Pengepungan Kantor TV Cederai Demokrasi

Aria Bima SaktiHMINEWS.Com – Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI MPO menyayangkan pengepungan dan pengrusakan Kantor TV One di Yogya dan Jakarta. Tindakan tersebut dinilai mencederai demokrasi yang pers merupakan pilarnya yang keempat.

“Kemerdekaan pers dijamin dalam Undang-Undang, yaitu UU No.40 Tahun 1999. Disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” kata Staf Komisi Hukum & HAM PB HMI MPO, R Aria Bima Sakti, Sabtu (5/7/2014).

Aria Bima Sakti menuturkan, dengan landasan hukum tersebut media pers apapun termasuk TV One berhak memberikan info-info kepada masyarakat dengan pertanggungjawaban terhadap hukum bahwa pemberitaan yang disampaikan adalah benar.

“Dengan demikian aksi pengepungan kantor TV One tersebut, atas instruksi petinggi partai berinisial TK, adalah upaya atau tindakan yang melanggar UU yang diancam sanksi pidana yang berlaku,” lanjutnya.

Menurutnya, pemberitaan yang dirasa merugikan pihak terkait di dalamnya atas konten dijelaskan adanya hak jawab yang diatur secara jelas dalam UU Pers. Sebagaimana diberitakan, pengepungan kantor TV One baru-baru ini dilakukan atas pemberitaan yang menyebut bahwasanya partai berlambang banteng (PDIP) membina hubungan erat dengan Partai Komunis China.