HMI MPO: Capres-Cawapres Jangan Hanya Beretorika

HMINEWS.Com – Para pasangan capres cawapres bersama partai koalisi pendukung kian genit mengumbar janji membawa kemajuan negeri ini. Padahal terdapat beberapa permasalahan penting yang menjadi tantangan bagi pasangan capres dan cawapres yang akan berlaga pada Pilpres 2014 ini.

Demikian menurut Ketua Komisi Politik PB HMI MPO, Arfianto Purbolaksono di Jakarta, Selasa (20/5/2014).

“Tantangan pertama, persoalan tingginya angka kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) orang miskin di Indonesia bertambah pada tahun 2013. Tercatat ada 28,55 juta orang miskin atau 11,47% dari jumlah penduduk pada September 2013, naik dari Maret yang sebesar 11,37% atau sebanyak 28,07 juta orang.”

Kedua, lanjut Arfianto, kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin semakin tinggi di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari stagnannya rasio koefisien di angka 0,41 %, selama periode 2011-2013.

“Kesenjangan juga terjadi antar wilayah di negeri ini. Pelaksanaan otonomi daerah yang kian kehilangan arah membawa jurang perbedaan antara daerah maju dan daerah tertinggal,” paparnya.

Ketiga, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. Korupsi masih menjadi persoalan bangsa yang sangat sistemik dari tingkat pusat sampai dengan daerah, serta mengikutsertakan aktor dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif dan sektor swasta.

“Oleh karena itu kami PB HMI (MPO) pertama, kami menuntut kepada pasangan capres dan cawapres agar tidak hanya sekedar beretorika, tebar popularitas, dan mengumbar janji  untuk menyelesaikan persoalan negeri. Kedua, kami meminta kepada masyarakat secara jernih dan cerdas untuk memilih pasangan capres-cawapres guna membangun Indonesia lima tahun ke depan. Ketiga, masyarakat tidak terjebak isu SARA yang dapat membuat dis-integrasi bangsa,” pungkas alumni Unsoed Purwokerto ini.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada dua koalisi parpol yang terbentuk. Yaitu koalisi yang mengusung Capres Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) yang merupakan gabungan antara partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan Hanura.  Serta koalisi kedua yang mengusung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, didukung Partai Gerindra, PPP, PKS, dan PAN.

Transparansi Bank Indonesia Melalui Publikasi Laporan

Persidangan kasus Century dan diskusi tentangnya belakangan ini membuatku ingin mengingatkan soal publikasi dan transparansi kebijakan Bank Indonesia (BI).

Bank Indonesia secara resmi dan secara periodik mengeluarkan dua macam laporan tentang kebijakannya, yaitu : Tinjauan Kebijakan Moneter (TKM) dan Laporan Kebijakan Moneter (LKM). TKM dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada setiap bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, November, dan Desember. LKM secara triwulanan pada setiap bulan Januari, April, Juli dan Oktober. LKM lebih terinci daripada TKM. Seperti yang dinyatakan oleh Bank Indonesia sendiri, kedua laporan dimaksudkan sebagai media bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai evaluasi kondisi moneter terkini atas asesmen dan prakiraan perekonomian Indonesia serta respon kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada setiap triwulan merupakan pemenuhan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Ada juga Laporan Keuangan Bank Indonesia tiap tahun, yang biasanya baru dipublikasikan pada pertengahan tahun berikut. Laporan yang dipublikasikan sudah diaudit oleh BPK.

Selama beberapa tahun terakhir, publikasi hal-hal di atas sebagai salah satu perwujudan transparansi ini mengutamakan penyebaran melalui website resmi BI. Laporan yang bersifat cetakan (fisik) nampaknya lebih terbatas untuk kalangan internal.

Untuk diketahui, Laporan kepada DPR yang tiap triwulan itu tercatat dalam 10 kali laporan terakhir (2,5 tahun) dilihat atau di hit rata-rata sebanyak 2143 orang. Dalam 4 kali laporan terakhir (setahun) oleh sebanyak 1588 orang.

Laporan kebijakan moneter yang tiap bulan selama 10 kali terakhir di hit rata-rata sebanyak 2943 orang, dan dalam 4 kali terakhir sebanyak  1776 orang.

Sedangkan Laporan Tahunan Keuangan Bank Indonesia dalam 10 kali tahun terakhir di hit rata-rata sebanyak 9309 orang.

Perhatikan betapa sedikit mereka yang melihat, apalagi membaca atau memnyimak laporan-laporan itu. Bandingkan dengan jumlah doktor dan master ekonomi, mahasiswa ekonomi, atau para pihak yang mustinya peduli dengan laporan tersebut. Maksudnya transparansi kepada publik itu menjadi berarti terserah masyarakat kan?

Awalil Rizky

Ketua Perhimpunan BMT se-Indonesia

Mantan Ketua Cabang Yogyakarta

Beasiswa LPDP Keluarkan Jadwal Seleksi

Jakarta (20/5) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP telah merilis jadwal lengkap seleksi yang akan dilaksanakan dalam empat

program di bulan Maret/April, Juni, September, Desember 2014. Program beasiswa Pemerintah ini diharapkan dapat menyiapkan pemimpin perubahan Indonesia di masa yang akan datang. Jika dulu, beasiswa untuk program S2 dan S3 masih didominasi oleh donatur asing seperti AMINEF, AUSAID dsb, maka Pemerintah Indonesia melalui LPDP mencoba mengambil alih dominasi tersebut. Beasiswa yang meng-cover seluruh biaya pendidikan, dan biaya hidup menguntungkan mahasiswa-mahasiswa lulusan S1 dalam negeri yang berprestasi. Dengan keluarnya jadwal ini diharapkan aktivis-aktivis yang aktif dalam organisasi kampus dapat mendaftar di program beasiswa kepemimpinan ini. Selain prosedur yang relatif mudah. Calon penerima beasiswa LPDP akan dibekali latihan kepemimpinan selama 7-10 hari.

lpdp

 

HMI Unhas Harus Jadi Aktor Utama

Makassar, Buletinsia.com-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Komisariat Universitas Hasanuddin (Unhas) diharapkan mampu memberikan solusi konkrit terhadap kebijakan kampus yang dianggap tidak pro mahasiswa.

Restorasi gerakan mahasiswa dibutuhkan untuk mengubah gerakan mahasiswa yang selama ini dianggap tidak lagi produktif dalam memecahkan problematika kemahasiswaan dan keummatan.

Demikian disampaikan oleh Ketua HMI Komisariat Unhas, Acho Noor Salam saat memberikan sambutan dalam acara penutupan basic training akbar se Unhas di Gedung Aptisi sejak Rabu (14/5) lalu hingga Minggu (18/5). Acara basic training ini meluluskan sekitar 20 peserta dari kampus Unhas dan beberapa dari kampus lain yang ada di Makassar.

“Saat ini khususnya dikampus Unhas gerakan mahasiswa memang marak, namun gerakan-gerakan mahasiswa tersebut tak ada yang memberikan solusi konkrit,” ujarnya.

Setelah perekrutan kader baru di kampusnya ini, Acho mengharapkan kader-kader lepasan basic training dapat menghidupkan kembali kajian-kajian ilmiah, kemudian dengan modal intelektual tersebut kader HMI mampu mengambil peran populis di tengah-tengah dinamika kehidupan kemahasiswaan yang selama ini seakan hilang kekritisannya.

“Semoga berawal dengan kegiatan basic training ini HMI MPO dapat kembali bangkit memberikan warna baru gerakan kemahasiswaan di kampus Unhas setelah beberapa tahun terakhir ini vakum,” harapnya. (abr

Pemukulan Ketum Cabang Makassar Berujung Pemecatan

Makassar – Forum islah yang digagas kubuh KLB HMI MPO Cabang Makassar berujung pemukulan terhadap Ketua Umum HMI MPO Cabang Makassar hasil Konferensi ke-47, Hamsa Rahakbau. Menurut Hamsa, pemukulan dilakukan oleh mantan Ketua Badko Sulambanusa, Ashari Burhan, setelah kubu KLB tidak berhasil memaksa Hamsa menyerahkan jabatannya sebagai ketua umum dengan mengakui ketua umum hasil KLB (konferensi luar biasa).

“Disela-sela perbincangan mengenai perkaderan dan kondisi internal HMI MPO cabang Makassar, diskusi pun semakin alot dan lebih mengarah pada permasalahan internal. Ekstrimnya, pihak pro KLB meminta Hamsa Rahakbau sebagai ketua umum yang sah untuk menyerahkan jabatannya kepada pihak pro KLB, tetapi Hamsa Rahakbau tetap mempertahankan status kepengurusannya yang sah dan menawarkan solusi untuk konferensi kembali demi persatuan dan kesatuan di tubuh HMI MPO Cabang Makassar; Tawaran Hamsa Rahakbau mengenai pelaksanaan konferensi kembali bukanlah sebuah pengakuan keabsahan KLB yang cenderung di salah tafsir oleh pihak terkait, melainkan sebagai upaya yang untuk menurunkan ketegangan yang selama ini terjadi. Tawaran solutif tersebut tidak di terima, bahkan menuai amarah Ashari Burhan hingga  berujung pada pemukulan kepada Hamsa Rahakbau selaku ketua umum. Setelah terjadi pemukulan, Hamsa Rahakbau dikandang paksa untuk membuat surat pernyataan sikap, yang salah satunya berisi penyerahan jabatan kepada pihak pro KLB” demikian keterangan Hamsa yang dikirim ke email PB  HMI MPO pada 15 Mei 2014.

Dan benar, setelah kejadian ini, kubu KLB mengklaim bahwa Ketua Umum Cabang Hasil Konferensi ke-47 telah menyerahkan kepemimpinannya. Sebagai akibat dari hal tersebut, Ketua Umum HMI MPO Cabang Makassar yang sah dan diakui PB mengeluarkan surat keputusan, berisi pemecatan dan skorsing terhadap sejumlah kader yang terlibat dalam pemukulan tersebut.

Surat Kepututusan tersebut bernomor 001/A/KPTS/07/1435 bertanggal 15 Rajab 1435 H atau 15 Mei 2014 ditandatangani Hamsa Rahakbau sebagai Ketua Umum dan Muslimin sebagai Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Makassar.

Berikut daftarnya:

NAMA-NAMA YANG DI PECAT

  1. Irfan Safari
  2. Najamudin Arfah
  3. jusnawati
  4. Baihaki Zakariah
  5. Hirjayadi
  6. Ashari burhan

NAMA-NAMA YANG DI SKORSING

  1. Sahriana ( 8 Bulan )
  2. Arkam ( 8 Bulan )
  3. Abul Khair ( 8 Bulan )
  4. Muhajir ( 8 Bulan )
  5. Irwansyah ( 8 Bulan )
  6. Shodikin ( 8 Bulan )
  7. Abrar (8 Bulan )
  8. Sampean ( 8 Bulan )
  9. Sahrul Ramadhan ( 8 Bulan )

HMI Unhas Bangkit

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Setelah sempat vakum beberapa waktu lalu, Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) komisariat Unhas kini bangkit dengan mengadakan lagi basic training akbar se Unhas di Gedung Aptisi sejak Rabu (14/5) lalu hingga Minggu (18/5).

“HMI-MPO akhir-akhir ini kurang aktif, jadi ini baru bangkit kembali. Untuk saat ini kami fokus pada perekrutan kader seperti ini,” ujar Chandra, ketua panitia kegiatan tersebut, Minggu (18/5/14)

Chandra mengaku dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tidak ada sistem paksa maupun kontak fisik yang dilakukan pada peserta basic. “Mereka ada di sini berdasarkan kemauannya sendiri. Kami pada dasarnya sangat menolak sistem paksa atau jebakan yang biasa dilakukan organisasi lain. Di sini kami hanya membentuk karakter peserta, mereka telah memiliki potensi masing-masing dan kami hanya memberi warna pada mereka,” jelas Chandra.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa dalam HMI-MPO ditekankan adanya keseimbangan spiritual dan intelektual dalam diri kader HMI-MPO. “Kami tekankan untuk keseimbangan spiritual dan intelektual agar nantinya bisa mengambil posisi dalam kebijakan-kebijakan dengan berasaskan Islam,” ujar Chandra.

Meskipun mengusung basic training akbar se Unhas, Chandra mengaku bahwa basic tersebut juga terbuka bagi mahasiswa dari unversitas lain yang serius ingin mengikuti pengkaderan tersebut.

“Memang kami memgadakan pengkaderan ini untuk membuka kesempatan bagi mahasiswa Unhas yang ingin menjadi kader HMI-MPO, tetapi kami tidak menutup kesempatan untuk mahasiswa di luar Unhas. Di dalam (tempat basic) 50 persen peserta berasal dari universitas lain,” ujar Chandra.

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu anggota tim pemandu, Muhajir. Meskipun sebagian besar dari Unhas, dalam kegiatan ini juga diikuti oleh mahasiswa dari universitas lain seperti UVRI (Universitas Veteran Republik Indonesia), UNM (Universitas Negeri Makassar), dan UIN (Universitas Islam Negeri). “Sedangkan untuk Unhas sendiri yang mendominasi dari Fakultas Sosial Politik (Sospol) dan Teknik” ujar Muhajir.

Pada kegiatan basic ini, lanjut Muhajir, peserta diberikan beberapa materi untuk dikuasai sebagai syarat lulus menjadi HMI-MPO. “Mereka diberikan materi keilmuan, filsafat, HMI, dan keagamaan. Peserta harus lulus pada semua materi untuk menjadi kader HMI-MPO,” ujar Muhajir.

: http://rakyatsulsel.com/hmi-mpo-unhas-bangkit-lagi.html#sthash.W39Gy5Ju.dpuf

Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi 2014 Meleset

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014menurut APBN (ditetapkan Oktober 2013) adalah 6%. Menkeu beberapa hari lalu mengatakan bahwa pemerintah akan merevisi target itu menjadi 5,5%, akan dituangkan dalam RAPBN-P 2014 yang rencananya diajukan ke DPR pada 20 Mei 2014.

Bank Indonesia mengeluarkan prakiraan pada Maret 2014 (dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2013), di kisaran 5,5%-5,9%. BI merevisinya pada awal bulan Mei ini (dalam Laporan Kebijakan Moneter triwulan I-2014) menjadi 5,1-5,5%.

Bank Dunia mengeluarkan angka 5,3% dalam proyeksi Indonesia Economic Quarterly (IEQ) edisi bulan Desember 2013. Angka itu tetap dipertahankan dalam Maret 2014.

Sementara itu, publikasi BPS awal Mei melaporkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2014 dibandingkan triwulan IV-2013 adalah sebesar 0,95 % (q-on-q). Sedangkan jika dibandingkan triwulan I-2013 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,21 %. Pertumbuhan sebesar 0,95% itu adalah lebih buruk dari kondisi triwulan pertama pada tahun-tahun sebelumnya. Yaitu: 1,44% (2013), 1,59 %(2012), 1,69 %(2011), 2,04% (2010), dan 1,67% (2009). Bahkan lebih buruk dibandingkan dengan triwulan I-2009, yang kemudian mencatatkan pertumbuhan 4,63% setelah setahun diakumulasi.

Maka, ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi 2014 berada di bawah angka 5%.

Salah satu masalah, tidak ada sangsi apa pun atas melesetnya target dari otoritas ekonomi. Padahal amat mempengaruhi seluruh perhitungan APBN, dan mustinya Pemerintah dan DPR bertanggung jawab. Asumsi Bank Indonesia yang meleset jauh juga berpengaruh pada antisipasi kebijakan moneter yang tidak tepat.

Pemerintah (dan DPR) dan Bank Indonesia seolah menjadi pengamat ekonomi belaka dalam target atau asumsi pertumbuhan ekonomi. Padahal dampak kesalahan itu amat besar dalam kebijakan ekonomi dan moneter yang mereka ambil.

Awalil Rizky

Ketua II Perhimpunan BMT Indonesia

Maluku dan Papua akan Bentuk Satu Badko

Jakarta (16/5) Musda BADKO SULAMBANUSA (Badan Koordinasi Sulawesi Bagian Selatan,Tenggara, Barat,Maluku,Bali,dan Nusa Tenggara) rencananya akan digelar tanggal 18 Mei 2014 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya akan digelar seminar nasional dengan tema “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Mandiri” dengan menghadirkan pembicara diantaranya Abdulah Hehamahua, Syamsudin Alimsah (Ketua KOPEL Nasional), Wakil Walikota Kendarai, Kapolda Sulawesi Tenggara dan Ketua Umum PB HMI MPO.

Secara internal HMI, Musda ini juga akan menggagas ulang nama Badko yang baru sebab Provinsi Maluku sebagaimana amanat kongres di bogor bahwa Maluku dan Papua akan membentuk satu Badko. Di Papua sendiri ada 2 cabang yakni Jayapura dan Sorong sementara Maluku terdapat Cabang Ambon dan Cabang Tual. Tujuan dari bersatunya Cabang-Cabang di wilayah Maluku dan Papua dalam satu Badan Koordinasi agar memudahkan komunikasi serta informasi dari daerah ke pusat ataupun sebaliknya.

Diharapkan dengan adanya Badko baru ini, Kader HMI yang berada di wilayah Timur Indonesia dapat bergerak secara lebih terkoordinasi. Dan tidak terjadi mis-komunikasi antara PB HMI dan Cabang-cabang di daerah Maluku dan Papua.

Menuntut Keadilan HMI Tangerang Raya

Jakarta (12/5) beberapa waktu yang lalu setelah HMI Cabang Makasar melakukan sebuah upaya untuk menganulir keputusan PB HMI dengan membentuk KLB (Konferensi Luar Biasa), kekisruhan di tubuh HMI rupanya belum selesai. Kejadian yang dialami oleh HMI Tangerang Raya yang terkait dengan putusan PB HMI pun dinilai menjadi konflik baru. Berikut merupakan sebuah petisi yang di buat oleh beberapa Pengurus HMI Tangerang Raya.

Petisi Keluarga Besar HMI Tangerang Raya

Sehubungan dengan adanya tindakan ilegal di tubuh HMI Tangerang Raya yang dibenarkan oleh Ketum PB. HMI, maka dengan ini Kami pengurus HMI Komisariat FH dan Fisip Universitas Muhammadiyah Tangerang perlu mengklarifikasi dan  menyatakan :

1. Kami Tidak mengakui pelantikan HMI  Cabang Tangerang Raya yang secara defacto adalah ilegal.

2. Mengutuk tindakan sdr Puji Hartoyo sbg Ketum PB HMI yang melegalkan KLB yang dilakukan oleh segelintir kecil pengurus HMI Tangerang Raya yang hanya dihadiri tidk lebih dari tujuh orang pengurus (KLB seharusnya diusulkan oleh kader / komisariat) dan sangat jauh dariquorum

3. Kami mengutuk persekongkolan dalam penerbitan SK utk kepengurusan HMI Cabang Tangerang Raya hasil KLB, yaitu persekongkolan antara sdr Puji hartoyo sbg Ketum PB HMI dengan salah satu oknum Alumni HMI di Kota Tangerang yang notabene adalah seorang PNS di Kota Tangerang

4. Persekongkolan itu didasari atas hubungan “keluarga” dan motif balas dendam oknum alumni HMI di Kota Tangerang yang notabene adalah PNS terhadap HMI Tangerang Raya dibawah kepemimpinan sdr. Iman Fauzi yang selama ini sangat kritis terhadap kebijakan2  Pemkot Tangerang yang tidak pro-rakyat

5. Dasar dilaksanakan KLB sangat tidak konstitusional dan mengada-ada

6. Mengutuk Kepengurusan PB. HMI dibawah kepemimpinan sdr. Puji Hartoyo yang keluar jauh dari Konstitusi HMI

7. Mosi tidak percaya kepada PB. HMI dibawah kepemimpinan sdr. Puji Hartoyo

8.  Menuntut untuk diadakannya Kongres Luar Biasa dalam rangka menyelamatkan organisasi

Demikian petisi ini kami buat, mohon doa dan dukungannya dari teman-teman Cabang HMI Seluruh Indonesia

“Jangan sampai kebathilan ini dibiarkan, jangan sampai cabang-cabang lain diseluruh indonesia bernasib sama seperti cabang di Tangerang Raya”

Mari kita Lawan bersama.

Yakusa

Ttd
HMI Cabang Tangerang Raya
Komisariat FH
Ketua : Fajar Sulistyo
Komisariat FISIP
Ketua : Indra Rizki
Univ. Muhammadiyah Tangerang

Petisi ini memang bernada emosional, dan menghujat PB HMI. Hal ini menjadi bukti bahwa permasalahan di dalam tubuh HMI bernada politik internal. Kekicruhan yang terjadi disayangkan oleh beberapa alumni dan kader aktif HMI. Baik DIPO maupun MPO masuk ke dalam konflik yang kontra-produktif. Seharusnya pertarungan masuk ke dalam level gagasan, bukan adu kepentingan. Sudah sejak lama PB HMI maupun Cabang-Cabang HMI tidak membuat gagasan baru, baik buku maupun jurnal. Wacana hari ini diperlukan untuk menghidupkan kembali pertarungan ide yang lebih progresif. Hingga saat ini PB HMI belum memberikan tanggapannya kepada Ketua HMI Cabang Tangerang Raya.

 

 

 

Pengurus Besar Yang Lupa

Mungkin karena sudah lama meninggalkan komisariat atau karena sudah terlalu sibuk menjalanlankan program keumatan/kebangsaan hingga pada akhirnya para fungsionaris PB HMI dinilai sudah lupa dengan bentuk dan sifat dari organisasi yang mereka naungi, hal itu terlihat dari kealpaan mereka melihat perkaderan HMI yang semakin ke sini semakin menurun secara kualitatif.

Amanat anggaran dasar/anggaran rumah tangga sudah mengatur hal ikhwal mengenai keHMIan, PB HMI tinggal menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan program kerja nyatanya secara akselaratif dengan kondisi faktual keIndonesiaan. Tentunya dengan tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan semata-mata adalah mengharapkan ridho Allah swt.

Bentuk kecintaan kita terhadap HMI adalah dengan berusaha secara totalitas menginternalisasikan nilai-nilai keHMIan dalam praktek kehidupan berbangsa-bernegara, minimal jika tak mampu menjalankan secara komprehensif atau utuh maka dengan menjaga nama baik HMI saja sudah cukup.

Fragmentasi yang dilakukan oleh seorang kader HMI adalah bentuk penistaan yang harus dikecam, bahkan dikutuk, namun bentuk kecaman atau kutukan tersebut bukan berarti digambarkan dalam wujud kontak fisik, atau penempuhan jalur hukum, maupun tindakan-tindakan yang mana secara implikatif malah menjadikan citra HMI buruk, itu tidak perlu, bentuk kecaman atau kutukan terhadap kader yang melakukan HMI terpecah belah (fragmentatif) cukup dengan didiamkan dan tak usah dihiraukan saja, kiranya itu sudah sangat efektif dalam merespon isu-isu fragmentatif yang cenderung merugikan nama baik himpunan.

Memang PB HMI sudah lupa, sudah lupa akan sejarah, dan arah perjuangan organisasi yang telah berdiri 67 tahun ini. Yang dominan ada di benak mereka (PB HMI) hanya menjalankan agenda kondisional dan situasional, makanya kita sebagai kader HMI harus tetap berusaha sembari berdoa semoga PB HMI sebagai representasi tertinggi organisasi mampu mengembalikan HMI kepada ruh keHMIannya yakni kesejatian dari jati diri HMI yang sesungguhnya, yang dilandasi oleh dua mission sacre (misi suci) yaitu mengangkat harkat dan martabat hidup pribumi Indonesia dan syiar Islam.

Semoga saja kelupaan ini bukan kelupaan permanen, karena mungkin saja kelupaan adalah keingatan yang diabaikan demi tujuan terselubung terhadap barang sesuatu, namun yang jelas “terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah swt”  harus tetap menjadi prioritas utama dalam berHMI. Bahwa implementasi kader umat, kader bangsa adalah nilai general dari HMI yang menjadi motivasi kita untuk terus berjuang, sebab apalah arti kehidupan jika tak mampu memberikan secuil konstribusi positif bagi kemajuan peradaban? Bukankah Rasulullah berseru bahwa “sebaik-baiknya manusia adalah ia yang berguna dan bermanfaat baik bagi orang lain”.? Seruan itu pula yang mengilhami Jean Paul Sartre dalam mengembangkan paham eksistensialisme yang dipelopori Soren Kierkegaard dengan mengatakan bahwa “yang terpenting dalam hidup bukanlah tentang apa yang kau dapatkan, tapi tentang apa yang kau berikan”.

PB  HMI (DIPO)= Penghancur Besar HMI ?

Ini bukan masalah sepakat atau tidak sepakat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, dlsb, tapi ini masalah mengenai kemurnian seorang kader dalam mengemban jabatan struktural  Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) DIPO red-, sehanif apa ia dan seetis apa ia dalam menunjukan pola lakunya sebagai bagian dari organisasi perkaderan, bisa tergambar dari caranya ber-HMI.

Beberapa hari terakhir media massa online memberitakan perihal pengajuan mosi tidak percaya oleh beberapa fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam terhadap Ketua Umumnya Muhammad Arief Rosyid, entah motif apa dibalik pengajuan mosi tersebut, yang jelas kita sebagai bagian dari Himpunan Mahasiswa Islam agak menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam tersebut.

Siapapun dia, selama dia adalah kader HMI maka hal yang paling prinsipil yang tertanam dalam benaknya adalah “menjaga integritas himpunan demi dan untuk membangkitkan (kembali) peran dan fungsi dari HMI”, ini adalah hal paling mendasar jauh sebelum kita bicara mengenai tujuan organisasi dan hal ikhwal mengenai  program-program keumatan dan kebangsaan sebagai manifestasi dari Harapan Masyarakat Indonesia.

Bahwasanya sebuah pergerakan organisasi, baik berjalan dan majunya tergantung pada persatuan anggota organisasinya yang notabene adalah motor penggerak primer, jika persatuan menjadi nyata maka segala bentuk ekspektasi dari konstitusi bisa menjadi keniscayaan, dengan kata lain perwujudan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

Kita tahu bersama tantangan HMI saat ini semakin kompleks, dengan dinamika zaman yang semakin maju, kendati sebenarnya kemajuan zaman adalah kemunduran yang diperhalus, yang jelas spirit keHMIan tak boleh redup hanya karena kuatnnya tiupan bargaining dan deal-deal politik, seorang kader HMI harus amanah dan secara organisatoris berada dalam koridor HMI yang ia emban. Saat ini HMI kembali terpecah, yang pertama dipimpin oleh Muhammad Arif Rosyid, dan yang kedua dipimpin oleh Adi Baikuni. Entah yang mana yang konstitusional, yang jelas keduanya memiliki dalil-dalil yang kuat dalam mempertahankan argumentasinya. dan tujuan tulisan ini bukan untuk menyoroti mengenai dualisme tersebut.

Dengan pecahnya Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menjadi dua kubu saja kiranya sudah menjadi bahan evaluasi diri kita sebagai kader HMI, apa yang salah dengan diri kita? Kenapa harus (kembali) terpecah? Kalau sudah begini, lantas apa yang harus kita lakukan demi mempertahankan eksistensi HMI dari gempuran zaman yang maha dahsyat ini?

Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa penekanan akan persatuan seluruh kader adalah hal yang paling prinsipil dalam mengawal gerak langkah kita menjaga himpunan, langkah-langkah rekonsiliatif adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap HMI, sebab dengan kokoh dan besarnya sebuah organisasi maka daya magnetisnya dalam domain perekrutan kader bukanlah hal yang sulit, bahkan mahasiswalah yang merekrut diri merekas sendiri untuk berorganisasi dalam HMI.

Kita sebagai bagian dari HMI tidak akan rela citra organisasi kita semakin tercoreng oleh kader HMI sendiri, apalagi dengan tindakan fungsionaris PB HMI yang melakukan mosi tidak percaya, itu malah semakin meruntuhkan kredibilitas PB HMI bahkan bisa berimplikasi pada kinerja cabang, terutama komisariat yang notabene adalah jantung HMI.

Sangat disayangkan jika hal-hal yang bersifat privat seperti konflik internal dalam satu kubu PB HMI dijadikan sebagai obyek konsumsi publik, karena dampak negatif dari pemberitaan media massa bisa menjadi bumerang, berita yang bisa diakses oleh siapapun sebaliknya malah mengakibatkan HMI yang adalah sebagai organisasi mahasiswa terbesar dan tertua di Indonesia menjadi memudar dan tak lagi dipandang oleh publik.

PB HMI harus lebih arif dan bijaksana dalam mengambil tindakan, jangan asal bertindak namun tak memikirkan dampak bagi kita yang berada di cabang-komisariat, citra buruk HMI akan menjadi keberatan bagi mahasiswa saat diajak untuk berHMI. Ya, bahwasanya implementasi HMI sebagai organisasi perkaderan akan semakin sukar untuk survive jika HMI kian hari tak mampu memberikan makna positif bagi kehidupan berbangsa, khususnya kemahasiswaan sebagaimana yang telah termakhtub secara eksplisit dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI.

Maka dari itu PB HMI sebagai eksekutor tertinggi dalam HMI harus lebih dewasa dalam bersikap, jangan terlalu mudah terpropaganda oleh kekuasaan lantas terjerembab dalam jurang politicking absurd. Ingat, HMI adalah adalah organisasi perjuangan, bukan peruangan. HMI adalah organisasi perkaderan, bukan perkederan!

Mohammad Noramadhani Mustafa

Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia

Ketua Bidang Pembinaan Anggota

Himpunan Mahasiswa Islam, Cabang Jakarta Timur