Catatan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2014

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 pada Senin (4/11). KPU menetapkan DPT Pemilu 2014 sebanyak 186.612.255 pemilih untuk dalam negeri yang terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan. Jumlah pemilih tersebut tersebar di 33 provinsi, 497 kabupaten/ kota, 6.980 kecamatan, 81.034 Desa/ Kelurahan, dan 545.778 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan untuk pemilih luar negeri KPU menetapkan DPT sebanyak 2.010.280 pemilih di 130 negara dengan 873 TPS.

Penetapan DPT sendiri, telah tertunda sebanyak dua kali. Menurut rencana tahapan awal, KPU seharusnya menetapkan DPT pada 13 September 2013 lalu, namun ditunda hingga 23 Oktober 2013. Rapat pleno KPU pada 23 Oktober pun memutuskan untuk kembali menundanya. Hingga pada akhirnya ditetapkan dan diumumkan pada 4 November 2013.

Penundaan penetapan DPT dikarenakan permasalahan tidak validnya data pemilih yang ada. Persoalan data pemilih pun hingga saat ini masih menyisakan permasalahan. Permasalahan itu adalah masih adanya 10,4 juta pemilih yang masih bermasalah pada nomor induk kependudukan (NIK). Sementara itu di sisi yang lain, NIK merupakan syarat yang diwajibkan Undang-undang No. 8 Tahun 2012, bagi warga untuk bisa menjadi pemilih di Pemilu 2014.

Permasalahan kisruh data pemilih berawal dari ketidak akuratan Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU. KPU menemukan terdapat 14,1 juta warga yang usianya berkisar antara 10-20 tahun dan0,03 persen di antaranya adalah penduduk berusia 10 tahun ke bawah yang masuk dalam DP4.Belum lagi dengan warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)  elektronik. Dari 190 juta pemilih yang terdaftar dalam DP4, sekitar 44 juta di antaranya masih menggunakan KTP manual.

Untuk menyelesaikan permasalahan NIK, KPU akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menyelesaikan permasalahan NIK, karena hal ini menjadi kewenangan dari kemendagri. Pihak Kemendagri sendiri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Irman mengakui adanya kelemahan dalam penyusunan DP4. Hal ini dikarenakan pendataan sebagian pemilih masih menggunakan metode pencatatan manual. Seharusnya disini Kemendagri merupakan lembaga yang ikut bertanggung jawab terhadap kisruh DPT ini.

Bercermin Pada Pemilu 2009

Bercermin dari pemilu 2009, permasalahan DPT disebabkan karena lemahnya cakupan, kemutahiran, dan akurasi pada data pemilih. Sehingga menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dan adanya pemilih siluman

Menurut data Kemitraan (2011) jumlah pemilih tidak terdaftar dan pemilih siluman di pemilu 2009 diperkirakan jumlah nya sekitar 31 juta pemilih.  Pemilih siluman sendiri yaitu nama pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah lama pindah, warga negara yang belum berhak memilih, pemilih yang juga terdaftar di dua atau lebih daerah lain, dan pemilih yang kemudian bekerja sebagai anggota TNI/ Polri belum dihapus dari DPT.

Dengan melihat penyelenggaran pemilu 2009, seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi KPU, Bawaslu dan juga Kemendagri. Lemahnya cakupan data, kemutahiran data, dan akurasi data menyebabkan banyak permasalahan pada data pemilih. Permasalahan inilah yang disinyalir akan memunculkan potensi adanya  pemilih fiktif di Pemilu 2014

Selamatkan Hak Konstitusional Rakyat

Menyikapi permasalahan 10,4 juta pemilih yang masih bermasalah pada NIK, keputusan rapat pleno KPU menyatakan tetap memasukkannya dalam DPT. KPU beralasan, hal ini dilakukan untuk melindungi hak konstitusional dari 10,4 juta pemilih yang tidak memiliki NIK namun memenuhi syarat sebagai pemilih. KPU juga akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menyelesaikan permasalahan NIK, karena hal ini menjadi kewenangan dari kemendagri.

Keputusan KPU yang memasukkan data 10,4 juta pemilih dalam DPT dengan alasan ingin melindungi hak rakyat perlu diapresiasi. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 21 yang menyatakan bahwa: “kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum, dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan bersuara”.

Selanjutnya dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 25 dinyatakan bahwa; setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk; memilih dan dipilih pada pemilihan umum  yang dilaksanakan secara berkala, yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan setara, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.

Bunyi kedua pasal tersebut merupakan sebuah pengakuan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemilihan umum yang demokratis. Pemilu yang demokratis akan mencerminkan sebuah kedaulatan rakyat dan legitimasi bagi sebuah pemerintahan yang terpilih.

Dengan perkataan lain, pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari rakyat, menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

Selamatkan Pemilu 2014

Permasalahan DPT merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu 2014. Pengalaman Pemilu 2009 dapat menjadi pelajaran. Lemahnya profesionalitas dan integritas dari penyelenggara pemilu memunculkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi rakyat hingga menyebabkan kecacatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2014

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan waktu dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014, maka KPU perlu melakukan beberapa langkah-langkah tepat dalam rangka menyelamatkan Pemilu 2014.

Pertama, KPU bersama Bawaslu dan Kemendagri mempercepat perbaikan 10,4 juta pemilih yang bermasalah NIK.

Kedua, KPU bekerjasama dengan KPUD dan Pemerintah Daerah melakukan pengecekkan ulang terhadap data pemilih serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan jika terjadi kesalahan maupun perubahan data pemilih.

Ketiga, KPU meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu, Partai Politik, media massa, dan kelompok masyarakat sipil guna meningkatkan pengawasan terhadap perbaikan 10,4 juta pemilih yang bermasalah NIK.

Langkah-langkah tersebut harus segera diambil sebagai usaha untuk menyelamatkan hak konstitusional rakyat dan juga menyelamatkan pemilu 2014.

Arfianto Purbolaksono

Ketua Komisi Bidang Politik PB HMI (MPO)

Peneliti Yunior Bidang PolitikThe Indonesian Institute

Koruptor Dilarang Dapat Pensiun!

Banyaknya anggota DPR yang menjadi terpidana korupsi mendapatkan hak pensiun menimbulkan polemik. Polemik ini muncul ketika Badan Kehormatan (BK) DPR mengungkap adanya pemberian dana pensiun kepada mantan anggota dewan yang menjadi terpidana kasus korupsi.

Ali Maschan Moesa, Anggota BK DPR mengatakan modus yang dilakukan anggota dewan tersebut yakni dengan mengundurkan diri di saat BK tengah memproses kasus mereka. Jika BK sudah memberi putusan, anggota dewan bisa dipecat secara tidak hormat, sehingga hak dana pensiun hilang. Sedangkan jika mengundurkan diri, mereka akan tetap mendapat dana pensiun seumur hidup (Kompas.com, 7/11).

Aturan pemberian dana pensiun untuk mantan anggota DPR yakni diatur dalam UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Pasal 12-21. Pensiun diberikan kepada pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Selain itu,dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur bahwa uang pensiun juga dapat diberikan kepada anggota Dewan yang diganti atau mundur sebelum masa jabatannya habis. Aturan-aturan inilah yang hingga saat ini menjadi dasar bagi mantan anggota dewan yang menjadi terpidana korupsi, untuk masih dapat menikmati fasilitas negara.

Fasilitas uang pensiun bagi anggota DPR sendiri sebesar 6 sampai dengan 75 persen dari gaji pokok yang diterimanya selama aktif menjadi anggota DPR. Besaran uang pensiun juga didasarkan pada lamanya masa jabatan seorang anggota DPR.

Pemberian uang pensiun bagi mantan anggota dewan yang terpidana korupsi bagi penulis menunjukkan bahwa belum ada kesungguhan dari politisi kita untuk pemberantasan korupsi. Permasalahan ini menggambarkan dengan mengambil istilah John Girling (1997) telah terjadi korupsi yang dilakukan secara sistemik.

Korupsi sistemik menyerang seluruh lapisan masyarakat serta sistem kemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena dalam segala proses kerja sistem dari masyarakat, korupsi menjadi rutin dan diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Hal semacam ini disebut dengan korupsi sistemik, karena sudah mempengaruhi secara kelembagaan dan mempengaruhi tingkah laku individu pada semua tingkatan sistem politik, sosial, dan ekonomi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa terdapat sebanyak 461 kasus korupsi disidang di Pengadilan Tipikor dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 6,4 triliun. Dilihat dari aktor atau pelakunya, terpidana dengan latar belakang legislatif menduduki urutan pertama, yakni DPR dan DPRD sebanyak 234 kasus. Urutan kedua ditempati pegawai dinas pemerintahan sebanyak 231 kasus, pegawai swasta 172 kasus, staf pemerintahan 94 kasus dan mantan pejabat 57 kasus.

Selanjutnya jika kita melihat dari sisi penilaian masyarakat, citra anggota DPR mangalami kemerosotan yang tajam. Survei yang dilakukan Indonesia Network Election Survey (INES) (7/3) menyebutkan, sebanyak 87,3 persen responden menilai anggota DPR melakukan korupsi. Penilaian negatif masyarakat merupakan gambaran bahwa masyarakat telah muak dengan tingkah laku DPR yang melakukan tidak pidana korupsi.

Oleh karena itu, dengan melihat kesungguhan terhadap pemberantasan korupsi diperlukan langkah-langkah, yaitu pertama melakukan  revisi terhadap UU No. 12 Tahun 1980 dan UU No. 27 Tahun 2009, guna mengatur agar anggota dewan yang menjadi terdakwa maupun terpidana korupsi agar dipecat dan tidak diberikan uang pensiun.

Kedua, mendorong penguatan peran BK DPR untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kode etik anggota dewan, khususnya terkait kasus korupsi. Ketiga, BK DPRbekerja sama dengan KPK untuk merilis nama anggota-anggota dewan dan partainya yang telah menjadi tersangka sampai telah menjadi terpidana kasus korupsi. Keempat, mendorong adanya kewenangan BK DPR untuk memberikan sanksi tegas terhadap anggota dewan yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Kelima, kelompok masyarakat sipil dan media massa melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan. Langkah-langkah ini harus segera diambil agar masyarakat dapat menilai kesungguhan DPR sebagai bagian dalam pemberantasan korupsi.

Arfianto Purbolaksono

Ketua Komisi Bidang Politik PB HMI

Peneliti Yunior Bidang PolitikThe Indonesian Institute