Mengapa Quick Count Agak Aneh

qcSaya ditanya mengapa belum menyetujui hasil Quick Count lembaga-lembaga kredibel yang memenangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Ini karena memang hasilnya bertentangan dengan prediksi dimana jauh-jauh hari bahkan bulan kita sudah katakan akan terjadi close to call (selisih tipis) sekitar 3% saja, dan SBY akan mengambil peran sebagai mediator. Ini merujuk pada teori base case yang diperkenalkan guru ekonometrika Dale W. Jurgenson dari Harvard adanya faktor exonegenous variable, atau hal-hal yang mengubah secara dramatis terhadap perhitungan dan nilai-nilai.

Dalam kasus pilpres 2014 kita sekarang, maka media massa dan media sosial terlibat aktif dalam proses exogenous tadi. Hal ini terjadi karena ada kasus dasar (base case) yang kita set dan kemudian kita adopsi sebagai asumsi rujukan (default assumption). Asumsi ini digunakan karena kita membutuhkan model dan simulasi untuk memahami sebuah kasus dan mengambil alternatif kasus jika dibutuhkan.

Pada kasus kita ini asumsi dasarnya adalah:

1. Jokowi harus menang karena popularitas dan elektabilitasnya tinggi (di atas 70%)
2. Jokowi harus menang meski dipasangkan dengan sandal.

Pada perkembangannya adalah, bahwa semua lembaga survey sepakat dalam satu setengah bulan, elektabilitas dan popularitas Jokowi menurun sementara Prabowo menunjukkan tren naik. Rata-rata menempatkan posisi puncak bagi kedua kandidat pada angka di bawah 50%. Di sini kemudian muncul dorongan dari base-case assumption kepada alternative case. Kira-kira bagaimana jika nanti garis elektabilitas Jokowi yang terus menurun akan bertemu dengan garis elektabilitas Prabowo yang menanjak. Titik “cross” atau simpang dari kedua orang ini adalah pada titik 48% atau amannya titik 50%. Saya yakin semua lembaga survey percaya itu.

Sangat sulit mengabaikan tren berhenti di titik itu bagi kedua pihak, yang artinya apa mau dikata elektabiltias Jokowi akan terus turun dan Prabowo akan menyalip (crossing). Sehingga ini menimbulkan pertanyaan dan kegusaran bagi semua pihak konsultan tentunya. Apa mungkin akhirnya Jokowi tersalip Prabowo? Jawabannya ya, karena terjadi rasio konstan dari trend penurunan-kenaikan kedua kandidat tadi.

Nah, menghindari posisi ‘tidak enak’ bagi salah satu pihak ini maka, ada alternative case yang perlu dimunculkan melalui asumsi baru yaitu:
1. Jokowi menang menurut QC lembaga kredibel
2. Jokowi kalah menurut QC lembaga yang dipertanyakan kredibilitasnya
3. Jokowi kalah hanya jika dicurangi.
4. Jokowi harus menang, jika kalah maka lembaga dipertanyakan kredibilitasnya atau terjadi operasi kecurangan (Jusuf Kalla).

Nah, di sini kata “kredibilitas” dan “kecurangan” akan menjadi: exogenous variable, yang kita bahas di atas sebelumnya. Menggantikan hal yang penting juga kita pertanyakan, yaitu bagaimana tren menurunnya Jokowi dan menanjaknya pamor Prabowo ternyata berhenti di angka 48% oleh lembaga-lembaga survey tadi. 

Bagaimana tren dalam 1,5 bulan yang bergerak sligthly moderate tiba-tiba secara non konvensional bounching (melambung lagi) dimana Jokowi bergerak naik mendadak dari tren penurunan di angka 48% (SMRC) menjadi 52,45%.

Decline Projection pada kandidat yang terus mengalami defisit (Jokowi) sebetulnya memiliki rasio konstan secara nasional. Ini kenapa kita dengan mudah melihat rata-rata suara hampir seimbang menunjukkan penurunan dan kenaikan. Namun ketika terjadi bounching seperti yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga survey yang kredibel dengan menunjukkan angka kenaikan 4% dalam satu hari pemilihan ini benar-benar ajaib.

Sehingga wajar kita yang masih mau berpikiran sehat dan fair ingin tahu juga bagaimana hitung-hitungannya terjadi. Tetapi tetap saja, Pilpres ini sudah diputuskan siapa peserta dan wasit-wasitnya. Untuk itu lebih baik kita bersabar menunggu hasil pasti KPU pada 22 Juli besok.

Andi HakimAndi Hakim

PBNU: Deklarasi Kemenangan Harus Tunggu KPU

(VIVAnews/Agus Tri Haryanto)
Konferensi Pers PBNU (VIVAnews/Agus Tri Haryanto)

HMINEWS.Com – Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj meminta masing-masing capres-cawapres menahan diri dalam mendeklarasikan kemenangan. Deklarasi kemenangan dinilai terlalu dini dan meresahkan karnea hanya berdasar hasil penghitungan cepat tim surveinya masing-masing.

“Kita tetap menghormati kerja tim survei di alam demokrasi. Hanya saja semua pihak mesti menunggu proses penghitungan KPU sebagai penghitungan resmi yang diatur undang-undang,” ujar KH Said dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2014) siang.

Kyai Said menyarankan, daripada deklarasi lebih baik bersama-sama mengawal penghitungan resmi KPU. Ia juga menyatakan bahwa siapapun yang menang adalah bangsa Indonesia dan harus disyukuri karena pemilihan telah berlangsung dengan damai.

Ia juga meminta masing-masing pihak jangan sampai saling mengejek, menghina atau meremehkan pihak lain yang menimbulkan provokasi dan merusak suasana demokrasi yang sudah berjalan dengan baik dalam proses pemilihan.

“Mari kita tunggu hasil sebenarnya dari perhitungan KPU, setelah itu semua pihak harus mengakui siapa yang akhirnya terpilih,” tandasnya.

Pimpinan salah satu pesantren di Cirebon tersebut juga meminta negara lain tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Negara-negara lain tidak boleh seenaknya menyatakan siapa pemenang Pilpres 2014 sebelum pengumuman resmi KPU berdasarkan real count.

PB HMI Instruksikan HMI Cabang Galang Solidaritas Palestina

peduli gazaHMINEWS.Com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menyerukan HMI se-Indonesia melakukan aksi kemanusiaan untuk Palestina. Instruksi bernomor 036/A/SEK/08/1435 H tentang Instruksi Aksi Nasional Mengutuk Penyerangan Militer Israel.

“Sehubungan dengan aksi brutal militer israel yang menyerang Jalur Gaza Palestina, maka PB HMI (MPO) menginstruksikan kepada seluruh Cabang HMI (MPO) agar melakukan aksi damai mengutuk aksi militer Israel terhadap Palestina.

Aksi dilakukan juga dengan penggalangan dana untuk Palestina. Dana yang terkumpul di kirim via rekening PB HMI dan akan diteruskan melalui jaringan internasional PB HMI. Duka Palestina Duka Seluruh Umat Islam Dunia,” demikian instruksi yang ditandatangani Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo dan Sekretaris Jenderal Abdul Malik Raharusun.

Berdasar instruksi, aksi dilakukan pada : Jumat 11 Juli 2014, jam 09.00 – selesai.

Gaza Diserang, Dimana Dewan Keamanan PBB?

gazaHMINEWS.Com – Dunia internasional, khususnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) diam atas seraengan israel ke Gaza, Palestina. Hal itu menandakan matinya keadilan, sebab DK PBB selalu tidak bisa berkutik jika kekerasa dilakukan pihak israel.

“Dunia internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB gagal menetapkan resolusi dan mengkriminalisasikan pelaku kejahatan perang Israel. Negara pembela keadilan bagi Palestina selalu kalah oleh Hak Veto yang menjadi andalan negara-negara adidaya anggota Dewan Keamanan PBB,” kata Staf Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI MPO, R Aria Bima Sakti, Kamis (10/7/2014).

Bima mengingatkan tidak berfungsinya Deklarasi untuk Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 Duham bagi Palestina. Sedangkan Israel selalu melakukan invasi militer dengan alasan peluncuran roket Hamas ke wilayahnya.

“Memang Konvensi Jenewa menjelaskan substansi bahwa ‘Anggota DK PBB berhak mempertahankan diri dari serangan negara tau kelompok lain. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terbukti. Amerika dan sekutunya pun menyatakan itu adalah upaya pertahanan diri, dan pasal 55 menjelaskan agar ‘Penjajah, dalam hal ini Israel, harus menyediakan barang yang diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga sipil.’ Kenyataannya waga sipil lah yang banyak menjadi korban. Israel sama sekali tidak mematuhi hukum pada pasal tersebut,” tandas Bima.

Bima mendesak warga dunia harus mempersoalkan kejahatan serta pelanggaran hukum dan hak asasi manusia ke Mahkamah Internasional yang memiliki kewenangan atas  hal tersebut.

“Invasi terus-menerus yang dilakukan israel jelas melanggar Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Pada pasal 46 dijelaskan ‘Untuk menghukum setiap orang (negara dan kelompok) yang diduga melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa,” tegas Bima.

Pengumuman Quick Count Terlalu Dini dan Dikhawatirkan Picu Konflik

Quick Count Pilpres 2014
Quick Count Pilpres 2014

HMINEWS.Com – Klaim dan pengumuman kemenangan pasangan capres-cawapres berdasarkan hasil quick count (hitung cepat) dinilai terlalu dini. Hal itu dikarenakan quick count masih menggunakan sampel, dan validitasnya tidak 100 persen, berbeda dengan real count.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia, Ubedillah Badrun kepada HMINEWS, Kamis (10/7/2014) dini hari. Lebih jauh ia khawatir dampak dari pengumunan atas sesuatu yang belum pasti hasilnya tersebut.

“Efek pengumuman kemenangan berbasis quick count ini bisa memicu konflik horisontal karena masing-masing kubu sudah merasa seolah-lah sebagai pemenang, padahal pengumuman resmi belum dilakukan KPU,” tandasnya.

Ia mengingatkan perlu menjadi catatan bagi semua lembaga survey dari kedua kubu calon presiden, bahwasanya bisa jadi memang quick count tapi kalah di real count.

“Hal ini pernah terjadi pada sejumlah quick count Pemilukada di sejumlah daerah, misalnya Pemilukada Bali tahun 2013, di mana menurut quick count SMRC disebutkan bahwa perolehan suara pasangan Puspayoga-Sudikerta 49,8%, dengan data masuk sebesar 99,50%. Ternyata kemudian perhitungan real count hasilnya menunjukkan sebaliknya,” papar dosen Ilmu Politik UNJ tersebut.

Sebagaimana diketahui, begitu usai pencoblosan Pilpres 9 Juli 2014, berbagai lembaga survey melakukan penghitungan cepat dan hasilnya berbeda-beda untuk kedua pasang capres-cawapres. Kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla pun saling mengklaim kemenangan dan ditegaskan dengan pidato kemenangan yang disiarkan stasiun televisi.

Fathur

Cabang Baru HMI MPO Terbentuk di Bolmut

BolmongutHMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), resmi dibentuk.
Pembentukan cabang baru tersebut setelah melaksanakan training perdana yang dimotori HMI Cabang Gorontalo asal Bolmut, juga didukung mahasiswa Universitas Dumoga Kotamobagu yang terdapat di Kotamubagu.
Training perdana tersebut digelar pada 3-5 Juli di Kecamatan Baroko, dengan pengader dari HMI Cabang Gorontalo sebagai komitmen untuk membumikan HMI di Tanah Bolmut. Sebagai Master of Training diambil alih langsung oleh Ketua Umum HMI-MPO Cabang Gorontalo, ukhti Gustin A Husin.
Usai melakukan LK I, Para Pengader HMI-MPO langsung menggelar Penutupan sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan pengurus HMI-MPO Cabang Bolmut yang dilantik langsung oleh Wasekjen PB HMI-MPO, Fendi Tulusa, sekaligus mengesahkan Iswanli Rahman selaku Ketua Umum periode pertama HMI-MPO Cabang Bolmut.
“Dengan terbentuknya Cabang dari salah satu organisasi tertua di Indonesia ini semoga bisa membawa perubahan secara intelektual dan spritual bagi mahasiswa yang ada di daerah ini,” kata Iswanli dalam sambutannya.
Iswanli juga berjanji akan membesarkan HMI di Tanah Bolmut sebagai bentuk pengabdiaanya dalam HMI-MPO serta berkomitmen akan terus menggenjot perkaderan agar HMI-MPO yang ia nakhodai statusnya naik dari cabang persiapan menjadi pabang penuh.
Sementara itu, Wasekjen PB HMI MPO, Fendi Tulusa, mengharapkan agar cabang baru tersebut bisa eksis sebagai organisasi pergerakan yang selalu komitmen dengan misi keislaman.
“Saya siap mengawal teman-teman dalam mengawal proses perkaderan yang ada di HMI Cabang Bolmut ini sebagai cabang termuda diantara cabang-cabang HMI yang ada di Indonesia,” tandas Fendi.

Pengurus Badko Sulambanusa Dilantik

Pelantikan BadkoHMINEWS.Com – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Badko Sulambanusa Periode 2013-2015 M resmi dilantik. Pelantikan bertempat di Auditorium Mas’ud Sikong, Kampus Politani, Kabupaten Pangkep, Senin (7/7/2014).

Bertindak sebagai penyelenggara kegiatan HMI Cabang Pangkep. Acara yang dirangkaikan dengan rapat kerja ini berlangsung khidmat dan semarak, adapun tema kepengurusan periode ini adalah “Konsolidasi Perkaderan dan Keilmuan HMI; Ikhtiar Mewujudkan Kemandirian Cabang Se-Sulambanusa.”

Dalam sambutannya, Pengurus Besar HMI MPO yang diwakili Ketua Komisi Lingkungan, Subardin, menekankan bahwa tema kepengurusan yang diusung Pengurus Badko Sulambanusa selaras dengan tema kepengurusan PB. Hal ini penting mengingat Badko merupakan perpanjangan tangan PB di tingkat regional.

Sementara itu, Ketua HMI MPO Badko Sulambanusa, Zaenal Abidin Riam, dalam sambutannya menjelaskan, syarat utama kemandirian cabang adalah berkembangnya tradisi perkaderan dan kultur keilmuan dalam cabang bersangkutan.

Wilayah kerja Badko Sulambanusa terdiri dari: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Pengurus Cabang Se-Sulambanusa menaruh harapan besar terhadap kepengurusan Badko Sulambanusa periode ini.

Tiga Kategori Muslim di Amerika

HMINEWS.Com – Ada tiga kategori kaum muslim yang tinggal di Amerika: isolasi, asimilasi, dan integrasi. Ketiga jenis kaum muslim tersebut masing-masing memiliki tantangan yang berbeda. Hal ini disampaikan oleh Jawad Bayat dalam Diskusi Islam in America yang diselenggarakan oleh AIFIS (American Institute for Indonesian Studies), awal Juli 2014 lalu di Masjid Rahmatan lil Alamin, Yogyakarta.

Jawad Bayat adalah mahasiswa S2 di Hartford Seminary, Amerika. Dia merupakan generasi pertama yang lahir di Amerika dari keluarga Afganistan yang melakukan migrasi di Amerika pada tahun 1981 karena kondisi keamanan di Afganistan.

Kategori pertama isolasi, merujuk kepada kaum muslim di Amerika di mana mereka hanya bergaul dengan sesama kaum muslim dari negara asal mereka datang. Misal mereka datang dari Indonesia, kaum muslim tersebut hanya bergaul dengan sesama kaum muslin yang berasal dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menjaga jarak dengan warga Amerika lainnya. Dengan kondisi demikian, mereka dapat dikatakan kelompok muslim yang eksklusif. Tantangan yang mereka hadapi adalah pergaulan mereka sangat terbatas karena hanya mengenal dari kelompok yang berasal dari negara yang sama.

Kategori kaum muslim yang kedua adalah asimilasi. Kelompok ini biasanya berasal dari kalangan remaja dan muda lainnya. Mereka bergaul dengan kalangan remaja dan muda Amerika, bahkan mereka juga ikut pesta dan pergi ke diskotik sebagaimana yang dilakukan anak-anak muda Amerika. Persoalan yang dihadapi oleh kelompok ini adalah mereka cenderung meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam Islam, seperti sholat.

Sedangkan kategori kaum muslim yang ketiga adalah integrasi yang merujuk kepada kaum muslim yang mampu bergaul dengan warga Amerika pada umumnya tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim atau muslimah. Kelompok ini biasanya berasal dari kalangan muslim kelas menengah yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang baik.

Diskusi yang dihadiri sekitar 70 peserta ini mendapat banyak respon. Salah satu peserta perempuan bertanya bagaimana kondisi kaum muslimah di Amerika, apakah ada halangan dalam menggunakan jilbab. Jawad menjawab bahwa Pemerintah Amerika memberikan kebebasan kepada seluruh pemeluk agama termasuk Islam untuk menunjukkan identitas keagamaan.

Bagi kaum muslimah diperbolehkan untuk tidak menggunakan jilbab. Apabila ada seseorang atau kelompok yang memaksa kaum muslimah untuk menggunakan jilbab, muslimah tersebut dapat melapor kepada polisi dan polisi akan menangkap pihak yang melakukan pemaksaan tersebut

Tersedia Rp 24 Triliun Beasiswa LPDP

wisuda uiHMINEWS.Com – Dana beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Pendidikan telah mencapai Rp 24 triliun. Ada tiga skema yang disiapkan melalui dana pendidikan ini: Beasiswa (70%, terbagi menjadi beasis), Penelitian Kebijakan Nasional dan Rehabilitasi Infrastruktur Akibat Bencana.

Menurut Menteri Pendidikan, Mohammad Nuh, tabungan tersebut disiapkan pemerintah sebagai pertanggungjawaban antar generasi, dari pemerintah 2009-2014 ke pemerintah berikutnya. Akumulasi dari tahun 2010 lau, untuk memastikan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang tertinggi.

“Cita-citanya, agar adik-adik bisa kuliah di mana saja tanpa harus mengemis biaya kuliah, karena sudah disediakan negara,” kata Mendikbud pada Rabu (2/07), di kantor Kemdikbud.

Ia berharap, hingga 2045 dimana generasi emas memegang tampuk kepemimpinan, tabungan tersebut terus bertambah.

Jumlah tersebut untuk beasiswa S2 dan S3 putra-putri Indonesia yang terbagi ke dalam tiga kelompok: Beasiswa Presiden, Beasiswa Pemerintah, dan Beasiswa Afirmatif.

Beasiswa Presiden (Presidential Scholarship) merupakan beasiswa yang diberikan oleh presiden hanya bagi calon mahasiswa yang lulus di 50 perguruan tinggi terbaik di dunia. Untuk Beasiswa Pemerintah, ini adalah beasiswa yang disiapkan untuk siapa saja; baik pegawai negeri sipil, dosen, atau siapapun yang ingin terus melanjutkan pendidikannya dimana saja. Dan Beasiswa Afirmatif, dikhususkan bagi lulusan Bidikmisi yang memenuhi syarat untuk melanjutkan ke S2 atau S3.

Pengepungan Kantor TV Cederai Demokrasi

Aria Bima SaktiHMINEWS.Com – Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI MPO menyayangkan pengepungan dan pengrusakan Kantor TV One di Yogya dan Jakarta. Tindakan tersebut dinilai mencederai demokrasi yang pers merupakan pilarnya yang keempat.

“Kemerdekaan pers dijamin dalam Undang-Undang, yaitu UU No.40 Tahun 1999. Disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” kata Staf Komisi Hukum & HAM PB HMI MPO, R Aria Bima Sakti, Sabtu (5/7/2014).

Aria Bima Sakti menuturkan, dengan landasan hukum tersebut media pers apapun termasuk TV One berhak memberikan info-info kepada masyarakat dengan pertanggungjawaban terhadap hukum bahwa pemberitaan yang disampaikan adalah benar.

“Dengan demikian aksi pengepungan kantor TV One tersebut, atas instruksi petinggi partai berinisial TK, adalah upaya atau tindakan yang melanggar UU yang diancam sanksi pidana yang berlaku,” lanjutnya.

Menurutnya, pemberitaan yang dirasa merugikan pihak terkait di dalamnya atas konten dijelaskan adanya hak jawab yang diatur secara jelas dalam UU Pers. Sebagaimana diberitakan, pengepungan kantor TV One baru-baru ini dilakukan atas pemberitaan yang menyebut bahwasanya partai berlambang banteng (PDIP) membina hubungan erat dengan Partai Komunis China.