Akun Triomacan2000 dan Fenomena Spatial Justice (1)

In politics, perception is reality and the truth is negotiable.” – Don Martin

Fenomena akun Triomacan2000 (karena dihack sekarang menjadi @TM2000Back -red) kembali menjadi kehebohan di jagad dunia maya. Apalagi waktu pilpres kemaren, arus informasi di tengah-tengah masyarakat sangatlah padat. Publisitas informasi disebarkan melalui kanal-kanal media, baik dari media elektronik, media cetak, sampai bahkan media sosial seperti twitter, facebook dan lain-lain. Pada kasus pilpres 2014 yang melibatkan banyak pihak, padatnya informasi terjadi karena media-media dimanfaatkan secara massif. Bahkan pihak-pihak yang tidak mempunyai relasi politik dengan calon yang didukungnya pun ikut menggunakan akunnya di media sosial sebagai sarana kampanye dengan menyebar informasi.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat wajar mengingat pihak-pihak non partisan memang tidak memiliki media massa untuk kampanye. Akun Triomacan2000 pun melakukan hal yang sama. Namun, kicauan Triomacan2000 dianggap sekedar bualan belaka mengingat materinya terlalu fantastis bagi nalar publik yang awam mengenai hal-hal berbau intelijen. Tapi, apakah materi-materi kicauan Triomacan2000 dapat dibuktikan kebenarannya serta layak untuk dipercayai publik demokrasi? Bisa jadi, pertanyaan ini juga layak dilemparkan ke media massa mainstream. Layakkah informasi-informasi yang mereka sampaikan diamini kebenarannya?

Demokrasi dan Media

Dalam rimba demokrasi, setiap keputusan-keputusan individu di dalam masyarakat selalu dibangun atas fondasi ketercukupan informasi di kepalanya. Sebab itulah, perbendaharaan informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi individu masyarakat demokratis. Seorang pemilih, misalnya, akan menentukan pilihannya pada suatu calon pemimpin berdasarkan informasi-informasi yang diterimanya. Untuk mencukupi kebutuhan inilah, masyarakat memanfaatkan pers sebagai sarana memperoleh informasi.

Dalam bukunya yang berjudul “Four Theories of the Press”, Fres S Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm merumuskan empat teori pers yang sangat terkenal. Salah satunya adalah teori Libertarian Press (pers libertarian), yaitu sebuah teori yang menjelaskan bahwa pers berperan sebagai kontrol negara dan oleh karenanya, pers dianggap sebagai salah satu pilar penegak demokrasi. Berbeda dengan teori pers lain seperti Authoritarian Press atau The Soviet Communist yang cenderung menitikberatkan pemberitaan untuk memelihara status quo pemerintahan, fungsi Libertarian Press memiliki implikasi pola pemberitaan yang sebebas-bebasnya. Sementara teori The Social Responsibility hampir sama dengan fungsi Libertarian Press namun lebih menekankan pada aspek kepatuhan terhadap norma-norma sosial sehingga teori ini lebih dipilih oleh masyarakat yang sudah paham makna demokrasi yang sehat.

Dalam dunia pers Indonesia yang bercorak Libertarian, kepemilikan atas media merupakan cara ampuh untuk mendulang opini publik serta mengarahkannya pada konstruksi yang ingin dicapai oleh sang pemilik media. Menurut teori Marxisme Klasik, pesan yang disampaikan oleh media massa memang sejak awal dibuat dan disampaikan kepada khalayak untuk satu tujuan, yaitu membela kepentingan para kapitalis. Karena media hanyalah alat bantu dari kelas yang dominan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya melalui cara-cara eksploitatif.

Spatial Justice

Menurut Edward W Soja, keadilan berkaitan erat dengan ruang geografis dimana kemerataan distribusi sumberdaya, jasa, dan akses merupakan hak asasi manusia yang paling dasar. Dimensi ruang adalah dimensi yang bersifat kuantitatif, dimana, bila ada salah satu pihak yang diuntungkan, maka pasti ada pihak lain yang dirugikan. Ibarat timbangan, bila berat salah satu sisinya maka sisi yang lain jadi lebih ringan. Maka, selisih antara yang untung dan yang buntung merupakan titik eksploitasi. Itu sebabnya prinsip paling dasar dalam sirkulasi ekonomi adalah keseimbangan manakala masing-masing pihak harus saling menguntungkan.

Dalam ruang demokrasi dengan corak Libertarian Press, distribusi opini terjadi dengan sangat massif lewat kanal-kanal media. Mereka yang memiliki media massa bisa dengan mudah menggiring opini publik dan menetapkan suatu agenda agar dianggap penting oleh publik. Bahkan pemilik media juga bisa menyerang pihak-pihak yang menghambat kepentingannya.

Dalam kasus materi kicauan Triomacan2000 yang dianggap fantastis, banyak pihak yang menuntut bukti. Kebenarannya memang sulit dibuktikan, tapi sepertimana yang pernah disampaikan oleh akun @robethfuad mengenai kicauan Triomacan2000 sambil menyitir kutipan film Sherlock Holmes, bahwasannya terkadang sesuatu yang rumit terurai dengan cara-cara sederhana. Proses pembuktian selalu melibatkan tafsir tekstual yang bisa jadi menghilangkan konteks aslinya. Bukti tersurat memang dibutuhkan untuk pembuktian, tapi itu menyebabkan tafsir-tafsir yang bersifat tekstual.

Bila diamati, subyek-subyek kicauan Triomacan2000 sebenarnya adalah pembongkaran kebobrokan institusi. Dan pihak-pihak yang dibelanya pun sama-sama merupakan tumbal yang dikorbankan oleh kekuatan politik atau konglomerat yang menggunakan jasa media untuk menyudutkan diri mereka. Hal yang sama juga terjadi pada pemilik akun, Raden Nuh. Di samping itu, tak masuk akal bila Triomacan2000 dianggap akun berbayar, karena pihak-pihak yang dibelanya justru orang yang tidak memiliki sumberdaya finansial yang cukup besar dibanding pihak yang menjadi sasaran kicauannya. Sebut saja Antasari Azhar, Anas Urbaningrum, Rudi Rubiandini dan lain-lain. Bahkan seringkali sasaran kicauannya adalah obyek-obyek ‘besar’. Untuk apa upaya menyasar obyek besar dilakukan hanya demi uang.

Raden Nuh yang merupakan pemilik akun juga pernah terlibat dalam episentrum politik mengingat dirinya adalah mantan direktur sebuah BUMN. Itu terjadi sebelum pada akhirnya ia keluar dari posisinya karena alasan idealisme dan kemudian membangun jaringan, salah satunya adalah pihak-pihak yang berdiri di belakang akun Triomacan2000.

Mengingat pula fakta bahwa demokrasi Indonesia merupakan arena pertarungan informasi, maka Triomacan2000 memilih twitter sebagai media untuk melawan kekuatan-kekuatan yang menggunakan jasa media massa, di samping pengelolaannya yang efisien. Kalau informasi-informasi dari media massa tersebut tidak ditanggapi dengan countering, tentu saja mereka akan dihakimi publik lantaran opini mereka sudah diarahkan para pemilik media. Betapa pengadilan opini publik jauh lebih berpengaruh daripada pengadilan resmi membuat Raden Nuh terdorong memiliki alat media seperti twitter sebagai alat meng-counter arus informasi.

Menurut Melvin L DeFluer, media massa memiliki pengaruh kognitif, afektif dan behavioral. Ketiga aspek tersebut membangun sebuah konstruksi sikap pada diri individu atas pemberitaan yang disampaikan media massa. Dari sinilah masyarakat mengambil sikap “like and dislike” terhadap obyek pemberitaan. Itu sebabnya dalam dunia demokrasi yang medianya bercorak Libertarian, masyarakat dapat dengan mudah menjadi ‘hakim’ atau ‘pengacara’ dalam mengadili orang atau apapun yang jadi obyek pemberitaan.

Apabila upaya penggiringan opini publik seperti ini disebut sebagai operasi intelijen, maka upaya countering melalui media twitter seperti yang dilakukan Raden Nuh merupakan operasi kontra-intelijen. Saat ini sangat sulit menentukan informasi dari media massa mana yang bisa diamini kebenarannya, karena kebenaran bisa dimanipulasi dengan mudah oleh pihak yang paling mampu melakukannya, yaitu para pemilik media. Oleh sebab itulah muncul Triomacan2000 sebagai upaya perlawanan terhadap arus opini yang diarahkan para pemilik media.

Saat banyak orang menuntut bukti kebenaran kicauan Triomacan2000, seharusnya kebenaran pemberitaan media massa pun layak dipertanyakan. Hanya karena sudah terpercaya dan memiliki nama besar, bukan berarti suatu media bebas dari praktek manipulasi pemberitaan. Karena kemapanan demikian yang justru bisa menjebak konsumennya agar mau mengikuti upaya penggiringan opini. Maka, timbul pertanyaan apakah suatu pemberitaan yang berasal dari media massa sama meragukannya dengan pemberitaan yang berasal dari akun twitter seorang individu di antara banyaknya pemilik twitter dalam masyarakat demokrasi.

Muhibbuddin Ahmad Al-Muqorrobin

(Kader HMI-MPO Cabang Yogyakarta)