KLB di Cabang Makassar berujung Pemecatan Ketua Badko

Yogyakarta (6/5) Konferensi Luar Biasa atau KLB yang diadakan oleh beberapa komisariat di Cabang Makassar menuai konflik yang cukup panjang. Terpilihnya Hamsa Rahakbauw sebagai Ketua HMI Cabang Makasar dianulir oleh sedikitnya 5 komisariat yang merasa bahwa Ketua Cabang yang baru tidak mewakili suara mayoritas komisariat. Hal ini kemudian berbuntut diadakannya Koferensi Luar Biasa (KLB) dengan memilih Najamuddin Arfan sebagai Ketua Cabang Makassar. Kebingungan kader muncul karena pihak PB HMI telah menurunkan SK kepada Hamsa Rahakbauw sebagai ketua Cabang Makassar yang sah. Hingga hari ini Pengurus Besar HMI masih berada pada posisi mendukung Hamsa Rahakbauw sebagai ketua cabang yang sah dan konstitusional.

Walaupun kedua belah pihak masing-masing yang diwakili oleh saudara Najamuddin Arfah (Ketua Umum Versi KLB) dan saudara Hamsa Rahakbau (versi konferensi ke-47) menyatakan sikap menyerahkan kembali mandat jabatan Ketua Umum ke komisariat-komisariat se-cabang Makassar, namun konflik ditengarai belum usai.

Pada tingkat formal struktural antara pihak yang bertikai pada tanggal 28 April sudah berdamai. “Demi perkaderan dan perjuangan, saya menyatakan siap “islah” dan menyerahkan kembali mandat ke komisariat. Ujar Najamuddin Arfah yang diamini oleh saudara Hamsa Rahakbau yang juga menyatakan sikap yang sama di hadapan kader, alumni dan beberapa komisariat yang hadir dalam forum tudang sipulung.

Namun, pada tanggal 4 Mei 2014 lalu, karena konflik sudah mengarah pada terlibatnya Ketua Badan Koordinasi Sulambanusa, Ashari Burhan pada KLB di Cabang Makassar maka PB HMI mengirimkan surat keputusan No. 22/A/KPTS/04/1435 yang dengan resmi memecat saudara Ashari Burhan sebagai Ketua Badko Sulambanusa. Seperti diketahui bahwa Badko Sulambanusa membawahi Cabang Makassar. Ada beberapa kriteria utama yang menjadi landasan pemecatan tersebut yaitu,

1) Saudara Ashari Burhan selama menjabat Ketua BADKO SULAMBANUSA Periode 1432-1434 H/2011-2013 M, sampai dengan Kepengurusan PB HMI periode 1434-1436 H / 2013-2015 tidak berinisiatif mengadakan MUSDA bahkan mentelantarkan agenda MUSDA,

 2) Saudara Ashari Burhan telah melanggar dengan sengaja keputusan PB HMI yang telah memutuskan Saudara Hamsa Rahakbauw  sebagai Ketua Umum HMI Cabang Makssara periode 1435-1436 H/2014-2015 M dengan menggelar Konferensi Luar Biasa tanpa persetujuan PB HMI

 3) Saudara Ashari Burhan sudah bertindak sebagaimana preman jalanan dengan memukul Saudara Hamsa Rahakbauw setelah gagal memaksa Hamsa Rahakbauw melepaskan jabatannya.

Ketiga keputusan tersebut diharapkan dapat meredam konflik di Cabang Makassar. Walaupun ada beberapa pihak yang menganggap surat keputusan PB HMI ini dapat menyebabkan konflik yang lebih besar lagi.

 (BM)

Pengajian Kebudayaan-Dialektika Politik Transaksional

Rumah Pendidikan Sciena Madani adakan pengajian kebudayaan dengan tema ”Dicari Wakil Rakyat yang Merakyat, Dialektika Politik Transaksional” di Banjardowo Rt 2 Rw 6 Genuk (Rumah Lukni Maulana pada Sabtu (5/4/14). Pembukaan acara ini dimulai pukul 20.30 diawali dengan pembacaan puisi oleh Basa Basuki, Aditya D. Sugiarso, Sugi dan Bambang Eka Prasetya.
Pembicara pada pengajian kali ini Djawahir Muhammad (Mantan Anggota DRPD Jateng) dan Lukman Wibowo (Wirausahawan, Mantan Aktivis PB HMI (MPO)) dengan moderator Lukni Maulana (Pengasuh Sciena Madani) yang dalam prolognya menyampaikan bahwa ”acara ini mencoba memberikan pendidikan politik, karena caleg yang ada kurang dalam pendidikan politik hanya memberi bantuan dalam bentuk materiil dan politik transasksional dengan dalih tidak ada yang gratis di dunia ini apalagi politik untuk memperoleh dukungan rakyat”.
Pembicara yang pertama, Djawahir Muhammad dalam paparannya menyampaikan 4 data yang menyimpulkan bahwa wakil rakyat tidak betul-betul menjadi wakil rakyat. Pertama, DPR bukanlah wakil rakyat tetapi wakil partai. Kedua, DPR bukan public service atau lapangan pengabdian tetapi lapangan kerja. Ketiga, cara menjadi DPR dengan politik transaksional jual beli suara mulai Rp. 10.000 ke atas. Keempat, DPR bekerja tidak atas dasar keikhlasan tetapi atas capaian gaji, bonus, dan fasilitas. Hal ini berbeda dengan di Amerika untuk menjadi anggota parlemen atau senator harus kaya dulu tidak berorientasi atau ingin capaian untuk memperkaya diri yang berbeda jika awalnya miskin.
Berbeda dengan pembicara sebelumnya, pembicara kedua Lukman Wibowo, lebih mengkaji permasalahan bangsa ini secara filosofis, ia menyorotinya ketika masih jadi aktivis di Jakarta mulai 2004-2007. Menurut Lukman, persoalan kebangsaan dari dulu sampai sekarang adalah sama tetapi kedok-kedok penguasanya saja yang berbeda. Ia mempertanyakan landasan filosofis dalam pemilu kita mencari apa? Siapa? Dan cara mencarinya bagaimana? Kalau dalam pemilu kita mencari wakil rakyat tetapi karena tidak ada landasan filosofisnya maka ketika tidak ketemu (golput) tidak apa-apa. Landasan politik sekarang adalah demokrasi di negara yang sudah maju yang dibangun dari politik ketidakpercayaan yang dicetuskan oleh John Locke yang berawal dari ketidakperyaan terhadap raja inggris, sehingga muncul pemisahan kekuasaan maka ketika memilih legislatif juga diplih eksekutifnya. Kondisi ini berbeda dengan indonesia yang semua masyarakatnya saling percaya maka ketika produk ketidakpercayaan dipraktikan di Indonesia sama dengan muspro (sia-sia).
Neoliberalisme adalah musuh utama
Lukman menyampaikan korupsi yang dilakukan para pejabat bukanlah musuh utama tetapi musuh utama adalah neoliberalisme yang menjajah semua aspek sosial budaya kita. Ia mencontohkan rusaknya jalanan yang mengakibatkan kecelakaan bukan disebabkan karena jalan yang sering dipakai oleh pengguna jalan tetapi karena jepang yang mengangkut kendaraan-kendaraannya di jalan dengan melebihi tonase atau muatan. Senada dengan Lukman, Djawahir menyampaikan sekarang di sepanjang jalan ada indomaret dan almart yang semakin dekat dan berderet memperlihatkan kekuatan neoliberalisme atau kapitalisme yang mengancam ekonomi masyarakat bahkan terhadap politik. Musuh utama indonesia adalah freeport yang mengeruk emas di papua dan mulai masuk di indonesia dengan persetujuan soeharto meskipun negara hanya mendapat keuntungan 10 %, oleh karena itu Djawahir berpesan kepada anak muda untuk menjadi orang profesional yang tidak bisa didikte oleh orang lain atau bangsa asing, jangan mau diperintah tetapi bekerja yang baik. Lebih baik jadi majikan kecil dari pada kacung yang besar.
Golput sebagai pemberontakan sipil
Lukman, menyampaikan jika ingin melakukan perlawanan terhadap sistem pemerintahan saat ini maka rakyat bisa melakukan pemberontakan sipil dengan cara diam atau golput. Angka golput di indonesia yang cukup tinggi dapat digunakan sebagai sarana pemberontakan sipil terhadap pemerintah misalnya pada pemilu presiden SBY sebanyak 48% memilih golput, sedangkan pemilu gubernur jateng Ganjar sebesar 58% angka golput. Sejalan dengan Lukman, Djawahir mengungkap bahwa jika angka golput di indonesia lebih dari 50% maka hasilnya bisa dibatalkan atau diratifikasi oleh Mahkamah Internasional  karena parlemen  indonesia tergabung dalam IPU (international Parlement United) dan jika melanggar indonesia bisa diembargo oleh dunia internasional dalam segala aspek bidang baik olahraga, maupun budaya. Lukman menambahkan bahwa golput atau tidak yang penting kita tetap memikirkan bangsa ini ke depan. (NR)
*Tulisan dimuat dalam Majalah Ber-SUARA LAPMI Cabang Semarang Edisi XXVIII April 2014M/1435 H
Info & Berlangganan : 085640281855