Setelah Tak Ada Lembaga Survey Netral, Apa?

rqcDua kubu lembaga survey, pendukung dua pasang Capes/Cawapres, saling melaporkan sebagai buntut kisruh hasil hitung cepat (quick count) Pilpres 09 Juli 2014. Lembaga survey yang terlebih dahulu dialporkan adalah Saiful Mujani Research Centre (SMRC), Cyrus dan Center for Strategic and International Studies (CSIS)

M Maulana, salah seorang anggota tim advokat Prabowo-Hatta, menyatakan SMRC patut diduga tidak independen dan partisan karena Saiful Mujani mengakui secara terbuka berkampanye negatif menentang pencalonan Prabowo. Sementara Cyrus adalah konsultan pemenangan Jokowi sewaktu Pilgub DKI 2012. Demikian kata dia dalam saat melapor ke bawaslu, Jumat (11/7/2014).

Selain melaporkan dua lembaga survei tersebut, mereka juga melaporkan salah satu pengamat politik bernama Adrinof Chaniago. Trim advokat Prabowo-Hatta mengaku mendapat informasi bahwa Adrinof merupakan konsultan Jokowi saat Debat Capres.

Sebagai serangan balik, 4 lembaga survey yang dinilai mendukung Prabowo-Hatta pun dilaporkan. Keempatnya adalah Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survey Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC) dan Jaringan Suara Indonesia (JSI). Laporan bukan ditujukan ke Bawaslu, akan tetapi ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim Mabes Polri), dan pelapornya adalah Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta, Sabtu (12/7).

Keempat lembaga survei tersebut dituduh telah melakukan pembohongan publik dengan memanipulasi data dalam quick count Pilpres dan memenangkan kubu Prabowo-Hatta, berbeda dari umumnya lembaga survey yang hasilnya memenangkan Jokowi-JK.

Pihak PBHI Jakarta mengaku menemukan bukti yang menunjukkan manipulasi data di lapangan oleh keempat lembaga survey, salah satunya adalah angka prosentasi jumlah responden yang mencapai 100,35 persen dari angka wajarnya, yakni 100 persen.

Pandangan Kritis

Quick count merupakan terobosan ilmiah yang telah teruji, meski tidak selalu tepat. Sah-sah saja mempercayai quick count sebagai sebagai sebuah metodologi. QC memang ilmiah, tetapi bukan berarti tidak bisa dimanipulasi sama sekali. Ianya menjadi wajar dan representatif, salah satunya indikatornya, manakala dilakukan secara transparan dan tidak salah dalam pengambilan sampel.

Temuan kejanggalan proses penghitungan ini yang sudah banyak dikaji. Misalnya, (tidak jadi deh, hehe ). Percaya seratus persen terhadap lembaga survey itu konyol, demikian juga sebaliknya terhadap lembaga negara yaitu KPU, apalagi Ketua KPU sendiri mengatakan hasil real count KPU pun tidak mutlak. Lho? Artinya masih bisa digugat ke MK jika ditemukan kejanggalan.

Sebenarnya quick count bisa digunakan untuk mengawal real count. Sayangnya, dari awal lembaga-lembaga survey yang melakukan penghitungan cepat ini dinilai sudah tidak netral, dan dibiayai pihak tertentu. Pun demikian dengan quick count yang dilakukan oleh lembaga negara yang seharusnya netral. Namun demikian, masyarakat (yang tidak tergabung ke dalam berbagai lembaga survey) tetap bisa memainkan perannya. Toh KPU telah menempuh terobosan baru dengan mengunggah form C1 ke internet yang bisa dipantau dari mana saja.

Fathur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *