Kegagalan Memaknai Sebuah Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu fenomena penting yang mewarnai transformasi masyarakat global pada tiga dasawarsa terakhir abad ke 20. Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan satu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal. Kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan demokratisasi ini kemudian mendorong hampir semua rezim negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan yang terus meningkat

Tepanya setelah Perang Dunia ke II kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan UNESCO ketika itu (1949) menyatakan bahwa “Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (Probably for the first time in history democracy is clained as the proper ideal description of all system of political and social organzation advocated by influential proponents).

Demokrasi yang ideal, pada dasarnya dapat membangun negara yang responsif, akuntabel dan legitimet. Hal tersebut dapat terwujud dalam bentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi dan melayani kebutuhan publik secara konstitusi, lembaga perwakilan yang kredibel memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta institusi hukum yang mengabdi pada keadilan dan kemanusiaan.

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa capaian positif yang mampu diraih Indonesia dengan system demokrasi yang berlangsung selama ini, seperti halnya reformasi sebagai fakta sejarah telah melahirkan liberalisasi politik dan kebebasan media, sistem politik diubah kedalam model multipartai, set-up kelembagaan untuk mengafirmasi pembenahan tata pemerintah, pers mendapatkan kesempatan meningkatkan peran sebagai agen pertukaran dan diseminasi informasi kepada publik, serta terbangunnya ruang masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan publik.

Tetapi sangat disayangkan ketika tidak sedikit pula catatan negatif yang tentu saja hal ini menjadi ironi tersendiri bagi sebuah system yang bernamakan demokrasi. Hal tersebut dapat terlihat dengan terjadinya defisit demokrasi yang dalam hal ini dapat dartikan dengan condongnya perubahan hanya sebatas instrumentalis dan formalis, model kekuasaan yang transaksional, politik biaya tinggi, instrumen politik yang tidak representatif, krisis ideologi politik, dan menguatnya pragmatisme yang semuanya tersebut bermuara pada semakin meningkatnya korupsi yang sistemik.

Terbukti sebagaimana dilansir dari hasil survei dengan tajuk Global Coruuption Barrometer (CBG) yang dilakukan oleh Transparancy International Indonesia (TII) pada tahun 2013 dengan 1.000 responden di 5 kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar dan Bandung) didapatkan data bahwa 72% warga menyatakan korupsi meningkat. Sementara 20% menyatakan kondisi sama dan hanya 8% menyatakan korupsi menurun.

Ada yang salah tentunya di sini, ketika idealnya demokrasi dapat digunakan sebagai cara untuk membangun negara yang responsif, akuntabel dan legitimet, tetapi dalam kenyataanya demokrasi yang kita ketahui sudah diterapkan sejak 1945 hingga saat ini terkesan membuka celah yang selebar-lebarnya kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Entah apa dan siapa yang patut dipersalahkan. Akan tetapi penulis berasumsi bahwa telah terjadi kegagalan dalam memaknai arti sebuah demokrasi selama ini.

Sebagai perbandingan, pada masa orde baru corak politik otoriter dan desain kekuasaan represif melahirkan korupsi yang tertutup, dijustifikasi melalui system hukum dan politik top down. Sementara ketika era reformasi corak politik terbuka dan desain kekuasaan demokrasi oligarki melahirkan korupsi yang terbuka, dijustifikasi oleh sistem hukum dan politik bertumpu pada partisipasi semu. Dari perbandingan tersebut dapat disiimpulkan bahwa demokratisasi berproses dengan cara yang salah melahirkan korupsi yang sistematik. Perlu adanya upaya pelurusan pada proses berdemokrasi sehingga sesuai konstitusi. Hal ini sejalan sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Mahfud MD bahwa demokrasi yang kita jalani sejauh ini hanya sebatas pada tatanan prosedural, masih sangat jauh dari substansi demokrasi itu sendiri.

Kegagalan dalam memaknai arti dari sebuah demokrasi ini menurut penulis merupakan hal yang serius, tidak ada jalan terbaik selain kita bersama-sama membentuk suatu situasi kesamaan persepsi yang bernafaskan tatanan nilai-nilai konstitusi diantara berbagai komponen yang ada dalam negara guna melakukan perbaikan terhadap system demokrasi ini, sehingga terwujudnya tujuan ideal demokrasi sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh sistem itu sendrti. Bila dibiarkan lebih jauh bukan tidak mungkin kita akan kehilangan jati diri kita sebagai negara yang responsif, akuntabel dan legitimet. Salah satu cara yang dapat kita lakukan bersama adalah dengan menggali nilai-nilai demokrasi asli Indonesia, yang hal itu terdapat di lapisan dasar masyarakat Indonesia seperti masyarakat adat dan desa. Bagaimanapun juga berdemokratisasi dengan cara yang benar adalah kunci keberhasilan negara dalam menggapai sebuah tujuan yang mulia.

Harry Setya Nugraha

Kader HMI FH UII