PB HMI: RUU Pilkada Membajak Demokrasi

apHMINEWS.Com – Komisi Politik Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) melihat adanya upaya membajak demokrasi oleh segelintir elit politik melalui RUU Pilkada yang saat ini sedang dibahas di DPR.

Menurut Ketua Komisi Politik PB HMI MPO, Arfianto Purbolaksono, upaya pembajakan tersebut dilakukan dengan cara mengembalikan lagi sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, yang artinya bahwa rakyat Indonesia akan kehilangan hak demokratisnya untuk memilih pemimpin lokal di daerahnya masing-masing.

“Jika RUU tersebut disahkan maka aturan tersebut menjadi inkonstitusional, karena sistem pemilihan langsung merupakan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dimana Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Daerah dipilih secara demokratis,” kata Arfianto, Kamis (11/9/2014).

Ia menggarisbawahi frasa ‘dipilih secara demokratis’ yang dijadikan celah untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak dapat diterima. “Hal ini dikarenakan tafsir Mahkamah Konstitusi mengenai frase tersebut sudah jelas bahwa Pilkada Langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945, sebagaimana termaktub dalam Putusan MK Nomor 72-73/PUU/2004,” paparnya.

Ini diperkuat lagi melalui UU No. 22 Tahun 2007 Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

PB HMI MPO tidak menutup mata atas berbagai alasan yang digunakan oleh para perumus RUU Pilkada, bahwa pilkada langsung berbiaya mahal, menimbulkan konflik horizontal, menyuburkan politik uang dan lain-lain. Namun mengamputasi hak demokratik rakyat untuk memilih kepala daerah sebagai solusi merupakan paradigma yang zhalim dan tidak bertanggungjawab oleh para elit politik, karena berbagai kekurangan dalam praktek pilkada langsung dapat di tekan dan di lokalisir tanpa perlu mengubah sistem pemilihan.

“Kami berpendapat bahwa berbagai permasalahan tersebut justru merupakan bentuk kegagalan pemerintah dan partai-partai politik dalam menegakkan hukum dan memberikan pendidikan politik yang baik. Oleh sebab itu, PB HMI MPO sebagai elemen masyarakat sipil yang turut memperjuangkan lahirnya reformasi menyerukan seluruh kelompok masyrakat pro demokrasi agar mengawal dan menolak pengesahan RUU Pilkada,” pungkasnya.