HMI Cabang Pekanbaru Galang Dana Untuk Indonesia

Pekanbaru, selasa 21 Januari 2014. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Pekanbaru menggalang dana solidaritas kemanusiaan untuk bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, seperti jakarta, sulawesi utara, dan sumatra utara dan wilayah lainnya.

Ketua Umum HMI-MPO Cabang Pekanbaru Ganjar Stiawan mengatakan, Bebarapa waktu lalu kita telah banyak sekali kehilangan saudara-saudara kita sebangsa, setanah air indonesia, banyak diantara mereka membutuhkan uluran tangan kita, dengan banyaknya bencana yang terjadi di berberapa wilayah di indonesia.

“Mari kita bantu mereka sebagai bukti solidaritas sosial kemanusian seperti yang tergambar dalam pancasila point tiga persatuan indonesia dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seruruh rakyat indonesia pada pont ke lima, sekecil apapun yang kita beri akan membawa manfaat bagi mereka.” Kata Ganjar.

Penggalangan dana ini sudah dimulai dari hari senin tamggal 20 januari 2014, dan insyallah berahir pada sore hari ini. Beberapa aktivis HMI MPO turun kejalan, bertepatan dijalan soekarno hatta (lampu merah simpang empat mall SKA).

Selanjutnya dana yang terkumpul nantinya akan dikirim ke pengurus besar HMI (PB HMI-MPO) dan akan disalurkan pada tanggal 23 januari 2014 ke berbagai titik bencana alam di indonesia.

 

Kegagalan Memaknai Sebuah Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu fenomena penting yang mewarnai transformasi masyarakat global pada tiga dasawarsa terakhir abad ke 20. Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan satu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal. Kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan demokratisasi ini kemudian mendorong hampir semua rezim negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan yang terus meningkat

Tepanya setelah Perang Dunia ke II kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan UNESCO ketika itu (1949) menyatakan bahwa “Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (Probably for the first time in history democracy is clained as the proper ideal description of all system of political and social organzation advocated by influential proponents).

Demokrasi yang ideal, pada dasarnya dapat membangun negara yang responsif, akuntabel dan legitimet. Hal tersebut dapat terwujud dalam bentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi dan melayani kebutuhan publik secara konstitusi, lembaga perwakilan yang kredibel memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta institusi hukum yang mengabdi pada keadilan dan kemanusiaan.

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa capaian positif yang mampu diraih Indonesia dengan system demokrasi yang berlangsung selama ini, seperti halnya reformasi sebagai fakta sejarah telah melahirkan liberalisasi politik dan kebebasan media, sistem politik diubah kedalam model multipartai, set-up kelembagaan untuk mengafirmasi pembenahan tata pemerintah, pers mendapatkan kesempatan meningkatkan peran sebagai agen pertukaran dan diseminasi informasi kepada publik, serta terbangunnya ruang masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan publik.

Tetapi sangat disayangkan ketika tidak sedikit pula catatan negatif yang tentu saja hal ini menjadi ironi tersendiri bagi sebuah system yang bernamakan demokrasi. Hal tersebut dapat terlihat dengan terjadinya defisit demokrasi yang dalam hal ini dapat dartikan dengan condongnya perubahan hanya sebatas instrumentalis dan formalis, model kekuasaan yang transaksional, politik biaya tinggi, instrumen politik yang tidak representatif, krisis ideologi politik, dan menguatnya pragmatisme yang semuanya tersebut bermuara pada semakin meningkatnya korupsi yang sistemik.

Terbukti sebagaimana dilansir dari hasil survei dengan tajuk Global Coruuption Barrometer (CBG) yang dilakukan oleh Transparancy International Indonesia (TII) pada tahun 2013 dengan 1.000 responden di 5 kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar dan Bandung) didapatkan data bahwa 72% warga menyatakan korupsi meningkat. Sementara 20% menyatakan kondisi sama dan hanya 8% menyatakan korupsi menurun.

Ada yang salah tentunya di sini, ketika idealnya demokrasi dapat digunakan sebagai cara untuk membangun negara yang responsif, akuntabel dan legitimet, tetapi dalam kenyataanya demokrasi yang kita ketahui sudah diterapkan sejak 1945 hingga saat ini terkesan membuka celah yang selebar-lebarnya kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Entah apa dan siapa yang patut dipersalahkan. Akan tetapi penulis berasumsi bahwa telah terjadi kegagalan dalam memaknai arti sebuah demokrasi selama ini.

Sebagai perbandingan, pada masa orde baru corak politik otoriter dan desain kekuasaan represif melahirkan korupsi yang tertutup, dijustifikasi melalui system hukum dan politik top down. Sementara ketika era reformasi corak politik terbuka dan desain kekuasaan demokrasi oligarki melahirkan korupsi yang terbuka, dijustifikasi oleh sistem hukum dan politik bertumpu pada partisipasi semu. Dari perbandingan tersebut dapat disiimpulkan bahwa demokratisasi berproses dengan cara yang salah melahirkan korupsi yang sistematik. Perlu adanya upaya pelurusan pada proses berdemokrasi sehingga sesuai konstitusi. Hal ini sejalan sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Mahfud MD bahwa demokrasi yang kita jalani sejauh ini hanya sebatas pada tatanan prosedural, masih sangat jauh dari substansi demokrasi itu sendiri.

Kegagalan dalam memaknai arti dari sebuah demokrasi ini menurut penulis merupakan hal yang serius, tidak ada jalan terbaik selain kita bersama-sama membentuk suatu situasi kesamaan persepsi yang bernafaskan tatanan nilai-nilai konstitusi diantara berbagai komponen yang ada dalam negara guna melakukan perbaikan terhadap system demokrasi ini, sehingga terwujudnya tujuan ideal demokrasi sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh sistem itu sendrti. Bila dibiarkan lebih jauh bukan tidak mungkin kita akan kehilangan jati diri kita sebagai negara yang responsif, akuntabel dan legitimet. Salah satu cara yang dapat kita lakukan bersama adalah dengan menggali nilai-nilai demokrasi asli Indonesia, yang hal itu terdapat di lapisan dasar masyarakat Indonesia seperti masyarakat adat dan desa. Bagaimanapun juga berdemokratisasi dengan cara yang benar adalah kunci keberhasilan negara dalam menggapai sebuah tujuan yang mulia.

Harry Setya Nugraha

Kader HMI FH UII

HMI Cabang Pekanbaru Gelar Konfercab ke IX

Pekanbaru-Riau (11/01) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI – MPO) Cabang Pekanbaru telah menggelar Konferensi Cabang ke IX, dan menghasilkan formatur baru yang akan melanjutkan estafet kepengurusan setahun ke depan dengan program yang telah disepakati dalam forum konferensi. Konferensi berlangsung di Aula MDI Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, sabtu, 11/januari/2014 atau bertepatan dengan 10 rabiul awal 1435 H.

Formatur terpilih adalah Ganjar Setiawan, merupakan kader  komisariat fisipol Universitas Islam Riau. Secara Aklamasi yang diusung oleh 4 komisariat yang ada dicabang pekanbaru.

Menurut Mizan Musthofa (ketua Demisioner ) berharap kepada pengurus baru lebih berfokus ke internal dengan menguatkan perkaderan dengan Memperkokoh basic perkaderan akan dapat meningkatkan kualitas kader melalui kajian-kajian terarah, agar lebih eksis dan berdaya saing,” kata Mizan berharap

Pada saat ini, Ada 10 Komisariat dalam HMI MPO Cabang Pekanbaru, yang tersebar di sejumlah perguruan tinggi seperti UIN Susqa Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Abdur Rabb, Universitas Islam Riau, STIKES Maharatu, STIKES Payung Negeri dan STIKES Hang, Universitas Riau, dan Stikes Farmasi

Diskusi Gerakan Mahasiswa VI HMI FH UII

Yogyakarta- Setelah sebelumnya sukses mengadakan Seminar Nasional bertemakan “Praktik Korupsi di Balik Wajah Demokrasi” yang dihadiri oleh Mahfud MD (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) selaku keynotespeaker, serta pejabat negara lainnya seperti Harjono (Hakim Mahkamah Konstitusi), Artidjo Alkostar (Hakim Mahkamah Agung) dan Suwarno (Penasehat ahli KPK), serta tokoh pergerakan seperti Arie Sudjito (Ketua Umum Pergerakan Indonesia), kini Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kembali memperlihatkan kepeduliannya terhadap dinamika perpolitikan di negara ini dengan melaksanakan Diskusi Gerakan Mahasiswa (12/01)

Mengusung tema “Konsolidasi Gerakan Mengawal Pergantian Kepemimpinan Menuju Indonesia yang Demokratis” acara ini turut dihadiri oleh empat organisasi kemahasiswaan yaitu HMI Cabang Yogyakarta, PMII Cabang Yogyakarta, GMNI Cabang Yogyakarta, dan FMN Cabang Yogyakarta serta dua badan pemerintahan yaitu KPUD dan BAWASLU.

Ketua pelaksana dalam sambutannya yang dalam hal ini diwakili oleh Khairul Umam mengatakan bahwa target dari kegiatan ini adalah menghasilkan gagasan terkait konsep demokrasi yang dapat meminimalisir praktek korupsi di Indonesia, menjaga independensi gerakan mahasiswa dari kepentingan politik, serta menyatukan gerakan mahasiswa untuk mengawal pergantian kepemimpinan yang demokratis.

Sementara Dolly Setiawan selaku penanggung jawab acara sekaligus Ketua Umum mengatakan bahwa acara ini sebenarnya dapat dimaknai sebagai momentum kebangkitan gerakan mahasiswa untuk menjaga indepedensi gerakan mahasiswa. “Harapannya diskusi gerakan ini tidak hanya sampai disini tetapi memiliki follo up kedepan karena dalam kenyataannya diskusi yang hanya menghasilkan wacana adalah sama dengan nol” diungtkapkannya dalam sambutan.

Harry Setya Nugraha

Sekretaris Unit Pers HMI FH UII

Seminar Nasional HMI Komisariat FH UII : “Praktik Korupsi dibalik Wajah Demokrasi”

1553060_765701423443558_1675084990_o

Yogyakarta- Demokrasi dan korupsi saat ini seakan tidak dapat dipisahkan keberadannya, bisa diibaratkan dua sisi mata uang yang keduanya memiliki hubungan yang cukup erat. Bagaimana tidak, sejak kemerdekaan 1945 negara ini menanut sistem demokrasi, selama itu pula bisa dikatakan bahwa negara ini dibelenggu oleh momok yang biasa kita kenal sebagai korupsi. Terbukti sebagaimana dilansir dari hasil survei dengan tajuk Global Coruuption Barrometer (CBG) yang dilakukan oleh Transparancy International Indonesia (TII) pada tahun 2013 dengan 1.000 responden di 5 kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar dan Bandung) didapatkan data bahwa 72% warga menyatakan korupsi meningkat. Sementara 20% menyatakan kondisi sama dan hanya 8% menyatakan korupsi menurun. Ketika ditanya tentang upaya pemberantasan  korupsi, 65% warga menyatakan belum efektif, sementara hanya 32% yang menyatakan sudah efektif. Sisanya tidak yakin apakah efektif atau tidak. Jika kita meruntut pada praktek demokrasi di Indonesia sudah selayaknya kita semua mengevaluasinya. Konsep demokrasi yang dijalankan selama ini justru terkesan memunculkan koruptor yang merugikan dan menghambat negara untuk bergerak mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berangkat dari keprihatinan akan hal tersebutlah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia berinisiatif menggagas pelaksanaan Seminar Nasional dengan tema Praktik Korupsi dibalik Wajah Demokrasi yang bertempatkan di Ruang Utama Balaikota Yogyakarta, Sabtu (11/1)

Selain dihadiri oleh kurang lebih 300 peserta, turut hadir pula dalam seminar tersebut adalah Mahfud MD (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) selaku keynotespeaker, serta pejabat negara lainnya seperti Harjono (Hakim Mahkamah Konstitusi), Artidjo Alkostar (Hakim Mahkamah Agung) dan Suwarno (Penasehat ahli KPK), serta tokoh pergerakan seperti Arie Sudjito (Ketua Umum Pergerakan Indonesia) yang bertindak sebagai pembicara dalam acara tersebut.

Saat ditemui disela-sela acara, Aulia Rifqi Hidayat selaku Ketua Organizing Committe mengatakan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi mahasiswa yang dalam sejarahnya lalu banyak memberikan kontribusi terhadap negara dan sebagai pihak yang mengontrol kinerja pemerintah dari luar sistem merasa terpanggil untuk duduk bersama dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di negeri  ini. Sejalan dengan tujuan HMI yaitu “Terbinanya mahasiswa islam menjadi insan ulil albab yang turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang di ridhoi Allah SWT” memberikan pesan bahwa HMI memiliki tanggung jawab dan peran dalam hal melakukan perubahan menuju tatanan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu HMI dalam hal ini berusaha menjalankan salah satu perannya sebagai organisasi mahasiswa yang peduli terhadap bangsa dan negara dengan mengadakan kegiatan ini.

Tak cukup hanya disitu, acara ini juga akan berlanjut kepada diskusi pergerakan yang rencananya mengundang empat organisasi kemahasiswaan yaitu HMI Cabang Yogyakarta, PMII Cabang Yogyakarta, GMNI Cabang Yogyakarta, dan FMN Cabang Yogyakarta serta dua badan pemerintahan yaitu KPUD dan PANWASLU. Target dari kegiatan ini adalah menghasilkan gagasan terkait konsep demokrasi yang dapat meminimalisir praktek korupsi di Indonesia, menjaga independensi gerakan mahasiswa dari kepentingan politik, serta menyatukan gerakan mahasiswa untuk mengawal pergantian kepemimpinan yang demokratis, tambahnya saat ditemui.

Sementara Prof Mahfud MD selaku Keynote Speaker dalam seminar nasional menyembut baik pelaksanaan acara tersebut, “Bangga melihat teman-teman HMI dapat melaksanakan acara seperti ini karna memang benar adanya bahwa pelaksanaan demokrasi harus segera dievaluasi. Demokrasi prosedural saat ini terkesan hanya menghasilkan koruptor negara sementara kita ketahui bahwa sebenarnya setengah permasalahan negara dapat teratasi jika korupsi terhapuskan dari negreri ini” ungkapnya.

Harry Setya Nugraha

Sekretaris Unit Pers HMI FH UII

Latihan Kader II Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta

Term Of Reference (TOR)

“Telaah Konflik Komunal di Tengah  Demokratisasi Indonesia”

Indonesia adalah negara besar dengan penduduk majemuk yang terdiri dari beragam agama, suku bangsa dan aneka budaya. Keberagaman tersebut sejak 1945 disatukan dalam satu kesatuan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman yang dimiliki Indonesia di satu sisi dapat dipandang anugerah dan dijadikan sebagai lambang kebesaran dan kebanggaan republik ini, tetapi di sisi lain menjadi tantangan yang setiap setiap saat bisa mengancam keutuhan dan persatuan bangsa dan negara karena dalam keberagaman tersebut rentan terjadi konflik komunal, yaitu konflik yang terjadi antar komunitas, baik berasal dari komoitas etnis, suku, agama ataupun kelompok lainnya.

Sebagai negara yang lahir di zaman modern yang demokrasi menjadi sistem politik idaman mayoritas negara bangsa, Indonesia sejak dibentuk  memilih sistem politik demokrasi untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, hal itu karena sepanjang era modern ini demokrasi dianggap sebagai sistem politik dan pemerintahan yang paling elegan dibandingkan dengan sistem politik lain. Olehnya sejak negara ini terbentuk dapat dijumpai term demokrasi yang pernah diterapkan diantaranya demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan (kini) demokrasi liberal. Harus diakui bahwa demokrasi yang pernah dan sedang diterapkan di Indonesia tersebut masih banyak cacat yang mesti dibenahi, karena dalam berbagai fase tersebut ancaman kesatuan dan keutuhan NKRI masih sering marak terjadi.

Sejak tahun 1998 Indonesia memasuki era refomasi. Sebagai perwujudan evolusi sejarah Indonesia, kehadirannya disambut gembira penuh harapan dan optimis akan hadirnya masa yang benar-benar demokratis, dimana seluruh bangsa Indonesia yang plural bisa merasakan kesejahteraan dalam keberagaman tanpa ketimpangan ekonomi, dominasi politik, fanatisme agama, hegemoni budaya ataupun yang lainnya.

Kini era reformasi itu  telah berlangsung kurang lebih 15 tahun, dalam perjalanan mengarungi masa demokratisasi itu terlihat bahwa kesejahteraan dan kerukunan dalam keberagaman yang didambakan justru menjauh dari harapan. Demokrasi (era) reformasi selain memberi kebebasan hak berpendapat, berpolitik, berkayakinan ternyata juga membuka peluang berbagai kelompok untuk menunjukkan identetas dirinya secara bebas tanpa dibarengi sikap saling menghargai dan menghormati kelompok lain yang melahirkan fanatisme kelompok dimana-mana. Sehingga di era reformasi (yang dianggap demokratiss) justru lebih banyak terjadi  jenis konflik kekerasan komunal yang menelan korban jiwa dan materi di hampir seluruh pelosok tanah air: sebutlah misalnya peristiwa Ketapang dan peristiwa Kupang (1998), kerusuhan Poso (1998-2006), kerusuhan Ambon (1999-2001), Insiden Monas berdarah (2008), hingga kerusuhan yang terjadi belakangan ini di Bima, Mesuji-Lampung, Sampang, Cikeusik-Banten, GKI-Bogor dan seterusnya.

Kenyataan di era reformasi ini akhirnya melahirkan pertanyaan yang menuntut jawaban yang komprehensif: 1. apakah Indonesia hendak/sedang menerapkan nilai-nilai demokrasi atau hanya ikut ambil menghebohkan demokrasi? 2. apakah konflik komunal yang terjadi di negara Indonesia hanyalah krikil penghambat demokratisasi yang mesti dilalui? Atau, 3.apakah justru sistem demokrasi yang sebenarnya keliru karena memberi peluang dan kesempatan kepada rakyat untuk merasa dirinya paling berkuasa dan paling bebas yang dampaknya marak terjadi konflik (kekerasan) komunal, dan mengancam keutuhan NKRI?

Rekomendasi Bacaan:

  • Jack Snyder, Dari Pemungutan Suara Kepertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Nasionalis, KPG, Jakarta, 2003.
  • Dr. Didik Sukriono, S.H,M.H, Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Kosntitusi, Setara Press,  Malang, 2013.
  • Leo Agustino, Sisi Gelap Otonomi Daerah : Sisi Gelap Desentralisasi Di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi. Widya Padjadjaran. Bandung, 2011
  • Redi Panuju, Studi Politik Oposisi Dan Demokrasi, Interprebook, Yogyakarta, 2011
  • Hikamul Ikhwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
  • Lambang Trijono. Dkk (ed.), Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia. CSPS Books,Yogyakarta, 2004.
  • Arifah Rahmawati. Dkk (ed.), Perlawanan Tanpa Kekerasan: Cerita-cerita dari Daerah Konflik di Indonesia, CSPS Books, Yogyakarta, 2006.

SYARAT- SYARAT PESERTA

  1. Peserta telah lulus Latihan Kader I ditunjukkan dengan sertifikat keluluasan atau keterangan dari pengurus komisariat/ Cabang.
  2. Membayar biaya administrasi/akomudasi dan melengkapi persyaratan adminstrasi yang ditetapkan panitia.
  3. Mengirimkan esai yang berisi tentang riwayat atau perjalanan di HMI (termasuk keterlibatan dalam aktititas HMI baik dalam sturuktur kepanitiaan, pengurus atau pun lainnya), motivasi ikut LK II dan bagaimana menatap HMI kedepan. (min 2 halaman, spasi 1*
  4. Membuat makalah berkaitan dengan Tema Latihan Kader II yang memuat pemahaman terhadap tema dan keterkaitan dengan topik yang dipilih. (min 4 hlaman, (Spasi) 1.5, A4 margin Normal). Ketentuan makalah terdiri dari Pendahuluan, Pembahasan, dan Kesimpulan.*
  5. Membuat resume Khittah perjuangan (tulis tangan)*
  6. Fasih membaca al-Quran dan Hafal al-Quran surat ad-dhuha s/d surat annas.
  7. Mengikuti seluruh tes seleksi
  8. Untuk cabang lain apabila hendak mendelegasikan diharapkan pengurus cabang yang bersangkutan terlebih dahulu memaastikan bahwa yang kader yang hendak di delegasikan memenuhi syarat no 6, dan delegasi dari tiap cabang maksimal 2 kader.

*.Seluruh persyaratan ini (berupa berkas) dikumpulkan paling lambat tanggal 26 januari 2014 jam 00.00 ke sekretariat HMI Cabang Yogyakarta. Softfile esai dan makalah juga dikirim ke email cabang Yogyakarta hmi_cabangjogja@yahoo.com
untuk cabang luar Jogja, resum khitta perjuangan discan dan dikirim ke email cabang diatas.

Apabila pendaftar tidak mengumpulkan berkas persyarakatan sesuai waktu yang ditentukan maka dinyatakan gugur..

PENDAFTARAN
Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 pukul 00.00 WIB, dapat melalui SMS: Ketik Daftar (spasi)Nama (spasi)asal Komisariat (spasi) tahun ikut LK I dikirim ke 085878770067…

 

PELAKSANAAN LK II
Tanggal 5-12 Februari 2014
Tes seleksi
Jadwal tes LKII ditentukan sebagai berikut:
Tgal 31Januari s/d 2 Februari 2014 pukul 15.00 – 24.00 WIB: pos I keislaman, Pos II makalah, Pos III keHMI-an.