Pemuda Menata Perubahan

mtr lpgHampir semua mahasiswa dari Universitas atau Perguruan Tinggi manapun berwacana hal-hal berbau perubahan, kesejahteraan masyarakat, intelektualitas, modalitas, idealitas dan bahkan  merambah  ke menyoal bagaimana peran  negara melayani warga. Kondisi ini patut disyukuri dan diapresiasi karena dapat menjadi standar acuan pergerakan mahasiswa ke depan.

Namun, berbeda dari hal di atas, ada sisi  krusial  lain  yang justru telah lama menabrak  posisi tawar ribuan mahasiswa dulu dan hari ini di mata publik. Seperti ungkapan pepatah  lama  “kata-kata Anda tidak akan terdengar, karena sikap Anda berisik.” Maksudnya, sikap-sikap yang dipertontonkan mahasiwa lebih intens dalam  menjauhkan kepercayaan masyarakat dari i’tikad baik wacananya. Mulai dari persoalan turun berdemo  karena dibayar, aksi-aksi rusuh, kasus seks bebas, narkoba, miras, prostitusi terselubung, curanmor, dan bentuk tindak amoral lain yang dominasinya di aktori oknum mahasiswa.

Mahasiswa sibuk berwacana tentang nasib masyarakat, tapi, dia sendiri lupa dengan kualitas pribadinya. Padahal dia adalah bagian masyarakat tadi. Mahasiswa seharusnya tidak seperti lilin yang menyinari sekitarnya tetapi dirinya sendiri terbakar. Karena pada akhirnya mahasiswa akan menjadi dianggap PHP (pemberi harapan palsu) oleh masyarakat.

Mahasiswa yang digadang-gadang sebagai agen perubahan (agent of change) Sudah saatnya memaknai bahwa perjuangan adalah merealisasikan kata-kata. Jangan hanya pandai untuk merangkai cita-cita, menyuarakan wacana, tetapi kepandaiannya tidak pernah lebih mengagumkan daripada kemampuannya untuk menunda, menunda realisasinya.

Lantas bagaimana seharunya mahasiswa menata perubahan ? tentunya perbaiki konsep hidup Anda lebih dahulu! berikut caranya:

Pertama, berdirilah di atas kesempatan bukan alasan. Sadarkah bahwa dia yang selalu menunda, selalu lebih kreatif daripada orang yang melaksanakan, bukankah dia selalu menemukan alasan baru atau memberikan kekuatan baru kepada alasan-alasan lama tentang mengapa dia tidak melakukan hal-hal yang menaikkan kelas pribadinya?

Lalu mengapa kita mempercayakan sikap-sikap pribadi kita kepada diri yang kreatifitasnya digunakan untuk membenarkan tidak adanya tindakan? dan diri itu adalah kita, Anda. Ingat, musuhmu adalah alasanmu dan kawanmu adalah peluangmu. Jadi kapanpun Anda mendengar suatu kegiatan yang sekiranya itu baik dan menguntungkan bagi cita-cita Anda, hadirilalah. Jika Anda punya alasan, bunuhlah alasan Anda itu tadi karena sesungguhnya alasan itu adalah rayap-rayap kecil  tapi berdampak besar untuk mengecilkan kesuksesan  Anda.

Kedua, rubah kebiasaan Anda. Manusia adalah makhluk kebiasaan, apa yang menjadi kebiasaannya itulah jadi dirinya nanti. Seorang pulukis, akan menjadi pelukis. Seorang jahat, kebiasaanya menebar kejahatan, akan menjadi penjahat. Seorang  yang berkata bohong, kebiasaannya adalah menebar kebohongan, maka dia akan menjadi pembohong.

Intinya,  kita tidak akan mendapat perubahan apa-apa dari sebuah harapan tetapi kita hanya mendapat apa yang menjadi kebiasaan kita. Rubahlah kebiasaan Anda sekarang, dan selanjutnya biarkan kebiasaan itu yang membimbing langkah Anda menuju perubahan Anda.

Ketiga, harus memiliki batas waktu. Anda tahu bahwa Anda seharusnya harus memulai dan untuk memulai Anda harus  memiliki  batas waktu. Kenapa? Karena bagi dia yang tidak memiliki batas waktu, sama sekali tidak penting baginya untuk memulai. Dan bahkan, dia tidak harus memulai sama sekali karena tidak akan ada yang membuat dirinya terlambat. Sehingga dia mengizinkan dirinya menua tanpa adanya perubahan.

Maka tentukan dari sekarang batas waktu bagi perubahan yang Anda inginkan. Dan biarkan diri Anda menjadi mahasiswa yang aktif, kreatif, dan progresif.

Keempat, cara terbaik untuk memulai adalah memulai. Setelah semuanya kita target dengan waktu, maka mulailah bekerja membangun hidup seindah cita-cita. Langkah pertama adalah bagian terpenting dari sebuah perjalalanan.

Tanpa langkah pertama tidak akan ada perjalanan menuju perubahan. Selanjutnya, isilah dengan kebiasaan yang mengantarkannya mendekat kepada harapan tadi. Dan setelah itu  ingat ini, batas waktu tidak dibuat karena kita harus selesai, tetapi batas waktu dibuat karena kita harus memulai. Jika kita membatasi kebiasaan baik  yang  bisa kita lakukan maka itu berarti kita membatasi besaran yang dapat kita capai.

Kelima, fahami bahwa waktu yang tepat tidak pernah ada. Banyak sekali penulis jumpai mahasiswa yang perubahannya ia serahkan kepada ‘menunggu waktu yang tepat’. Dan ini perkara yang harus diluruskan.

Jika Anda sebagai mahasiswa hanya memulai jika ada waktu tepat. Maka renungkan, bahwa menunggu waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang telah lama diharapkan bisa menjadi  sebuah pemborosan waktu. Karena waktu yang tepat tidak akan datang.

Ketepatan pilihan tindakan  dan kesungguhann dalam bertindaklah yang menjadikan waktu apapun disebuat waktu yang tepat. Jika Anda memulai dan Anda  berhasil maka dengan sendirinya keberhasilan Andalah yang membuat sebuah pilihan waktu untuk memulai disebut waktu yang tepat. Artinya berhasillah lebih dahulu maka itulah waktu tepat yang Anda tunggu, dan tidak ada keberhasilan yang tidak didahului oleh kata ‘memulai’.

Insya Allah, Jika kita sudah menerapkan konsep di atas, dengan sendirinya kita akan menjadi perubah besar bagi diri kita dan masyarakat kita. Amin.

Syamsul Bachry, Presiden BEM STIT Agus Salim Metro-Lampung
HMI Cabang Metro

Perkuat Internal Control dengan E-Procurement dan E-Audit

bahrullah aHMINEWS.Com – Dewasa ini, proses pengadaan barang/jasa di berbagai instansi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD kerap mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Proses ini dianggap sangat rawan terjadinya korupsi yaitu melalui modus kolusi, rekayasa, mark-up, dan sejenisnya yang berujung pada kerugian negara. Karena itulah, prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi perlu diterapkan melalui berbagai macam strategi, misalnya E-Procurement dan E-Audit.

Karena itu pula, pengendalian internal (internal control) di setiap instansi pengelola keuangan negara sangat dibutuhkan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengamanan aktiva.

Hal tersebut disampaikan Anggota BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M. dalam kegiatan Kongres IV Asosiasi Auditor Internal (AAI) dan Pengukuhan Gelar PIA 2014 dengan tema “E-Procurement Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Pengendalian Internal” yang berlangsung pada hari ini (29/10) di The Singhasari Resort, Batu, Malang, Jawa Timur.

“E-Procurement adalah sistem yang terintegrasi antara database sistem komunikasi seluruh/sebagian proses pembelian barang/jasa. Dengan E-Procurement, seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa dapat terpantau sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (fraud) yang kerap disorot dalam pengadaan barang/jasa,” kata Bahrullah Akbar.

Proses pengadaan yang dimaksud meliputi identifikasi kebutuhan awal dan spesifikasi oleh pengguna, melalui pencarian, sumber dan tahap negosiasi kontrak, pemesanan juga termasuk mekanisme yang meregistrasi penerimaan, pembayaran dan sebagai pendukung evaluasi pasca pengadaan.

Bahrullah Akbar berharap E-Procurement ini dapat disinergikan dengan E-Audit yang dikembangkan oleh BPK.  E-Audit adalah bentuk pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik pihak yang diperiksa oleh BPK (auditee) seperti kementerian negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lain-lain.

Dengan adanya sinergi data tersebut, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipadukan dengan data dan informasi yang diperoleh dari auditee.Dengan demikian, pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan negaradapatdilakukan dengan lebih mudah, efisien, dan efektif.

Mahasiswa Kampar Jahit Mulut Tuntut Keadilan ke Jakarta

kamparHMINEWS.Com – Empat mahasiswa Kampar melakukan aksi jahit mulut dari Kampar ke Jakarta. Mereka mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri, DPR RI dan juga ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Kelimanya berangkat pada hari Selasa (28/10) dan tiba di Jakarta pada Kamis (30/10) malam. Keempat pelaku aksi jahit mulut ditemani beberapa orang lainnya dengan koordinator umum Muhammad Rafi. Sebagian dari warga Kampar tersebut merupakan aktivis HMI MPO Pekanbaru, tempat mereka menimba ilmu saat ini.

Pemicu aksi tersebut, kata mereka, adalah kekecewaan terhadap aparat penegak hukum di Riau, khususnya yang terakhir adalah kasus penghentian penyidikan terhadap Eva Yuliana, istri Bupati Kampar Jefry Noer yang diduga menganiaya seorang warga, Nur Asmi.

“Kami menuntut agar KPK mengsut tuntas korupsi alih fungsi hutan di Kampar yang dilakukan Bupati Kampar. Kepada polisi, kami menuntut agar SP3 istri Bupati Kampar harus ditinjau ulang,” kata Rafi, Jumat (31/10/2014).

Keempat pelaku aksi jahit mulut adalah Rahmat Yani (warga Kampar Timur), Indra (warga Rumbio Jaya), Ansor (warga Kecamatan Salo), dan Dabson (warga Tapon). Keempatnya sama-sama kuliah di Pekanbaru, yaitu di kampus UIN Susqa dan Universitas Islam Riau.

Di KPK mereka membentangkan spanduk putih yang mereka bawa dan bertuliskan cat merah: “Aksi Jahit Mulut GERAK. KPK : utus tuntas P4S, Jalan-jalan ke Eropa. Kapolri : pertanyakan SP3 Eva Yuliana. Jokowi-JK. : Perhatikan Negeri Serakah di Serambi Mekkah!!! Gerakan Rakyat Kampar”

Pimpin Sumpah Pemuda, Anies Baswedan : Bonus Demografi Tantangan Terbesar Pendidikan Kita

HMINEWS.Com – Sehari setelah dilantik Kabinet Kerja Jokowi-JK, Anies Baswedan pimpin upacara bendera memperingati hari Sumpah Pemuda ke-86 di halaman kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Selasa 28/10/2014.

Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 tahun 2014 adalah “Bangun Soliditas Pemuda Maju dan Berkelanjutan”. Anies Baswedan dalam sambutannya mengingatkan soal bukti kejeniusan dan peran strategis pemuda dalam menggerakkan sejarah Indonesia, dengan semangat sumpah pemuda. “Sumpah pemuda sebagai bukti kejeniusan para pemuda indonesia”, tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan.

Mendikbud juga menyinggung soal bonus demografi saat ini yang didominasi kelompok pemuda, jika mampu dikelola dengan baik melalui rekayasa sumberdaya manusia yang berkualitas akan mampu mengantarkan bangsa Indonesia semakin diperhitungkan dunia internasional.

Untuk itu, menurut penggagas Gerakan Indonesia Mengajar ini menganggap, generasi usia produktif merupakan salah satu komponen terbesar, dan menjadi kunci bagi percepatan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. ”Pekerjaan besar kita saat ini dan di masa-masa mendatang adalah bagaimana memastikan kelompok usia produktif itu sebagai orang-orang yang memiliki kualitas yang memadai. Ini merupakan salah satu tantangan terbesar kita yang memperoleh amanah untuk mengabdikan diri di dunia pendidikan dan kebudayaan”, ujar Mendikbud.

Pemilik akun sosial media aniesbaswedan.com dan facebook.com/aniesbaswedan ini, juga mengajak masyarakat berpikir “out of the box”, berpikir di luar kebiasaan. “Mulailah berpikir apa yang orang lain tidak pikirkan. Berpikir di luar kebiasaan orang lain akan memberikan efek luar biasa. Pemikiran-pemikiran baru pun akan banyak bermunculan jika kita berpikir outside the box. Berpikir besar mulai dari yang kecil dan dilakukan sekarang”, katanya.

Kepada semua pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, penggiat, dan pencinta dunia pendidikan dan kebudayaan “Kami mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda”, ucap Mendikbud.

Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Anggaran Publik

huda“Anggaran publik merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan keputusannya, dan masyarakat sipil memiliki kewajiban moral untuk menjamin  bahwa rakyat turut menentukan proses tersebut.” – ( Jim Shultz – Columbia).

Penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) memang harus memposisikan warga negara sebagai aktor yang aktif dalam semua proses politik kepemerintahan, termasuk pembuatan kebijakan publik. Untuk itu, partisipasi politik warga harus diberi ruang yang luas, bukan hanya terbatas pada saat Pemilu (partisipasi lima tahunan), akan tetapi juga dalam setiap perumusan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan publik (partisipasi politik sehari-hari). Tentu saja prasyarat utamanya adalah tersedianya mekanisme dalam struktur formal kepemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Partisipasi publik dalam proses kebijakan—yang mengikat seluruh warga—adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Di negara-negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim. Partisipasi publik dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah. Permasalahan yang datang silih berganti—dan tidak sedikit yang rumit—telah membuat pemerintah tidak cukup sensitive atau memiliki waktu menentukan prioritas kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan akan membantu pemerintah mengatasi persoalan dalam penentuan prioritas kebijakan. Selain itu, karena masyarakat terlibat dalam proses kebijakan, dengan antusias masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan. maka diharapan implementasi kebijakan akan berhasil baik.

Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan betul-betul sudah memihak kepada publik dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mengadopsi prespektif hak dasar. Sebab, pendekatan berbasis hak (right base approach) berimplikasi pada cara pandang terhadap hubungan negara dan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, di mana negara berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut secara bertahap dan progresif.

Mengapa Perlu  Partisipasi Masyarakat?

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan anggaran sangat penting hal ini disebabkan beberapa alasan antara lain : Pertama, kondisi pemerintahan masa transisi masih penuh tanda tanya besar kemana kebijakan strategi anti kemiskinan akan diarahkan. Hal ini berarti belum terdapat kejelasan mengenai bagaimana memperoleh dana yang memadai untuk membiayai program-program bantuan bagi masyarakat yang miskin dan yang rentan menjadi semakin sulit dalam gejolak ketidakpastian ekonomi dan politik.

Kedua, memperjelas tentang siapa yang menanggung beban sosial dan ekonomi dari belanja pemerintah yang seharusnya lebih adil dan didasari pada kemampuan membayar dari setiap individu warganegara.. Kenyataan  yang dihadapi memang terasa masih belum adil. Rakyat yang miskin harus menanggung hutang, sedangkan mereka yang memanfaatkan dana hutang untuk kepentingan pribadi – termasuk praktik korupsi – masih belum dituntut sepenuhnya untuk menutupi dan mengembalikan hutang tersebut.

Ketiga, dalam rangka menunjang semangat partisipasi yang demokratis di masa depan, maka peran rakyat dan masyarakat sipil harus lebih besar dalam setiap proses pengambilan keputusan yang strategis, khususnya penentuan prioritas kegiatan pemerintah dan alokasi anggarannya. Tiadanya partisipasi yang demokratis menjadi petanda bahwa kegiatan yang disusun pemerintah tidak memiliki semangat kebersamaan dan berakibat pada rendahnya tingkat kepercayaan rakyat pada pemerintah.

Partisipasi dalam Kebijakan Anggaran Publik

Tidak banyak orang awam di Indonesia yang paham bahwa anggaran negara, baik di tingkat nasional ataupun sub-nasional (Propinsi, Kabupaten, Kota atau Desa), sangat berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi dan politik sehari-hari. Persoalannya karena ketidakpedulian masyarakat awam, ataupun tiadanya akses untuk memperoleh informasi yang memadai bagi semua lapisan masyarakat. Hal yang pertama dapat ditelusuri dari kurang antusiasnya reaksi atau tanggapan masyarakat terhadap pengumuman anggaran baik di tingkat nasional, propinsi ataupun kabupaten/kota. Hal yang kedua karena ketertutupan pemerintah untuk memberikan informasi yang rinci pada masyarakat, bahkan cenderung enggan mengumumkan dan mempublikasikannya secara luas. Ini adalah warisan masa lalu yang selalu menutupi rincian anggaran sampai pada pihak-pihak (instansi/dinas) yang bertanggung jawab membelanjakannya.

Masalah yang kita hadapi yaitu kemiskinan, bukanlah sekedar persoalan kekurangan makan atau rendahnya penghasilan. Kemiskinan sebaiknya dipahami pula sebagai ketiadaan kemampuan individu atau kelompok untuk keluar dari kesulitan ekonomi, sosial dan politik karena terciptanya struktur masyarakat yang menindas dan kebijakan pemerintah yang mengungkung proses pembebasan dari penindasan. Ketiadaan ini menyebabkan kemampuan rakyat untuk mengakses keputusan yang strategis-termasuk penganggaran- sangat lemah dan cenderung tidak pernah diberdayakan.

Peran dari Organisasi non-pemerintah juga sangat besar dalam memperkuat daya kritis masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan khususnya penganggaran. Ada dua sisi yang harus diperhatikan dalam penganggaran. Pertama, di sisi penerimaan baik berupa penerimaan pajak, non-pajak dan hibah. Kedua, di sisi belanja berupa belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja pemerintah pusat, demikian pula pada umumnya belanja pemerintah propinsi dan kabupaten/kota, terdiri dari belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (investasi kapital). Belanja rutin utamanya untuk belanja pegawai, belanja barang dan perlengkapan kantor di departemen atau dinas-dinas di daerah. Sedangkan belanja pembangunan umumnya terbagi dalam sektor-sektor kegiatan yang terbagi dalam beberapa besaran seperti: pendidikan, industri, tenaga kerja, kesehatan, dan seterusnya.

Organisasi non-pemerintah khususnya yang bergelut dalam hal anggaran, dapat memberikan analisis dan informasi yang terandalkan (kredibel), membuka akses yang luas bagi masyarakat, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi debat tentang anggaran pada saat yang tepat. Tentu saja peran ini harus ditujukan untuk mempengaruhi bagaimana isu-isu anggaran diarahkan, bagaimana membangun prioritas yang sesuai dengan tuntutan kaum miskin dan keputusan yang berpihak pada yang tertindas. Penentuan prioritas, bahkan sering ditandai dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, menjadi indikator komitmen dari pemerintah terhadap masalah dan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Sebab itu kepedulian pemerintah terhadap penderitaan masyarakat miskin harus pula ditandai dengan penajaman prioritas untuk memperkuat daya kemampuan masyarakat miskin dan tersingkir. Perubahan cara pandang harus dilakukan dan dapat dimulai oleh pemikiran yang kritis dan cermat dari masyarakat sipil untuk memahami anggaran.

Problematika dan Solusi dalam Penguatan Partisipasi

Peran serta masyarakat sangat penting untuk  dilibatkan dalam pengkajian atas rencana kebijakan, substansi kebijakan dan implementasi kebijakan pemerintah dengan tujuan membuat kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas secara adil. analisis kebijakan yang merupakan bagian upaya peningkatan kapasitas agar secara bermutu mampu terlibat dalam proses kebijakan. Akan tetapi, mereka juga menyadari bahwa masyarakat menghadapi banyak kendala.

Pertama, analisis kebijakan membutuhkan kecakapan tertentu. Ada yang berpendapat bahwa analisis kebijakan merupakan kerja ilmiah/ akademis, sedangkan sebagian besar masyarakat berpendidikan rendah. Kedua, kegiatan analisis kebijakan memerlukan data, informasi, dokumen/ referensi yang sesuai (misalnya berbagai kebijakan pemerintah), kemampuan memahami data, informasi, dokumen/referensi.

Dari berbagai kendala yang teridentifikasi tersebut, penulis  berupaya menernukan solusi. Beberapa solusi antara lain: Pertama, membentuk forum dialog/konsultasi antar warga masyarakat (citizen forum) yang meliputi seluruh elemen masyarakat dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Pejabat/ aparat pemerintah dan anggota legislatif sebagai pribadi adalah juga warga masyarakat sehingga mereka perlu terlibat aktif seperti anggota lainnya di dalam forum konsultasi antar warga tersebut. Sebagai pribadi, mereka juga terikat pada kebijakan pemerintah, selain juga berkepentingan untuk menikmati layanan publik yang berkualitas sebagai hasil kebijakan pemerintah. Mereka juga perlu menyadari bahwa tidak selamanya mereka adalah pejabat/aparat pemerintah dan anggota legislatif yang rnemperoleh fasilitas dan keistimewaan (privilese). Forum dialog warga semacam itu bertujuan membahas kepentingan bersama tanpa membeda-bedakan latar belakang dan kepentingan masing- masing kelompok rnasyarakat, membuka komunikasi polltik dan membangun saling pengertian sekaligus kepercayaan di antara semua kelompok masyarakat termasuk dengan pemerintah, dan membagikan lnformasi/ pengetahuan yang bermanfaat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan dan untuk meningkatkan kualitas serta ekfektivitas partisipasi dalam proses kebijakan.

Kedua, menghimpun dan menyediakan data yang sesuai dengan permasalahan dan isu yang akan disikapi. Data yang lengkap, obyektif, bisa dipertanggungjawabkan, tepat dan terbaru akan berguna bagi semua pihak— pemerintah dan masyarakat—yang melakukan dialog, konsultasi dan debat. Data semacam itu diperoleh melalui suatu penelitian dan pengkajian yang ilmiah. Data berguna dalam pembuatan kebijakan. Terbukti bahwa kebijakan tanpa berdasarkan data tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga wibawa pemerintah merosot.

Ketiga, membangun kerjasama resmi atau tidak resmi—sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan—dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan spesialisasi tertentu sesuai bidangnya. Dengan adanya kerjasama, kekurangan/kelemahan yang satu akan dapat dipenuhi oleh yang lain.. Forum konsultasi berguna untuk rnemperoleh informasi tentang mereka yang memiliki kompetensi dan spesialisasi. Bila diperlukan, kerjasama bisa bersifat lintas batas daerah. Kerjasama yang baik akan membuat masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sendiri— dengan segala keterbatasan—tanpa menunggu belas kasihan pihak lain termasuk pemerintah.

Keempat, mengutamakan cara-cara, tatakrama dan kebiasaan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di daerah dalam menyampaikan sikap tentang suatu permasalahan atau isu berkenaan dengan kebijakan pemerintah. Penyampaian sikap didasarkan data dan informasi yang lengkap/rinci,objektif, bisa dipertanggungjawabkan dan tepat akan lebih berguna dalam menentukan kebijakan anggaran.

Perjuangan untuk membantu kaum tertindas harus dimulai dari cara yang paling sederhana namun efektif. Keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas anggaran adalah salah satu cara strategis yang harus diperjuangkan. Kesulitan pasti ditemui di lapangan karena kultur politik dan struktur birokrasi yang masih cenderung tertutup.Tetapi dengan adanya partisipasi publik dalam proses kebijakan anggaran  yang dibangun oleh  organisasi non-pemerintah maupun lapisan masyarakat lainnya, mudah-mudahan dapat mengarahkan perhatian yang lebih besar dan kebijakan yang lebih arif dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia.. Wallahu`alam bisshawab

Nurul Huda
Komisi PAO PB HMI MPO

HMI MPO Tangerang Kritik Dugem Massal Pelajar SMAN1 Tangerang

mpo tangerangHMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Tangerang Raya menyayangkan acara dugem ratusan pelajar SMAN 1 Kota Tangerang pada malam penutupan pentas Seni Smanitra Cup 12. Hura-hura oleh pelajar yang direstui pihak sekolah seperti itu dinilai mencederai visi Kota Tangerang ‘Berakhlaqul Karimah.’

Joget bareng itu dipandu DJ Yasmin, dan diikuti sekitar  500 pelajar, putra-putri. Dimulai sekitar pukul 19:00 lewat dalam sorot lampu temaram di GOR Dimyati Kota Tangerang, Ahad (26/10/2014).

“Katanya Kota Tangerang ini dikenal dengan visi Akhlaqul Karimah, tapi para pelajarnya justru dikenalkan dengan budaya dugem, ini kan kontradiktif,” kata Ketua HMI MPO Tangerang Raya, Faridal Arkam.

Farid menyarankan agar para pelajar mulai belajar memaknai visi akhlaqul karimah yang sudah dicanangkan sejak Kota Tangerang dipimpin Wahidin Halim.

Acara ini merupakan penutup dari rangkaian acara tahunan yang kali ini diikuti sekitar 60 sekolah se-Kota Tangerang. Sebelumnya, siang pukul 12:30, berlangsung grand final futsal dan grand final bola basket. Perlombaan lainnya meliputi lomba tari, rally photo, dan lainnya.

Kepala SMAN 1 Tangerang, Prastowo, menyatakan bahwa acara joget-joget tersebut memang sudah direncanakan, tetapi dengan sejumlah ketentuan.

“Memang acara hiburan musik itu sudah terencana. Tetapi sebelumnya ada pembicaran internal, kita minta tidak boleh ada rokok, minuman keras, tidak boleh melanggar norma-norma dan harus dalam pengawasan guru. Dan memang tidak ada yang dilanggar,” kata Prastowo sebagaimana dimuat di merdeka.com, Selasa (28/10).

Menurutnya, berdasarkan pandangan para siswa OSIS yang selaku penyelenggara, acara itu tidak melanggar norma khusus. Karena pada malam itu ada yang protes, acara DJ musik langsung dihentikan.

HMI Pekanbaru: Alihkan Anggaran Mobil Dinas DPRD Riau!

pkuHMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI – MPO) Pekanbaru mendesak Pemprov Riau batalkan rencana pembelian mobil dinas DPRD senilai Rp 4,9 miliar. Anggaran sebesar itu dinilai terlalu mewah dan tidak mengindahkan rasa keadilan dan kepatutan terhadap kondisi masyarakat Riau.

Aksi itu dilakukan dengan nama Gerakan Tolak Pemborosan Anggaran (Getbong) Riau. HMI MPO dan aliansinya meminta Plt Gubernur Riau, Arsyad Juliandi Rachman berpatokan pada pagu anggaran dan mengurungkan renana pembelian mobil dinas.

“Pemerintah lagi-lagi menunjukkan perilaku boros dalam meggunakan APBD. Tahun ini saja pemerintah kembali membelanjakan Rp4,9 miliar hanya untuk mobdin Ketua DPRD Riau yang notabene wakil rakyat yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan pribadi,” kata Ketua HMI MPO Pekanbaru Ganjar Setiawan, Senin (27/10/14).

Menurut Ganjar, seharusnya pemerintah mau pun wakil rakyat mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Anggaran pembelian mobil dinas tersebut sama sekai tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta kebutuhan.

Plt Gubernur Riau juga disarankan agar mengalihkan anggaran itu untuk kepentingan umum yang lain seperti beasiswa, bantuan orang miskin, atau kesehatan.

Anies Baswedan Dorong Transparansi dan Kolaborasi di Kementeriannya

Anies dan SpHMINEWS.Com – Dipercaya mengemban amanat menjadi Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan mengungkapkan sikap dasarnya dalam mengelola kementerian tersebut. Anies adalah salah satu dari kalangan profesional yang dipilih oleh Jokowi untuk menjadi menteri. Bagi Anies yang pertama akan ia dorong adalah perspektif baru dalam mengelola kementerian.

“Perspektif yang harus terus didorong adalah bahwa masalah di negeri ini adalah masalah milik bersama dan setiap warga bisa menjadi bagian dari solusi,” kata Anies, Senin (27/10/2014).

Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar ini mengatakan bahwa dengan perspektif tersebut maka kementerian perlu untuk beradaptasi dengan perubahan. “Semua tata pemerintahan di dunia saat ini mendorong transparansi. Transparansi akan menghadirkan kepercayaan publik pada pemerintah, ini yang perlu kita dorong bersama,” ungkapnya.

Bagi Anies selain transparansi yang juga penting adalah kolaborasi. “Saat ini adalah era ketika setiap orang bisa terlibat. Semangat anak muda untuk perubahan ini harus kita dorong untuk terlibat. Kementerian bukan saatnya lagi menutup diri, saatnya kita mendorong kolaborasi dengan beragam kalangan,” papar Anies.

Menurutnya, kolaborasi bisa dilakukan dengan beragam pihak mulai dari sektor privat, NGO, atau beragam komunitas masyarakat. Anies mengatakan melalui perspektif baru yang mendorong transparansi dan kolaborasi maka kepercayaan publik pada kementerian dapat meningkat.

“Salah satu masalah utama negeri ini adalah trust yang rendah pada pemerintah. Dengan mendorong transparansi dan kolaborasi di masing-masing kementerian maka peningkatan kepercayaan perlahan-lahan bisa meningkat,” lanjut dia.

Pendidikan Kunci Peningkatan Kualitas Manusia

Berulang kali Anis menegaskan, masalah pendidikan adalah kunci penting kemajuan manusia Indonesia. Kualitas manusia Indonesia adalah kunci untuk bersaing di era ini. Pendidikan adalah kunci utama peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Untuk itu, lanjutnya, pendidikan harus menjadi gerakan semesta. “Pendidikan bukan hanya masalah sektoral tapi urusan nasional. Sehingga kita harus menjadikan pendidikan sebagai gerakan semesta. Setiap kita harus ikut ambil bagian menyelesaikan masalah pendidikan,” ujarnya.

Problematika Bangsa adalah Tanggungjawab Kaum Muda

REFLEKSI HARRI LAHIRNYA SUMPA PEMUDA.

bSetiap zaman kaum muda memiliki tantangannya sendiri. Setiap tantangan zaman hanya perjuangan kaum muda yang masif , terorganisir, dan sistematis yang bisa menjawab dinamika bangsa dan negara. Oleh karena itu pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda  28 Oktober 1928, pemuda dan mahasiswa dibangunkan dari tidur panjangnya untuk mengingat kembali perjuangan pemuda dari zaman ke zaman dan pemuda kekinian didorong untuk merumuskan agenda-agenda yang strategis sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi.

Negara Indonesia tidak lahir begitu saja, tapi lahir dari perjuangan yang panjang, dan perjuangan barang tentu butuh pengorbanan. Oleh karena itu ruh kebangkitan dan kelahiran negara-bangsa itu kemudian direfleksi kembali sebagai bentuk terimakasih kita kepada pejuang-pejuang yang sudah mendahului menghadap Allah SWT.

Proses kelahiran bangsa Indonesia adalah merupakan buah perjuangan panjang rakyat yang selama ratusan tahun melawan intimidasi, diskriminasi, hegemoni dan dominasi penjajah. Kondisi ketertindasan inilah yang mendorong etos perjuangan masayarakat Indonesia dan khususnya para pemuda pada saat itu untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia.

Pemuda Dan Tantangan Zaman.

Akhir-akhir ini pemuda sepertinya sudah bosan dalam perespon isu-isu kebangsaan dan ke-umatan. Seharusnya, dinamika ini menjadi ujian bagi pemuda di seluruh Indonesia. Penjajahan secara fisik mungkin sudah terlewati, tapi hari ini Indonesia berada dalam situasi yang darurat dan penjajahan yaitu penjajahan non fisik dan hal inilah yang tidak disadari oleh pemuda, padahal Indonesia sudah dikepung oleh kapitalisme global yang sudah memasuki seluruh sektor; ekonomi, politik, budaya, dan intervensi kebijakan yang berujung kepada ketidak berpihakan terhadap kepentingan masyarakat Indonesia. Kebijakan hanya perpihak dan melindungi koorporasi, ini salah satu fakta yang terjadi di negara ini yang membutuhkan keterlibatan gerakan kaum muda untuk menjawabnya.

Tidak boleh kita serahkan sepenuhnya mandat rakyat terhadap petinggi-petinggi negara sebab petinggi-petinggi negara banyak yang melakukan perselingkuhan dengan koorporasi, kapitalisme, dan ini merupakan wajah baru dan musuh utama kaum muda era-kekinian.

Situasi seperti yang saya gambarkan di atas itu merupakan bahan kaum muda untuk melihat kesakitan bangsa. Lalu pemuda meresponyan dengan gerakan seperti apa, yang jelas pemuda Indonesia harus menyatu dalam agenda kepentingan bangsa dan negara. Pengklaiman gerakan salah satu pemicu, tidak menyatunya gerakan kamu muda/mahasiswa dan ini adalah merupakan salah satu proplem internal kaum muda sehingga berimplikasi kepada lemahnya gerakan kaum muda dalam mengawal bangsa dan negara, padahal yang melakukan rekayasa untuk memasuki dunia pemuda/mahasiswa ada oknum-oknum yang sengaja melemahkan perjuangan dan pergerakan kaum muda, dan hari ini kaum muda/mahasiswa hanya sibuk dengan urusan yang tidak konstruktif, seperti tawuran antara mahasiswa dan mahasiswa lainnya, pada hah aktifitas itu tidak mencerminkan bagi kelompok kaum muda/mahasiswa.

Kaum Pemuda Menjawab Dinamika Zaman

Maju mundurnya bangsa Indonesia ada di tangan putra-putri Indonesia. Kaum muda lah yang menjadi penentu, sebagaimana contoh kemunduran Yunani, yang dahulunya dikenal sebagai bangsa yang banyak menghasilkan tokoh-tokoh intelektual, dan tradisi intelektual yang kemudian mencerminkan kaum muda Yunani, tapi hari ini disayangkan bahwa Yunani berada dalam situasi yang mundur. Tidak mungkin mundur begitu saja tanpa ada penyebabnya. Apa penyebab kemunduran Yunani? Tidak lain dan tidak bukan melainkan pragmatisme generasi mudanya.

Berangkat dari sejarah Yunani kaum muda Indonesia harus belajar dari sejarah runtuhnya peradaban-peradaban besar yang sudah tentu memiliki penyebab. Oleh karena itu Indonesia saat ini  memiliki kesamaan dengan Yunani dalam konteks kemunduran, hanya saja beda konteks dan kasus.

Akhir-akhir ini banyak kasus yang merugikan negara, yang seharusnya tanggungjawab moral bagi kaum muda untuk meresponnya. Untuk memperkuat gerakan kaum muda dalam merespon isu-isu nasional, pemuda harus menyatukan seluruh elemen gerakan karena hanya penyatuan kaum muda lah yang bisa mendorong keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam menyelesaikan seluruh kasus yang terjadi di negara ini, dan kelemahan kaum muda untuk mengawal negara ini adalah saling mengklaim gerakan dan tidak ada satu isu sentral yang menjadi corong untuk disuarakan oleh gerakan kaum muda kekinian.

ABUBAKAR H. MUHTAR
Alumni Universitas Muhammadiyah Makassar
Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta
Pengurus Besar PB-HMI MPO Staf Komisi Pemuda dan Mahasiswa 2013-2015

Catatan PB HMI MPO terhadap Kabinet Kerja Jokowi-JK

jokowiHMINEWS.Com – Ada empat catatan Komisi Politik PB HMI MPO terhadap ‘Kabinet Kerja’ Jokowi-Jusuf Kalla. Mulai dari proses seleksi, komposisi hingga harapan terhadap para pembantu presiden tersebut.

Ketua Komsi Politik PB HMI MPO, Arfianto Purbolaksono, pertama ia mengapresiasi Pressiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang dalam seleksi para menteri itu telah meminta masukan kepada KPK dan PPATK, terkait rekam jejak para calon.

“Kabinet haruslah diisi oleh orang-orang yang memiliki track record bersih, memiliki kredibilitas, serta memiliki keberanian untuk membenahi birokrasi yang telah digerogoti oleh budaya korupsi,” kata Arfianto melalui rilisnya, Senin (27/10/2014).

Kedua, Komisi Politik PB HMI MPO menilai formasi Kabinet Kerja belum mencerminkan janji politik Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK untuk merampingkan kabinetnya.

“Ke-34 pos menteri yang diumumkan Jokowi-JK, tidak berubah dengan jumlah menteri di dalam kabinet di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Artinya perampingan yang dijanjikan belum dapat dilaksanakan oleh Jokowi-JK,” lanjut alumni Unsoed tersebut.

Ketiga, Kabinet Jokowi-JK dinilai masih dipenuhi kepentingan parpol dan intervensi dari petinggi parpol. Koalisi tanpa syarat yang didengungkan oleh pasangan Jokowi-JK tidak terbukti. Terdapat 15 kursi kabinet yang dijatahkan kepada kalangan parpol pendukung yang menggambarkan kabinet ini belum berubah dari pemerintahan sebelumnya, karena masih dipenuhi oleh kepentingan dan intervensi petinggi parpol.

Keempat, PB HMI MPO mengingatkan kepada Pemerintahan Jokowi-JK dukungan rakyat yang tinggi menjadi modal bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Dukungan dan kepercayaan rakyat harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan janji-janji politiknya selama masa kampanye yang lalu.