Sebuah Pesan

Di sini, bintang berkerlip redup.

Atap penerang pandang.

Rumah-rumah berselimut tanah.

 

Pohon kantil mewangi elegi.

Batu menatap haru.

Berbisik.

Mencelikkan malam.

Hening.

 

Daun-daun.

Lepas terhempas.

Dibawa angin kepangkuan.

 

Tanah.

Masihkah ada di memori.

Bersemi.

 

Tanah.

Terurai rupa dunia.

Daun-daun yang lupa.

Mendesak Kemerdekaan Berhijab

Jakarta (29/4) pada hari Jumat, 25 April 2014 digelar sebuah pertemuan yang bersifat tertutup di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jl. Sudirman. Dihadiri oleh wakil menteri Bu Windu dan dua orang kepala bagian. Dalam audiensi tersebut di ikuti oleh perwakilan dari PB PII, PB HMI, Kohati, IPPNU, FSLDK, KAMMI, dan IPM.

Acara dimulai pukul 14.30 WIB, dalam acara tersebut persatuan gerakan mahasiswa Muslim yang dikenal dengan aliansi Persatuan Pelajar Mahasiswa Islam mendesak Kemendikbud untuk bersikap tegas atas pelanggaran sekolah yang bersikap diskriminatif terhadap siswi yang memakai jilbab. Sebagai contoh yang terjadi di Bali ada 40 sekolah yang berlaku diskriminatif.

Dalam dialog yang berlangsung bersama Wakil Menteri Pendidikan, ketua umum PB HMI mengusulkan agar “adanya peraturan perundang-undangan atau permen yang mengatur batasan kebijakan sekolah dalam konteks otonomi kebijakan sekolah. Hal ini supaya tidak menjadi bias terkait makna otonomi kebijakan sekolah, sehingga sekolah bisa dengan tafsirnya membuat kebijakan yang kadang kontra produktif terhadap nilai-nilai keberagaman, dan kebebasan.”

Puji menambahi “yang dilakukan oleh 40 sekolah di Bali telah melanggar UU No.23 tahun 2002 tentang kebebasan dan anti-diskriminasi terhadap anak.”

Ibu Windu sendiri sebagai perwakilan dari pihak Kemendikbud dalam penyampaiannya mengatakan “Kemendikbud akan menindaklanjuti aduan teman-teman dari Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Islam. Dan Kemendikbud sendiri saat ini dalam proses membuat permen mengenai peraturan bersekolah. Dan ini masih proses yang akan di uji dalam 3 tahap uji publik.” Ujarnya.

Dalam acara tersebut sekaligus terdapat penyerahan petisi “kemerdekaan berjilbab yang telah ditandantangani oleh 10.200 orang” oleh yang diwakili oleh Ketua Umum PB PII.

Sedangkan kegiatan lainnya terkait advokasi kemerdekaan berjilbab, Aliansi Pelajar dan Pemuda Islam mengadakan aksi turun ke jalan pada hari Senin 21 April 2014 lalu. Kemudian melalui perwakilan, mereka diizinkan masuk ke dalam istana untuk bertemu dengan staf khsusus presiden.

Redaksi

Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum 2013

“Sebuah catatan singkat perspektif kader HMI”

Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan secara keseluruhan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2014/2015 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau yang lebih dikenal dengan kurikulum 2006 menjadi isu yang popular di diskusikan oleh kalangan akademisi pendidikan sampai hari ini. Dari diskusi ringan sampai ke forum-forum besar seperti seminar, banyak praktisi dari kalangan pendidikan mengutarakan pro dan kontra terhadap kebijakan penerapan kurikulum 2013 ini. Sikap kontra ini diakibatkan oleh implementasi kurikulum yang tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan demi pencitraan rezim yang berkuasa, sedangkan di satu sisi banyak yang harus dipersiapkan untuk menunjang implementasi kurikulum 2013 ini.

Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia terjadi setiap pergantian rezim pemerintahan mulai dari kurikulum 1947 sampai pada kurikulum 2013 ini (Lihat dokumen uji public kurikulum 2013). Menurut penulis tidak masalah ketika suatu kurikulum terjadi perubahan demi memperbaiki pengajaran dan kualitas pendidikan di Indonesia, tetapi hal ini  berjalan sebagai dalih mengingat anggaran uji publik yang bersumber dari APBN suatu kurikulum mencapai triliyunan, jelas didalamnya ada muatan politis. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.

Masih menurut hemat penulis, kita harus mendukung sebuah perubahan baik itu kurikulum atau apapun dan sejatinya kita harus menyadari bahwa kurikulum selalu memerlukan pengembangan baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Justru suatu kurikulum akan tidak relevan lagi jikalau masyarakat berkembang begitu cepat sementara kurikulum masih berkutat pada masa lalu. Sejalan dengan itu, tujuan tulisan articel ini adalah salah satu bagian dari semangat merespon perubahan serta memberikan kritik yang membangun terhadap pihak kemendikbud atas rencana pergantian kurikulum tersebut agar supaya dalam penerapannya berjalan sesuai yang diharapkan termasuk di dalamnya mengungkapkan beberapa fakta dan kekurangan dalam implementasi kurikulum 2013 ini.

Fakta Empirik Masalah Pelaksanaan Kurikulum 2013

Sekolah-sekolah belum sempat melengkapi, mengembangakan perangkat pembelajaran untuk kurikulum 2006 berupa media pembelajaran, instrument penilaian kognitif, afektif dan psikomotorik, kementrian pendidikan dan kebudayaan yang di pimpin oleh Prof. Muhammad Nuh dengan kekuasaan dan wewenangnya merubah kurikulum KTSP atau kurikulum 2006 ke kurikulum 2013. Guru-guru di daerah belum mengetahui dan menguasai isi dari kurikulum 2013 ini, mereka hanya mengetahui adanya perubahan kurikulum. Untuk mengatasi masalah yang fundamental ini Kemendikbud harus berkerja ekstra keras untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada guru-guru terutama yang berada di daerah terpencil.

Dalam uji publik pelaksanaan kurikulum 2013 masih dikatakan belum siap dilaksanakan pada tahun ajaran 2014/2015 dan masih tersandung oleh berbagai macam problem yang mendasar dilapangan yaitu guru kesulitan membuat dan mengembangkan instrument penilaian pembelajaran yang memuat 4 (empat) muatan Kompetensi Inti (Aspek Spritual, Aspek Sikap Sosial, Aspek Pengetahuan/kognitif dan Aspek keterampilan/psikomotorik) hal ini diakibatkan oleh pihak pembuat kurikulum yaitu kemendikbud hanya mengeluarkan instrument penilaian mentah untuk semua pembelajaran secara umum, sementara itu guru dengan sendiri-sendiri mengembangkan 4 (empat) kompetensi inti tersebut sesuai kondisi pembelajaran di sekolah masing-masing. Fakta ini menjadi sebuah momok bagi sekolah dan akan berakibat diluar konteksnya interpretasi penilaian oleh guru terhadap 4 kompetensi inti tersebut, sehingga mengakibatkan penilaian terhadap prestasi belajar siswa tidak tepat dan akurat sesuai tujuan pembelajaran. Bagi siswa, secara psikologis merupakan beban untuk mempersiapkan materi belajar dengan energi yang begitu ekstra untuk mengimbangi cara belajarnya oleh karena banyaknya kompetensi yang harus diserap dalam waktu dekat. Untuk mengatasi persoalan ini Kemendikbud harus focus membenahi kemampuan kompetensi guru karena tingkat kecerdasan siswa berbeda-beda agar supaya kurikulum 2013 ini berjalan dengan sukses.

Dalam merancang sekaligus membuat kurikulum baru, dalam hal ini kurikulum 2013 Kemendikbud harus mengacu dan berpedoman pada regulasi atau landasan hokum pendidikan yang berlaku. Karena pada pasal 36 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dengan nyata menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SPN) untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, akan tetapi hal tersebut pihak kemendikbud tidak dilakukan padahal itu adalah landasan yuridis pendidikan yang masih berlaku sampai sekarang. Sementara itu disisi lain peraturan nomor 17 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang disebut kurikulum adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau kurikulum 2006 bukan kurikulum 2013. Berdasarkan fakta tersebut secara landasan hokum pendidikan, kurikulum 2013 inkonstitusional dan cacat hokum.

Kurikulum 2013 antara mencetak peserta didik yang goblok tekhnologi atau berbudaya

Ditengah perkembangan dan kemajuan informasi dan tekhnologi dunia, pembelajaran abad 21 pun mengarah ke literacy informasi yang mempersyaratkan untuk berbasis ICT/TIK. Pembelajaran berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi sebagai sebuah mata pelajaran di SD, SMP dan SMA mengharuskan kepada peserta didik atau siswa untuk melek tekhnologi termuktahir termasuk di dalamnya bagaimana mengoperasikan office word, membuka internet, pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya. Tetapi hal ini di dalam kurikulum 2013 telah di tiadakan dan tidak akan ada dalam struktur mata pelajaran di sekolah kedepannya. Mata pelajaran TIK telah di integrasikan dalam keseluruhan mata pelajaran, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap nasib guru TIK. Kalau Kemendikbud beralasan meniadakan TIK sebagai mata pelajaran bahwa anak TK/SD pun sudah bisa berinternetan, lalu pertanyaannya bagaimana memanfaatkan dan etika penggunaan TIK dengan baik dan benar?. Jelas pertanyaan tersebut akan terjawab manakala TIK di jadikan sebagai sebuah mata pelajaran di sekolah. Menurut hemat saya TIK sebagai alat bantu guru mengajar dan TIK sebagai sebuah mata pelajaran adalah sebuah hal yang sangat berbeda, untuk itu TIK sangat penting di jadikan sebagai sebuah mata pelajaran di sekolah. Berbeda dengan TIK mata pelajaran Budaya dan seni di perbanyak jam pelajarannya disekolah, hal ini tidak sesuai dengan alasan Kemendikbud mengembangkan kurikulum pada aspek kompetensi kedepan yaitu kemampuan hidup dalam masyarakat mengglobal.

Lewat tulisan ini, penulis sebagai anggota sekaligus pengurus yang tergabung dalam Komisi Pendidikan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (2013-2015) menyatakan semoga catatan singkat ini memberikan sebuah kontribusi sekaligus kritik terhadap Kemendikbud agar supaya pelaksanaan kurikulum 2013 berjalan dengan sukses.

Muh Ikhsanul Yakin

(Anggota Komisi Pendidikan Pengurus Besar HMI 2013-2015)  

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

Ahmad Wahib : Telaah Kritis Pergolakan Pemikiran Islam

Mengenang Sosok Wahib

Ahmad WahibSosok Ahmad Wahib selalu diidentikan dengan nilai-nilai liberalisme, pluralisme, dan humanisme. Wahib adalah sesosok pribadi yang teguh dalam ‘mengembarakan pemikiranya’ dengan sebebas-bebasnya. Keresahan-keresahan wahib telah mengantarkan pemikiranya pada puncak rasionalisme-eksistensialistik yang berusaha mendestruksi seluruh kenyataan-kenyataan yang bersumber pada dogmatisme. Bagi wahib kenyataan harus mampu dibaca dengan kesadaran yang dibangun diatas rasionalisasi seluruh prinsip-prinsip kehidupan. Rasionalisme-eksistensialis selalu mencari ruang untuk hadirnya individu dalam setiap realitas kompleks dan mengajarkan tafsir individu sebagai garis mutlak yang tidak bisa hancurkan dengan penyeragaman makna. Wahib berusaha mereproduksi dirinya sebagai sosok eksistensialis yang ada dalam makna-makna yang dinamis dan tidak berpijak pada kemutlakan hasil melainkan proses.[1]

Memahami sosok wahib mungkin bisa dikomparasikan dengan sosok lain segenerasinya, misalnya Soe Hok Gie. Dua tokoh muda ini lahir pada generasi yang sezaman namun keduanya berada pada latar belakang dan kiprah yang berbeda. Gie yang kita kenal lahir dari keluarga intelektual tionghoa. Dalam keseluruhan proses hidupnya Gie berusaha melawan pragmatisasi politik. Gie sangat tekun mendalami berbagai persoalan politik kontemporer dan sangat jengah dengan perbedaan ideologi yang melahirkan garis demarkasi sesame anak bangsa. Gie menginginkan satu kehidupan pluralis yang bisa menaungi segala prinsip-prinsip tanpa kemunafikan atau “mereka hanya mengatasnamakan ideologi untuk memperteguh syahwat kekuasaanya:. Maka kiprah Gie sebagai tokoh gerakan mahasiswa “Gemasos” dan kedekatanya dengan tokoh-tokoh politik oposisi menjadikanya orang yang dianggap paling berbahaya bagi status quo.

Berbeda dengan Gie, Wahib lahir dari keluarga santri tradisional. Ia merasa seluruh kesadaranya pada segala realitas memerlukan rasionalisasi. Ia bukan sosok seperti Gie yang hidup dalam dinamika politik. Sosok wahib identik dengan kiprahnya sebagai sesosok pengader di HMI cabang Yogyakarta, ia selalu meresahkan segala hal yang dilihatnya tidak rasional dalam perilaku beragama umat islam. Keresahanya didasarkan pada kekakuan dan kejumudan pada dogmatisasi agama yang  mengantarkan agama tidak lagi menjadi wahana penyadaran dan bangunan prinsip moral, melainkan sekedar menjadi alat legitimasi politik kekuasaan. Agama sering direproduksi oleh tokoh-tokoh islam sebagai alat mobilisasi untuk menghadapi lawan-lawan politiknya.  Wahib bukan orang yang banyak terlibat dalam perdebatan politik praksis ia lebih tertarik pada filsafat agama yang mengantarkanya berfikir tajam bagaimana menempatkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan yang kontekstual.

Pergolakan Pemikiran Islam dalam Ruang Gagasan

Wahib selalu mereproduksi gagasanya dalam ruang-ruang terbatas yang cukup intim, bukan pada khalayak luas. Limited Group yang dibentuknya beranggotakan Dawam Rahardjo, Djohan effendi, dan dimentori oleh Mukti Ali. Reproduksi gagasan yang sangat intim dilakukanya dalam kelompok ini, dilain sisi seringkali Wahib menantang pemikiran-pemikiranya dalam forum-forum pelatihan kader di HMI. Sosoknya sebagai konseptor dan pengader berhasil menerjemahkan prinsip-prinsip dalam lingkaran kultur dan tradisi organisasi yang digelutinya. Namun, kegelisahanya sebagai pribadi memang sangat sulit dipahami secara utuh tanpa melihat konteks dimana ia hidup.

Wahib sempat hidup bersama para romo katolik di asrama realino. Dia sangat banyak menyerap gagasan moralis kalangan gereja katolik yang berusaha membangunkan agama sebagai landasan moral publik. Namun, kedirian wahib sebagai seorang muslim, dan aktivis HMI mengidentikan dia dengan keseluruhan pilihan sikap HMI dalam kehidupan publik. Hal ini baginya agak sulit diterima, ia menyadari banyak perbedaan signifikan antara apa yang ia resahkan dengan praksis pilihan-pilihan sikap kawan-kawanya, baik dalam politik maupun dalam praksis pemahaman beragama. Tidak jelas, apa yang mendasari sosok wahib bergulat habis-habisan dengan hal ini, namun ada yang tersimpan bahwa ia memang tidak puas dengan kondisi aktual saat itu.

Dalam memahami wahib sangat penting untuk dilihat apa, dimana dan kapan pemikiranya ditelurkan. Wahib bukanlah pemikir yang telah selesai, ia benar-benar orang yang resah dalam mencari hakikat hidupnya sebagai hamba Allah dalam menempatkan diri dengan berbagai perubahan realitas yang begitu cepat. Periode dekade 60-70-an. Pada periode ini pergolakan sosial dan politik yang sangat dramatis terjadi akibat G 30 S.[2] Panasnya konflik ideologi menjadikan islam sebagai salah satu alat untuk menghabisi ideologi lain, termasuk jadi legitimasi untuk membenarkan pembunuhan pada mereka yang tak bedosa atasnama agama. Keresahan ini menyelimuti pola pikir wahib untuk membangun satu konsepsi islam yang butuh diterjemahkan ulang secara individual agar setiap individu menemukan makna atas keberislamanya secara otentik bukan semata-mata tafsir atau dogma dari orang-orang disekitarnya. [3]

Pemikiran wahib dalam buku Pergolakan pemikiran islam, bukanlah satu rangkaian utuh yang terstruktur, wahib menuliskanya dalam lembar-lembar catatan harian, jelas siapapun tahu catatan harian bukan konsumsi publik, bahkan sesuatu yang sangat intim bagi manusia dan lingkaran terdekatnya. Walaupun ada beberapa tulisan dan argumentasi yang tajam, tapi ini memiliki ruang personalitas yang tinggi. Keresahan ini jelas berbeda dengan kaum liberal proyekan yang menuangkan kekonyolan-kekonyolan diruang publik dan belum tentu ia mengamini apa yang diucap atau dituliskanya.

Wahib bukan sosok intelektual yang genit, tapi ia berusaha menerjemahkan apapun yang bebal dalam dirinya untuk dirinya pula. Sayangnya, ia meninggal di usia yang terlalu muda dan pada masa pencarianya yang belum pernah usai, mungkin akan berbeda ketika ia meninggal di era tuanya, jelas konsistensinya sebagai pemikir yang rasionalitis, skeptis dan kritis akan bisa dikoreksi apakah ia akan tetap bergulat dengan pemikiran demikian ditengah proyek-proyek atau ia mengartikulasikan keresahan justru pada pendirian liberalismenya sendiri. Bahkan dalam beberapa tulisan wahib menunjukan ketawaduanya dan sekaligus keraguan atas jalan pikirnya untuk menemukan kebenaran dengan mengatakan[4] :

 

 

Sekilas Pemikiran-pemikiran Ahmad Wahib

Sebenarnya sulit untuk meringkas pemikiran wahib yang terkandung dalam buku catatan harianya. Hal ini dikarenakan kompleksitas isi buku tersebut dan kesingkatanya serta tidak ada penjelasan apa yang terjadi saat itu dan sebagai respon atas apa wahib kemudian menuliskan setiap jengkal kalimatnya. Beberapa bisa tertangkap dengan jelas sebagai ungkapan kekecewaan maupun sebagai ungkapan keresahan, namun banyak yang tidak bisa terlacak.

Secara umum pemikiran wahib cenderung identik dengan refleksi kritisnya atas segala kondisi yang dianggapnya tidak ideal. Wahib menginginkan satu rumusan ulang tentang agama yang tidak mewujud dalam dogmatisme, melainkan hidup sebagai kesadaran otentik. Pemikiran semacam ini nampaknya bukanlah sebuah pemikiran yang mudah untuk dicerna publik, melainkan suatu gagasan emosional pribadi yang kemudian lahir dari sebuah latar kecenderungan untuk menginginkan sebuah pembaharuan total menuju puncak idealitas.

Wahib menolak pula segala bentuk nostalgia dengan menempatkan sejarah hidup Nabi Muhammad saw, sebagai hasil final peradaban islam. Hal ini sering disebut wahib sebatas bentuk sikap apologetic islam untuk menutupi kegagalanya. Bagi wahib, sejarah memiliki dimensi proses yang tak pernah final, sehingga perlu kritik terhadap apa-apa yang telah final. Walaupun begitu, wahib cukup sering menjadikan refleksi sejarah Rasul sebagai bentuk interpretasi atas Al Quran dan Shunah.[5]  Bai wahib, islam harus menempati sebatas konsep sumber keluhuran moral dan perlu diterjemahkan kembali dalam praksis kehidupan.[6] Sebagaimana disebut wahin pada hal 115 “insane medeka”

Dalam catatan harian yang dibukukan ini, wahib juga banyak berbicara tentang budaya dan politik namun dua tema itu tidak lebih sekedar curahan gagasanya yang tidak terlalu mencolok. Wahib hanya menekankan perlunya pluralitas dan kemajuan. Hal ini identik dengan ideologi modernisme yang sedang hangat pada generasi masa awal orde baru. Gagasan wahib tentang budaya lebih sering menyerang budaya-budaya yang dianggapnya melawan kemajuan.

Gagasanya wahib, justru mencolak tentang bagaimana menghidupkan sebuah organisasi dan bagaimana dia menghayati semua proses ilmiah di kampus. Wahib mengajarkan konsistensi dan kekritisan yang mampu menghasilkan dinamisasi yang terus berjalan. Alhasil gagasanya secara tidak sadar terlembagakan dalam banyak proses di HMI. Walaupun, secara politis wahib dikalahkan oleh kubu Nur Cholis Majid yang pada waktu itu dianggap sebagai fundamentalis dan natsirian.

Refleksi terhadap Wahib

Di zaman mudah mengkafirkan orang dan susah mencari sosok yang memiliki integritas serta kepekaan moral, sosok wahib mungkin menjadi sosok yang aneh. Aneh karena ia dengan kekonyolanya menertawakan tuhan sedemikian rupa, dalam arti dia berusaha mencari pemahaman kebenaran tentang tuhan secara otentik. Sebuah proses pencarian yang sangat berharga dan tentunya sangat teramat menyiksa dan melelahkan. Wahib sebagai sesosok pluralis memang mudah disalah pahami sebagai pengkhianat agamanya, namun sebagai seorang yang berusaha memahami realitas kemanusiaan ia merupakan generasi yang berusaha keluar dari pertikaian dan kejumudan yang dipengaruhi realitas sosial politik yang mengatasnamakan agama ataupun ideologi demi syahwat kepentingan. Hal ini nyata-nyata masih eksis di era kini dimana pragmatisasi dan kepentingan menjadi ideologi resmi untuk mengejar kekuasaan, sedangkan islam, nasionalisme, kerakyatan sekadar pemanis untuk menggalang suara.

Wahib memang bukan panutan, dia sendiri belum selesai menemukan kebenaran yang ia yakininya, ia terjebak dalam penggunaan alat pencarian kebenaran yang tiada batasnya yaitu “akal”. Namun, konsistensi wahib bukanlah persoalan sederhana, yang sulit tergantikan sebagai sebuah proses pencarian kebenaran, Merefleksi wahib sebagai seorang pengembara pemikiran sedianya bukan untuk mencari sisi sesat apalagi mencari sebuah pembenaran atas kerancuan dan kegelisahan kita, melainkan merefleksi pada diri kita seberapa jauh kita telah menyelesaikan soal-soal prinsip pada diri kita, seberapa jauh pula kita menemukan kebenaran dan menyuarakanya, seberapa jauh pula kita selalu bersikap tawadu dan melakukan muhasabah “otokritik” yang tajam pada berbagai kerancuhan diri dan kolektif sebagai sebuah generasi.


[1] Lihat hal 43 “aku bukan wahib” dan hal 9 “kebebasan berfikir”

[2] Lihat hal 30 “haruskah aku memusuhi mereka yang bukan islam……”

[3] Lihat hal 11 “interpretasi Al Quran dan Hadist” -17 “emoh jadi orang munafik”

[4] Lihat hal 4 “pemahaman islam yang dinamis”, juga hal 16 “tuhan maklumi aku”

[5] Lihat hal 103-104 “Quran dan hadist untuk memahami sejarah Muhammad”

[6] Lihat hal 113-114 “kesempurnaan islam”

Menata Ulang Sistem Energi di Indonesia

Dilema Kebijakan dalam Krisis Energi

Permasalahan energi menjadi polemik diskursus kebijakan setiap tahunya. Polemik ini dipicu oleh besarnya beban yang harus ditanggung pemerintah untuk subsidi BBM yang mencapai Rp 200 Trilyun per tahun. Di sisi lain hampir tidak ada yang menyangkal jika Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk minyak dan gas. Kementerian ESDM menyebutkan konsumsi BBM nasional mencapai 1,3 juta barel per hari, sedangkan hasil lifting hanya sebesar dan sekitar 840 ribu barel per hari. Kekurangan BBM ini kemudian ditutup dengan pengadaan BBM impor yang kuotanya ditetapkan mencapai 48 juta KL setahun.

Polemik yang berlangsung tentang kebijakan energi menyiratkan bahwa energi bukan sekedar kebutuhan konsumsi biasa melainkan meliputi aspek ketahanan suatu negara. Ketersediaan energi menjadi faktor penentu bagi gerak pertumbuhan perekonomian. Bagi industri ketersediaan energi merupakan faktor kunci yang memastikan proses produksi terus berjalan sehingga ketercukupan energi menjadi persoalan krusial bagi perkembangan industrialisasi. Perkembangan Industrialisasi di China menjadi contoh pertumbuhan konsumsi energinya yang meningkat drastis. Negara memainkan peran pntingnya dengan mendorong kontrak-kontrak untuk mensuplai pasokan kebutuhan energinya. Peran negara tidak hanya diwujudkan dengan logika bisnis semata melainkan perlu menggunakan strategi diplomasi yang menguntungkan. Berbeda di Indonesia, selama ini kebutuhan konsumsi BBM yang dipenuhi dengan kuota impor justru dilakukan dengan model bisnis bahkan seringkali melalui broker-broker sehingga negara justru menjalankan fungsinya yang tidak efisien.

Perencanaan Terintegrasi

Selama ini sistem perencanaan energi masih berjalan parsial dengan menempatkan kebijakan konsumsi terpisah dari kebijakan mendorong produksi dan eksplorasi termasuk kebijakan insentif untuk mendorong subsitusi energi. Alhasil perdebatan tentang kelayakan penetapan besaran subsidi menjadi perdebatan yang tidak produktif. Pengurangan harga BBM di satu sisi tidak memberikan peningkatan insentif untuk pengembangan energi alternatif. Logika perencanaan yang terpisah menjadikan ketergantungan energi dari proses perdagangan minyak dunia menjadi sangat parah, apalagi mengingat pembelian BBM impor kita hanya memenuhi kebutuhan untuk 3 minggu. Kondisi internasional yang dinamis dapat mempengaruhi harga minyak dunia dan jika harga melambung sulit untuk diantisipasi.

Perhitungan beban yang harus ditanggung APBN untuk subsidi BBM seharusnya diantisipasi dengan perencanaan terintegrasi antara konsumsi, produksi dan substitusi energi. Dengan sistem ini terjadinya pergolakan harga minyak dunia dapat diketahui publik tidak hanya kebutuhan penambahan subsidi saja, tetapi juga terkait rasio peningkatan pemasukan APBN dari ekspor energi. Integrasi ini menjadikan pemerintah mampu mengukur tingkat defisit subsidi energi yang telah ditetapkan dan seberapa besar kemampuan yang bisa direalokasikan untuk substitusi energi.

Keniscayaan Substitusi BBM

Kebijakan integratif ini memungkinkan perencanaan seksama untuk berusaha melakukan shifting pemenuhan kebutuhan energi yang selama ini bergantung dengan BBM menjadi energi-energi alternatif. Brazil berhasil yang mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi nasionalnya, sehingga ketergantungan pada BBM hanya berkisar 30-40% saja. Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan BBN sebagai alternatif yang bisa diandalkan khususnya bagi kebutuhan transportasi. Adapun bagi pemenuhan energi listrik Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan geothermal atau panas bumi untuk menggantikan pembangkit bertenaga diesel yang sekarang dominan. Proses shifting energi bukan proses yang rumit namun tidak bisa instan, dibutuhkan perencanaan serius termasuk political will dari para pemegang kebijakan untuk mendorong penyediaan insentif yang memadai. Dalam mendorong BBN misalnya dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk menggenjot industri pertanian yang efisien bagi bahan baku industri bio energi. Di satu sisi harus ada kebijakan untuk industri transportasi agar mengeluarkan produksinya yang sesuai dengan BBN yang akan diproduksi. Di tambah dengan menyiapkan insfrastruktur yang memadai dan insentif harga yang cukup kompetitif untuk skala industrialisasi masal.

Perencanaan shifting energi ini akan membuka peluang dalam jangka panjang untuk menjadi strategi perekonomian. Produksi minyak sebesar 840 ribu barel perhari yang memungkinkan untuk terus didorong naik seiring efisiensi produksinya dan penambahan kapasitas kilang menjadi senjata ekonomi kawasan. Hal ini dilakukan China yang menyimpan cukup banyak cadangan energi namun lebih memilih membuka kran impor untuk memastikan ketersediaan energinya tidak mampu diganggu oleh perkembangan situasi apapun. Rusia hingga kini memainkan peran sangat penting untuk mengontrol ketersediaan energi minyak dan gas di kawasan eropa. Indonesia akan sulit untuk keluar dari middle income trap jika tidak segera mengatur strategi tentang pemenuhan pasokan kebutuhan energi.

Hafidz Arfandi

Ketua Umum HMI Cabang Sleman

Selain Kartini

Setiap tanggal 21 april masyarakat indonesia akan mengenal dan mengenang sesosok pejuang wanita, yaitu RA kartini, karena tanggal 21 April merupakan tanggal dimana RA Kartini di lahirkan.

Beliau dikenal sebagai pelopor emansipasi kaum wanita, dikenang karena memperjuangkan wanita agar mendapatkan hak yang sama dengan kaum pria. Namun menurut saya,seharusnya tidak hanya RA kartini yang hanya patut kita kenang di negeri ini sebagai pejuang dari kaum wanita. Sebelum kartini sudah ada pejuang-pejuang kaum wanita yang lebih semangat berjuang melawan penjajah. Kita sebut saja Cut Nyak Dhien. Cut Nyak Dhien adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh.

Cut Nyak Dhien lahir di Lampadang Provinsi Aceh tahun 1850 dan wafat dalam pengasingan di Sumedang Jawa Barat 6 November 1908. Cut Nyak Dhien menikah pada usia 12 tahun dengan Teuku Cik Ibrahim Lamnga. Namun pada suatu pertempuran di Gletarum,Juni 1878, sang suami Teuku Ibrahim gugur. Kemudian Cut Nyak Dien bersumpah hanya akan Menerima pinangan dari laki-laki yang bersedia membantu Untuk menuntut balas kematian Teuku Ibrahim.

Cut Nyak Dhien akhirnya menikah kembali dengan Teuku Umar tahun 1880 juga seorang pejuang Aceh yang sangat disegani Belanda. Sejak menikah dengan Teuku Umar, tekad perjuangan Cut Nyak Dhien makin besar.
Cut Nyak dien akhirnya wafat di pengasingan. Ia tetap dikenang rakyat Indonesia sebagai pejuang yang berhati baja sekaligus ibu dari rakyat Aceh. Pemerintah RI menganugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan SK Presiden RI No 106/1964. Namun tidak pernah di rayakan.

Ada lagi Cut Nyak Meutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari daerah Aceh. Ia dimakamkan di Alue Kurieng, Aceh. Ia menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 107/1964 pada tahun 1964.

Ceritanya Awalnya Tjoet Meutia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama suaminya Teuku Muhammad atau Teuku Tjik Tunong. Namun pada bulan Maret 1905, Tjik Tunong berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati di tepi pantai Lhokseumawe. Sebelum meninggal, Teuku Tjik Tunong berpesan kepada sahabatnya Pang Nagroe agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya Teuku Raja Sabi.

Tjoet Meutia kemudian menikah dengan Pang Nagroe sesuai wasiat suaminya dan bergabung dengan pasukan lainnya dibawah pimpinan Teuku Muda Gantoe. Pada suatu pertempuran dengan Korps Marechausée di Paya Cicem, Tjoet Meutia dan para wanita melarikan diri ke dalam hutan. Pang Nagroe sendiri terus melakukan perlawanan hingga akhirnya tewas pada tanggal 26 September 1910.

Tjoet Meutia kemudian bangkit dan terus melakukan perlawanan bersama sisa-sisa pasukkannya. Ia menyerang dan merampas pos-pos kolonial sambil bergerak menuju Gayo melewati hutan belantara. Namun pada tanggal 24 Oktober 1910, Tjoet Meutia bersama pasukkannya bentrok dengan Marechausée di Alue Kurieng. Dalam pertempuran itu Tjoet Njak Meutia gugur.

Perjuangan nyak meutia memang lebih besar dan lebih keras dari RA kartini,tapi jarang rakyat indonesia mau memperingati. Perjuangannya.

Ada lagi raden dewi kartika, beliau (lahir di Bandung, 4 Desember 1884 – meninggal di Tasikmalaya, 11 September 1947 pada umur 62 tahun) adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita, diakui sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia tahun 1966.

Masih banyak lagi pejuang-pejuang wanita di tanah air ini yang memilki kontribusi besar terhadap perlawanannya kepada kaum penjajah dan kemajuan bangsa ini.

Saya bukanlah menolak di rayakannya hari RA kartini,tapi seharunya bukan RA Kartini saja yang hanya di kenang sebagai pahlawan wanita.

Pejuang-pejuang wanita selain RA kartini juga harus di perhatikan tidak hanya di nobatkan sebagai pahlawan nasional,namun pemerintah beserta rakyat juga harus mengenang beliau-beliau sebagai pejuang bangsa.

Oleh:Moh.hairus zaman
Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bangkalan

Suarakan Kemerdekaan Hijab

Dilansir dari m.suaramerdeka.com. Menyambut hari kartini yang jatuh pada Senin 21 April 2014, Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Tengah menyerukan hijab dikalangan pelajar dan mahasiswa.

Hal itu dilakukan dengan long march dan aksi edukatif kepada masyarakat melalui pembagian buletin dan pengumpulan petisi atas dukungan terhadap pemakaian jilbab pelajar muslimah, Minggu (20/4).

“Aksi ini sekaligus sebagai refleksi jelang momen peringatan hari Kartini, ini juga sebagai tanggapan dari kami atas isu pelarangan jilbab yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu,” ungkap Ketua Umum PW PII Jawa Tengah Noverdi Afrian.

Pihaknya juga mengajak kepada para pelajar untuk melestarikan nilai luhur bangsa Indonesia.

“ketika anak-anak muda mulai merasa asing dengan nilai-nilai luhur bangsa sendiri, maka tugas kitalah untuk kembali membumikannya. Inilah saatnya PII membumi,” seru Noverdi.

Sementara itu, Pengurus Besar PII melalui ketua V bidang komunikasi Umat menyerukan kepada elemen organisasi pelajar untuk mengikuti aksi damai ‘kemerdekaan berhijab’ pada Senin (21/4) di Bundaran HI dilanjutkan dengan long march ke Istana Negara.

“Aksi ini akan dihadiri oleh sekitar 1000 pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi pelajar mahasiswa untuk indonesia dari PII, IPPNU, IPM, Rohis, KAMMI, HMI MPO dan FSLDK,” jelas Ketua V PB PII Bidang Komunikasi Umat Helmy Al Djufri.

Selain PII, Kornas KOHATI HMI ikut aktif dalam aksi ini. Sebagai bentk kepedulian terhadap keterbatasan penggunaan hijab di daerah minor seperti Bali, dan wilayah Indonesia Timur. Beberapa tahun belakangan ini, isu tentang penggunaan hijab bagi polwan maupun anggota TNI wanita mencuat ke publik. Kehadiran Kornas KOHATI HMI bersama dengan aktivis perempuan Islam lainnya menjadi bentuk perjuangan Kartini baru yang emansipatif dan egalitarian.

Hakikat

(Bantul, 18 April 2014)
Jum’at malam.

Bintang menepi diri.
Menampak mata, tapi tak berupa.
Berjarak laju waktu.
Di sini di keramaian bisu.
Lampu-lampu memancar kalbu.
Seberkas penerang tak bertuan.
Terikat sunyi dalam sayup.
Membawa sampai.
Mengalir sampai.
Tertatih-tatih mengeja rasa.
Hingga hening muara di ujung muka.
Kapankah akan kembali si bintang? Menyeru di kedalaman.
Tak menampak, tapi menghentak.
Di persinggahan raga yang sementara.

Cerai Berai Parpol Islam

Isu untuk mendukung koalisi partai Islam terganjal masalah pragmatisme di kubu PPP.

Yogyakarta (22/4) Surya Darma Ali (SDA) melakukan perjanjian koalisi untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden RI di pemilu 2014. Sarat konflik internal, akhirnya dukungan koalisi tersebut dinyatakan tidak sah secara AD/ART partai PPP. Akibat konflik internal berbuntut panjang, Romy sebagai sekretaris jenderal PPP menganggap keputusan sepihak tidak dilakukan dengan melibatkan dirinya. Bukan hanya kader yang gelisah, namun bagi Prabowo keputusan untuk meminang PPP bisa berdampak buruk. Suara terpecah.

Bagaimana mungkin sebuah partai terlihat solid saat pemilu calon legislatif lalu menjadi cerai berai ketika menghadapi pemilu presiden. Ini membuktikan bahwa wacana untuk menyatukan partai politik Islam tampaknya sulit dilakukan, mengingat kondisi internal di dalam partai Islam ternyata belum kuat. Adanya dualisme kepemimpinan yang melanda PPP mungkin akan disusul partai Islam lainnya. Potensi konflik juga terlihat di dalam kubu internal PKB pro Rhoma dan kubu PKB yang ingin berkoalisi menjagokan calon presiden lainnya. Partai yang dirasa masih solid adalah PKS, dengan calon tunggal Anis Matta, gejolak di dalam partai pun hampir tidak mengemuka ke publik.

Menjadi wajar apabila dalam menghadapi pemilu 2014 nanti, dalam minggu-minggu sebelum pemilihan kader partai Islam di daerah akan menjadi swing voter, atau bahkan justru kecewa dan menjadi golput. Dampak dari kisruhnya kubu PPP tentu memberikan gambaran bahwa partai Islam masih dilanda politik suara, bukan politik gagasan. Mengapa berkoalisi dengan Gerindra jika tidak disetujui kader partai PPP? Itu yang menjadi pertanyaan mendasar yang ditujukan kepada SDA, ini aksi bunuh diri. Jika PPP berharap mendapatkan porsi Menteri Agama dalam kabinet baru Prabowo maka ini merupakan bentuk aksi politik transaksional yang paling dangkal.

Gagasan tentang koalisi partai Islam sekali lagi nampaknya sulit diterapkan di pemilu 2014 ini. Kesepakatan di Cikini hanyalah aksi simbolis dari parpol Islam, semacam silaturahmi biasa. Halal bihalal atau saling bersalaman memberi selamat, nasib parpol Islam tidak seburuk PKPIP misalnya.

Kehadiran Amien Rais di dalam forum Cikini menjadi bukti bahwa era Amien Rais sudah lewat. Saat diberikan kesempatan 15 menit untuk berbicara pun, Amien Rais hanya mengucapkan kata-kata konseptual belaka, “partai Islam punya peran penting bagi umat”. Tidak ada langkah kongkrit untuk menyatukan suara-suara kader ke dalam satu corong. Mungkin benar bahwa di zaman Amien Rais keberadaan poros Partai Islam sangat berhasil, hingga akhirnya mendorong Abdurahman Wahid menduduki posisi Presiden, dan Amien Rais menjadi Ketua MPR setelah reformasi. Hari ini wajah Amien Rais menyiratkan sebuah kemalasan untuk menyatukan kembali parpol Islam seperti yang dulu ia lakukan. Kini era itu sudah lewat.

(BM)

Membongkar Mitos Neolib

Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan

oleh Ha-Joon Chang dan Ilene Grabel

Sebuah buku yang diterbitkan oleh INSIST press ini mengajukan sebuah kritik dan tesis baru tentang sistem ekonomi global saat ini. “Tidak ada alternatif” bagi ekonomi neoliberal. Pernyataan ini harus menjadi sikap dasar pengembangan kebijakan pembangunan internasional. Dalam buku ini, dua pakar ekonomi, Ha-Joon Chang dan Ilene Grabel, memaparkan dengan gamblang pembentukan pola pikir umum di lembaga-lembaga pendidikan tentang pertumbuhan perekonomian dan kebijakan yang mesti diikuti semua warga, sesuatu yang telah menjadi asumsi umum tentang pembentukan kebijakan pembangunan internasional yang berkembang selama ini. Kedua penulis ini kemudian menggabungkan data dan membongkar logika ekonomi disertai analisis berdasarkan pengalaman sejarah perekonomian Barat dan Asia Timur sepanjang masa pembangunannya, sebagai upaya untuk mempertanyakan keabsahan model pembangunan Neoliberalisme.

Para penulis menyusun alternatif praktis dan kongkrit sebagai sanggahan terhadap kebijakan ekonomi neoliberal. Alternatif yang diajukan oleh penulis ini mencakup berbagai kebijakan utama dalam perekonomian, yakni kebijakan perdagangan dan industri, privatisasi, hak kekayaan intelektual; pinjaman luar negeri, investasi portfolio, dan investasi langsung asing (FDI), aturan finansial dalam negeri; manajemen nilai tukar, bank sentral dan kebijakan moneter, serta pendapatan dan pengeluaran Pemerintah. Dalam uraiannya, kedua penulis ini mengajukan beberapa usulan penting yang sudah terbukti di seluruh dunia, dipadukan dengan beberapa ketentuan baru dari temuan mereka sendiri.

Buku ini diharapkan dapat membangkitkan sebuah model perlawanan dan kritik yang baru terhadap sistem neolib. Pemberontakan negara-negara berkembang yang tidak ingin lagi didikte oleh IMF maupun World Bank. Sebuah buku sebanyak 227 halaman yang patut dibaca oleh mereka yang kritis.

Bhima Yudhistira

Anggota Formatur LAPMI PB HMI