Tak Mau Olah Emas Di Indonesia, Freeport Dipersilakan Hengkang

HMINEWS.Com – PT Freeport dipersilakan hengkang dari Indonesia jika tetap menolak untuk mematuhi undang-undang yang melarang membawa ke luar (ekspor) bahan mentah dari Indonesia. Dengan larangan tersebut, semua perusahaan yang mengeksploitasi sumberdaya alam Indonesia harus membangun sarana industri hilir (smelter).

“Saya persilakan mereka (Freeport) jika mau keluar dan meninggalkan Indonesia. Jika memang itu yang harus dibayar jika melawan hukum dan undang-undang,” kata Menteri Perindustrian, MS Hidayat di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (14/8/2013).

Menurut Hidayat, sejak diimplementasikan UU Nomor 4 Tahun 2009 soal larangan ekspor bahan mentah oleh pemerintah, banyak perusahaan asing yang bergerak di bidang pertambangan menolak aturan tersebut, di antaranya PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont. MS Hidayat menegaskan pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus untuk Freeport dan Newmont yang sudah puluhan tahun mengeruk emas dari Indonesia tersebut.

“Tidak ada perusahaan asing di Indonesia yang akan mendapat privilege untuk menentang hukum. Termasuk juga Freeport dan Newmont,” tambahnya.

Pemerintah berjanji akan memberikan kebijakan alternatif, sehingga apabila perusahaan tersebut hengkang, produksi dalam negeri tidak menurun. Namun, Hidayat tetap berharap ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan tambang asing.

“Yang terpenting harus ada goodwill untuk menghormati hukum yang ada dan melakukan hilirisasi. Juga kami ingin melihat semua perusahaan commited untuk tidak mengekspor bahan mentah,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tetap meminta Freeport Indonesia untuk mengolah seluruh hasil tambangnya dengan membangun smelter di dalam negeri selambat-lambatnya 2014. Hal tersebut merupakan salah satu syarat mutlak dalam UU Nomor 4/2009 tentang mineral dan batu bara yang harus dipenuhi Freeport jika ingin terus beroperasi di Indonesia.

Ada apa dengan SKK Migas?

 

Kronologis

Jam 22.30 WIB Hari Selasa (13/8), KPK mendatangi rumah dinas Rudi Rubiandini, Johan Budi (Jubir KPK) dalam keterangannya mengatakan bahwa Rudi tertangkap basah menerima uang suap dari Kernel Oil. Sehari sebelumnya Rudi dan Sutan Batugana bertemu di acara halal bihalal yang diadakan Kementerian ESDM, ia berpesan kepada Sutan untuk membantu membersihkan penyuap di DPR maupun SKK Migas. Nahas, KPK yang terkenal dengan penyadapan dan penyelidikan yang mendalam sebelum menangkap pelaku korupsi membalikkan pesan Rudi tersebut. KPK menggerebek kediaman Rudi. Jumlah uang suap diprediksi sebesar $700.000 dimasukkan ke dalam tas hitam.

Siapa Kernel Oil?

Pertanyaan berikutnya yang muncul, siapakah Kernel Oil? Apa hubungan Rudi dengan Kernel Oil hingga terlibat penyuapan? Seperti keterangan yang dilansir oleh Tempo.co (14/8), Kernel Oil merupakan perusahaan trader minyak yang berkantor di Singapura. Pihak SKK Migas sendiri membantah bahwa Kernel Oil merupakan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) yang memiliki wilayah kerja (blok) di Indonesia. Penelusuran hubungan Rudi selaku kepala SKK Migas dan Kernel Oil diprediksi terkait perdagangan minyak mentah ekspor. Kemungkinan lain yang dapat dikaitkan dengan kasus penyuapan ini adalah Kernel Oil berniat untuk melakukan penawaran pengeboran kepada SKK Migas, disinilah apa yang disebut rent seeking antara Rudi dan Kernel Oil terjadi. Terdapat transaksi yang tidak sah secara hukum.

Korupsi di dalam Sektor Migas

Sektor Migas sudah dikenal sebagai sektor industri padat modal, jumlah uang yang berputar di industri ini sangat besar. Wajar jika praktik korupsi, suap dapat terjadi dan kasus Rudi bukan yang pertama. Sebelumnya kasus korupsi di sektor migas pernah menimpa Pertamina dengan terdakwa Ibnu Sutowo (Direktur Pertamina) di zaman Orde Baru. Dengan kekuasaan penuh menguasai kontrak kerjasama dan blok migas di Indonesia, Ibnu Sutowo beserta kroni Jenderalnya mengkorupsi habis-habisan Pertamina. Pernah suatu ketika, Pertamina terancam bangkrut, jumlah utangnya mencapai 30% dari total PDB. Hal tersebut kemudian tercium media. Berkat dukungan kroni politik Soeharto, Ibnu Sutowo berhasil diselamatkan dari tuntutan hukum walaupun kemudian diganti. Di saat itu kondisi Indonesia sedang menikmati Oil Boom (1970-an), harga minyak di pasar internasional melambung tinggi, Pertamina diuntungkan tapi malah rugi.  

Rent seeker kasat mata

Pembagian wilayah kerja memang ditangani oleh Kementerian ESDM, namun dalam hal ini evaluasi dan rekomendasi dari SKK Migas juga sangat penting. Penentuan “siapa yang dapat blok mana” menjadi peluang bisnis kotor para pemegang kuasa. Ada yang menduga perusahaan asing membayar upeti kepada SKK Migas untuk memuluskan proposal pengajuan wilayah kerja tersebut. Informasi yang berhasil dihimpun oleh HMInews.com menemukan aspek rent seeking (pencari rente) di dalam proses negosiasi blok tersebut, walaupun besaran rupiah yang disuap belum ditemukan.

Gaji besar dan glamor

Gaya hidup yang berlebihan menimbulkan minat untuk melakukan korupsi mungkin sangat tepat menggambarkan kondisi pegawai SKK Migas. Laporan kekayaan Rudi Rubiandini menyebutkan angka Rp. 8 milyar dan memiliki motor mewah BMW. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik terhadap harta kekayaan pejabat SKK Migas tersebut yang cukup besar. Darimana 8 milyar tersebut diperoleh? Analisa sosiologi kehidupan pejabat SKK Migas perlu dilakukan, dengan gaji yang cukup besar dari fee lifting minyak, kehidupan para pegawai SKK Migas cenderung glamor, borjuasi menjadi segi kehidupan mereka.

Seperti dilansir Tempo.co (14/8) Rudi sadar di tempat barunya banyak korupsi terjadi. Saat ditanya tentang banyak bawahan Rudi adalah bekas orang BP Migas, lembaga yang sering dituding korup, dia menjawab enteng. “Betul, saya tahu ini berat. Makanya saya mau ketika negara meminta saya menduduki tempat itu dengan segala kesulitannya.”

Selain itu permasalahan gaji para pegawai SKK Migas yang seharusnya didapat dari dana APBN menimbulkan kecurigaan. Mengapa SKK Migas tidak sama dengan lembaga publik lainnya, digaji sesuai eselon-nya. SKK Migas layaknya lembaga yang tidak jelas sama sekali, setengah swasta, setengah publik. Ia berperan sebagai regulator tapi menerima fee dari swasta.

KPK salah tangkap?

Jika benar terbukti melakukan tindak pidana suap, maka Rudi hanyalah puncak gunung es dari rusaknya sistem pengelolaan hulu migas di Indonesia. KPK dinilai dapat membongkar sindikat permainan minyak dan gas dari data hasil penyidikan. Marwan Batubara (14/8) dalam wawancara nya dengan Metro TV mengatakan bahwa “saya percaya masih ada orang baik di dalam SKK Migas…korupsi di dalam sektor migas tidak hanya melibatkan jajaran Pemerintah namun pelaku usaha juga terlibat. KPK perlu menyelidiki pelaku usaha yang bermain kotor dengan oknum Pemerintah”. Keterangan tersebut sesuai dengan data yang berada di dalam buku “Dibawah Bendera Asing” karangan M.Kholid Syeirazi. Terdapat korupsi besar-besaran di sektor Migas namun belum terbongkar. KPK salah menangkap Rudi, ia hanya satu oknum yang terlibat dalam korupsi kasat mata ini. Soal cost recovery, soal lifting, soal blok Mahakam yang diberikan ke TOTAL soal bagi-bagi wilayah kerja, gaji pegawai SKK Migas yang terkenal besar dan lainnya menimbulkan tanda tanya besar. Masih adakah orang jujur di dalam SKK Migas?

Redaksi

 

Menjadi Indonesia

Judul asli: Menjadi Indonesia
Pengarang: Parakitri T. Simbolon
Penerbit: Kompas
Hal: 846
Tahun terbit: 2007

Jika pernah membaca buku Imagined Community yang dikarang oleh Benedict Anderson, pasti tertarik untuk membaca buku ‘Menjadi Indonesia.’ Sebuah buku yang bercerita tentang sejarah meng-Indonesia. Sebuah negara yang dicita-citakan dari pengalaman penindasan, penjajahan, pergumulan intelektual hingga perpecahan pergerakan (PKI-Sarekat Islam hal.324). Dengan bahasa yang lugas namun padat, Parakitri Simbolon menggambarkan heroisme perlawanan kerajaan-kerajaan lokal terhadap Belanda, Inggris maupun Jepang, kebangkrutan VOC, munculnya gerakan nasional dan masalah kooperasi-non-kooperasi.

Ada hal menarik yang sangat disesali penulis buku ini, mengapa Sarekat Islam terpecah, hal tersebut memperlambat gerak perlawanan terhadap penjajah. Jika marxisme di dalam tubuh Sarekat Islam dapat bersatu di bawah panji Islam, maka niscaya kemerdekaan menjadi milik semua.

Menjelang peringatan kemerdekaan RI yang begitu-begitu saja, buku ini layak untuk dibaca oleh pencinta sejarah maupun aktivis gerakan mahasiswa. Menjadi Indonesia, menjadi melek terhadap sejarah, menjadi peka terhadap perubahan.

Pawai Tanpa Takbir

Kita kian sakit di awal Syawal ini. Ramadhan –yang baru saja berakhir, alih-alih menjadi penawar atas jiwa keberagamaan kita yang sakit, malah menjadi medium inkubasi bagi virus banalitas religius yang diidap ummat.

Begitu syawal merangkak, kita mempertontonkan kedunguan kita sebagai umat. Dengan dalih takbir keliling, kita memuaskan nafsu skopofilia dengan mempertontonkan kehebatan kita meraung-raungkan suara knalpot dan bunyi klakson yang memekakkan telinga, ditingkahi letusan petasan yang membahana.

Karnaval yang sejatinya menjadi ajang mengagungkan nama Allah, sebagai ekspresi rasa keberagamaan yang adiluhung, menjelma menjadi rimba raya yang dihuni orang-orang sakit jiwa dan miskin ekspresi keberagamaan, padahal mengaku baru saja lulus dari ‘Madrasah Ramadhan.’

Tak ada sedikitpun suara takbir yang terdengar, semata hanya bunyi kendaraan yang meraung. Rasa haus akan belaian suara yang mengagungkan Allah, suara-suara yang menunjukkan kerinduan akan ketenangan jiwa dan kemenangan nurani, nyatanya tak secuilpun terdengar. Hingar yang tercipta menunjukkan takbir keliling itu kehilangan ruh, dan menjadi sekedar kedok tanpa isi.

Takbir keliling menjadi legitimasi untuk mempertontonkan betapa kita masih jauh dari taqwa –derajat kemanusiaan ideal yang ingin dicapai melalui shaum Ramadhan. Ini juga menjadi proklamasi bagi kemerdekaan jiwa ke-iblis-an kita semua yang terpenjara selama Ramadhan.

Ramadhan belum lagi jauh, tapi kita kembali terjerembab dalam kebodohan-kebodohan, atau jangan-jangan kita memang tidak pernah benar-benar ber-Ramadhan? Tidak pernah benar-benar menjadi umat beriman yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan shaum?

Berjuta tanya bergelayut di rasa penasaran, beribu suara protes tersendat di tenggorokan. Air mata perlahan merembes di pelupuk mata, membasuh pipi, keluar tanpa suara. Apa yang salah dengan semua ini? Atau Ramadhan memang telah lama meninggalkan kita? Dan yang tersisa hanyalah tiga puluh hari antara bulan Sya’ban dan Syawal yang tak pantas lagi disebut Ramadhan?

Ya Allah, ampuni kami yang tak pernah sadar dan selalu mengikuti kebodohan sendiri, sebab bila bukan diriMu, siapa lagi yang akan menyelamatkan kami? Kami terlalu memperturutkan nafsu sendiri, dan selalu melupakan-Mu –kami hanya mengingatmu dalam ingatan sekedarnya dan jauh dari ingatan yang sempurna.

Allahummaghfirlahum…

Muhammad Kasman

Ballo, 1 Syawal 1434 H – 7 Agustus 2013 M
Dibuat ketika rombongan takbir keliling melintas, pukul 20:46 wita.

Pengurus HMI Jaksel Dilantik

HMINEWS.Com – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Jakarta Selatan dilantik. Pelantikan digelar di Serua Indah, Ciputat, Sabtu (27/7/2013).

Formatur terpilih yang kemudian dilantik menjadi Ketua Umum Cabang, Puspita Siti Hajar dilantik bersama jajaran pengurus yang lainnya oleh Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo. Dalam kesempatan tersebut Puji berpesan, hari pelantikan yang berdekatan dengan momen Nuzulul Qur’an agar lebih progresif dalam kepengurusan satu tahun ke depan tersebut.

“Spirit itulah yang semoga akan menjadi ‘ruh’ HMI Jaksel dalam perkaderannya. Perkaderan jangan melemah, sebab kemunduran perkaderan menghambat regenerasi. Namun, perkaderan itulah yang masih menjadi persoalan sekarang.”

Ketua Umum Cabang yang dilantik, menyatakan, sesuai tema pelantikan yang diusungnya, HMI Jaksel berusaha bangkit dari kelesuan menuju perkaderan yang masif dan progresif. Ia berharap kepengurusannya selalu bersemangat mencapai kemajuan bersama dan dukungan kader selalu diharapkan.

Muhammad Firdaus

Gebyar Ramadhan HMI STKIP Muhammadiyah Bogor

HMINEWS.Com – Hampir sebulan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Komisariat STKIP Muhammadiyah Bogor  mengadakan Gebyar Ramadhan. Kegiatan yang diselenggarakan di antaranya: Pesantren Kilat, Asi Solidaritas untuk Kaum Mustadh’afin, Lomba-lomba Budaya Islami, Dialog Kader Komisariat, Santunan Anak Yatim, dan ditutup dengan Buka Puasa Bersama Masyarakat.

Penggalangan Dana

Aksi ini dilakukan puluhan kader HMI MPO Komisariat STKIP Muhammadiyah Bogor dengan turun ke Pasar Leuwiliang. Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Komisariat tersebut.

“Kegiatan ini upaya membangun dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memikirkan nasib orang-orang yang lemah, para kaum dhu’afa di wilayah tempat tinggal masyarakat pemilik toko atau pengunjung pada umumnya dan kaum dhu’afa di wilayah Pasar Leuwiliang pada khususnya,’’ kata Ketua Panitia penggalangan dana, Ardiansyah.

Buka Puasa Bersama Masyarakat dan Pihak Kampus

Buka Pusa diadakan dua kali, pertama atas ajaan pihak Kampus STKIP Muhammadiyah Bogor, dan kedua yang diadakan para pengurus Komisariat. Kampus ini merupakan salah satu basis perkaderan HMI MPO Cabang Bogor dengan jumlah kader yang cukup banyak dan ramai dalam setiap kegiatannya.

Pembantu Ketua Bidang Keuangan STKIP Muhammadiya Bogor Pevi Januar Pelita pada kesempatan itu mengatakan “Teman-teman HMI harus menjalin komunikasi yang baik sehingga tercipta harmonisasi dengan Lembaga STKIP Muhammadiyah, komunikasi yang baik akan membentuk kesepahaman dengan program lembaga, dalam kontek’s HMI dengan UKM dan organ eksternal lain. Kami mengapresiasi, tetapi teman-teman STKIP harus melakukan kerja nyata sebanyak dan sebaik mungin sehingga berkontribusi terhadap lembaga, juga demi perbaikan kampus,” ujarnya saat acara berlangsung, (31/7/2013).

Kader-kader baru HMI Komisariat STKIP juga menyatakan rasa bangga mereka. “HMI luar biasa, konteks Komisariat saja mereka diberikan porsi yang baik oleh lembaga walau ketika kami belum jadi dan setelah menjadi kader HMI. Kami merasakan HMI organisasi yang mengedepankan ukhuwah, keilmuan, keislaman, memberikan pemahaman, dan gambaran dimana dan harus seperti apa seorang mahasisiwa sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia berbuat dan bertindak,” kata salah seorang mahasiswa STKIP, Hadisiswa.

Santunan Dhuafa

Sebagai acara puncak diadakan santunan untuk dhuafa diadakan di Desa Sibanteng, Leuwisadeng. Acara dihadiri para Pengurus Cabang dan pihak kampus yang diwakili langsung oleh Ketua STKIP Muhammadiyah Bogor, Yusfitriadi.

“Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini kepada Jajaran Pengurus HMI-MPO Komisariat STKIP Muhammadiyah Cabang Bogor dalam upaya memberikan pencerahan dalam bentuk pendidikan karena semua kecerdasan apapun itu namanya ada karena proses pendidikan,” kata Yusfitriadi.

Ia juga menambahkan, tidak sedikit mahasiswa yang dibenci masyarakat karena hal negatif tetapi HMI-MPO dinilai mampu memberikan kiprah nyata dimasyarakat. “Maka dari itu, siapun dan di manapun saya dukung dan mari kita dukung gerakan-gerakan untuk  mencerdaskan masyarakat dengan bentuk pendidikan,” lanjutnya.

Ketua Umum HMI MPO Komisariat STKIP Muhammadiyah Bogor, Ana Mulyana, menjelaskan tema kegiatan yang kedua ini adalah Gema Ramadan Sebagai Aktualisasi Nilai Kemanusiaan Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Diridhoi Oleh Allah SWT. “Kegiatan sanlat yang dilakukan kami walau tidak begitu baik tetapi hal ini adalah upanya memberikan dasar tentang nilai dan budaya-budaya islam dan hal ini sebagai investasi jangka panjang buat masyarakat” kata dia.

“Penutupan Gebyar Ramadhan itu juga dihadiri Kades dan warga Desa Cibanteng dan dimeriahkan dengan marawis MA Cendekia Muslim,” terang Ketua Gebyar Ramadhan, Kardi di hadapan warga, pihak kampus, pengurus komisariat dan Ketua Umum HMI MPO Cabang Bogor, saat acara berlangsung, Sabtu (3/8/2013).

Asep Kurnia

Mati Ketawa Cara Kita

Suatu hari Kennedy menghadap Tuhan dan memohon, ”Tuhan, berapa lama lagikah baru rakyatku berbahagia?”. ”Lima puluh tahun lagi,” kata Tuhan. Kennedy menangis dan berlalu. De Gaulle menghadap Tuhan dan memohon, ”Tuhan, berapa lama lagikah rakyatku berbahagia?”. ”Seratus tahun lagi”, jawab Tuhan. De Gaulle menangis dan berlalu. Krushcev menghadap Tuhan dan memohon, ”Tuhan, berapa lama lagikah baru rakyatku berbahagia?” ”Tuhan menangis dan berlalu”.

Petikan humor,  Mati Ketawa Cara Rusia ini, membuat penulis tersentak, awalnya terkikih-kikih tapi lama kelamaan berubah jadi geram dan timbul bayangan suram. Membayangkan negeri ini yang gagal jadi Komunis gaya Rusia, dan juga tak sukses-sukses jadi Kapitalis ala Amerika. Kalaupun ditambahkan, Pak SBY menghadap Tuhan dan bertanya, ”Tuhan berapa lama lagikah baru rakyatku berbahagia?”, ”Tuhan tertawa, dan  terbahak-bahak”.

Bagaimana tidak terbahak-bahak..!, Amerika saja digambarkan sebegitu menyedihkannya, terlebih Indonesia yang dirilis majalah foreign Policy 2011, menempati peringkat ke-64 dari 170 negara hampir gagal, dan mendekati garis ‘warning’ dengan sedikit lagi, kalau-kalau krisis menghampiri. Dan menambah lagi kebingungan masyarakat terutama penulis, kok Pak SBY ’menang’ sebagai World Statesmen Award dari Appeal of Conscience Foundation. Rasa-rasanya dua hal diatas bertolak belakang.

Ki Hadjar Dewantara pernah menulis pada Koran De Express pada 13 juni 1913: ”Als Ik Eens Nederlander Was!” yang dengan pedas menyorot rencana pesta 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis di Hindia Belanda (sekarang indonesia).  Ki Hadjar Dewantara mengingatkan bahwa ada suatu kebenaran yang disentil sedemikian rupa dalam suatu acara, yang seakan-akan, apabila kita ikut akan menjadi bagian dari masyarakat Hindia Belanda (yang merdeka) yang berbakti kepada sang Ratu Belanda.

Agaknya hal itu juga yang kita rasakan sekarang-sekarang ini, seakan-akan negara kita telah mencapai kemajuan yang pesat dengan ukuran ‘piala-piala’ yang diraih Presiden SBY sebagai representasi rezim, sebutlah penghargaannya; UNEP, ILO, World Movement For Democracy, US-ASEAN Business Council, dan WWF/WRI/TNC. Konsekuensinya rakyat semestinya berbangga diri sebagai warga negara, walaupun sekalian di sekitar kita menghadapi;  harga bahan pokok melonjak, lalu lintas macet, rumah-rumah kumuh, pengangguran, kemiskinan,  anak jalanan, kriminal, banjir, korupsi, penggelapan, mafia pajak, mafia hukum, dan konflik sosial.

Ketawa ala Politikus?

Dua orang politikus berbincang tentang tanda apa yang mereka inginkan untuk dipasang di kubur saat  masing-masing mati kelak. Kata si Fulan, ia ingin kuburnya ditaburi biji-biji emas, pertanda kegemaranya mengoleksi emas dan menandakan kekayaanya. Dimintanya agar sang teman mau melakukan hal itu, kalau si Fulan mati lebih dulu. Jawab temannya, “Aku bersedia, tetapi kau tidak keberatan, bukan kalau emasnya kudepositokan dahulu?”.

Untuk masyarakat yang melek politik, joke di atas bukan sekedar guyon semata. Sebab sudah di pelupuk mata kita perilaku populis seperti ini, seringkali para politikus mendepositokan uang dengan angka-angka fantastis saat pemilu demi suatu ’kursi’. Celakanya kita seakan rela bahkan mewajarkan, kalau dengan kursinya dia bakal kembali modal bahkan lebih. Tidak hanya itu depot-mendepositokan emas (uang dan kekuasaan) bertambah parah karena sudah sangat terasa pada politik dinasti, yang telah bertebar mencengkeram daerah-daerah di Indonesia.

Dari data Kementerian Dalam Negeri telah mengidentifikasi setidak-tidaknya ada 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik (2013). Apatah lagi dari 57 Kepala Daerah yang mencalonkan para anggota keluarga yang bertalian darah, hanya 17 di antaranya kalah di arena pilkada. Selebihnya, mereka jadi pemenang mengganti kekuasaan familinya. Data tersebut jangan-jangan akan menjadi lubang ke dua kita, yang sebenarnya  ’kapok’ merasakan dinasti politik pada masa orde baru yang disinyalir sarang utama korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Konklusi dari semuanya, berjubel kabar tak menggembirakan yang kita hadapi terus-menerus tiap harinya dan hasilnya semakin menghimpit dada kita, selain mengencangkan ikat pinggang. Apalagi pemilu 2014 mendatang tidak menunjukkan tanda-tanda positif, seperti harapan kita yang tinggi, selain saling adu kekuatan. Mungkin hanya dengan humor kita dapat mengobati kepahitan dan kesengsaraan hidup. Mungkin juga lewat humor kita bisa bersabar menunggu atas kenyataan ideal yang belum tercapai, sembari kita memupuk semangat hidup sebagai suatu bangsa, melupakan sejenak masalah bangsa yang bertumpuk-tumpuk, agar tak jatuh pada pemimisme mutlak dan membesarkan jiwa ke-Indonesiaan kita, seperti pada kutipan Gus Dur berikut;

Seorang sopir pada tahun enam puluhan membawa seorang turis Amerika berkeliling Jakarta. Di depan Toserba Sarinah, sang turis bertanya, berapa lama diperlukan waktu untuk mendirikan bangunan itu. Sopir itu menjawab empat tahun. Sang turis menyatakan hal itu terlalu lama dan memakan waktu, karena di Amerika Serikat hanya dua tahun. Sesampai di jalan lingkar di depan Hotel Indonesia, turis itu menanyakan berapa lama waktu mendirikan hotel tersebut. Sopir itu memendekkan waktunya dan menjawab dua tahun. Sang turis menyatakan di Amerika hanya diperlukan setahun. Ketika sampai di dekat stadion Senayan, turis itu menyatakan hal yang sama. Sopir taksi itu menjawab, tanpa memperlihatkan rasa bersalah sedikitpun, ”Entahlah, Tuan, kemarin stadion itu belum ada di sini!”.

Thakwir
Ketua Umum HMI MPO Cabang Makassar

Menelaah Kembali Opini Publik Bentukan Lembaga Survei

Oleh: Dicki A Ghaniy dan Ruslan Arief BM*

Ruang publik kini dihiasi dengan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai kandidat pemimpin nasional versi lembaga survei. Terlebih menjelang pemilu 2014, pollster atau lembaga-lembaga survei ini seakan berlomba menampilkan figur-figur yang dianggap layak menakhodai negara. Mencermati fenomena tersebut, keberadaan lembaga survei dalam sistem demokrasi sebenarnya merupakan sebuah kewajaran mengingat prinsip keterwakilan dan keilmiahannya. Menjamurnya aktivitas survei menjelang pemilu dapat disimpulkan sebagai pertanda makin bergeliatnya demokratisasi di negeri ini.

Namun demikian, sejauh mana peran yang dimainkan lembaga survei tersebut harus kembali dicermati. Pencitraan dan opini tentang kategori pemimpin nasional, mulai dari pemuculan nama hingga dilakukannya jajak pendapat tentang nilai akseptabilitas tokoh nasional tersebut, menyisakan ruang perdebatan.

Masalah: transparansi dan independensi

Polemik mendasar adalah soal kriteria pemimpin nasional itu sendiri. Lembaga survei, dalam hal ini seolah menjadi superior karena merasa bersenjatakan mandat institusional dari seluruh elemen bangsa untuk menentukan tokoh mana saja yang layak digadang menjadi pemimpin nasional. Sebenarnya sah saja bagi lembaga survei untuk menentukan nominasi siapa kandidat pemimpin nasional, namun dengan catatan, harus berada dalam koridor ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis. Namun sayangnya, metode yang digunakan lembaga survei untuk memunculkan nama kandidat tertentu sering tidak jelas. Dengan kata lain, dasar kriteria seorang pemimpin nasional menurut lembaga survei masih dipertanyakan. Banyak kita lihat, seorang tokoh dengan catatan HAM dan sosial yang buruk di masa lalu, tiba-tiba bercokol menjadi kandidat kuat RI-1 versi lembaga survei. Begitu pula dengan tokoh tertentu yang hanya bermodalkan popularitas yang tengah meroket, dengan mudahnya melanggeng sebagai kandidat pemimpin nasional yang diperhitungkan menurut lembaga survei. Sering kali tokoh yang dimasukkan dalam nominasi pemimpin nasional hanya didasarkan pada atribut materialistik yang dimilikinya saat itu, seperti pemodal kaya, pemimpin parpol, tokoh militer, dan tokoh birokrasi. Aspek rekam jejak cenderung diabaikan oleh lembaga survei. Ini jelas merupakan sebuah ironi besar dalam penentuan gagasan kepemimpinan nasional serta mengaburkan kesepakatan soal kriteria seperti apa yang seharusnya dimiliki calon pemimpin bangsa.

Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat kultur demokrasi negeri ini yang melahirkan nama-nama tersebut cenderung bercorak elitis. Akibatnya, gagasan kepemimpinan yang digaungkan muncul dalam corak aristokratis serta memuja-muja ketokohan yang terbentuk oleh mesin pencitraan yang manipulatif. Lembaga survei dalam hal ini justru mendorong lebih jauh kultur demokrasi tersebut. Dalam pemahaman lembaga survei, para tokoh yang ditentukan untuk dipilih responden harus memiliki modal dukungan politik dan finansial yang memadai untuk maju dalam tahap pencalonan sebagai pemimpin. Dalam proses persaingan jabatan publik mulai dari pilkada hingga pilpres, lembaga survei seakan berhak menentukan siapa yang layak dan tidak layak menjadi kandidat dengan bersenjatakan tiga magic words: popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Tanpa disadari, selama ini lembaga survei telah ikut andil dalam menciptakan, membentuk, bahkan mengkonstruksi persepsi masyarakat akan sosok pemimpin nasional. Hal ini merupakan sebuah peran yang seharusnya bukan domain lembaga survei, karena seyogyanya peran lembaga survei adalah monitoring opini publik, bukan justru terlibat dalam proses the-making-of nya.

Jika dirunut ke belakang, maka polemik ini terkait erat dengan independensi dari lembaga survei itu sendiri. Hakikat lembaga survei adalah berkontribusi dalam pendidikan politik demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Namun jika koridor tersebut telah bergeser ke arah orientasi profit, tak heran bias peran lembaga survei akan menyeruak. Terlebih lagi, ketika hasil survei yang kental dengan aroma ‘pesanan’ ternyata tidak sesuai dengan hasil perhitungan Real count, lembaga survei dengan mudah akan berlindung di balik tameng “kesalahan sudah pasti ada”.

Oleh karena itu, lembaga survei perlu meningkatkan transparansi publik mulai dari metode pemunculan kandidat, penarikan sample, hingga sumber pendanaan. Selain itu, hendaknya lembaga survei berfokus pada fungsi pengawasan opini publik saja dan tidak bermain di ranah framing. Jika fungsi ini dijalankan dengan benar, maka secara berkala akan menjadi masukan bagi proses demokrasi yang lebih sehat dan tidak manipulatif. Sehingga demokrasi kita akan semakin terkonsolidasi. Dalam jangka panjang, survei yang dilakukan secara benar juga akan mendorong pemerintahan demokrasi menjadi semakin legitimate, stabil, bertanggungjawab, dan efektif.

*Aktivis HMI MPO Cabang Depok.
Disampaikan dalam Focus Group Discussion mengenai Kepemimpinan Nasional Indonesia Pasca-2014, Universitas Indonesia, Kamis/1 Agustus 2013 oleh Forum PAGI

Presiden Terdepan Selewengkan BLSM

pengambilan blsm (net)

HMINEWS.Com – Kekhawatiran banyak pihak bahwa Presiden SBY akan memanfaatkan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk pencitraan diri dan kelompoknya (Partai Demokrat) terbukti. Kini Presiden SBY tanpa malu-malu dalam iklan layanan masyarakat di televisi mengklaim BLSM sebagai prestasi dirinya.

Dalam iklan tersebut, Presiden SBY terang-terangan menyebut “…Program  pro rakyat yang saya jalankan hampiir 9 tahun ini tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan..” Kata ‘saya’ tersebut mengesankan bahwa Pak Presiden tidak menghargai kerja kolektif bangsa Indonesia, baik itu yang ada dalam pemerintahan, kabinet, legislatif dan pihak-pihak lain yang sebenarnya tidak setuju dengan kebijakan SBY tapi akhirnya mau-tak mau harus setuju karena telah menjadi persetujuan bersama.

Sikap legowo pihak-pihak lain untuk menerima keputusan pemerintah (Presiden SBY) tersebut, sayangnya, dipahami SBY sebagai kemenangan pribadi dan golonganya sekaligus sebagai kekalahan bagi kelompok lain.

Sangatlah tidak etis dan tidak menunjukkan sifat sebagai negarawan, seorang kepala negara memanfaatkan BLSM sebagai pencitraan politik untuk menghadapi pemilu 2014. Bila SBY mau membuat iklan pencitraan, seyogianya bermain secara fair dan tidak bertindak menyalahi etika sebagaimana dimuat dalam iklan tersebut, apalagi terbukti program BLSM di berbagai daerah ternyata bermasalah, diselewengkan, dan bahkan memecah-belah masyarakat. Tetapi apa mau dikata, justru Presiden sendiri yang terdepan menyelewengkannya.

Maka, sebaiknya Presiden SBY menghentikan iklan tersebut dan mengganti kontennya agar tidak melukai hati masyarakat.

HMI Bogor: Berbagi Menuju Kemenangan Hakiki

HMINEWS.Com – Momen Ramadhan dimanfaatkan HMI MPO Cabang Bogor untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat. Mulai dari pesantren Ramadhan, santunan yatim dan duafa, serta kegiatan buka puasa berjama’ah.

Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan di komisariat-komisariat dan Cabang Bogor secara serempak. Salah satu komisariat, yatu Komisariat STKIP Muhammadiyah Bogor, bahkan menyelenggarakan pesantren hampir selama sebulan penuh.

“Komisarisa sebagai basis pemberdayaam masyarakat mengadakan rangkaian kegiatan inpiratif, salahsatunya dengan sanlat (pesantren kilat) ini,” kata Ketua Komisariat STKIP Muhammadiyah Bogor, Ana Mulyana.

Puncak kegiatan seluruh elemen HMI MPO Bogor adalah santunan dhuafa yang digelar di Masjid Nurul Quba, Tanah Sereal Kota Bogor, Ahad (28/7/2013). Acara dihadiri berbagai elemen pemuda dan mahasiswa, tokoh masyarakat dan Pemda Kota Bogor.

Ketua Umum HMI MPO Bogor, TB Sandi Irawan menyatakan, kegiatan Ramadhan tahun ini dibuat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan maksud memelihara altruisme terhadap sesama. “Jangan sampai HMI, dalam hal ini kadernya, bergaya hidup hedon dan individualistik, karena kader adalah pemegang estafet kepemimpinan ke depan,” imbaunya.

Prosesi acara berlangsung khidmat, dan usai santunan, diisi dengan tausiah oleh Ustadz Maksum. Ustadz dari Bogor tersebut juga berpesan, HMI sebagai kader umat yang bertujuan mencari ridha Allah harus menjadi penerus perjuangan Rasul.

“Semoga HMI-MPO cabang Bogor mejadi kader umat yang mendapatkan ridho dari Allah SWT sebagai organisasi mahasiswa Islam yang senantiasa sebagai penyambung lidah Rosul, menjadi pemimpin yang amanah dan sukses dalam organisasi maupun akademis di kampus,” demikian doa sang Ustadz.

Asep Kurnia
Kabid Inbud Cabang Bogor periode1434-1435 H)