaca buku dan berpikir kritis. 5 bulan setelah LK I saya ikut LK II, kemudian ikut SC (senior course), kemudian saya dipilih untuk menjadi ketua komisariat FE UII.

B: Adakah pengalaman saat menjadi ketua Komisariat FE UII yang paling berkesan?

O: Dulu saya pernah ikut OSIS di SMP dan jadi ketuanya, OSIS itu tidak terlalu serius seperti HMI. Kemudian waktu SMA saya masuk di forum santri. Isinya hanya ajang seremonial belaka, ada halal bihalal ya sekedar kumpul.

Tidak banyak tambahan ketika di OSIS dulu, tapi ketika di HMI, saya belajar mulai dari wilayah akademik, sosial maupun pengkaderan. Sejarah juga telah membuktikan dari tahun 1947 HMI telah menjadi organisasi yang besar.

Saya mulai banyak tantangan ketika jadi ketua komisariat, ada konflik, dan silang pendapat yang menuai perseteruan. Sampai saya tidak bisa ambil sikap sendirian. Saya mencari bantuan dari orang-orang paska struktur seperti mas Alex, mas Sunarimo Darmadji atau mas Aji. Tanpa mereka itu mungkin egoisme kader saat itu tidak bisa cair. Karena masih muda mungkin egonya masih kental.

B: Jika dimasukkan ke dalam konteks saat ini, ketika di dalam kepengurusan PB HMI terjadi konflik apa alumni juga akan dilibatkan?

O: Saya rasa kematangan kader di PB pun berbeda. Konfliknya bukan ego, tapi kepentingan. Ada kesepakatan-kesepakatan tertentu yang bisa dicari untuk menyelesaikan konflik.

B: Soal terjadinya konflik antara Cabang HMI di Barat dan Timur, apa solusinya?

O: Ada semacam primordialisme, ada front Timur dan Barat (walaupun saya tidak suka istilah itu). Di beberapa periode pernah terjadi. Misalnya Barat mengusung sesuatu (ide atau calon ketua PB), kemudian Timur menolak. Ada semacam solusi, saya sempat mengobrol dengan teman-teman dari Timur. Ada Fauzan, dkk. Di Barat ada Rita, dkk. Tidak sehat ada blok Timur-Barat. Toh, saat aksi mereka saling membutuhkan, saya rasa tidak ideal lagi ada blok Timur-Barat. Sekalipun ada beberapa Cabang yang lebih unggul secara struktur, dan pengkaderan. Tapi jangan dijadikan sekat.

B: Kemudian ketika konflik antara Timur-Barat itu, KAHMI bisa dilibatkan tidak?

O: Tidak perlu, karena KAHMI domainnya bukan di wilayah struktur,. Kalo menurut saya KAHMI tetap dibutuhkan untuk memberikan bimbingan. Tapi dalam sebuah kasus, KAHMI tidak perlu jadi mediator.

B: Mengapa hubungan Cabang dengan PB beberapa tahun ini renggang?

O: Karena pada wilayah formil jarang adanya koordinasi. Disisi yang lain secara kultural juga kurang. Solusinya, kita kedepan akan sering mendiskusikan hal-hal tentang perkaderan. Jadi ada sinergi gerakan, PB punya visi, visi itu harus diturunkan ke Cabang. Berikutnya yang harus dilakukan adalah perbanyak kunjungan ke Cabang-Cabang.

B: Bukannya mas Oji juga bekerja di Jakarta, bagaimana membagi waktu dengan kunjungan yang banyak itu?

O: InsyaAllah bisa. Jadi saya garis bawahi, kalau ketua PB ada halangan, bisa diwakilkan oleh pengurus lainnya. Sebulan 3-4 kali kunjungan. Saya juga bekerja agak fleksibel, saya bukan PNS, saya staff fungsional di Komisi Penyiaran. Jika tidak ada acara saya bisa izin.

B: Kira-kira ada rencana untuk mendirikan Cabang baru?

O: Ada, yang nanti coba akan didiskusikan dengan teman-teman Badko. Di wilayah Timur ada beberapa, di Barat juga. Nanti koordinasi dengan Badko serta Cabang yang paling dekat dengan wilayah yang ingin dibuka.

B: Permasalahan lain yang ada di PB apa?

O: Mungkin saya melihat dari sisi perkaderan. Misalnya LK I intensitasnya agak menurun. Bahkan Korps Pengkader Nasional dibubarkan. Di Cabang Tulunganggung butuh pengkader LK I, tapi karena di PB tidak ada KPN akhirnya LK I itu tidak jadi diadakan. Kedua, leadership yang kurang. Kepengurusan tahun lalu perlu dikritisi juga. Kurang akomodatif, dan pengambilan keputusan yang sepihak. Jika begitu teman-teman kader agak kecewa, merasa tidak dihargai. Beberapa komisi tahun lalu tidak aktif. Ini kan semacam krisis organisasi. Pengambilan kebijakan tidak melalui mekanisme yang seharusnya. Permasalahan lain adalah jaringan, PB tidak memanfaatkan isu-isu strategis yang harusnya bisa dimainkan PB HMI MPO. Seperti isu kenaikan BBM, kasus korupsi, MPO punya bargaining. HMI yang selama ini punya dinamika, lihat saja (kontribusi HMI di tahun) 1947, 1965, 1974, 1986, 1998. Karena PB punya krisis internal sehingga isu-isu nasional tidak maksimal.

B: Soal pembekuan beberapa komisi dan lembaga?

O: Untuk perbaikan internal akan diadakan munas Kohati, dan Perkaderan Nasional. Tujuannya agar lembaga ini bisa bangkit lagi. Kalau untuk komisi menurut saya akan dibuat demikian sesuai konteks dan kebutuhan. Ada banyak hal yang harus dilakukan.

B: Apa komisi dan lembaga yang baru di dalam PB?

O: Komisi yang baru, mungkin di kajian strategis dan kebijakan. Kalau untuk lembaga ada penambahan, lembaga medis HMI, dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

B: Komisi kajian strategis dan kebijakan fungsinya apa?

O: Agar manifestasi gerakan kita tidak kosong. Misalnya ketika ada isu BBM, diskusi nya masih ringan belum tajam. Kita butuh solusi-solusi yang tajam.

B: Kalau lembaga medis urgensinya apa?

O: satu, mendekatkan HMI dengan masyarakat. Kita mendekatkan ke masyarakat. Karena HMI tidak berada dalam menara gading. Apalagi saat ini banyak sekali bencana. Seandainya ada bencana kita siap membantu. Kita juga memiliki sumber daya kader di bidang medis yang bisa dimanfaatkan.

B: Mengapa akan dibentuk LBH?

O: Ketika ada aksi turun ke jalan, atau advokasi pasti ada ekses. Perlakuan aparat yang represif contohnya akan diurus oleh LBH. Selain itu rencananya, LBH juga berfungsi keluar juga. Jika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bisa dibantuk LBH HMI.

B: Ada beberapa kader yang ingin agar khittah perjuangan direvisi karena dianggap tidak relevan?

O: Sesuatu yang dibuat manusia, pasti tidak saklek (bisa dirubah), kalau memang dibutuhkan revisi, silahkan nanti mana yang lebih perlu. Yang jelas, PB HMI akan membuat lokakarya perkaderan. Apakah perlu khittah perjuangan direvisi atau tidak. Nanti akan diserahkan ke perkaderan.

B: Wacana tentang pengembangan HMI MPO di kampus-kampus besar?

O: Ada, beberapa kampus yang belum kita maksimalkan. Terutama lembaga intra kampus yang belum kita jajaki. Agar gerakan kita tidak mati. Kemarin saat saya di komisi pemuda, ada beberapa yang ditargetkan. Tapi kita perlahan akan terus menjajaki, UNDIP, UGM, Cabang Yogyakarta juga kita perkuat lagi seperti kampus UIN.

B: Isu penggabungan antara HMI MPO dan DIPO?

O: Saya sempat dengar wacana ishlah, memang sudah lama. Kita melihat belum terlalu penting. Kalaupun islah pada waktunya nanti apabila bermanfaat kita akan islah. Isu memang dari dulu, kalau memang kader-kader Cabang memang meminta, akan kita fasilitasi di forum Pleno. Apa perlu atau tidak? Tanpa ada paksaan.

B: Peran HMI dalam konteks pembangunan di Indonesia? Apa yang harus dilakukan?

O: Menurut saya, HMI ini kan lahir sudah sangat lama. Dalam sejarahnya HMI punya kontribusi dalam dinamika kebangsaan. Dalam konteks apapun, politik, ekonomi, atau hukum. Pertama, kita mengawal kebijakan Pemerintah, jika tidak pro-rakyat misalnya kita kritisi. Kedua, PB bisa melakukan judicial review. Selain itu ada banyak cara, misalnya petisi untuk menggalang dukungan. Tetap kita kawal itu. Karena kita gerakan ekstra-parlementer itu yang bisa dilakukan. Berikutnya adalah kunjungan ke tokoh-tokoh sebagai bargaining bahwa HMI menyatu dengan masyarakat. Bukan ber-afiliasi tapi mendukung. Jika kita bersuara, akan banyak dukungan.

B: Program 100 hari ke depan apa?

O: Program yang paling penting adalah rekonsolidasi, ikatan cabang kurang solid, adanya blok Timur-Barat. Yang paling penting adalah konsolidasi. Cabang-cabang ini harus disolidkan, orang-orang kompeten akan ditarik ke PB. Tapi jelas harus memenuhi kriteria (lulus LK II). Itu program yang diprioritaskan. Kedua, pembenahan perkaderan. Karena kekuatan kita itu di perkaderan. Bisa besar ya di perkaderan, kualitas orang HMI ada di perkaderan. Jika kualitasnya bagus, maka akan melahirkan orang-orang besar.

B: Soal hubungan internasional HMI?

O: Kita akan menindaklanjuti kepengurusan PB sebelumnya, tanpa ada tendensi ke satu paham. Kita akan merangkul paham lainnya. Kita akan memperkuat PEPIAT, IIFSO. Selain itu, selama ini ada beberapa forum internasional, contohnya world youth camp. Semacam perkumpulan pemuda internasional, yang berbicara tentang skill, knowledge. Ini penting. Untuk membuka wawasan dan pemikiran. Kita akan terbuka ke semua gerakan, tidak hanya Islam. Jika kita tidak terbuka, mereka tidak akan tahu pemikiran kita.

B: Sumber dana PB darimana?

O: Mungkin sama seperti yang sebelumnya, yang pertama halal dan kedua toyyib. Saya usahakan dari alumni, instansi dan iuran dari teman-teman kader. Ada juga yang mengusulkan bahwa HMI punya badan usaha, jika fokus, investor bisa dicari. Tapi baru sekedar wacana.

Iuran kader sesuai dengan konstitusi. Dari komisariat ke cabang, dari cabang sebagian ke PB. Jadi ada hierarki dari bawah ke atas. Tapi selama ini tidak berjalan. Kami akan membuat skema itu berjalan. Tujuannya agar PB merasa dimiliki seluruh kader.

B: Sebentar lagi 2014, sikap PB HMI bagaimana?

O: Kita harus bersikap. Politik itu bagian dari ikhtiar kita. Mungkin kita akan menyuarakan kampanye ‘jangan pilih legislator busuk’ atau ‘pemimpin cacat moral dan cacat prestasi’ . Dulu tahun 2004 kita menolak ikut pemilu. Itu sikap politik juga. Kita tidak akan berafiliasi dengan calon anggota legislatif manapun.

B: Orang luar melihat bahwa HMI secara ke-Islaman sangat kurang, bagaimana tanggapannya?

O: Kita tidak pernah punya pakem untuk memiliki orientasi satu paham . Ya Persis, NU, Muhammadiyah, maupun Syiah silahkan memiliki bingkai sendiri. Misalnya di Timur, kecenderungannya mulai membahas filsafat Islam, Mulla Sadra. Menurut saya itu menarik. Yang jelas berhenti disitu, ada elaborasi di forum diskusi. Tesis-tesis akan dikombinasikan. Untuk pembelajaran, ada diskursus ada diskusi.  

B: Ada cerita menarik di kongres HMI kemarin?

O: Kebetulan saya jarang di dalam forum, sehingga kurang mengikuti.

B: Perasaan ketika terpilih menjadi ketua PB HMI bagaimana?

O: Saya diberikan banyak PR (pekerjaan rumah). Kedua, HMI organisasi yang punya sejarah, artinya saya tidak boleh main-main. Ketiga, melihat peserta kongres yang hadir sampai puluhan orang dengan ongkos yang sangat minim. Bayar tiket untuk naik kapal pun tidak ada separuhnya, namun dengan lobi-lobi akhirnya bisa, walaupun sampai ditekan ABK (Anak buah kapal) akhirnya mereka bisa berangkat ke kongres. Karena itu saya tidak bisa main-main sama HMI.

B: Tapi mas Ozi belum menikah kan?

O: Hahaha.. Belum

B: Soal jurnal universal mau diterbitkan lagi?

O: Kita akan lihat apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan. Tapi ada rencana membuat buku dari kader-kader HMI yang sering menulis.

B: Pesan untuk kader HMI?

O: Mungkin teman-teman jangan berhenti, jangan cepat puas. Kedua, Jangan banyak bertanya soal ini itu tentang HMI, tapi lakukanlah untuk HMI. Apakah HMI dipandang baik buruk, strategis tidak strategis. Karena menurut saya yang bisa mendapatkan kebaikan dari HMI itu diri kita sendiri. Jadi dibutuhkan ketulusan. Oleh karena itu HMI akan besar dan anda dibesarkan oleh HMI.

 

Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta.

10-Juli-2013

Pewawancara:

Bhima Yudhistira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Militer Mesir Tembaki Pendukung Mursi

HMINEWS.Com – Militer dan polisi Mesir menembaki massa Ikhwanul Muslimin (IM) pendukung Presiden Mursi yang telah dikudeta. Penembakan terjadi di depan pangkalan militer yang diduga menjadi tempat memenjarakan Mursi, Senin (8/7/2013) menewaskan 42 orang dan ratusan lain terluka.

Menurut Jubir IM, Gehad Haddad, tragedi tersebut terjadi pukul 3.30 Senin dinihari, saat para korban tengah shalat subuh di sela waktu protes damai mengecam kudeta militer atas Presiden Mursi yang terpilih secara demokratis.

“Korban tewas dengan peluru di kepala. Peluru mereka meledak begitu masuk ke dalam tubuh, menghancurkan organ dalam dan anggota tubuh. Setiap polisi di seluruh dunia tahu cara membubarkan demonstran. Tapi ini adalah tindakan kriminal yang mengincar pemrotes,” kata Haddad.

Militer berdalih bahwa IM yang mereka cap sebagai “kelompok teroris” mencoba menyerbu markas Garda Republik. Mereka mengatakan, dua petugas juga tewas terbunuh dan 40 orang mereka terluka.

Hadad mengatakan ada dua alasan mengapa militer menggunakan cara sadis dalam membubarkan mereka. Pertama, kata dia, militer ingin mengusir IM dari jalanan dan menghentikan upaya mereka menegakkan demokrasi di Mesir yang sebelumnya selama 60 tahun di bawah tirani militer.

Pengajian Sambut Ramadhan HMI FH UII

HMINEWS.Com – Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia meyelenggarakan pengajian kecil di sekretariat HMI FH UII yang beralamatkan di Jalan Nitikan Baru gang Yudistira Yogyakarta. Pengajian disampaikan oleh mantan Ketua Unit Da’wah HMI FH UII, Ade Juliansyah dan Sibghatullah Mujadid, kader HMI UII, Kamis (4/7/2013).

“Pengajian ini pada dasarnya tidak ada beda dengan pengajian biasanya, rutin kita lakukan setiap Kamis malam. Hanya saja dalam waktu dekat ini kita akan memasuki bulan suci Ramadhan, maka kali ini kader-kader lebih kita tekankan kepada tarhib Ramadhan,” kata Ketua Unit Da’wah HMI FH UII, Fathur.

Fathur mengatakan hal itu disambut positif oleh kader yang datang, karena selain dapat menjadi wadah dalam menjalin silaturrahmi juga dapat mengembalikan jati diri HMI dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang oleh sebagian orang dipandang mulai luntur seiring perkembangan zaman.

Dalam siraman rohaninya, Ade Juliansyah menekankan kepada seluruh kader yang hadir dalam acara pengajian untuk dapat menjaga eksistensi nilai-nilai keislaman yang ada pada diri masing-masing. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sibghatullah Mujadid.

“Kita selaku umuat muslim harus bisa memaknai bulan suci Ramadhan ini secara cermat, jangan hanya jadikan bulan suci Ramadhan ini sebagai bulan untuk bertaubat dalam waktu yang sementara dan kemudian setelah itu kita kembali kepada kemaksiatan-kemaksiatan dunia karna esensinya diterimanya ibadah kita itu dapat dilihat dengan bagaimana perbuatan kita setelahnya,” kata Mujahid.

Harry Setya Nugraha
Kader HMI FH UII

Presiden Temui Warga Korban Gempa Aceh

HMINEWS.Com – Presiden SBY beserta jajaran menteri dan pejabat tinggi negara berkunjung ke lokasi gempa di Aceh. Berdialog dengan para korban gempa, membawa bantuan kemanusiaan serta menjanjikan bantuan perbaikan sarana yang rusak karena gempa.

Tempat yang dikunjungi Presiden dan rombongannya adalah Kampung Genting Bulen, Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, yang merupakan daerah gempa terparah. Didampingi Polda Aceh, Menteri PU (Djoko Kirmanto), Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Azwar Abubakar), Kapolri (Timur Pradopo) dan Panglima TNI (Laksamana TNI Agus Suhartono), Selasa (9/7/2013).

Para pengungsi, terutama para ibu, mengadu kepada Presiden SBY yang juga didampingi Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Mereka menyampaikan sejumlah hal dan kesedihan yang mereka alami berupa kematian sanak keluarga dan kerusakan tempat tinggal akibat gempa berkekuatan 6,2 SR yang terjadi pada 2 Juli lalu.

“Saya sudah perintahkan agar terus dilakukan pencarian korban yang tertimbun longsor. Namun jika Allah berkehendak lain, maka kita juga harus sabar dan tabah dalam menghadapi ujian ini,” ucap Presiden SBY.

Presiden juga menyatakan telah menginstruksikan Badan SAR, TNI dan Polri untuk terus mencari korban yang diduga masih tertimbun longsor di Aceh Tengah.

Menurut data BNPB, korban gempa meninggal: 31 orang di Aceh Tengah, 9 orang di Kabupaten Bener Meriah. 63 orang harus rawat inap karena luka berat, 2.362 orang rawat jalan, sedangkan yang mengungsi mencapai 22.125 orang. Adapun fasilitas yang rusak di dua kabupaten tersebut: 15.919 rumah dan 623 fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, masjid dan kantor pemerintahan.

Menurut keterangan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo, pencarian korban terus diupayakan dengan mengerahkan 2.000 personel yang terdiri dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, Tagana, RAPI, SKPD dan relawan lainnya dibantu warga. Adapun bantuan yang sangat mendesak berupa bahan makanan-minuman, serta tenda dan selimut karena daerah pengungsian bersuhu dingin, sekitar 14 derajat celcius.

Semoga Aceh Segera Membaik.

Lilin Kemanusiaan untuk Penyelesaian Kasus Wasior-Wamena

HMINEWS.Com – National Papua Solidarity (NAPAS) akan menggelar aksi Lilin Kemanusiaan (LINK) Papua. Aksi tersebut akan digelar di berbagai tempat secara serentak sebagai kampanye penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Wasior-Wamena.

Aksi tersebut akan diadakan serentak di berbagai tempat, sedangkan di Jakarta, aksi akan diadakan di Bundaran Hotel Indonesia, 14 Juli 2013 pukul 20.00. Tanggal tersebut dipilih bertepatan dengan 9 tahun kasus Wasior-Wamena yang berkasnya telah rampung oleh KOMNAS HAM dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

“Kasus Wasior-Wamena dipilih karena hasil penyelidikan tim ad hoc untuk penyelidikan pro-justicia KOMNAS HAM menemukan indikasi awal terjadinya pelanggaran HAM berat kedua kasus tersebut,” kata Koordinator NAPAS, Zely Ariane, dalam rilisnya, Selasa (9/7/2013).

Pelanggaran HAM di Wasior berawal dari konflik antara masyarakat yang menuntut ganti rugi atas hak ulayat yang dirampas perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan. Dalam aksi masyarakat pada akhir bulan Maret 2001 tiba-tiba saja “kelompok tidak dikenal bersenjata” menembak mati 3 orang karyawan PT. DMP. Pasca penembakan, Polda Papua dengan dukungan Kodam XVII Trikora melakukan“Operasi Tuntas Matoa.”

Operasi ini menyebabkan korban masyarakat sipil. Berdasar laporan KOMNAS HAM telah terjadi indikasi kejahatan HAM dalam bentuk: 1. Pembunuhan (4 kasus); 2. Penyiksaan (39 kasus) termasuk yang menimbulkan kematian (dead in custody); 3. Pemerkosaan (1 kasus); dan 5. Penghilangan secara paksa (5 kasus); 6. Berdasarkan investigasi PBHI, terjadi pengungsian secara paksa, yang menimbulkan kematian dan penyakit; serta 7. Kehilangan dan pengrusakan harta milik.

Namun Kejaksaaan Agung mengembalikan berkas yang dihimpun KOMNAS HAM dengan alasan belum melengkapi dan memenuhi beberapa syarat formil dan materiil. Pada 29 Desember 2004, berkas tersebut dikembalikan lagi oleh Komnas HAM tanpa memperdulikan alasan dari Kejagung dengan alasan wewenang Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Korps Pengader HMI Yogya Dilantik

HMINEWS.Com – Pengurus Korps Pengader Cabang (KPC) HMI-MPO Yogyakarta dilantik. Pelantikan dilaksanakan pada Ahad (07/7/2013) di PBMT Institute, Jalan Lingkar Utara( utara Kampus UPN) dan dihadiri anggota KPC, kader HMI Cabang Yogya serta undangan lain.

Pelantikan dilakukan oleh Hilal Hilman Syah ketua HMI MPO Cabang Yogyakarta. Tamu undangan menyaksikan dengan hikmat saat lima orang pengurus KPC: Ade Rahman, Rangga Permana, Jihat, Karya Alam, dan  Risma dilantik.  Setelah KPC membaca ikrar yang dipandu oleh ketua cabang, para tamu undangan mengucapkan selamat kepada para pegurus tersebut. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari mantan pengurus KPC periode lalu  yang disampaikan oleh Fathnan Farid.

Saat menyambut mereka, Fathnan berpesan “tingkatkan kapasitas pelatihan.” Dia pun memberi penjelasan tentang sosok seorang pengader adalah panutan bagi anggota yang ada di bawahnya dan harus mampu mengendalikan diri. “Pengader ialah sebagai uswatun Hasanah, bagi kader-kadernya” ungkap Fathnan.

Selain itu mereka berkeinginan, bahwa pengader mampu mensolidkan kader-kader yang ada dan menciptakan keharmonisan. “Kesolidan seperti detak jatung yang ada dalam tubuh. Begitu pentingnya pengader di dalam organisasi, sudah barang tentu bahwa perlunya regenerasi dalam berorganisasi bahkan mempunyai makna lebih dari itu,” tambahnya.

Ade Rahman sebagai ketua KPC yang baru saja dilantik, dalam sambutannya mengemukakan sejumlah poin penting yang harus dimiliki pengader.

“Tiga poin poin penting yang harus dimiliki pengader agar sukses dalam tugasnya, pertama kreatif atau lepas dari kejumudan, kedua, inovatif atau progressif, ketiga solutif, menjadi problem solver bukan trouble maker.” Dia juga mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk berjuang melalui amanah sebagai Ketua KPC, dan akan berusaha menjalankan amanah tersebut sebaik-baiknya.

Hilal, Ketua HMI-MPO Cabang Yogyakarta, dalam sambutannya di hadapan seluruh anggota KPC yang dilantik menyatakan kegembiraannya dengan pelantikan tersebut. Ia berharap KPC sebagai ujung tombak perkaderan mampu mengkader anggota HMI sebaik-baiknya.

“Dengan dilantiknya pengurus baru KPC semoga bisa menumbuhkan muabbid, mujahid, mujaddid dan mujtahid baru serta sebagai penegak agama Islam secara utuh” ucapnya.

Bagus Sejiwo
Kader HMI-MPO Yogyakarta

Kudeta Mesir, Mengudeta Demokrasi

Oleh: Ruslan Arief BM*

Mesir kembali dirundung krisis politik sebagaimana Januari 2011. Namun kali ini, Mohamed Mursi dan Ikhwanul Muslimin yang menjadi pesakitan menggantikan Husni Mubarak dan Partai Nasional Demokrat. Arab’s Spring yang dianggap sebagai kebangkitan Islamis kini menjadi musim gugur.

Pasca Revolusi Januari 2011, rakyat Mesir dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, berada dalam kediktatoran militer atau despotisme atas nama agama. Rakyat sepertinya lebih memilih kekuasaan kaum agamawan yang berujung pada menangnya Ikhwanul Muslimin dan Mursi dalam pemilihan umum demokratis pertama Mesir. Namun baru satu tahun bertugas, pemerintahan Mursi telah divonis gagal mengelola negara. Kubu anti-Islamis, termasuk sisa-sisa dari rezim sebelumnya, mengklaim bahwa Mursi tengah mencoba mengembalikan khilafah Islam. Di sisi lain, kaum liberal menuduh bahwa Mursi hanyalah boneka dari Majelis Syura Ikhwan dan mengabaikan permasalahan negara seperti pengangguran dan pelayanan publik. Puncaknya, militer mengkudeta Mursi melalui Ultimatum yang diamini oleh demonstran penentang Mursi.

Kendala Demokratisasi

Proses demokratisasi layak menjadi sorotan dalam kudeta Mesir ini. Euforia revolusi pasca penggulingan Mubarak dan euphoria demokrasi pasca pemilu tahun lalu, sekarang seolah menjadi bumerang bagi jalannya demokratisasi di negara ini. Rakyat seakan terlena dengan asumsi bahwa perubahan hanya dapat dicapai melalui cara koersif. Pengerahan demonstran dalam jumlah yang sangat besar menjadi trend baru dalam demokrasi Mesir. Hal ini untuk taraf tertentu tidak masalah, karena ciri demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun ketika latah demontrasi ini ditunggangi oleh dalang yang berkepentingan merebut kekuasan dari pemerintah yang sah secara demokratis, maka kecendrungan peralihan kekuasan dengan cara ademokrasi terbuka lebar.

Inilah yang terjadi di Mesir. Mursi memang belum berhasil memenuhi tingginya ekspektasi rakyat akan perbaikan negara pasca belenggu rezim otoriter. Permasalahan ekonomi dan sosial mencuat seiring bobroknya sistem warisan terdahulu. Kursi pemerintahan pun sangat rentan, sekalipun bagi pemerintah yang terpilih secara demokratis. Dua hal ini, tingginya ekspektasi rakyat serta rentanya kursi pemerintahan, merupakan kesialan bagi Mursi selaku pemimpin pertama pasca revolusi.

Samuel Huntington mengindentifikasi beberapa permasalahan yang dapat menghambat proses demokratisasi, salah satunya adalah tentara yang sulit dikendalikan dan kuat. Perlunya membatasi kekuasaan politik pihak militer merupakan permasalahan serius bagi kebanyakan negara demokrasi baru. Hal senada juga disampaikan oleh Robert A Dahl, bahwa agar suatu negara dapat diperintah secara demokratis, diperlukan dua syarat utama, pertama, militer harus berada di bawah pengawasan sipil, kedua, sipil yang mengendalikan militer itu sendiri harus tunduk pada proses demokrasi.

Dalam kasus Mesir, prasyarat ini disinyalir belum terpenuhi. Terbukti, bahwa akhirnya Presiden Mursi digulingkan oleh kekuatan militer. Entah itu kehendak langsung para jenderal atau ada dalang sipil yang mengendalikan militer, intinya terdapat elemen bangsa yang mengkhianati nilai demokrasi yang ditanam pasca revolusi. Apa artinya hubungan sipil-militer ini? Bahwa sesungguhnya untuk melanjutkan roda demokratisasi, kekuatan persuasif lebih diutamakan ketimbang kekuatan koersif.

Posisi para demonstran anti Mursi pun layak ditinjau ulang. Dalam demokrasi, apakah warga negara sebagai massa, mampu membuat keputusan rasional dan efektif? Atau apakah massa menjadi korban politisi? Hal ini layak dipertanyakan. Demokrasi memberi ruang bagi massa untuk mengekspresikan tuntutan pada pemerintah. Konsentrasi ratusan ribu demonstran di Tahrir Square sah-sah saja. Namun, jika bicara soal pergantian kekuasan, hendaknya dilaksanakan melalui mekanisme yang demokratis pula. Meski pihak militer menjanjikan akan menggelar Pemilu untuk memilih Presiden yang baru, tetapi hampir dapat dipastikan, Pemilu yang dimaksud bakal berjalan secara tidak demokratis. Presiden terpilih nanti, hampir dapat dipastikan seorang pemimpin yang tidak pro demokrasi.

Mendepak Mursi dari kekuasaan adalah kemenangan bagi Jenderal Al-Sisi, bukan kemenangan Massa Tahrir Square. Kudeta Mesir adalah mengudeta demokrasi itu sendiri. Praktek kudeta ini telah mencederai proses demokratisasi yang sempat bersemi pasca Revolusi Januari 2011. Sangat disayangkan, pemerintahan yang dipilih melalui pesta demokrasi pertama setelah puluhan tahun terkungkung di bawah tirani besi, akhirnya diturunkan dengan cara yang sama dengan rezim tirani tersebut, bahkan ketika pemerintahan tersebut baru berjalan setahun.

Bangsa Indonesia patutnya bersyukur telah melalui fase ini 15 tahun silam. Transisi menuju demokrasi adalah jalan terjal berliku yang membutuhkan waktu dan komitmen menjaga nilai demokrasi itu sendiri. Indonesia harus aktif menanamkan nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara di dunia ini. Dalam konteks permasalahan ini, Indonesia dengan politik bebas-aktifnya harus senantiasa mendukung upaya masyarakat internasional dalam upaya mewujudkan ketertibaban dunia sesuai dengan amanat UUD 1945. Terhadap krisis ini, sikap tegas harus ditempuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jangan sampai pemerintah mengamini begitu saja tindakan militer Mesir yang menghancurkan pilar-pilar demokrasi. Sikap lain yang bisa pemerintah lakukan adalah dengan menggagas sebuah forum internasional yang mampu membawa aspirasi demokrasi. Forum negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) bisa menjadi sebuah alternatif bagi pemerintah RI terhadap tragedi Mesir ini. Semoga negeri seribu menara kembali berada dalam kedamaian. Tahyaa Mashri.

*Ruslan Arief BM
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Depok

HMI Dalam Upaya Rekonsiliasi Internal

Jum’at, 28 Juni 2013 perjalanan silaturrahmi dimulai. Pekanbaru Tanah Bertuah tempat benih eksistensi tertanam menjadi titik awal bagi kami melakukan ‘ritual intelektual,’ melewati ribuan kilo meter jarak, mengiringi irama waktu yang terus melaju dan menembus batas tradisi kehidupan. Semuanya mengkristal dalam kebulatan tekad dan lurusnya niat membangun diri dalam karya demi kehidupan mendatang. Kota bogor tujuan kami.

29 Juni Pukul 02.oo dini hari kami memijakkan kaki di bumi yang memiliki curah hujan sangat tinggi dan terkenal dengan pariwisata puncak. Suatu negeri yang dalam sejarah terbukti pernah menjadi daerah pusat Kerajaan Sunda yaitu Kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 M di bawah pemerintahan raja Prabu Siliwangi. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 8 jam dengan pesawat dan dilanjut menggunakan bus, tepatnya pukul 4.30 dini hari kami pun sampai di lokasi acara helatan akbar dan silaturahmi aktivis-aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) untuk melangsungkan Kongres ke-29. Kongres HMI ke-29 adalah agenda akbar yang menjadi tujuan kader HMI se-Indonesia.

Agenda ini tidak menjadi tujuan utama kami, pasca struktur kepenguruasan di HMI Cabang Pekanbaru, karena kami tidak lagi memiliki legitimasi untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang terlaksana, hanya sekedar mengiringi dan mengawal adik-adik pengurus yang masih aktif dan memiliki hak penuh untuk berperan dalam kegiatan tersebut. Tapi ada nilai tradisi intelektual-lah yang kemudian memotivasi kami untuk turut serta hadir, inilah yang kami sebut sebagai kultur ke-HMI-an, kultur yang banyak menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan seiring dengan proses penempaan kualitas diri yang didapatkan selama ber-HMI. Selain itu adanya semangat kekeluargaan yang juga megharuskan kami untuk saling bersilaturrahmi, bertukar wacana kearifan lokal satu dan yang lainnya, mendiskusikan tentang tema keorganisasian dalam kiprahnya membangun bangsa dari masa ke masa.

Menyaksikan serangkaian dinamika yang berkembang dalam forum Kongres ke-29 kali ini, memberikan kesan tersendiri bagi kami. Kesan adanya kekhawatiran akan eksistensinya dalam fase dinamika kebangsaan untuk konteks kekinian, dimana gejolak politik, hukum, ekonomi dan budaya pasca reformasi ini tentunya tidaklah sama ketika HMI pernah membangun kekuatan kultur dan gerakan perubahannya melawan rezim Orde Baru. Semuanya sangat berbeda jelas dimana hari ini HMI belum menemukan eksistensi karyanya yang benar-benar menjadi sentral organisasi perubahan bagi rakyat Indonesia.

Pasca Reformasi 98, HMI belum mengambil peran penting dalam kiprahnya sebagai organisasi perubahan, sekalipun HMI pernah berperan sabagi sentral perlawanan menggulingkan rezim Orde Baru, tidak pula menjadikan organisasi ini mampu memanfaatkan kemenangan perjuangan tersebut untuk turut pula mengiringi perubahan bangsa ini menjadi lebih baik, semuanya menjadi terpolarisasi seketika perubahan bangsa ini menjadi sangat terbuka dan demokratis. HMI belum sungguh-sungguh mampu berevolusi secara baik dalam keterbukaan ruang demokratisasi republik ini. Kegagalan berevolusi dalam iklim demokratisasi hari ini juga berimplikasi pada terjadinya krisis SDM HMI yang tangguh dan cerdas, hingga arah perjuangan organisasi ini menjadi membias, miskin wacana dan gagasan.

Maka, perlulah kiranya ada upaya rekonsiliasi internal HMI baik secera kelembagaan maupun secara kekulturan, dua poin ini menjadi penting mengingat HMI pernah menjadi organisasi yang hebat ketika kultur intelektualisme dengan nilai-nilai keislaman yang diterapkan dalam sistem perkaderan, menjadikan organisasi ini banyak pula melahirkan tokoh-tokoh hebat yang sangat berperan bagi pembangunan bangsa ini. Kultur HMI yang dimaksud adalah upaya menghidupkan kembali gerakan intelektual dengan adanya wadah-wadah kajian disiplin keilmuan, tradisi-tradisi keislaman yang istiqamah, dan terlaksananya secara sistematis dan kontinyu.

Kelembagaan yang dimaksud juga adalah upaya bagaimana gerakan rekonsiliasi penguatan kultur perkaderan agar terkawal dan terlaksana secara sistematis, mengingat beberapa periode yang lalu kepemimpinan lembaga ini tidak mampu membawa organisasi ini bangkit dari keterpurukannya, maka perlu ada kesadaran kita bersama untuk membenahi organisasi ini secara objektif dengan semangat independensi, idealis dan tidak menggiring ke arah kepentingan politik praktis. Hingga harapan lembaga ini kembali berperan dengan kiprah karyanya untuk perubahan-perubahan bangsa ini menjadi lebih baik dapat terwujud.

Pembenahan keorganisasian baik secara struktur maupun secara kultur menjadi agenda utama hendaknya pada periode kepengurusan yang baru terpilih ini, sangat mendesak mengingat beberapa insiden dan peristiwa yang berkembang dalam dinamika kongres ini menunjukan bahwa HMI dengan kultur keislamanya, semangat kekeluargaan dan kebersamaannya semakin luntur. Kader HMI semakin tidak memiliki semangat intelektulitas yang seharusnya mempu menjadikannya rendah hati, bukan malah tersulut oleh propaganda sempit yang lantas kemudian terlibat pada benturan fisik.

Dinamika ini tentu dapat dimakluami secara logis, sekiranya insiden yang terjadi adalah bagian dari mempertahankan nilai-nilai yang diyakini ketika dilecehkan. Tidak logis jika pristiwanya hanya karena alasan rasa benci dan dendam antar individu kader HMI. Inilah yang kami maksud agar lahirnya kesadaran kita bersama untuk kemudian memahami kembali nilai-nilai yang diajarkan selama berpuluh-puluh tahun oleh organisasi yang kita cintai ini.

Selain tugas-tugas pembenahan keorganisasian yang harus dilakukan, tentu yang paling terpenting adanya peran HMI terhadap kiprahnya membangun bangsa, mengingat bangsa ini sedang menuju kemajuan dan keterbukaan persaingan di kancah dunia internasional. HMI tentunya tidak ingin ketinggalan mengambil peran penting dari momentum ini, setidaknya ada upaya pengawalan dangan turut menggiring kemajuan bangsa ini untuk kebaikan bagi rakyat Indonesia di seluruh tanah air, tidak kemudian membiarkan kekuatan asing kembali menggerogoti dan mengekploitasi kekayaan yang ada, menyaksikan hegemoni penjajahan gaya baru yang dilancarkan oleh kaum-kaum capital dari luar sana.

Cukuplah bagi kita bernostalgia dengan keemasan masa lalu yang pernah terjadi, hari ini kita harus bangun dan mengawal perubahannya agar tidak menyimpang dari tradisi dan nilai-nilai kemanusiaan yang kita yakini selama ini, yaitu cita-cita untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Melahirkan kesadaran dengan melakukan kembali upaya ijtihad kelembagaan sebagai barisan jama’ah kaum intelektual yang harus segera bertindak meluruskan segala penyimpangan yang terjadi, mewujudkan negeri ini mejadi negeri yang baldatun thayyibatun warrabun ghafur.

Akhirnya kami mengucapkan selamat atas terpilihnya ‘imam’ baru PB HMI saudara Puji Hartoyo, semoga dapat melakukan rekonsiliasi di internal HMI guna membenahi dan mensolidkan barisan jamaah HMI se-Indonesia dan dapat melahirkan gagasan-gasan cemerlang bagi peran dan eksistensi lembaga HMI ini dalam kiprahnya membangun tanah air. Inilah sekilas yang bisa kami tuangkan selama perjalanan yang penuh kesan ini, semoga kita bisa berevaluasi secara terus menerus, guna memberikan pengabdian bagi kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama dan bangsa.

Wassalam

Tata Maulana
Kader HMI Pekanbaru