Malam Sastra Santri STAI Attaqwa Bekasi

Sastra Santri
Suasana Malam Sastra Santri di STAI Attaqwa Bekasi, Sabtu (6/0/2014) malam. Foto Sastra Kalimalang @mahkotabahasa

HMINEWS.Com – Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Attaqwa Bekasi menggelar Malam Sastra Santri ‘Menggali Cinta Ilahi.’ Menghadirkan sejumlah kelompok/ bengkel seni dan sastra di Bekasi.

Dengan tema tersebut dimaksudkan untuk menemukan rasa (dzauq) yang lebih mendalam dalam keberagamaan dan memperhalus akhlaq yang salah satunya bisa dilakukan lewat kegiatan berkenian (sastra). Ini merupakan yang pertama kalinya diadakan di lingkungan pesantren yang didirikan oleh pahlawan nasional dan tokoh kharismatik Bekasi, Almarhum KH. Noer Ali.

Beberapa pementasan dibawakan oleh Bengkel Seni Kartini, Sastra Kalimalang, Teater Korek, Beta Teater dan Sanggar Matahari. Masing-masing pentolan kelompok sastra tersebut mengkhususkan diri untuk berbagi dan menularkan ilmu mereka, seperti salah seorang tokoh sastra yang sudah tidak asing lagi di Bekasi, Ane Matahari (Sanggar Matahari).

Sastra santri stai
Mahasiswa STAI Attaqwa Bekasi dalam Malam Sastra Santri (foto: Adang Ridwana)

Sastra Santri berbeda jauh dari Santri Sastra. Sastra santri maksudnya dalah sastra yang dihasilkan atau mengenai dunia santri, sedangkan santri sastra artinya para pencari ilmu di bidang sastra. Sejauh ini di STAI Attaqwa belum memiliki laboratorium sastra. Diharapkan dengan pementasan ini akan muncul para pegiat sastra yang dengan demikian dapat membentuk kelompok sastra dan pada akhirnya dibentuk laboratorium sastra.

Sebagai informasi tambahan, STAI Attaqwa saat ini diketuai KH. M. Abid Marzuki, M.Ed, dengan dua fakultas: Syariah dan Tarbiyah. Lokasi STAI satu kompleks dengan pesantren putra yang terletak di Desa Ujungharapan Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi.

HMI MPO Badko Jabagbar Gelar Raker

rabadkoHMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Badan kordinator Jawa Bagian Barat (Badko Jabagbar) yang meliputi tiga provinsi menggelar rapat kerja. Bertempat du Wisma Walisongo Jakarta Selatan, Ahad (06/09/2014).

Raker dimulai dengan Studium Generale yang di hadiri puluhan kader HMI-MPO dari berbagai cabang se-Badko.

Ketua Badko Jabagbar, Endri Somantri dalam sambutannya mengatakan, “Raker ini sebagai upaya merekatkan tali silaturahmi serta mensinergiskan perkaderan dan perjuanggiskan HMI di wilayah Badko Jabagbar.”

Tema besar yang diusung oleh pengurus Badko Jabagbar adalah HMI back to Khittah Perjuangan.

Tema besar kepengurusan ini dikupas secara mendalam oleh tokoh sejarah HMI-MPO, Ustadz Zainal Abidin Ura, mantan ketua HMI Cabang Jakarta tahun 1979-1980 dan Syahrul Efendi Dasopang mantan ketua PB HMI-MPO tahun 2007/2009.

Forum HMI ditingkat badko itu sangat disayangkan oleh beberapa kader karena absenya pengurus besar HMI-MPO yang hadir pada momen strategis penguatan konsepsi perkaderan dan perjuangan HMI di Jabagbar.

Hal ini di ungkapkan oleh Adi Wijaya pengurus HMI cabang Bogor Bidang eksternal bahwa “forum-forum krusial seperti ini sangat disayangkan manakala pekerja sejarah saat ini dalam arti pengurus besar HMI tidak hadir dalam menuangkan konsep visioner, bahkan pengurus besar hari ini terindikasi tidak memiliki orientasi besar bagaimana masa depan HMI-MPO sebagai basis perkaderan dan perjuangan untuk memerdekakan kaum mustad apin dan menyiarkan islam.

Selain itu, lanjutnya, wajarnya Pengurus Besar harus memperhatikan dengan serius tentang perkaderan di HMI.

Menurutnya, HMI sebagai organisasi yang harus dipahami oleh kadernya mulai dari hal mendasar kenapa Prof. Lafran Pane mendirikan HMI tahun 1947, kemudian sejauh mana keutamaan HMI bagi kita kadernya.

Asep Kurnia

HMI MPO Serang: DPRD Ingat Amanahmu

SerangHMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Serang mengingatkan DPRD baru agar transparan, partisipatif dan akuntabel. Pesan-pesan itu mereka sampaikan dengan pembacaan puisi Widji Thukul dan puisi WS Rendra sesaat menjelang pelantikan DPRD Kota Serang, Banten.

Menurut para kader HMI MPO Cabang Serang, aksi tersebut sebagai kado buat para wakil rakyat agar tidak lupa pada janji dan amanah mereka. “Mimbar bebas pembacaan puisi karya Wiji tukul dan WS Rendra, hadiah cantik untuk pelantikan sang wakil rakyat,” ujar Arofiah, Rabu (03/09/2014).

Sebagai wakil rakyat, menurutnya, para anggota dewan harus komit pada tiga hal di atas. Transparan atau terbuka agar masyarakat bisa melihat kinerja mereka. Partisipatif benar-benar mendengar aspirasi dari masyarakat bawah yang mereka wakili, dan akuntabel, berbuat sesuatu yang jelas dan bermanfaat.

Kinerja periode sebelumnya juga menjadi kritikan dari  mahasiswa, dimana mereka menganggap bahwa DPRD Kota Serang periode sebelumnya lebih mengejar kuantitas daripada kualitas, dibuktikan dengan masih adanya 23 Perda yang belum dibuatkan Peraturan Walikota (Perwal) nya.

Selain pembacaan puisi, mahasiswa pun mengingatkan dengan pembacaan Al Qur’an. Aksi ditutup dengan membacakan doa bersama agar rakyat Banten dapat lebih sejahtera dan Anggota Legislatif yang terpilih dapat amanah.

PB HMI MPO: Penyusunan Kabinet Harus Profesional

pujiHMINEWS.Com – PB HMI MPO berharap Presiden-Wakil Presiden terpilih berjuang keras merealisasikan janji kampanye mereka. Salah satunya, penyusunan kabinet harus berdasar profesionalisme.

“Harapan rakyat Indonesia pada Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih untuk merealisasikan janjinya cukup besar, janji itu bisa dilihat pertama saat penyusunan kabinet. Apakah kabinet yang dibentuk besar motif transaksionalnya atau berdasar rekam jejak,” kata Ketua Umum PB HMI MPO, Puji Hartoyo di Jakarta (27/8/2014).

Puji mengungkapkan, kabinet yang profesional akan mengurangi beban pemerintahan Jokowi-JK karena terbebas dari kepentingan partai. Sekalipun tidak menutup kemungkinan terdapat orang partai yang masuk dalam kabinet Jokowi-JK.

“Rakyat tidak ingin pemerintahan hanyalah papan catur yang dijadikan permainan politisi didalam pemerintahan” imbuh Puji Hartoyo.

Sebagaimana diketahui, jelang pelantikan presiden terpiliha, saat ini tengah santer wacana pengusulan orang-orang yang akan mengisi kabinet. Selain itu wacana perampingan kabinet juga mengemuka, tinggal menunggu keputusan presiden mendatang.

FORRIMBA akan Ajukan Roadmap Pembangunan Hutan

HMINEWS.Com – FORRIMBA Indonesia menggelar diskusi bertajuk “Roadmap Pembangunan Hutan Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Lingkungan.”  Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, Prof. Dr. Mohammad Na’iem, pakar kehutanan UGM, Drs. Ibnu Multazam, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI,  dan Dr. Riza Suarga,Ketua Pokja Kehutanan KADIN.

FORRIMBA memandang harus ada kebijakan tegas terkait penataan kembali sektor kehutanan Indonesia. Perlu disusun Roadmap Pembangunan Hutan Indonesia ke depan, yang nantinya akan diajukan ke Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Persoalan kehutanan Indoensia adalah soal tumpang tindihnya penggunaan lahan. Hutan dari hari kehari semakin habis karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, menjadikan hutan terkonversi terus menerus menjadi perkebunan, lahan pertanian, serta hunian. Lebih celaka lagi, selama masa Orde Baru, pemerintah tidak melakukan pembangunan dan pemulihan sektor hutan”, Ungkap Ibnu Multazam dalam diskusi yang digelar di Ruang Pertemuan Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta tersebut, Kamis (04/09/2014).

Pembicara yang mewakili KADIN, Liza Suarga menegaskan perlunya skoring atas peta kehutanan Indonesia. Detail luasan hutan Indonesia saat ini harus ditemukan, berapa luasan lahan hutan yang terlantar, berapa lahan hutan yang masih alami, dan juga berapa luasan hutan yang peruntukannya tumpang tindih. Penyelesaian tata ruang dan tata wilayah yang tepat, akan membantu terlaksananya kebijakan di sektor kehutanan.

Sementara itu menurut guru besar Fakultas Kehutanan UGM, Mohammad Naiem, pembangunan hutan Indonesia harus bedasarkan kaidah akademik yang benar. Model pembanguan hutan berupan Silvikultur Intensif (SILIN) dapat diterapkan untuk memulihkan hutan dengan cepat,produksi kayu lebih tinggi dan dipanen dalam waktu yang jauh lebih cepat.

“Teknik silvikulutur intensif akan menjadikan hutan pulih dengan cepat. Seandainya Dana Reboisasi (DR) dimanfaatkan untuk pembangunan sektor kehutanan kembali, dan tidak digunakan untuk peruntukan yang lain, maka persoalan dana untuk membangun hutan kembali akan sedikit pemecahan”, ujar Mohammad Na’iem.

Tri Suharjanto, salah seorang peserta dari kalangan praktisi, menyampaikan, Rodmap memang bisa saja disusun dan disampaikan ke Jokowi-JK melalui rumah transisi. Akan tetapi, jika nanti menterinya tidak dapat melaksanakan, atau mentri yang dipilih Jokowi-JK berasal dari kalangan partai yang tidak paham soal pembangunan sektor kehutanan, maka roadmap yang disusun susah payah, akan sia-sia. Menteri Kehutanan Kabinet Jokowi – JK harus seseorang yang memahami dan tahu bagaimana menyelesaikan persoalan kehutanan.

Mahasiswa Kanada KKN di Tangerang

tamu dari kanada HMINEWS.Com – 18 Mahasiswa asal Kanada tiba di Kabupaten Tangerang untuk KKN, mempelajari kehidupan dan budaya masyarakat setempat. Rencananya, para mahasiswa itu akan menetap di wilayah Seribu Industri itu selama tiga bulan.

Kedatangan mahasiswa canada World Youth dari College Marie Victorine tersebut disambut Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar beserta jajaran serta unsur pemuda yaitu KNPI, Himaputra, HMI MPO Cabang Tangerang dan yang lainnya, bertempat di Pendopo Kantor Bupati Tangerang, Jum’at (05/9/2014).

Menurut Kadisporbudpar Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, para mahasiswa tersebut akan meneliti kehidupan masyarakat pesisir, dan akan dilibatkan dalam kegiatan kepemudaan Disporbudpar Kabupaten Tangerang, diantaranya kegiatan Olahraga tradisional.

cab tgr“Kita sudah mengagendakan beberapa kegiatan yang bakal melibatkan mereka. Seperti kejuaraan Olahraga Tradisional Banten yang akan berlangsung di kabupaten Tangerang pada 5-10 September serta Jambore Pemuda,” paparnya.

Dalam penyambutan itu, mereka disuguhi pertunjukan kesenian daerah seperti tarian khas Tangerang, Banten.

Ketua HMI MPO Cabang Tangerang, Faridal Arkam dengan para pengurus cabang yang turut menyambut kedatangan mahasiswa Kanada tersebut, menyatakan menyambut baik kedatangan tamu asing tersebut, dan hal itu merupakan kesempatan untuk saling bertukar pandangan antar pemuda masing-masing negara. (Khotib)

Menyinggung SARA dan Memprovokasi Pengguna Medsos, Bagaimana Konsekuensi Hukumnya?

Dalam aturan hukum terkait penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dan secara khusus dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transksi Elektronik (UU ITE) perlu dibedakan antara disseminasi informasi yang bermautan pencemaran nama baik, serta yang berkaitan dengan SARA.

uu iteDalam UU ITE, ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3), sedangkan ketentuan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2). Berdasar pasal 43 ayat (1) UU ITE, delik-delik tersebut dapat dilaporkan kepada Penyidik Polri atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik/ PPNS ITE Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Laporan kepada PPNS ITE juga dapat disampaikan melalui email cybercrimes@mail.kominfo.go.id. Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi seluruh unsur dan telah melalui proses peradilan pidana. Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:”SEtiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang  memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.”

Sedangkan bunyi Pasal 28 (2) UU ITE adalah sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”

Perlu dibahas pada topik ini bahwa banyak pihak menganggap Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis.

Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

pepatah PlatoKonstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seesorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Sedangkan konteks berperan untuk memberikan nilai objektif terhadap konten.

Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenaisuasana hati kroban dan pelaku, maksud dantujuan pelaku dalam mendisseminasi informasi serta kepentingan-kepentingan yang ada dalam pendisseminasian (penyebarluasan, ed). Oleh karena itu untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana/ KUHP, khususnya Pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan.

Tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan kerap dipermasalahkan dalam menerapkan ketentuan ini. Akan tetapi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi butir [3.17.1] dijelaskan bahwa terlepas dari pertimbangan mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga sudah pernah diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara Nomor 52 PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak bertentangan dengan Konstitusi. Namun, dalam putusan MK tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan ini merupakan delik laporan atau delik aduan atau bukan.

R. Aria Bima Sakti, SH., MH.
Staf Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia  PB HMI MPO

LAPMI Cabang Semarang Dilantik

HMINEWS.Com – Pengurus baru Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Cabang Semarang dilantik. Kepengurusan dan jabatan diserahterimakan dari pengurus periode 1434-1435H ke pengurus periode 1435-1436 H/ 2014-2015. Acara bertempat di sebuah masjid di Kota Semarang, Sabtu (30/8/2014).

Ketua Umum HMI MPO Cabang Semarang, Rina Sunia Setya, membacakan ikrar pelantikan dan diikuti para pengurus LAPMI disaksikan direktur LAPMI Cabang Semarang demisioner, Noor Rachman, para pengurus cabang dan komisariat serta tamu undangan.

Di akhir acara, diselenggarakan diskusi bertema ‘Self Identity’ dengan pembicara Failasuf, Ketua Umum HMI MPO Cabang Semarang tahun 1992-1993.

Struktur Pengurus LAPMI Semarang:

Direktur: Ahmad Dukan Khoeri
Sekretaris: Noor Lailatul Fatkhiyah
Bendahara: Indah Mula Pertiwi
Staff Direktur I: Muhammad Faizun
Staff Direktur II: Wahyu Romianto
Staff Sekretaris: Muhammad SOleh
Staff Bendahara: Soekarno

sambutan demisioner
Sambutan Direktur LAPMI Semarang demisioner, Noor Rachman
sambutan terpilih
Sambutan Direktur LAPMI Semarang, Ahmad Dukan Khoeri
serahterima
Pendandatanganan serahterima kepengurusan LAPMI Cabang Semarang
Lapmi cs
Ikrar dan pelantikan Pengurus LAPMI Semarang oleh Ketua Umum HMI MPO Cabang Semarang
diskusinya
Diskusi bertema ‘Self Identity’ oleh Kanda Failasuf, mantan Ketua Umum HMI MPO Semarang

Penguatan Akademik Melalui Roadmap Penelitian

HMINEWS.Com – Keunggulan sebuah perguruan tinggi dapat dilihat dari produktivitas penelitian dan publikasi karya ilmiah. Saat ini pergurun tinggi di Indonesia tengah berlomba-lomba mengembangkan tradisi akademik, pada umumnya, dan meningkatkan mutu penelitian dengan pelbagai skema dan program yang disediakan untuk para dosen dan penelitinya.

Di tengah gairah penelitian yang semakin meningkat di kalangan para dosen dan peneliti, kebutuhan lain untuk memperkuat mutu penelitian adalah dengan penyusunan roadmap (peta jalan) penelitian yang jelas untuk para dosen, program studi serta penyusunan penelitian unggulan perguruan tinggi.

Hal ini disampaikan oleh Hilman Latief, Ph.D. dalam Workshop Roadmap Penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora (PPISH) UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan AIFIS (American Institute for Indonesian Studies), pada hari Jumat, 29 Agustus 2014 di UIN Sunan Kalijaga. Hilman Latief adalah alumnus Western Michigan University, Amerika, dan Utreech University, Belanda, yang kini menjadi Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dalam kesempatan tersebut, Hilman menjelaskan beberapa manfaat bagi akademisi, dosen, dan peneliti untuk mengembangkan roadmap penelitian, yaitu penelitian individual lebih terarah; potensi dosen dan orientasi program studi (jurusan) bisa diselaraskan; kesesuaian roadmap individu, prodi dan universitas bisa terbaca; serta mencetak para spesialist atau pakar di bidang yang khusus.

Lebih lanjut, Hilman menyampaikan bahwa dalam penyusunan roadmap penelitian baik untuk individu, program studi, fakultas maupun universitas perlu melihat kembali topik-topik penelitian yang sudah dan sedang diteliti. Selanjutnya, sangat penting untuk menentukan topik-topik penelitian pada masa yang akan datang sebagai bentuk pengembangan dari topik-topik penelitian yang sudah diteliti. Dengan mengembangkan roadmap penelitian, bagi seorang individu dosen atau peneliti akan terbantu dalam membangun suatu kepakaran atau spesialisasi dalam suatu topik yang menjadi minat penelitiannya.